Lelahnya Mencari Keadilan Di Belantara Negara Hukum

  • PDF

Masih ingat dengan Amir Machmud? Ya, Amir Machmud (43 tahun), seorang buruh supir, yang beberapa waktu silam telah divonis namun diduga tanpa proses sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan hukuman selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar 150 juta rupiah, atas dugaan kepemilikan sebutir (persisnya seperempat butir) pil ekstasi.

Sebuah kepiluan, bahkan catatan hitam dalam sejarah peradilan kita, dimana masyarakat miskin yang berhadapan dengan perkara hukum harus menjalani vonis yang begitu berat, seolah tanpa ada ampunan. Hal yang sangat tragis dan miris, kontradiktif, menyayat hati nurani terdalam, dibandingkan mereka-mereka yang berasal dari kaum berada, saat tersangkut masalah hukum.

 

Lihatlah misalnya, kasus oknum jaksa yang dituduh menggelapkan barang bukti narkoba sebanyak 343 butir, yang ternyata hanya divonis 1 (satu) tahun penjara. Perbandingan yang sangat kontradiktif, dan melukai rasa keadilan. Bahkan, atas kejanggalan tersebut, Ketua Komisi Yudisial, Busyro Muqqodas, sebagaimana dimuat oleh Harian Sinar Indonesia Baru, edisi Sabtu, 5 Desember 2009, menyatakan:

 

“Amir Mahmud sopir di BNN divonis 4 tahun, dia hanya kedapatan barang bukti 1 butir ektasi. Hal yang berbeda terjadi pada Ester dan Dara. Dengan dugaan penggelapan 343 butir ekstasi, vonis ringan didapatkan keduanya. Bahkan Dara bebas. Ester pun diberi vonis 1 tahun, karena alasan hakim dia sudah lama mengabdi. “Apakah ini layak?” jelas Busyro.


Untuk kasus Amir pun, banyak kejanggalan. Sidang berlangsung cepat, bahkan pembacaan dakwaan hingga vonis dilakukan dalam 1 hari. “Dia sekarang sudah ditahan di Lapas Tangerang, saya sudah bertemu dengan dia dan menanyakan perihal ini. Saat itu dia mengaku tidak tahu sama sekali soal proses sidang,” terangnya.


Sebuah ironi dalam cerita penegakan hukum di negara hukum. Belum lagi perkara-perkara korupsi yang terdakwanya tak lain adalah para pejabat dan kaum berada, yang tak jarang hampir “mustahil” dapat dijerat oleh hukum. Fakta ini seolah membenarkan pameo yang berdengung selama ini, yang mengatakan bahwa hukum bagaikan sarang laba-laba. Bila nyamuk (baca : orang miskin) dengan sangat mudah akan cepat terjerat disitu, namun bila burung elang (baca : kaum berada), bukan hanya tidak akan terjerat, bahkan mereka mampu “menghancurkan” sarang laba-laba (hukum) itu sendiri.

 

Kasus Amir Machmud, sebuah kasus yang seharusnya dapat kita jadikan sebagai pelajaran berharga dalam proses ber-hukum dan penegakan hukum. Bagaimana tidak, saat ini Amir Machmud terancam mengalami ketidakadilan untuk kedua kalinya atas satu masalah hukum yang dihadapinya. Bila beberapa waktu lalu, di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Barat Amir Machmud telah mengalami ketidakadilan akibat adanya vonis tanpa proses sidang, kini Amir Machmud terancam mengalami ketidakadilan atas tidak adanya kejelasan dan kepastian hukum dalam proses Peninjauan Kembali yang telah begitu lama diajukan oleh Amir Machmud.

 

Padahal beberapa hari lagi, persisnya pada tanggal 28 Juli 2010 yang akan datang, Amir Machmud, atas “kebaikan” Menteri Hukum dan HAM RI yang telah mengabulkan permohonan pembebasan bersyarat yang diajukan oleh Amir Machmud, akan segera menghirup udara segar di alam kebebasan, setelah sekian lama meringkuk dan merasakan dinginnya udara di dalam ubin penjara.


Beberapa saat lagi Amir Machmud akan segera bebas. Sebuah impian yang tentunya telah sangat lama didambakan oleh Amir Machmud dan keluarganya. Istri dan anak-anak Amir Machmud pastinya telah sangat lama merindukan hadirnya kembali sosok suami/ayah mereka untuk dapat kembali berkumpul, bercengkerama dan bersama-sama lagi di dalam hangatnya suasana rumah dan keluarga.

 

Namun kebahagiaan Amir Machmud ini ternyata tidak dapat dirasakan dengan sempurna, karena sampai dengan nanti bebasnya Amir Machmud dari Lembaga Pemasyarakatan Pemuda (Tangerang), Mahkamah Agung sepertinya belum akan memutus permohonan Peninjauan Kembali Amir Machmud tersebut. Noda yang sebenarnya tidak perlu terjadi, khususnya di saat negara kita sedang gembar-gembornya menyuarakan proses peradilan cepat dan biaya murah.

Semestinya dengan adanya permohonan Peninjauan Kembali yang telah diajukan oleh Amir Machmud kepada Mahkamah Agung, harapan untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum, sebagaimana yang didambakan oleh Amir Machmud dapat segera dipenuhi. Walau bagaimanapun Mahkamah Agung telah menjadi benteng terakhir guna memperjuangkan keadilan baginya. Namun apa daya, ibarat menunggu hujan di gurun pasir, setelah hampir satu tahun menunggu, keadilan dan kepastian hukum yang didamba tak kunjung datang, putusan Mahkamah Agung belum juga dikeluarkan.

 

Jangankan putusan, pemberitahuan perkembangan pemeriksaan perkara Amir Machmud saja pun sangat jarang diberikan, padahal Amir Machmud dan kuasa hukumnya sudah “sangat sering”, bahkan berturut-turut, rutin setiap bulan, mempertanyakan hal tersebut kepada Mahkamah Agung.

Keadaan ini semoga tidak menjadi pembenaran terhadap adagium “Quis custodiet ipsos custodies?” (siapa yang menjaga si penjaga itu sendiri?). Apabila penegak hukum tidak dapat menjaga tegaknya aturan dan praktik peradilan, lalu kepada siapa lagi kita harus berharap akan tegaknya keadilan?

 

Dengan belum adanya putusan terhadap permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Amir Machmud tersebut, padahal Amir Machmud nantinya akan segera bebas, maka berarti Amir Machmud telah 2 (dua) kali “teraniaya” oleh praktik peradilan yang tidak adil baginya, yaitu di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Mahkamah Agung.

Dengan adanya fakta hukum yang seperti ini, dalam hati kecil terbersit pertanyaan klasik, inikah yang dinamakan keadilan di negara hukum? Inikah yang dinamakan proses peradilan cepat dan biaya murah? Inikah yang dinamakan perhatian bagi warga masyarakat miskin?

Hotma Sitompuel Pendiri LBH Mawar Saron/foto : Matanews 




Baca juga: