PT AHM: PN Jaktim Menangkan Girik Ketimbang SHM

  • PDF

[Jakarta - Paluhakim] PT Astra Honda Motor Tbk (AHM) memberikan klarifikasi terkait eksekusi lahan di areal gudang suku cadang dan sirkuit motor berlokasi di RT 1 RW 9, Cakung Barat, Jakarta Timur yang dilakukan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.

PT AHM yang diwakili Head of Corporate Communication, Kristanto dan Corporate Legal, Dody Joseph memberikan keterangan kepada paluhakim, di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, PT AHM tidak mendapat  keadilan hukum. Eksekusi lahan milik mereka yang dilakukan PN Jaktim pekan lalu belum final, karena gugatannya masih di tingkat PN Jakarta Timur.
Masih ada proses hukum lebih lanjut, di tingkat Pengadilan Tinggi dan juga Mahkamah Agung.
"Kalau kita ngaku negara ini negara hukum, ikutilah proses hukum yang benar,” ujar Kristanto.

Bagaimana kasus "keoknya" PT AHM dan dieksekusinya lahan tempat gudang-gudang mereka di Cakung oleh PN Jaktim? Berikut wawancara lengkap Kristanto dan Dody Joseph dengan Paluhakim:

Bagaimana kronologi perkara ini?

Perkara gugatan ini merupakan rentetan sengketa tanah yang sudah bergulir sejak 1980 silam.  Namun baru Oktober 2008, PT AHM digugat oleh Umar bin Ramin karena dianggap telah mengambil tanah milik keluarganya. PT AHM selaku Tergugat II, sedangkan Tergugat I adalah Mardani.

Kemudian, Umar bin Ramin mengajukan gugatan ke PN Jakarta Timur dengan melampirkan berkas keputusan yang sudah inkrah di MA. Dalam amar putusan ini menyatakan bahwa Umar bin Ramin adalah pemilik sah atas tanah Girik C No. 268 Persil 15 S.II, seluas 11.370 m2. (Berdasarkan putusan Peninjaun Kembali No. 493 PK/Pdt/ 1997 tanggal 10 Maret 1998).

Apa yang penggugat minta?

Penggugat meminta supaya tanah Girik C No. 268 15 S.II ini yang lokasinya ada di areal PT AHM di eksekusi. Namun Tergugat I, Wardani, mempunyai bukti kalau tanah Girik C No. 268 15 S.II itu adalah Palsu. Bukti  yang diajukan Tergugat I adalah berdasarkan putusan yang juga sudah berkekuatan hukum tetap Mahkamah Agung RI no. 618 K/Kr/1981 tanggal 12 April 1982.

Majelis hakim PN menilai, pertimbangan girik palsu yang diajukan Tergugat I, tidak dipertimbangan lagi karena sudah dipertimbangkan dalam kasus sebelumnya yakni berdasarkan PK No. 493 PK/Pdt/ 1997 tanggal 10 Maret 1998. Berdasarkan fakta ini majelis hakim PN Jakarta Timur mengeksekusi pengosongan lahan seluas 11,370 meter persegi (m2) di areal PT AHM, sesuai  yang tertera pada Girik C No. 268 Persil 15 S.II.

Bagaimana proses pengukuran batas-batas tanah?

Sebelum eksekusi pengosongan lahan, perlu diukur untuk mengetahui batas-batasnya. Saat pengukuran 3 Juni 2009, letak dan batas tanah ditunjukkan oleh ahli waris Umar dan Naalim sesuai daya ingatan dari saudara Umar dan Naalim.

Keluarlah peta hasil pengukuran dari Badan Pertahan Kota Administrasi Jakarta Timur. Berdasarkan peta ini, tanah Girik C No. 268 berada di atas lahan yang sudah mempunyai sertifikat HGB dan dua Sertifikat Hak Milik dari PT AHM. Melihat kenyataan ini, seharusnya Ketua PN Jakarta Timur berfikir apakah bisa dieksekusi pengosongan atau tidak? Atau pilihan lain, Penggugat melakukan gugatan ulang terhadap pembatalan sertifikat yang dimiliki PT AHM.

Namun Ketua PN Jakarta Timur mengeluarkan ketetapan No. 06/2009 Eks Jo. No. 286/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Tim untuk mengeksekusi pengosongan lahan pada 28 September 2009. Apa dasar hukumnya? Kok bisa, pemilik sertifikat HGB dan Hak milik yang sah dan belum pernah dibatalkan pengadilan, kalah oleh pemegang girik. Apalagi tanah Girik C No. 268 nyata-nyata sudah dinyatakan palsu.

Terhadap keputusan ini, langkah ke depannya bagaimana?

Terhadap keputusan PN Jakarta Timur ini kami melakukan upaya banding.

Bukankah eksekusi PN Jakarta Timur ini adalah pelaksanaan dari  putusan PK Mahkamah Agung. Sudah di tingkat upaya hukum yang paling tinggi?

Putusan PK itu hanya memutuskan bukti pemilik sah atas tanah Girik C No. 268. Kemudian bukti ini yang dilampirkan bersama surat gugatan. Sedangkan gugatannya masih di tingkat Pengadilan Negeri yang didaftarkan pada 6 Oktober 2008. Karena kami kalah makanya kami melakukan upaya banding pada 2 Maret 2009. Namun sampai sekarang belum ada progress dari Pengadilan Tinggi.
Harapan kami kalau menang di tingkat banding, tanah Girik C No. 268 dikosongkan kembali dan lahan diserahkan ke PT AHM.

Selama menunggu keputusan di tingkat banding, apa yang dilakukan PT AHM?

Kami sudah mengajukan surat Permohonan Perlindungan Hukum ke MA. Penetapan Ketua PN Jakarta Timur yang mengeksekusi untuk mengosongkan tanah Girik C No. 268 adalah putusan serta merta yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun belum melakukan upaya banding  atau kasasi. Dengan syarat, Pemohon Eksekusi diwajibkan memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai obyek yang dieksekusi.

Asumsinya, lahan yang diminta untuk dieksekusi adalah 11.370 m2 sedangakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) adalah 1 juta/m2, berarti Pemohon Eksekusi memberikan jaminan uang sekitar 11 Milyar kepada PN Jakarta Timur. Berapa nilai jaminan yang diberikan Pemohon Eksekusi, apakah sesuai dengan nilai obyek yang dieksekusi, kami tidak tahu. Kami sempat menanyakan hal ini ke PN Jakarta Timur namun belum ada jawaban.

Di akhir wawancara, Kristanto menegaskan prinsip yang pegang perusahaannya. Bahwa seluruh instalasi PT AHM di manapun tidak pernah merugikan masyarakat dan negara dalam menjalankan bisnisnya. Prinsip kedua, perusahaan kami patuh pada hukum dan peraturan. Sehingga saat melakukan transaksi jual beli tanah ini pun, pasti berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi, PT AHM tidak mungkin melakukan bisnis dengan cara-cara yang tidak benar. (Mikael Niman)



Baca juga: