Jumlah Hakim Ad Hoc Disunat, Kiamat untuk Pengadilan Tipikor - Halaman 4

  • PDF
Indeks Artikel
Jumlah Hakim Ad Hoc Disunat, Kiamat untuk Pengadilan Tipikor
Halaman 2
Halaman 3
Halaman 4
Halaman 5
Semua Halaman


Gayus mengatakan pendiriannya dilakukan secara bertahap. Keputusan itu menurutnya mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi dan letak peradilan negeri dalam sistem peradilan umum.

Dikatakan, jika kondisi keuangan negara memungkinkan dan jumlah hakim mencukupi dia memperkirakan dalam dua tahun proses pembentukan Pengadilan Tipikor di 33 provinsi itu akan selesai.


Pengawasan Masyarakat

Wahyudi melanjutkan, berdasarkan dokumen daftar inventaris masalah (DIM) yang dikeluarkan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI, DIM 94 mengatur tentang mekanisme seleksi Hakim Ad Hoc (Pasal 14 ayat (1)). Kesepakatan awal panja untuk poin ini belum begitu jelas. “Akan tetapi Koalisi mendorong agar mekanisme seleksi baik untuk Hakim karir ataupun hakim ad hoc harus ditentukan secara tegas dan dengan tahapan yang jelas,” ujarnya.

Setelah dicermati, pengaturan seleksi Hakim Karir tidak diatur dalam RUU. Pada DIM 67 (Pasal 11 ayat (2)) hanya disebutkan: “Hakim karir ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua MA”. Hal ini dinilai telah memangkas unsur partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam penentuan Hakim Karir.

Dijelaskan, UU KPK Pasal 56 ayat (4) sebenarnya telah mengatur kewajiban Ketua MA untuk mengumumkan dan menerima masukan dari masyarakat sebelum mengangkat Hakim karir ataupun hakim ad hoc.