Jumlah Hakim Ad Hoc Disunat, Kiamat untuk Pengadilan Tipikor

  • PDF
Indeks Artikel
Jumlah Hakim Ad Hoc Disunat, Kiamat untuk Pengadilan Tipikor
Halaman 2
Halaman 3
Halaman 4
Halaman 5
Semua Halaman

[Jakarta – paluhakim] Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tipikor yang dilakukan Panitia Kerja (Panja) DPR menghasilkan hal mengejutkan. Terutama soal jumlah hakim ad hoc yang “disunat” atau bakal lebih sedikit dari hakim karir. Selain itu, soal adanya kesepakatan antar beberapa fraksi bahwa komposisi hakim Pengadilan Tipikor ditentukan Ketua Pengadilan Negeri (Ketua PN adalah ex-officio Ketua Pengadilan Tipikor), merupakan kesepakatan berbahaya karena itu membuat Pengadilan Tipikor setengah bubar.

Hal itu disampaikan Peneliti Peradilan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) Wahyudi Djafar kepada paluhakim di Jakarta, Rabu (9/9/2009) pagi.

“Awalnya sejumlah fraksi mengajukan DIM untuk porsi hakim 3 untuk hakim ad hoc dan 2 hakim karir. Ternyata informasinya, dalam pembahasan yang dilakukan tertutup itu berubah menjadi lebih besar hakim karir. Ini berbahaya,” ujar Wahyudi.

Dijelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi sudah secara tegas menyebutkan, tujuan membentuk UU Pengadilan Tipikor tidak boleh justru semakin memperburuk keadaan dan memperlemah pemberantasan korupsi. Pasal 58, 59, dan 60 UU KPK telah mengatur komposisi yang tegas, yakni 3 Hakim Ad Hoc dan 2 Hakim Karir. Atas alasan apapun, Panja tidak boleh merusak sesuatu yang pemberantasan korupsi yang sudah berjalan dengan baik di Pengadilan Tipikor.

Menurutnya, keberadaan hakim ad hoc dalam institusi pengadilan pun bukan hanya terjadi di Pengadilan Tipikor. Lembaga lain seperti Pengadilan Anak, HAM, Niaga, Pajak, dan Pengadilan Hubungan Industrial telah menerapkannya. Apalagi, saat ini Pengadilan Tipikor dengan hakim ad hoc yang lebih dominan telah mematahkan virus Mafia Peradilan yang awalnya merupakan kenyataan di pengadilan umum.



“Karena itulah, upaya memangkas dan mengurangi keberadaan Hakim Ad Hoc adalah upaya melemahkan pemberantasan korupsi, dan bahkan ingin mengembalikan kekuatan mafia peradilan,” tuturnya.

 

Patut Dipertahankan

Hal serupa dikatakan Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah.

Menurutnya, komposisi hakim yang fixed number dengan perbandingan 3 hakim ad hoc dan 2 karir patut dipertahankan. Usulan yang menginginkan hakim karir lebih banyak, atau komposisi hakim ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Ketua PN adalah ex-officio Ketua Pengadilan Tipikor), adalah usulan dari mereka yang menghendaki Pengadilan Tipikor setengah bubar. Karena masih di bawah dominasi Pengadilan Negeri. “Sementara sebagian besar hakim karir di Pengadilan Negeri, integritasnya masih diragukan,” ujarnya.

Febri menilai, proses awal persidangan Panja dimulai dengan sebuah catatan buruk. Rapat dilakukan secara tertutup dan didesain jauh dari jangkauan/pengawasan publik. Padahal sifat dari RUU yang sedang disusun bukanlah sesuatu yang perlu ditutup-tutupi. RUU Pengadilan Tipikor merupakan produk hukum yang bersentuhan langsung dengan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat luas. Tentu saja, kata dia, tidak pantas jika dibahas dengan rapat-rapat tertutup.

“Pembahasan secara tertutup merupakan bentuk sikap antipengawasan publik, dan antitransparansi dari Panja DPR. Wajar jika masyarakat menilai miring proses pembahasan ini. Persidangan seperti ini cenderung akan membuka kesempatan untuk melakukan deal-deal politik yang tak terpantau dan terawasi,” kata Febri.

Padahal, Pasal 95 ayat (2) Tatib DPR-RI sebenarnya memungkinkan bagi Rapat Panitia Kerja dilaksanakan secara terbuka.



Selain persoalan proses, pembahasan Panja terkesan sangat lambat. Dari 43 Pasal RUU, baru 14 yang dibahas. Itupun dengan catatan: poin krusial seperti tempat kedudukan pengadilan masih ditunda dan dibiarkan mengambang. Tidak begitu jelas saat ini apakah Pengadilan Tipikor akan dibentuk di setiap kabupaten/kota atau di 33 provinsi. Membaca perkembangan RUU Pengadilan Tipikor yang dibahas PANJA, pada Pasal 3 disebutkan:


"Pengadilan TIndak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan".

Agaknya, informasi tentang pembentukan di 33 propinsi merupakan pensiasatan pihak tertentu dipanja yang membuat kabur persoalan. Karena informasi yang koalisi dapatkan dari pemantauan, pembentukan di 33 propinsi merupakan tahap awal dari realisasi tempat kedudukan pengadilan di setiap kabupaten/kota. Hal ini tentu sangat penting dibaca secara hati-hati.

Hingga sekarang, kata Febri, ICW dan Koalisi tetap menyarankan pembentukan cukup di lima region utama saja. Berdasarkan perbandingan biaya yang akan dikeluarkan untuk gaji hakim saja bahkan sangat berbeda tajam.

Febri memerinci, jika Pengadilan Tipikor ada di setiap kabupaten/kota berarti butuh dana untuk gaji hakim sebesar Rp 553, 44 miliar. Lalu jika di 33 provinsi sebesar Rp 65,88 miliar. Sedangkan jika hanya di lima region sebesar Rp 12,12 miliar. Lima region itu meliputi Jakarta Pusat, Medan, Makassar, Balikpapan, dan Surabaya.

Anggota Panja RUU Pengadilan Tipikor Gayus Lumbuun mengatakan, panja untuk sementara menyepakati pembentukan Pengadilan Tipikor di 33 ibu kota provinsi.



Gayus mengatakan pendiriannya dilakukan secara bertahap. Keputusan itu menurutnya mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi dan letak peradilan negeri dalam sistem peradilan umum.

Dikatakan, jika kondisi keuangan negara memungkinkan dan jumlah hakim mencukupi dia memperkirakan dalam dua tahun proses pembentukan Pengadilan Tipikor di 33 provinsi itu akan selesai.


Pengawasan Masyarakat

Wahyudi melanjutkan, berdasarkan dokumen daftar inventaris masalah (DIM) yang dikeluarkan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI, DIM 94 mengatur tentang mekanisme seleksi Hakim Ad Hoc (Pasal 14 ayat (1)). Kesepakatan awal panja untuk poin ini belum begitu jelas. “Akan tetapi Koalisi mendorong agar mekanisme seleksi baik untuk Hakim karir ataupun hakim ad hoc harus ditentukan secara tegas dan dengan tahapan yang jelas,” ujarnya.

Setelah dicermati, pengaturan seleksi Hakim Karir tidak diatur dalam RUU. Pada DIM 67 (Pasal 11 ayat (2)) hanya disebutkan: “Hakim karir ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua MA”. Hal ini dinilai telah memangkas unsur partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam penentuan Hakim Karir.

Dijelaskan, UU KPK Pasal 56 ayat (4) sebenarnya telah mengatur kewajiban Ketua MA untuk mengumumkan dan menerima masukan dari masyarakat sebelum mengangkat Hakim karir ataupun hakim ad hoc.



Ferdi menambahkan, ICW sebenarnya pernah mengajukan somasi pada Ketua MA terkait dugaan pelanggaran Pasal 56 ayat (4) UU KPK ini. Karena saat itu, Ketua MA langsung mengangkat sejumlah hakim bermasalah tanpa mengikuti mekanisme pasal di atas.

Penghilangan bagian itu sama artinya dengan mengembalikan rezim ketertutupan dan antipengawasan publik di MA.

“Untuk seleksi Hakim Ad Hoc, Koalisi meminta Panja agar mengatur secara tegas komposisi keterlibatan unsur Komisi Yudisial, Perguruan Tinggi dan masyarakat umum dalam panitia seleksi yang dibentuk Ketua MA. Hal ini penting untuk menghindari pengatasnamaan unsur masyarakat untuk memenuhi formalitas belaka,” tuturnya. [BPJ]

Comments (0)Add Comment

Write comment
You must be logged in to post a comment. Please register if you do not have an account yet.

busy