"Salahkah Saya? Seberapa Beratkah Salah Saya'

  • PDF
N O T A   P E M B E L A A N
 
Atas Surat Tuntutan Penuntut Umum

Dalam Perkara Pidana No. 075/Pid.B/2010/PN. Jkt.Sel
Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan


Jakarta, 6 Oktober 2010
Majelis Hakim Yang Terhormat
Saudara Penuntut Umum Yang Kami Hormati
Sidang Yang Mulia

Untuk dan atas nama Terdakwa:  

Nama lengkap    : SJAHRIL DJOHAN
Tempat lahir    : Jakarta
Umur/ Tanggal lahir    : 65 tahun/ 05 Oktober 1945
Jenis kelamin    : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan    : Indonesia
Tempat tinggal    :        Jl. Rasamala VII/10, RT/RW 001/010,
Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan
Agama    : Islam
Pekerjaan    : Wiraswasta
Pendidikan    : Sarjana

Bersama ini perkenankanlah kami menyampaikan Nota Pembelaan (Pledooi) yang merupakan hak Terdakwa, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP.


BAB I
PENDAHULUAN

    Sebelum kami masuk ke dalam materi pokok Nota Pembelaan kami ini, dalam kesempatan pertama, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami serta mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, yang dengan penuh kebijaksanaan, ketelitian, ketegasan, dan kesabaran, dan dengan tunduk serta patuh pada hukum acara yang berlaku, telah memimpin jalannya pemeriksaan perkara ini, sampai  dengan agenda pembacaan Nota Pembelaan kami ini, dan tentunya kami percaya, sampai dengan nanti berakhirnya pemeriksaan perkara ini, dengan adanya putusan pengadilan yang adil.

    Rasa hormat patut kami sampaikan kepada Majelis Hakim, yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, karena selama persidangan ini telah terbukti bertindak bijaksana, antara lain, Ketua Majelis Hakim telah berulang kali mengingatkan persidangan ini untuk tidak menggunakan BAP penyidikan sebagai acuan pemeriksaan, melainkan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa di depan persidangan. Memang demikianlah seharusnya ,yang sesuai dengan hukum. Untuk hal tersebut, secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Majelis Hakim.

    Hal lainnya yang sangat kami hargai dari Majelis Hakim adalah ketelitian Majelis Hakim dalam melihat dan menilai saksi-saksi mana saja yang ada hubungan dan kaitannya dengan perkara Terdakwa. Sehingga sudah sangat tepat saat Majelis Hakim, melalui Ketua Majelis Hakim, berkali-kali menegaskan ada atau tidaknya keterkaitan seorang saksi yang dihadirkan oleh Saudara Penuntut Umum di depan persidangan, dengan perkara Terdakwa ini. Bahkan Ketua Majelis Hakim juga berulang kali mengatakan untuk tidak mengajukan pertanyaan kepada para saksi yang tidak ada hubungannya/relevansinya dengan Terdakwa, sehingga oleh karenanya kami pun tidak mengajukan pertanyaan kepada para saksi, yang tidak ada hubungannya dengan Terdakwa, dan bahkan tidak mengenal Terdakwa.

    Rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada Saudara Penuntut Umum, yang kami percaya melakukan tugasnya dengan tujuan menegakkan keadilan, bukan semata-mata untuk menghukum Terdakwa. Walaupun apa yang terlihat di dalam Surat Tuntutannya berbeda dengan apa yang kami lihat, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan ini. Namun demikian, kami percaya bahwa Saudara Penuntut Umum telah melakukan tugasnya dengan penuh dedikasi dan santun.

    Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Saudara Panitera yang kami percaya, dengan penuh ketelitian dan kecermatan telah mencatat segala hal yang terjadi di dalam persidangan ini. Yang oleh karenanya, BAP persidangan tersebut  tidak kami baca ulang seluruhnya karena kami percaya, semua BAP persidangan yang dibuat oleh Sdr Panitera sudah tercatat dengan baik dan  mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Pembelaan ini .

    Demikian juga kepada para pengunjung sidang dan rekan-rekan media massa, baik media cetak maupun media elektronik, kami ucapkan terima kasih, karena telah mengikuti perkembangan kasus ini, dan menyiarkannya sehingga masyarakat di luar sana dapat mengikuti proses persidangan ini.

Majelis Hakim Yang Terhormat
Saudara Penuntut Umum Yang Kami Hormati
Sidang Yang Mulia

    “Masihkah Sjahril Djohan Dapat Dianggap Bersalah?”

    Inilah kalimat pertama yang penting dan perlu kami sampaikan di dalam Nota Pembelaan kami ini, sebagai cerminan perasaan Terdakwa, mengingat selama  ini  sudah terbentuk sebuah pandangan dan opini di tengah masyarakat, yang menganggap Terdakwa disini sebagai orang yang sudah pasti bersalah, padahal berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan ini, sangat jelas pandangan demikian tidak benar adanya. Betapa pilu rasa hati Terdakwa yang “dihabisi” nama baiknya oleh orang yang sudah dianggapnya sebagai adiknya sendiri.
 
    Pandangan yang bukan saja merusak nama baiknya namun juga “merusak hidupnya” sedemikian ini, pastinya tidak muncul tiba-tiba, timbul  begitu saja, melainkan muncul karena gencarnya pembicaraan, perdebatan, dan pemberitaan mengenai Terdakwa beberapa waktu yang lalu, yang memposisikan Terdakwa sebagai pihak yang mempunyai citra negatif, mempunyai kesalahan besar, orang yang berbahaya, penjahat kelas kakap, dan berbagai citra negatif lainnya tentang diri Terdakwa yang bersumber dari keterangan yang tidak bertanggung jawab dari Saudara Susno Duadji. Walaupun pada akhirnya semua tuduhan dan citra negatif terhadap Terdakwa tersebut tidak pernah terbukti di dalam persidangan, dan sampai saat ini “tuduhan-tuduhan” tersebut terbukti hanya omong kosong  belaka dari Saudara Susno Duaji. Namun ternyata masih saja ada pihak-pihak yang bermaksud “memelihara” pandangan miring terhadap Terdakwa tersebut, meskipun saat ini proses hukum terhadap Terdakwa masih berjalan.

    Oleh karena itu, untuk meluruskan pandangan-pandangan yang keliru selama ini tentang Terdakwa, dan guna terbentuknya pandangan yang objektif mengenai diri Terdakwa, serta untuk tegaknya pendulum keadilan, kami merasa sangat perlu untuk terlebih dahulu meluruskan berbagai pandangan negatif terhadap diri Terdakwa.

     Selama ini sosok Terdakwa ramai dibicarakan dan diberitakan, dengan berita-berita  yang negatif, dan penuh dengan kebohongan, yang ternyata sumber informasi palsu dan penuh kebohongan serta  fitnah tersebut, hanya berasal dari satu orang saja, yaitu Saudara Susno Duadji, yang saat itu ternyata justru sedang menghadapi persoalan pribadinya YANG SANGAT BERAT yaitu di-non job-kannya dia dari kedudukannya sebagai Kabareskrim. Ini kelihatannya menjadi masalah “hidup dan mati” dirinya. Sehingga ia tidak dapat mengontrol tindakan dan ucapannya, yang pada gilirannya menjerat dirinya sendiri, dimana dia sekarang didudukan juga sebagai terdakwa. Ia didudukan sebagai terdakwa bukan karena alasan balas dendam, bukan karena alasan seolah-olah dia seorang pahlawan yang membongkar kasus mafia di Mabes Polri, namun Saudara Susno Duadji terseret menjadi terdakwa karena dia (diduga) bukan saja terlibat dalam kasus (istilah Saudara Susno Duadji) mafia hukum di Mabes, namun dia bukan saja diduga keras, bahkan sekarang dia telah didudukkan di muka persidangan selaku terdakwa sebagai bagian dari (istilah dia sendiri) “mafia hukum” di kepolisian, termasuk pada waktu Saudara Susno Duadji menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat.
    
Sidang Yang Mulia
    
    Untuk mengembalikan dan menyegarkan ingatan kita, tentang, bagaimana munculnya  nama Terdakwa , sehingga terkait dengan persoalan “Mafia Hukum” yang menyeret Terdakwa menjadi tersangka, dan sekarang menjadi Terdakwa  dalam kasus di persidangan disini, maka di bawah ini kami bacakan kembali, sejumlah  kecil pemberitaan miring dan cenderung kejam terhadap diri Terdakwa, yang sumber informasinya hanya berasal dari satu orang yaitu Saudara Susno Duadji. Kami katakan, sebagian kecil kami bacakan, karena tidak akan cukup waktu untuk membacakan seluruh berita yang bersumber dari Saudara Susno Duaji disini.
    
    Seluruh berita di media massa tentang Terdakwa bersumber dari Saudara Susno Duadji. Berita-berita tentang Terdakwa yang bersumber dari Saudara Susno Duadji, yang kemudian dikomentari oleh banyak “para komentator”  yang nampak seolah-olah orang-orang pandai dan terpelajar, dengan tambahan “bumbu-bumbu” yang luar biasa, yang seolah-olah mereka paling tahu dan mempunyai informasi yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, padahal kenyataannya sumber berita yang mereka peroleh berdasarkan fitnah semata-mata yang bersumber dari seseorang yang sedang “panik” tertimpa banyak masalah. Dari sumber berita yang berasal dari Saudara Susno Duadji inilah yang kemudian cenderung berkembang “liar”   tidak terbendung, kesana kemari yang akhirnya membuka “borok” si sumber berita itu sendiri.
    
    Masyarakat mengikuti, terbawa arus berita dan komentar-komentar yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, banyak talk show di TV-TV, banyak berita-berita di surat kabar - surat kabar,  terjadi trial by the press, saling fitnah, saling asbun alias asal bunyi, dan pelanggaran pelanggaran hukum terjadi.

    Banyak hal-hal aneh bin ajaib terjadi, hal-hal aneh tapi nyata, seperti beberapa anggota Komisi III DPR RI “menjenguk“ Saudara Susno Duadji dengan alasan melihat “keadaan kesehatan (?) Susno Duadji di Mabes Polri”, (padahal kita semua tahu dalam pemeriksaan di Mabes Polri selalu siaga seorang dokter untuk mengawasi kesehatan yang diperiksa, apalagi Saudara Susno Duadji selalu didampingi oleh para penasihat hukumnya, terlebih-lebih Saudara Susno Duadji seorang jenderal berpangkat tiga bintang. Namun “aneh bin ajaib” mereka tidak peduli dengan keadaan kesehatan Terdakwa; yang terang-terangan balik dari perawatan kesehatannya di luar negeri, dengan mengambil risiko keselamatan jiwanya, balik ke Jakarta meninggalkan perawatan dokternya, semata-mata untuk menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya, yang menjadi begitu heboh akibat “tiupan pluit” Saudara Susno Duadji. Tidakkah ini hal yang aneh tapi nyata. Belum lagi para anggota Satgas Anti Mafia Hukum yang dengan gagahnya mencoba masuk ke dalam ruangan penyidikan di saat pemeriksaan di tingkat penyidikan sedang berlangsung, sehingga terpaksa dihentikan.

    Belum lagi berita-berita, seolah-olah Kapolri akan dipanggil oleh Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum Komisi III DPR RI untuk ditanyakan masalah mafia hukum (?), dimana saat itu kami selaku penasihat hukum Terdakwa (tersangka pada saat itu), terpaksa membuat surat ke Kapolri dan Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum Komisi III DPR RI, yang untuk jelasnya copy suratnya kami lampirkan dalam Nota Pembelaan ini, yang pada pokoknya  sebagai berikut :  

ISI SURAT KEPADA KAPOLRI :

Namun demikian kami perlu mengingatkan semua pihak:
3.1.    Bahwa saat ini proses penyidikan masih berlangsung dan dilaksanakan oleh penyidik kepolisian secara profesional dan independen. Kami mengkhawatirkan dengan adanya pemanggilan tersebut justru akan mempengaruhi independensi proses penyidikan yang telah dan sedang dilaksanakan dengan baik dan sesuai aturan hukum.
3.2.    Mendengar para anggota Panja yang saat ini di media massa sering mempersoalkan proses penangkapan, penahanan, mempertanyakan apakah cukup alat bukti untuk menangkap dan menahan, mempertanyakan keterangan saksi-saksi, dan yang bertindak seolah-olah sudah menjadi “pembela” Sdr. Komjen Pol Susno Duadji, maka kami mengkhawatirkan pemanggilan kepada Kapolri/institusi kepolisian/penyidik, berpotensi membicarakan materi proses penyidikan perkara, yang menurut undang-undang menjadi kewenangan penyidik yang tidak dapat diintervensi oleh pihak mana pun juga.
3.3.    Bahwa sesuai Pasal 72 KUHAP, membicarakan materi penyidikan perkara yang sedang dilaksanakan oleh penyidik merupakan perbuatan melanggar hukum. Demikian juga dengan Pasal 17 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan bahwa:
Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:
a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
1.     menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;

Adapun sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 17 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tersebut adalah:
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, demi tegaknya supremasi hukum dan due process of law, dan dengan tidak bermaksud mencampuri kewenangan Kapolri, kami berharap kepada yang terhormat Bapak selaku Kapolri agar kiranya berkenan untuk tidak membuka materi pemeriksaan perkara dalam penyidikan yang sedang berlangsung, saat memenuhi undangan Panja Komisi III DPR RI, sampai perkara ini dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili.




ISI SURAT KEPADA PANITIA KERJA (PANJA) PENEGAKAN HUKUM KOMISI III DPR RI :
Namun demikian kami perlu mengingatkan semua pihak:
3.1.    Bahwa saat ini proses penyidikan masih berlangsung dan dilaksanakan oleh penyidik kepolisian secara profesional dan independen. Kami mengkhawatirkan dengan adanya pemanggilan tersebut justru akan mempengaruhi independensi proses penyidikan yang telah dan sedang dilaksanakan dengan baik dan sesuai aturan hukum.
3.2.    Mendengar para anggota Panja yang saat ini di media massa sering mempersoalkan proses penangkapan, penahanan, mempertanyakan apakah cukup alat bukti untuk menangkap dan menahan, mempertanyakan keterangan saksi-saksi, dan yang bertindak seolah-olah sudah menjadi “pembela” Sdr. Komjen Pol Susno Duadji, maka kami mengkhawatirkan pemanggilan kepada Kapolri/institusi kepolisian/penyidik, berpotensi membicarakan materi proses penyidikan perkara, yang menurut undang-undang menjadi kewenangan penyidik yang tidak dapat diintervensi oleh pihak mana pun juga.
    Juga perlu kami ingatkan alasan Panja Penegakan Hukum datang ke Mabes Polri untuk mengetahui keadaan kesehatan Komjen Pol Susno Duadji, dan melihat apakah ada tekanan fisik dan psikis, adalah tidak tepat, karena kita semua mengetahui bahwa setiap kali ada pemeriksaan, termasuk pemeriksaan terhadap Komjen Pol Susno Duadji, selalu disediakan tenaga dokter/medis oleh Mabes Polri.
3.3.    Bahwa sesuai Pasal 72 KUHAP, membicarakan materi penyidikan perkara yang sedang dilaksanakan oleh penyidik merupakan perbuatan melanggar hukum. Demikian juga dengan Pasal 17 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan bahwa:
Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:
a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
1.     menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, demi tegaknya supremasi hukum dan due process of law, dan dengan tidak bermaksud mencampuri kewenangan DPR RI, kami berharap kepada yang terhormat para anggota Panja Penegakan Hukum Komisi III DPR RI, agar kiranya berkenan untuk tidak menanyakan dan atau membuka materi pemeriksaan perkara dalam penyidikan yang sedang berlangsung, pada saat Kapolri hadir memenuhi undangan Panja tersebut, sampai perkara ini dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili.



    Kami bersyukur bahwa ternyata pemanggilan Kapolri oleh Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum Komisi III DPR RI untuk mempertanyakan proses penyidikan terdakwa tidak jadi dilakukan. Demikian juga dengan permintaan Satgas Anti Mafia Hukum untuk memeriksa Terdakwa, yang jelas-jelas permintaan untuk ikut memeriksa tersebut adalah melanggar hukum, tidak jadi ditindaklanjutinya, sehingga tatanan hukum di negara ini tidak bertambah rusak.

    Kiranya tidaklah ada salahnya bila kami tambahkan disini betapa berita-berita yang bersumber dari Saudara Susno Duadji, telah mengakibatkan rusaknya tatanan hukum di Republik ini, seperti reaksi yang diperlihatkan oleh anggota-anggota Satgas Anti Mafia Hukum, kami tekankan disini anggota-anggota Satgas Anti Mafia Hukum, BUKANNYA pada Presiden RI yang prihatin atas adanya sinyalemen mafia hukum sehingga Presiden RI membuat Keputusan Presiden dengan membuat tim Satgas Anti Mafia Hukum.

    Berikut ini kami sampaikan reaksi anggota-anggota Satgas Anti Mafia Hukum seperti yang diberitakan dalam sejumlah media massa :

a.    Satgas Pemberantasan Mafia Hukum juga menyatakan keinginannya untuk segera memeriksa Sjahril. “Kami terus berkomunikasi. Pak Kuntoro Mangkusubroto (Ketua Satgas) juga sudah berkomunikasi dengan Kapolri untuk memperjelas keberadaan yang bersangkutan dan dijanjikan pada kesempatan pertama Satgas bisa ikut mendapatkan keterangan jika sudah diperiksa”, kata Sekretaris Satgas Denny Indrayana.
    (Pernyataan Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana, dalam Harian Warta Kota, edisi 14 April 2010, dengan judul berita, “Susno-Sjahril Akan Dikonfrontasi”)
b.    Denny Indrayana mengatakan, Satgas telah berkoordinasi dengan Mabes Polri agar dapat meminta keterangan dari SJ pada kesempatan pertama setelah keberadaannnya ditemukan.
    (Berita di Harian Seputar Indonesia, edisi 13 April 2010, dengan judul berita, “Satgas: keberadaan SJ Masih Misteri”)
     (Berita di Harian Berita Kota, edisi 13 April 2010, dengan judul berita, “Keberadaan SJ Masih Simpang Siur”)

    Tindakan reaktif Satgas Anti Mafia Hukum ini, yang menunjukkan seolah-olah Satgas Anti Mafia Hukum sudah menganggap Mr. X (Terdakwa) sebagai makelar kasus (markus) dan bagian dari mafia hukum, dan ingin ikut campur dalam proses penyidikan yang bukan termasuk kewenangannya. Ini jelas merupakan contoh yang buruk dalam upaya penegakan hukum, mudah-mudahan tidak menjadi preseden buruk. Apalagi sekarang di persidangan ini terbukti bahwa Terdakwa bukanlah makelar kasus (markus) dan bagian dari mafia hukum.

    Akibat berita-berita yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan fitnah yang dilakukan oleh Saudara Susno Duadji, membuat public opinon “telah” menghukum/mencap, memberi stigma bahwa Terdakwalah seolah-olah orang yang paling bersalah, bahkan cenderung paling berdosa di dalam adanya mafia hukum di Republik ini.

    Untuk itu tidak ada salahnya kami kembali mengangkat fitnah-fitnah yang dilakukan oleh Saudara Susno Duadji,  b u k a n  dengan maksud membalas dendam kepada Saudara Susno Duadji (karena Terdakwa sudah menyatakan dalam persidangan disini tidak ada dendam pada dirinya terhadap Saudara Susno Duadji, bahkan Terdakwa cenderung merasa kasihan kepada Saudara Susno Duadji), namun semata-mata untuk mengingatkan kepada persidangan ini, termasuk masyarakat yang mengikuti masalah ini, bahwa berita-berita fitnah yang bersumber dari Saudara Susno Duadji itu sama sekali tidak benar.

    Dalam persidangan ini Saudara Susno Duadji sendiri mengakui di bawah sumpah bahwa Terdakwa tidak pernah meminta kepadanya untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, bahkan dengan tegas Saudara Susno Duadji mengatakan, dirinya adalah seorang Kabareskrim, tidak mungkin Terdakwa meminta sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya selaku Kabareskrim. Dan sumpah ini bukan saja dilakukan Saudara Susno Duadji pada waktu permulaan akan memberikan keterangan di persidangan, namun dalam hampir seluruh jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepadanya, Saudara Susno Duadji mengatakan bahwa jawaban yang diberikannya tersebut adalah di bawah sumpah, dan sumpah ini adalah statement tertinggi karena diucapkannya dengan kata “Demi Allah”.

    Berikut ini adalah sebagian kecil dari berita-berita yang bersumber dari Saudara Susno Duadji:
a.    SJ, bos makelar kasus pajak triliunan rupiah yang disebut-sebut mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Saudara Susno Duadji di Komisi III DPR RI.
(Berita di Harian Berita Kota, edisi 12 April 2010, dengan judul berita, “Saudara Susno Duadji Siap Dikonfrontir SJ”)

b.    Dialah yang diduga di belakang rekayasa kasus Gayus Tambunan. Bahkan SJ disebut-sebut sebagai sutradara di belakang kasus yang l e b i h besar: skandal peternakan ikan arwana di Pekanbaru, Riau.
(Berita di Harian Berita Kota, edisi 13 April 2010, dengan judul berita, “Kiprah SJ di Polri dan Kejagung”)

c.    SJ menjadi bahan pembicaraan setelah Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Saudara Susno Duadji, Kamis (8/4). SJ sebelumnya disebut Susno sebagai Mr X. Dia disinyalir adalah pengatur rekayasa pada kasus Gayus Tambunan di institusi Polri. Mr X dan timnya diduga juga terlibat dalam kasus sebuah perusahaan swasta di Provinsi Riau  yang nilai dananya lebih besar daripada kasus Gayus.
    (Berita di Harian Seputar Indonesia, edisi 13 April 2010, dengan judul berita, “Satgas: keberadaan SJ Masih Misteri”)

Dengan membaca berita-berita di atas, dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ini, dapat terlihat bahwa berita yang bersumber dari Saudara Susno Duadji hanyalah fitnah semata, yang mungkin dilakukannya dalam rangka pengalihan perhatian dari masalah “pencopotannya” /non job selaku Kabareskrim, yang dia hadapi di dalam institusinya sendiri.
Faktanya, di dalam persidangan ini, Saudara Susno Duadji sewaktu diperiksa sebagai saksi, tidak pernah menyatakan bahwa Terdakwa (SJ) makelar kasus, sehingga dengan demikian jelas dan terbukti bahwa pernyataan Saudara Susno Duadji tersebut di luaran sana hanyalah “omongan” yang tidak memiliki nilai kebenaran.

Saudara Susno Duadji, selaku saksi di bawah sumpah di dalam persidangan ini juga, mengakui bahwa Terdakwa tidak pernah mengatur penanganan kasus Arwana, dan Terdakwa tidak pernah terlibat dalam penanganan perkara penggelapan pajak Gayus Tambunan, bahkan tidak pernah meminta bantuan kepada Saudara Susno Duadji terkait kasus Gayus Tambunan.

d.    Rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji. Dalam rapat itu muncul inisial SJ. Dia disinyalir sebagai Mr X, orang yang disebut berperan sebagai otak pengatur rekayasa kasus-kasus di institusi Polri, termasuk kasus Gayus Tambunan. Pernyataan Komjen Pol Susno Duadji, “Mr X itu bukan polisi, dia berseberangan dengan para pengacara. Sjahril disebut-sebut sebagai makelar kasus yang biasa bermain di Mabes Polri. Pekan lalu nama Sjahril diungkap oleh Susno dalam rapat tertutup dengan Komisi III DPR.
    (Berita di Harian Seputar Indonesia, edisi 14 April 2010, dengan judul berita, “SJ Sebut Aliran Dana ke Polisi”)

e.    Sjahril Djohan (65), pria yang disebutkan sebagai “Mister X” dan belakangan disebut dengan inisial SJ oleh Komisaris Jenderal Susno Duadji dalam pertemuan dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, pekan lalu (13/4), kembali ke Indonesia. Ia diperiksa sebagai saksi dugaan makelar kasus.
    (Berita di Harian Kompas, edisi 14 April 2010, dengan judul berita, “Sjahril Masih sebagai Saksi”)

f.    Dalam sidang dengar pendapat dengan Komisi Hukum DPR, Kamis lalu, Susno menyebut Mister X. Menurut Susno, Mister X bukan anggota kepolisian namun amat berperan sebagai makelar dalam sejumlah kasus karena kedekatannya dengan sejumlah jenderal Polri. Susno menambahkan, Mister X memiliki ruangan sendiri di sebelah ruangan Wakapolri. Ketua Komisi Hukum DPR Benny K. Harman membenarkan Mister X adalah mantan diplomat dan disebut sebagai Sjahril Djohan.
    (Berita di situs Liputan6.com, edisi 14 April 2010, dengan judul berita, “Sjahril Djohan Bantah Dirinya Makelar Kasus”)

g.    Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Susno Duadji, makin lantang “bernyanyi” soal kebobrokan institusinya. Dalam peluncuran bukunya, Mereka Menuduh Saya, di Yogyakarta, Senin (15/3), Susno menuding makelar kasus (markus) masih kuat mencengkram Mabes Polri. Susno membeberkan, para markus bebas keluar masuk Mabes Polri tanpa halangan. Sang markus bahkan punya ruangan di samping ruang kapolri dan aman dari gangguan karena diduga melibatkan petinggi Polri. “Bagaimana mau mereformasi polisi kalau ruangan markus masih ada di sebelah ruangan kapolri dan wakapolri?” ungkap Susno.
    (Berita di Surat Kabar Republika, edisi 17 Maret 2010, dengan judul berita, “Susno : Ruangan “Markus” di Samping Ruang Kapolri”)

Dalam persidangan disini tidak ada satu orang saksi pun, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah, yang menyatakan bahwa ada ruangan khusus untuk makelar kasus (orang yang bukan anggota polisi), baik di sebelah ruangan Wakapolri maupun di sebelah ruangan Kapolri. Termasuk Saudara Susno Duadji sendiri, di dalam persidangan disini, di bawah sumpah, menyatakan tidak mengetahui adanya ruangan khusus untuk makelar kasus, baik di sebelah ruangan Wakapolri maupun di sebelah ruangan Kapolri, dan juga menyatakan tidak mengetahui Terdakwa mempunyai ruangan khusus di sebelah ruangan Wakapolri.

