Jumlah Hakim Ad Hoc Disunat, Kiamat untuk Pengadilan Tipikor - Halaman 3

  • PDF
Indeks Artikel
Jumlah Hakim Ad Hoc Disunat, Kiamat untuk Pengadilan Tipikor
Halaman 2
Halaman 3
Halaman 4
Halaman 5
Semua Halaman


Selain persoalan proses, pembahasan Panja terkesan sangat lambat. Dari 43 Pasal RUU, baru 14 yang dibahas. Itupun dengan catatan: poin krusial seperti tempat kedudukan pengadilan masih ditunda dan dibiarkan mengambang. Tidak begitu jelas saat ini apakah Pengadilan Tipikor akan dibentuk di setiap kabupaten/kota atau di 33 provinsi. Membaca perkembangan RUU Pengadilan Tipikor yang dibahas PANJA, pada Pasal 3 disebutkan:


"Pengadilan TIndak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan".

Agaknya, informasi tentang pembentukan di 33 propinsi merupakan pensiasatan pihak tertentu dipanja yang membuat kabur persoalan. Karena informasi yang koalisi dapatkan dari pemantauan, pembentukan di 33 propinsi merupakan tahap awal dari realisasi tempat kedudukan pengadilan di setiap kabupaten/kota. Hal ini tentu sangat penting dibaca secara hati-hati.

Hingga sekarang, kata Febri, ICW dan Koalisi tetap menyarankan pembentukan cukup di lima region utama saja. Berdasarkan perbandingan biaya yang akan dikeluarkan untuk gaji hakim saja bahkan sangat berbeda tajam.

Febri memerinci, jika Pengadilan Tipikor ada di setiap kabupaten/kota berarti butuh dana untuk gaji hakim sebesar Rp 553, 44 miliar. Lalu jika di 33 provinsi sebesar Rp 65,88 miliar. Sedangkan jika hanya di lima region sebesar Rp 12,12 miliar. Lima region itu meliputi Jakarta Pusat, Medan, Makassar, Balikpapan, dan Surabaya.

Anggota Panja RUU Pengadilan Tipikor Gayus Lumbuun mengatakan, panja untuk sementara menyepakati pembentukan Pengadilan Tipikor di 33 ibu kota provinsi.