Jumlah Hakim Ad Hoc Disunat, Kiamat untuk Pengadilan Tipikor - Halaman 5

  • PDF
Indeks Artikel
Jumlah Hakim Ad Hoc Disunat, Kiamat untuk Pengadilan Tipikor
Halaman 2
Halaman 3
Halaman 4
Halaman 5
Semua Halaman


Ferdi menambahkan, ICW sebenarnya pernah mengajukan somasi pada Ketua MA terkait dugaan pelanggaran Pasal 56 ayat (4) UU KPK ini. Karena saat itu, Ketua MA langsung mengangkat sejumlah hakim bermasalah tanpa mengikuti mekanisme pasal di atas.

Penghilangan bagian itu sama artinya dengan mengembalikan rezim ketertutupan dan antipengawasan publik di MA.

“Untuk seleksi Hakim Ad Hoc, Koalisi meminta Panja agar mengatur secara tegas komposisi keterlibatan unsur Komisi Yudisial, Perguruan Tinggi dan masyarakat umum dalam panitia seleksi yang dibentuk Ketua MA. Hal ini penting untuk menghindari pengatasnamaan unsur masyarakat untuk memenuhi formalitas belaka,” tuturnya. [BPJ]

Comments (0)Add Comment

Write comment
You must be logged in to post a comment. Please register if you do not have an account yet.

busy