Kami persilakan persidangan yang mulia disini, termasuk masyarakat yang mengikuti persidangan di luar sana, menilai keterangan Saudara Susno Duadji tersebut, yang istilah mass media, “bak nuklir” di siang hari bolong di luar sana, dengan keterangannya di bawah sumpah di dalam persidangan yang mulia disini.

h.    Secara terpisah, Susno mengatakan bahwa ketika menjabat Kabareskrim dirinya sudah mengenal Sjahril. Susno pun tahu Sjahril bermain kasus di Bareskrim Polri. Namun, ketika Susno mengangkat keterlibatan Sjahril, Polri ketakutan menyebut namanya. Hal ini diungkapkan Susno di tengah-tengah menerima kunjungan anggota DPRD Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan kemarin. “Hanya kemarin ketika saya munculkan namanya (Sjahril Djohan) tersebut, semua (Polri) takut menyebutnya”, ujar Susno. Menurut jenderal bintang tiga tersebut, gelagat tidak baik Sjahril sudah diketahuinya, sehingga sebelum turun (dari Kabareskrim), Susno sempat berpesan kepada bawahannya, Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim yang saat itu dijabat Brigjen Edmond Ilyas, untuk hati-hati dan tidak gegabah. “Ternyata setelah saya turun, dia mainkan kasus itu”, katanya. Berangkat dari seluk beluknya di Bareskrim sebagai orang luar, hal ini menjadi dasar Susno mengatakan bahwa Sjahril yang mantan diplomat itu pemain. “Karena itulah dasar saya menuduh bahwa Sjahril bermain. Saya tahu dia menyiapkan sejumlah uang”, katanya.
(Pernyataan Komjen Pol Susno Duadji dalam Harian Warta Kota, edisi 15 April 2010, dengan judul berita, “Sjahril Djohan Tersangka Markus Pajak”)

i.     “Awal mulanya SJ bermain di Bareskrim, saya curiga ada apa-apanya, saya lalu panggil Direktur II. Tak lama kemudian saya dicopot. Ternyata begitu saya turun, dia mainkan kasus itu, itu dasar saya menuduh Sjahril Djohan bermain”, paparnya. SUSNO MENGAKUI BAHWA DIRINYA MENGENAL SJAHRIL DJOHAN MESKIPUN SECARA TAK LANGSUNG. Namun dia membantah tudingan dekat dengan Sjahril. “Siapa tidak kenal dengan SJ, semua kenal, hanya kemarin pas saya munculkan namanya semua takut menyebutnya. Kalau disebut adik, itu berlebihan”, bantahnya.
(Pernyataan Komjen Pol Susno Duadji dalam Harian Seputar Indonesia, edisi 15 April 2010, dengan judul berita, “Ditetapkan Tersangka, Sjahril Djohan Ditahan”)

j.    Sjahril Dohan (SJ), sosok yang disebut-sebut sebagai bos makelar kasus (markus) pajak di Polri ...., dst. Susno menyatakan siap dikonfrontasi dengan Sjahril terkait pernyataannya bahwa Sjahril menjadi otak markus di Polri. Sebelumnya Kadiv Humas Polri Irjen Edward Aritonang mengatakan, nama Sjahril belum pernah muncul dalam proses penyidikan, baik dari keterangan tersangka maupun para saksi kasus Gayus. Nama Sjahril sebagai markus pertama kali dilontarkan Susno saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR. Nama Sjahril tiba-tiba saja terkenal. Sjahril seperti dituduhkan Susno adalah markus kelas kakap di Mabes Polri. Dia juga disebut-sebut punya memo sakti dalam mengatur institusi Polri, termasuk mencopot, mengangkat, dan memindahkan jajaran jendral. Dalam beberapa perkara, Sjahril disebut beraksi bersama Haposan dan Andi Kosasih. Keduanya terlibat dalam kasus korupsi pajak yang melibatkan Gayus. “Haposan-nya sama, Andi Kosasih-nya sama, jaksanya sama, hakimnya sama, dan Mr X-nya (Susno saat itu masih menyebut Sjahril dengan sebutan Mr X) juga sama”, tutur Susno di depan Komisi III DPR.
(Berita di Harian Warta Kota, edisi 14 April 2010, dengan judul berita, “Susno-Sjahril Akan Dikonfrontasi”)
 
Sampai saat Nota Pembelaan ini kami bacakan, ternyata Saudara Susno Duadji tidak dapat membuktikan semua “nyanyian’ berita – berita yang bersumber dari dia. Jadi pertanyaannya, untuk apa selama ini dia “wara – wiri” menyebar fitnah tentang Terdakwa ini, selain daripada untuk mengalihkan masalah yang sedang dia hadapi dengan mencoba memfitnah Terdakwa, dengan harapan masalah, berpindah pada Terdakwa, atau dengan kata lain “lempar batu sembunyi tangan”.

Bahkan di dalam persidangan ini, pada saat Saudara Susno Duadji memberikan keterangan selaku saksi, sewaktu Ketua Majelis Hakim mempersilakan Saudara Susno Duadji untuk menambahkan/menceritakan segala hal yang diketahuinya tentang perkara Terdakwa atau hal lainnya yang berkaitan, Saudara Susno Duadji tidak menyatakan apa pun, dan bahkan sama sekali tidak mengklarifikasi pernyataannya di luar sana.

“Mr X itu bukan polisi, dia berseberangan dengan para pengacara. Sjahril disebut-sebut sebagai makelar kasus yang biasa bermain di Mabes Polri.

Pernyataan ini juga merupakan tuduhan kosong tanpa bukti (fitnah) dari Saudara Susno Duadji, yang dicobanya untuk  mengalihkan masalah yang sedang dihadapinya yaitu “pencopotannya” selaku Kabareskrim/non job, yang dia hadapi di dalam institusinya sendiri. Kalimat “makelar kasus yang biasa bermain di mabes Polri” adalah kalimat yang setidak – tidaknya membuktikan tentang “permainan” yang dilakukannya sendiri selama ini. Bukankah ini justru merupakan pengakuan dia sendiri terhadap praktik yang dilakukan Saudara Susno Duadji selama menjabat sebagai Kabareskrim dengan orang lain/atau  anak buahnya, yang namun mau dilemparkannya kepada Terdakwa. Kalau benar ada dan dia tahu terdakwa sebagai markus, mengapa tidak dia bongkar saja dari dulu pada waktu dia berkedudukan sebagai Kabareskrim.
    
    Dalam persidangan ini juga telah terbukti bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengenal Andi Kosasih. Demikian juga Andi Kosasih mengatakan tidak mengenal Terdakwa. Terbukti mereka tidak saling mengenal. Demikian juga dengan jaksa, hakim, tidak saling mengenal dengan Terdakwa. Lalu, untuk apa beberapa waktu yang lalu Saudara Susno Duadji “membual” Haposan-nya sama, Andi Kosasih-nya sama, jaksanya sama, hakimnya sama, dan Mr X-nya juga sama,
di depan Komisi III DPR RI.  

