Eksekusi Agusrin Di Tunda Usai Sidang Perdana PK

  • PDF
{Paluhakim, Jakarta} Permohonan Gubernur Bengkulu nonaktif, Agusrin M Najamuddin agar pihak Kejaksaan Agung menunda pelaksanaan eksekusi terhadap dirinya akhirnya dikabulkan pihak Kejagung. Eksekusi akan segera dilaksanakan usai sidang Peninjauan Kembali (PK) yang diajukannya, Rabu, (11/4/) lusa

Penundaan eksekusi terhadap. Agusrin dibenarkan oleh Wakil Jaksa Agung Darmono membenarkan kabar mengenai pelaksanaan eksekusi Agusrin akan ditentukan pada Rabu (11/4) Lusa .

"Ya, tunggu Rabu lusa, sudah ada kabar masalah Agusrin yang dimaksud," kata Darmono dalam pesan singkat kepada para wartawan, Senin (9/4).

Dia juga membantah adanya faktor kesulitan dalam mengeksekusi terpidana "Tidak ada kesulitan yang prinsip. Tunggu saja perkembangannya dalam pekan ini," tukasnya.

Dilain pihak, mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra yang ditunjuk mendampingi terdakwa membantah kabar buronnya, gubenur Bengkulu non aktif, Agusrin M Najamuddin. Melalui Yusril, Politisi Partai Demokrat itu mengatakan dia siap di eksekusi.

"Saya barusan bicara per-telepon dengan Agusrin. Tidak ada maksud dia untuk melarikan diri segala," ujar Yusril kepada wartawan, Sabtu (7/4/2012) malam.

Yusril pun menyiratkan, Agusrin dipastikan akan memenuhi panggilan kejaksaaan guna memenuhi kewajibannya untuk dieksekusi terkait putusan yang dikeluarkan oleh MA pada tingkat kasasinya yang menjatuhakn vonis bersalah.

Sebelumnya pada sidang tingkat pertama, Agusrin divonis bebas oleh majelis hakim, Syarifudin di  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, pihak kejaksaan langsung mengajukan kasasi atas putusan bebas tersebut.

Dan oleh Mahkamah Agung (MA)  kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) atas kasus Gubernur Nonaktif Bengkulu periode 2005-2010 Agusrin M Najamudin dikabulkan.

Majelis hakim kasasi menyatakan Agusrin bukan bebas murni dan hakim pun menjatuhkan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta, subsider tiga bulan kurungan.

Majelis hakim berpendapat bahwa Agusrin secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 Ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dengan sepengetahuannya, Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Bengkulu telah membuka rekening tambahan untuk menampung dana bagi hasil PBB/BPHTB Provinsi Bengkulu sehingga negara dirugikan lebih Rp 20 miliar.
Penulis: Anthonio
Comments (0)Add Comment

Write comment
You must be logged in to post a comment. Please register if you do not have an account yet.

busy



Baca juga: