Jumlah Hakim Ad Hoc Disunat, Kiamat untuk Pengadilan Tipikor - Halaman 2

  • PDF
Indeks Artikel
Jumlah Hakim Ad Hoc Disunat, Kiamat untuk Pengadilan Tipikor
Halaman 2
Halaman 3
Halaman 4
Halaman 5
Semua Halaman


“Karena itulah, upaya memangkas dan mengurangi keberadaan Hakim Ad Hoc adalah upaya melemahkan pemberantasan korupsi, dan bahkan ingin mengembalikan kekuatan mafia peradilan,” tuturnya.

 

Patut Dipertahankan

Hal serupa dikatakan Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah.

Menurutnya, komposisi hakim yang fixed number dengan perbandingan 3 hakim ad hoc dan 2 karir patut dipertahankan. Usulan yang menginginkan hakim karir lebih banyak, atau komposisi hakim ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Ketua PN adalah ex-officio Ketua Pengadilan Tipikor), adalah usulan dari mereka yang menghendaki Pengadilan Tipikor setengah bubar. Karena masih di bawah dominasi Pengadilan Negeri. “Sementara sebagian besar hakim karir di Pengadilan Negeri, integritasnya masih diragukan,” ujarnya.

Febri menilai, proses awal persidangan Panja dimulai dengan sebuah catatan buruk. Rapat dilakukan secara tertutup dan didesain jauh dari jangkauan/pengawasan publik. Padahal sifat dari RUU yang sedang disusun bukanlah sesuatu yang perlu ditutup-tutupi. RUU Pengadilan Tipikor merupakan produk hukum yang bersentuhan langsung dengan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat luas. Tentu saja, kata dia, tidak pantas jika dibahas dengan rapat-rapat tertutup.

“Pembahasan secara tertutup merupakan bentuk sikap antipengawasan publik, dan antitransparansi dari Panja DPR. Wajar jika masyarakat menilai miring proses pembahasan ini. Persidangan seperti ini cenderung akan membuka kesempatan untuk melakukan deal-deal politik yang tak terpantau dan terawasi,” kata Febri.

Padahal, Pasal 95 ayat (2) Tatib DPR-RI sebenarnya memungkinkan bagi Rapat Panitia Kerja dilaksanakan secara terbuka.