HAI, ANGGOTA KOMISI III DPR RI YANG TERHORMAT, MENGAPA ANDA TIDAK JUGA MENGAMBIL TINDAKAN PADAHAL ANDA TELAH JELAS-JELAS “DIBUALI” OLEH SAUDARA SUSNO DUADJI INI.

k.    Siapa tidak kenal dengan SJ, semua kenal, hanya kemarin pas saya munculkan namanya, semua takut menyebutnya.
(Pernyataan Komjen Pol Susno Duadji dalam Harian Seputar Indonesia, edisi 16 April 2010, dengan judul berita, “Sjahril-Susno Dikonfrontir”)

Siapa yang dimaksud takut menyebut nama Terdakwa. Kalaulah benar, bukankah dia sendiri yang takut, padahal pada waktu “dia tahu”, dia berkedudukan sebagai Kabareskrim. Dia ini menjadi berani setelah dicopot, di-non-jobkan, dari jabatannya dan masih harus mempertanggungjawabkan banyak masalah, barulah dia berani menyebarkan fitnah terhadap Terdakwa.

l.    Di sore yang cerah, Komisaris Jenderal (Komjen) Susno Duadji hendak terbang ke Singapura. Setelah sepekan melakukan        R O A D  S H O W mengungkap dugaan makelar kasus di lingkungan Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri) ......
(Berita di Majalah Gatra, tanggal 21 April 2010, dengan judul berita “Adakah Dusta di Antara Mereka”)

Dari berita tersebut di atas, terdapat fakta bahwa Saudara Susno Duadji melakukan “ROADSHOW” mengungkap dugaan makelar kasus di lingkungan Markas Besar Kepolisian RI. Yang ternyata kemudian, di dalam persidangan Terdakwa disini, bahwa “ROADSHOW”-nya itu, yang katanya untuk mengungkap adanya dugaan makelar kasus di lingkungan Markas Besar Kepolisian RI, tidak dapat disaksikannya, tidak dapat dijelaskannya, dan tidak dapat dibuktikannya.

Padahal dalam persidangan disini, saksi Saudara Susno Duadji, ketika ditanya oleh Majelis Hakim untuk mengatakan apakah ada hal lain yang diketahuinya, dia mengatakan tidak ada hal lain yang dapat disampaikannya. Dua kali Ketua Majelis Hakim mengulangi pertanyaannya, “apakah ada hal lain yang ingin Saudara ungkapkan”, namun tetap dijawab oleh Saudara Susno Duadji, “tidak ada”. Dia sama sekali tidak mengulangi atau menyebut-nyebut “ROADSHOW”-nya, keterangan-keterangannya di Komisi III DPR RI, keterangan-keterangannya di hadapan Satgas Anti Mafia Hukum, dan di berbagai tempat lainnya, sehingga menjadi pertanyaan besar, untuk apa, atau dengan kata lain, atas dasar niat apa Saudara Susno Duadji (yang baru di-non aktif-kan, dilengserkan dari jabatannya selaku Kabareskrim) melakukan hal-hal tersebut di atas, ketika  di dalam institusi atau lembaga yang sangat kompeten (pengadilan)  dia tidak menggunakan kesempatan itu.

Oleh karena itu kami menyerahkan kepada Majelis Hakim dan masyarakat untuk memberikan penilaian, apa sebenarnya yang menjadi maksud dan tujuan, bahkan niat di balik “ROADSHOW” Saudara Susno Duadji tersebut.

Majelis Hakim Yang Terhormat
Saudara Penuntut Umum Yang Kami Hormati
Sidang Yang Mulia

    Melihat berita-berita yang berkembang tersebut di atas, kami percaya banyak orang, atau sebagian besar orang yang membaca berita tersebut, kalau tidak mau disebut hampir semua orang, terpengaruh dengan adanya berita-berita fitnah tersebut dan cenderung menganggap Terdakwa seorang markus kelas kakap, markus mafia hukum, yang sepatutnya dihukum seberat-beratnya, dan akibat berita-berita yang tidak mengandung kebenaran itu dapat menyebabkan “kita” melupakan sebuah asas hukum yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi di dalam sebuah negara hukum, yaitu asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Pembentukan opini dan citra negatif terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut di atas jelas merupakan pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah. Oleh karena itu segala pandangan miring dan negatif terhadap diri Terdakwa ini haruslah segera diluruskan, bahwa Terdakwa bukanlah seorang makelar kasus, sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan ini.

    Seluruh opini dan pendapat yang menggambarkan Terdakwa sebagai sosok makelar kasus, jelas tidak benar adanya, karena selain telah terbukti sebaliknya di pengadilan, pendapat tersebut pun hanya berasal dari Saudara Susno Duadji seorang. Oleh karena itu sudah semestinya pihak-pihak yang berkomentar miring tentang Terdakwa, yang hanya mengikuti saja omongan Saudara Susno Duadji, seharusnya merasa bersalah dan malu, dan seyogyanya meminta maaf atas keterangan persnya yang salah, yang hanya mengikuti keterangan Saudara Susno Duadji semata-mata, karena perbuatan mereka tersebut jelas-jelas telah membuat masyarakat bingung dan sangat menyesatkan pandangan masyarakat mengenai Terdakwa, yang pada gilirannya sangat merugikan Terdakwa.

    Lihatlah misalnya pernyataan Ketua Komisi III DPR RI, BENI K HARMAN, sebagaimana dimuat dalam Surat Kabar Republika, edisi hari Jumat, tanggal 9 April 2010, dengan judul berita “Markus Kakap Akrab dengan Bintang Tiga”, yang isinya kami kutip sebagai berikut:

SJ itu orang swasta yang diduga bisa mengatur kasus-kasus besar, kata Ketua Komisi III DPR, Beni K Harman, usai rapat dengar pendapat secara tertutup dengan Susno di gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/4). Dalam rapat terbuka, Susno hanya berkenan menyebut SJ dengan nama Mr X. Dalam rapat tertutup itulah, nama lengkap SJ dibuka untuk memenuhi permintaan anggota dewan agar Susno lebih terbuka dan  berani membongkar makelar kasus di kepolisian.
Fakta mengejutkan lain yang terungkap, SJ diduga sebagai orang dekat pejabat tinggi Polri berinisial MP. Ketika dikonfirmasi apakah MP jenderal berbintang tiga, Beni menjawab, “Ya, iyalah”.

    Terbukti di dalam persidangan ini bahwa Saudara Susno Duadji menyebut nama Makbul Padmanegara sebagai pemilik atau pemegang saham PT. Salamah Arwana Lestari (PT. SAL), hanya berdasarkan keterangan dari Terdakwa. Sedangkan Terdakwa sendiri mengatakan tidak pernah mengatakan hal tersebut kepada Saudara Susno Duadji. Juga Saudara Susno Duadji (dengan tidak merasa malu) di dalam persidangan di bawah sumpah mengatakan tidak mengecek, tidak menanyakan, tidak menyelidiki kepada bawahannya para polisi penyidik kasus arwana, apakah benar Makbul Padmanegara sebagai pemilik atau pemegang saham PT. Salamah Arwana Lestari (PT. SAL).
    
