DR Otto Hasibuan SH MM

  • PDF

“Jenderal” Advokat yang Jadi Hakim Dokter

Banyak orang mengenalnya sebagai advokat senior yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Tapi DR Otto Hasibuan SH MM ternyata juga seorang hakim bagi seluruh dokter-dokter nakal di Indonesia.

Ya, pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, 5 Mei 1955 itu menjadi salah satu dari 11 anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) periode 2006-2011. Otto mewakili kalangan ahli hukum.

Kesibukannya makin bertambah. Tidak hanya bersidang di peradilan umum, dia juga kini bersidang untuk “mengadili” dokter-dokter “nakal” yang tak disiplin.

Ini untuk memenuhi harapan masyarakat. Selama ini dokter dianggap tidak tersentuh hukum, karena ada pembelaan dari korps dokter yang sangat kuat. Dengan adanya MKDKI, jelas akan berpihak kepada masyarakat,” ujar Otto kepada paluhakim di Jakarta, Rabu (9/9/2009).

Dia mencontohkan, MKDKI juga akan menentukan nasib dokter-dokter yang terkait kasus Prita Mulyasari, pasien yang didakwa melakukan pencemaran nama baik RS Omni. “Pengaduan sudah masuk, dan persidangan MKDKI atas pengaduan itu masih berlangsung. Kita tunggu saja hasilnya,” ujarnya.

Dijelaskan, MKDKI merupakan lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan Pasal 60, 61, dan 62 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Para anggota MKDKI akan menjadi hakim dan menyidangkan seluruh persoalan disiplin kedokteran. Termasuk di dalamnya kasus malapraktik dokter yang sering meresahkan masyarakat.

Otto dan sepuluh anggota MKDKI dilantik Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari sejak 7 Februari 2006 lalu. Selain Otto, ada dua ahli hukum lainnya, Indriyanto Seno Adji dan Sabir Alwi. Kemudian ada tiga anggota dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yakni Merdias Almatsier, Suyaka Suganda, dan Budi Sampurna. Juga tiga anggota dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia yakni, Edi Sumarwanto, Muryono Subyakto, dan Hargianti Dini Iswandari, serta dua anggota dari Asosiasi Rumah Sakit, Johan T Saleh dan Ahmad Husni.

KDKI menerima pengaduan dari masyarakat termasuk LSM, Tenaga Kesehatan, Institusi seperti Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Organisasi Profesi, dan sebagainya.

MKDKI adalah lembaga negara yang berwenang untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter/dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan menetapkan sanksi bagi dokter/dokter gigi yang dinyatakan bersalah.

Pelanggaran disiplin kedokteran/kedokteran gigi yang dimaksud seperti ketidakjujuran dalam berpraktik, berpraktik dengan ketidakmampuan fisik dan mental, membuat laporan medis yang tidak benar, memberikan "jaminan kesembuhan" kepada pasien, menolak menangani pasien tanpa alasan yang layak, memberikan tindakan medis tanpa persetujuan pasien/keluarga, melakukan pelecehan seksual, menelantarkan pasien pada saat membutuhkan penanganan segera, mengistruksikan atau melakukan pemeriksaan tambahan/pengobatan yang berlebihan, bekerja tidak sesuai standar asuhan medis.

Otto mengakui, dia bergabung di MKDKI berawal dari bincang-bincang dengan sejumlah pimpinan IDI dan Departemen Kesehatan. “Mereka meminta saya bergabung. Saya langsung tertarik. Ini dunia baru bagi saya. Sama halnya yang dialami para dokter, begitu pula yang dialami para advokat. Boleh dikata, MKDKI bersinggungan dengan rasa keadilan dan kepentingan orang banyak. Meskipun itu yang dipersoalkan dan ditegakkan dalam MKDKI, tetapi itu bernuansa hukum yang sangat kental,” papar doktor lulusan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini.

Otto mengatakan, MKDKI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Diakui, UU Praktik Kedokteran merupakan kemajuan besar bagi dunia kedokteran dan masyarakat Indonesia, karena membuka ruang kritik dan kontrol masyarakat terhadap dokter.

"Selama ini memang ada anggapan dokter tertutup, terlalu memperjuangkan semangat korpsnya. Profesi dokter hampir tidak tersentuh. Banyak pelanggaran, tetapi tidak ada yang dihukum,” katanya.

Sesuai UU, saat ini semua dokter harus mendaftarkan diri ke KKI. MKDKI adalah lembaga di bawah KKI. MKDKI bersidang untuk kasus-kasus disiplin kedokteran. “Jika ada laporan masyarakat soal malapraktik dokter, kami bersidang dan merekomendasikan dokter itu diberhentikan. Tentu KKI akan menggunakan rekomendasi itu untuk memberhentikan atau mencabut izin praktik. Jika itu terjadi bagi seorang dokter, tentu itu sebuah kiamat bagi dia,” katanya.

MKDKI memang akan memeriksa, mengadili, hingga memutuskan perkara-perkara yang dilaporkan masyarakat. Tentunya yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin kedokteran, bukan pelanggaran etika kedokteran. Sebab soal etika masih ditangani IDI.

Menurut Otto, putusan pengadilan MKDKI itu menjadi rekomendasi bagi KKI mengambil sikap. Sanksi yang dikeluarkan mulai dari peringatan tertulis, pencabutan izin oleh instansi yang berwenang, atau mengikuti pendidikan ulang. Jelas, kata dia, keberadaan MKDKI akan menekan terjadinya malapraktik.

 
Belajar

Bagi Otto, keterlibatannya di MKDKI juga sebagai proses belajar. Bagi dia, tidak ada kata berhenti untuk belajar. Makanya, meskipun sudah sibuk dengan profesinya sebagai advokat, ayah empat anak ini terus belajar.  Dia mendapat gelar sarjana hukum dari UGM pada 1981. Otto sempat “mengembara” ke negeri Paman Sam. Namun, dia kembali  ke Tanah Air dan meneruskan profesinya sebagai advokat. Tahun 1997, dia kembali masuk kampus dan pada 1998 Otto berhasil memperoleh gelar Magister Management di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI, Jakarta.

Ayah dari Putri Lihardo Dame Indah, Lioni Petty Patricia, Natalia Octavia, dan Yakup Putra, tetap ingin kembali bersekolah. Beberapa tahun usai meraih gelar S2-nya di Jakarta, Otto terbang ke Australia. Selama dua tahun dia belajar di Negeri Kangguru tepatnya di University of Technology, Sydney, Australia. Dia berhasil menuntaskan studinya pada 1990.

Dia kembali ke Indonesia dan meneruskan profesinya sebagai advokat. Akhir 2004, Ketua DPP Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) itu diangkat menjadi Ketua DPP Peradi. Dia membawahi sekitar 16.000 pengacara dari delapan organisasi advokat yang ada di seluruh Indonesia. [Fernando]