Jumlah Hakim Ad Hoc Disunat, Kiamat untuk Pengadilan Tipikor

  • PDF
Indeks Artikel
Jumlah Hakim Ad Hoc Disunat, Kiamat untuk Pengadilan Tipikor
Halaman 2
Halaman 3
Halaman 4
Halaman 5
Semua Halaman

[Jakarta – paluhakim] Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tipikor yang dilakukan Panitia Kerja (Panja) DPR menghasilkan hal mengejutkan. Terutama soal jumlah hakim ad hoc yang “disunat” atau bakal lebih sedikit dari hakim karir. Selain itu, soal adanya kesepakatan antar beberapa fraksi bahwa komposisi hakim Pengadilan Tipikor ditentukan Ketua Pengadilan Negeri (Ketua PN adalah ex-officio Ketua Pengadilan Tipikor), merupakan kesepakatan berbahaya karena itu membuat Pengadilan Tipikor setengah bubar.

Hal itu disampaikan Peneliti Peradilan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) Wahyudi Djafar kepada paluhakim di Jakarta, Rabu (9/9/2009) pagi.

“Awalnya sejumlah fraksi mengajukan DIM untuk porsi hakim 3 untuk hakim ad hoc dan 2 hakim karir. Ternyata informasinya, dalam pembahasan yang dilakukan tertutup itu berubah menjadi lebih besar hakim karir. Ini berbahaya,” ujar Wahyudi.

Dijelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi sudah secara tegas menyebutkan, tujuan membentuk UU Pengadilan Tipikor tidak boleh justru semakin memperburuk keadaan dan memperlemah pemberantasan korupsi. Pasal 58, 59, dan 60 UU KPK telah mengatur komposisi yang tegas, yakni 3 Hakim Ad Hoc dan 2 Hakim Karir. Atas alasan apapun, Panja tidak boleh merusak sesuatu yang pemberantasan korupsi yang sudah berjalan dengan baik di Pengadilan Tipikor.

Menurutnya, keberadaan hakim ad hoc dalam institusi pengadilan pun bukan hanya terjadi di Pengadilan Tipikor. Lembaga lain seperti Pengadilan Anak, HAM, Niaga, Pajak, dan Pengadilan Hubungan Industrial telah menerapkannya. Apalagi, saat ini Pengadilan Tipikor dengan hakim ad hoc yang lebih dominan telah mematahkan virus Mafia Peradilan yang awalnya merupakan kenyataan di pengadilan umum.