    Terbukti di persidangan ini semua penyidik, yang merupakan bawahan Saudara Susno Duadji mengatakan dalam persidangan di bawah sumpah bahwa Makbul Padmanegara BUKAN sebagai pemilik atau pemegang saham PT. Salamah Arwana Lestari (PT. SAL). Juga terbukti dari Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PT. Salamah Arwana Lestari (AD/ART PT. SAL), Makbul Padmanegara bukan sebagai pemilik atau pemegang saham PT. Salamah Arwana Lestari (PT. SAL).

    Lalu alangkah absurd-nya Saudara Beni K Harman, Ketua Komisi III DPR RI, mengutip “omongan” Saudara Susno Duadji dan menyebarluaskannya kepada pers, dan akibatnya dipercaya oleh pembacanya. Tidakkah ini menyesatkan khalayak ramai. Semoga para pemuka di Republik ini belajar untuk melakukan check and re-check/cover both side, sebelum memberikan keterangan pers.

    Di dalam berita itu pun Beni K Harman, Ketua Komisi III DPR RI, (dengan mengutip ucapan Saudara Susno Duadji) mengatakan :

Meski bukan anggota kepolisian, SJ bisa memakai fasilitas-fasilitas di Mabes Polri. Jasa yang diberikan SJ adalah memberikan fasilitas pengampunan pajak kepada perusahaan yang sedang bermasalah soal pajak. “Ada 140 perusahaan yang selama ini menggunakan jasa SJ”, kata Beni.

    Nyata sekali akibat mengutip keterangan yang tidak benar, akibatnya luar biasa, yaitu masyarakat menjadi salah arah/mislead, yang dapat menghujat Terdakwa, padahal beritanya merupakan “isapan jempol”/berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, namun “disebarluaskan” oleh yang terhormat Pimpinan Komisi III DPR RI.

    Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa berulang kali menyatakan bahwa para penegak hukum mempunyai tugas luhur untuk memberi pembelajaran kepada masyarakat umum tentang bagaimana hukum itu harus ditegakkan, bagaimana hukum itu harus diikuti, diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik para penegak hukum yang terlibat langsung di dalam proses suatu perkara pidana, baik mereka yang terlibat langsung maupun tidak langsung, di saat penyidikan, penuntutan, dan di persidangan, maupun mereka yang terlibat memberikan komentar/tanggapan terhadap jalannya suatu proses perkara pidana. Ada tugas luhur pada pundak kita semua untuk memberikan pembelajaran hukum kepada masyarakat luas, bagaimana hukum itu seharusnya dijalankan, bukannya dengan memberikan komentar-komentar yang justru membuat masyarakat bingung (misleading).

Sidang yang mulia

    Seluruh hal tersebut di atas kami kemukakan, bukan karena Terdakwa mempunyai rasa dendam kepada Saudara Susno Duadji. Sama sekali tidak ada rasa dendam dari Terdakwa. Dalam persidangan ini pun sudah disampaikan bahwa Terdakwa sama sekali tidak menaruh dendam kepada Saudara Susno Duadji, malahan Terdakwa menyatakan kasihan kepada Saudara Susno Duadji.

    Kalau di luar sana masih ada orang yang menganggap Terdakwa menaruh dendam kepada Saudara Susno Duadji, kami anjurkan orang itu, sesuai dengan kata-kata bijaksana yang mengatakan :
        “jangan mengukur baju orang lain dengan ukuran badan sendiri”.

Dengan kata lain, kalau orang yang berkomentar itu adalah seorang pendendam, janganlah dia menganggap orang lain juga pendendam seperti dirinya.

    Namun kebenaran tetaplah harus disampaikan. Oleh karena itu, apa yang kami sampaikan di dalam Nota Pembelaan ini bukanlah karena motif dendam, melainkan semata-mata hanya untuk menegakkan kebenaran, dan menyampaikan fakta yang terungkap di luar sana dan juga fakta yang ditemukan di dalam persidangan, yaitu fakta bahwa sesungguhnya Terdakwa BUKANLAH makelar kasus, dan juga bukan bagian dari Mafia Hukum, sebagaimana diberitakan oleh Saudara Susno Duadji selama ini.

Majelis Hakim Yang Terhormat
Saudara Penuntut Umum Yang Kami Hormati
Sidang Yang Mulia

    Dalam kesempatan ini kami menganggap sangat penting dan perlu menyampaikan bagaimana sikap batin yang dialami oleh Terdakwa (Tersangka pada saat itu), pada saat pertama kali nama Terdakwa mencuat dalam perkara ini, karena kerap diidentikkan dengan Kasus Mafia Hukum. Melihat pembicaraan yang berkembang kemana-mana secara “liar” akibat omongan Saudara Susno Duadji, sangat mengganggu ketenangan Terdakwa, menimbulkan keinginan Terdakwa untuk meluruskan pemberitaan, opini, dan perdebatan yang tidak lagi proporsional tersebut.

    Terdakwa yang pada saat itu (dan sampai saat ini pun) sedang dalam keadaan sakit, dan sedang menjalani pengobatan/perawatan rutin di Australia dan Singapura, walaupun secara fisik harus memaksakan diri, akhirnya dengan ketulusan dan kebesaran hatinya, memutuskan untuk pulang ke tanah air, demi meluruskan berita-berita yang simpang siur yang berasal dari Saudara Susno Duadji.

    Dengan ketulusan dan keikhlasannya, serta kemauannya sendiri, walaupun sudah dapat diperkirakan bahwa kepulangannya tersebut akan membawa konsekuensi, ia akan dilibatkan di dalam proses penyidikan, yang berisiko dapat dijadikan sebagai saksi, bahkan sebagai tersangka.
Bahwa kemudian Terdakwa pulang dari Australia menuju Singapura, dan menghubungi Penasihat Hukumnya, yang menyusulnya ke Singapura, dan ketika bertemu memberitahukan kemungkinan risiko yang dihadapinya yaitu dapat menjadi saksi, tersangka, diperiksa, ditahan, dan akan dapat menjadi Terdakwa yang disidangkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

    Bahwa walaupun sudah dijelaskan risiko atau akibat yang akan dihadapi, walaupun juga dalam keadaan sakit, Terdakwa mengatakan ia ingin segera pulang ke Indonesia, untuk membuat persoalan menjadi terang, dan meluruskan semua berita-berita bohong yang dilansir oleh Saudara Susno Duadji.

    Bahwa menyangkut berita-berita yang dilansir oleh Saudara Susno Duadji, Terdakwa menjelaskan fakta yang sesungguhnya, antara lain, benar bahwa Terdakwa menjadi pengantar/kurir uang dari Haposan Hutagalung kepada Saudara Susno Duadji, tanpa mengetahui urusannya sama sekali. Terdakwa hanya mengetahui bahwa Haposan Hutagalung menjelaskan, “ini uang perkara arwana, sampaikan kepada Susno”. Keterangan mengenai hal ini, konsisten dijelaskan oleh Terdakwa sejak pertemuan pertama kali di Singapura dengan penasihat hukumnya, pemeriksaan di tingkat penyidikan, sampai dengan pemeriksaan perkara di persidangan ini.

    Dalam sejumlah kesempatan, berulang kali berbagai pihak bertanya kepada kami, kenapa Terdakwa mau mengakui perbuatannya tersebut. Kenapa Terdakwa “mau menjebloskan dirinya sendiri”. Padahal kalau Terdakwa mau berbohong, tidak mengakui kejadian yang sebenarnya, tentunya Terdakwa dapat dibebaskan. Kami selaku penasihat hukum Terdakwa menjawab bahwa tidak mungkin kami menganjurkan agar Terdakwa berbohong. Kami sendiri selaku penasihat hukum Terdakwa yakin bahwa yang diterangkan Terdakwa tentang pemberian uang kepada Saudara Susno Duadji itu benar adanya, karena keterangan Terdakwa ini tidak pernah berubah sama sekali, konsisten sejak pertama kali bertemu di Singapura sampai dengan saat Nota Pembelaan ini kami bacakan. Namun demikian, tindakan  penyerahan uang tersebut masih harus dibuktikan apakah  memenuhi unsur  pidana yang didakwakan sehingga Terdakwa patut dihukum. Di bawah ini akan dibuktikan bahwa tindakan Terdakwa tersebut  tidak dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana.

    Bahwa kemudian satu malam setelah bertemu Penasihat Hukumnya, Terdakwa pulang ke Indonesia, dan minta kepada Penasihat Hukumnya untuk langsung menuju ke Mabes Polri. Kemudian datang ke Mabes Polri, tanpa adanya surat panggilan, dengan kemauan sendiri, untuk menjelaskan dan meluruskan berita-berita miring tentang Terdakwa, yang dilansir oleh Saudara Susno Duadji. Walaupun Terdakwa mengetahui risiko yang akan dihadapinya, namun Terdakwa tetap “memaksa” untuk segera melapor ke Mabes Polri.

    Kepulangannya ke Indonesia, penyerahan dirinya ke Mabes Polri, penyidikan yang dilakukan terhadap dirinya, semua ini bukan rekayasa Terdakwa, maupun pihak Mabes Polri, maupun pihak-pihak lainnya. Bukan untuk membalas dendam, mencelakakan orang lain, membela seseorang, atau (apalagi seperti yang disinyalir/ditengarai oleh orang-orang yang terpengaruh dengan Saudara Susno Duadji) membela institusi kepolisian/Mabes Polri. Semua yang dilakukan Terdakwa hanyalah dengan satu tujuan, yaitu untuk meluruskan semua berita-berita yang tidak benar.

    Institusi kepolisian tidak perlu dibela, Mabes Polri tidak perlu dibela, pun para jenderal yang disebut-sebut oleh Saudara Susno Duadji, tidak perlu dibela. Fakta yang terungkap di dalam persidangan-persidangan yang menyangkut Saudara Susno Duadji yang akan membuktikan apakah berita-berita yang dilansir oleh Saudara Susno Duadji itu merupakan fitnah atau fakta. Sejarah, melalui persidangan-persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, akan membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Saudara Susno Duadji ternyata tidak dapat dibuktikannya di dalam persidangan-persidangan di pengadilan ini.

Sidang Yang Mulia

    Yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua, maupun bagi Terdakwa adalah, dengan alasan dan maksud apa, serta tujuan apa, Saudara Susno Duadji mengumbar cerita yang, kalau tidak mau dikatakan fitnah, berita-berita tidak benar tersebut. Terdakwa maupun kita semua tidak habis pikir, mengapa Saudara Susno Duadji harus memfitnah Terdakwa, apalagi institusinya sendiri. Apakah karena Saudara Susno Duadji ingin menghancurkan institusinya sendiri, dengan membawa-bawa pihak luar menyerang institusi kepolisian, karena dirinya dinonaktifkan selaku Kabareskrim, atau karena Saudara Susno Duadji ingin mengangkat kembali pamornya, yang turun setelah dilengserkan dari jabatannya yang bergengsi di Mabes Polri, atau mungkin pula karena dendam pribadi kepada petinggi-petinggi di Mabes Polri. Tentunya semua jawaban berdasarkan perkiraan tersebut hanyalah sebatas dugaan saja, karena motif sebenarnya pastinya hanya diketahui oleh Saudara Susno Duadji saja.

    Namun dari seluruh kejadian yang terungkap kemudian, fakta membuktikan apa yang disebarluaskan oleh Saudara Susno Duadji ternyata terbukti tidak benar, sehingga seharusnya Saudara Susno Duadji introspeksi, mengapa dirinya di-non aktif-kan dari posisinya sebagai Kabareskrim, dengan cara melaporkan semua yang dia ketahui ke instansi kepolisian yang dia tahu persis sebagai instansi penegak hukum, bukannya “ROADSHOW” kemana-mana. Sehingga sekarang terjawab semua, ternyata faktanya, semua yang dia beritakan dalam “ROADSHOW”-nya dimana-mana, termasuk di Komisi III DPR RI dan Satgas Anti Mafia Hukum, serta berbagai tempat lainnya, tidaklah berdasarkan bukti, sehingga tentunya Saudara Susno Duadji mengetahui tidaklah tepat bila melapor pada pihak kepolisian, yang merupakan instansi penegak hukum yang dulu pernah dia pimpin, karena apa yang dia lontarkan di luaran sana tidak mempunyai bukti.

    Dengan kata lain yang lebih mudah dimengerti, Saudara Susno Duadji tidak melapor kepada pihak kepolisian karena apa yang dia beritakan di luaran sana, yang kata orang di luar sana, dengan istilah “whistleblower”, ternyata tidak memiliki bukti hukum apa pun juga. Yang ada justru sebaliknya, Saudara Susno Duadji menjadi terdakwa dalam persidangan dengan dakwaan menerima suap, dan korupsi dana pengamanan Pilkada di Jawa Barat.

    Demikianlah Majelis Hakim dan persidangan yang mulia, tentunya kita menyadari betapa hancurnya nama baik Terdakwa, yang berakibat langsung kepada keluarga Terdakwa, maupun relasinya yang tersebar luas. Luasnya pergaulan dan relasi Terdakwa dengan banyak pihak, termasuk dengan sejumlah pejabat tinggi di institusi kepolisian, kejaksaan, dan instansi-instansi pemerintahan lainnya, menjadi rusak seketika hanya karena berita-berita tidak bertanggung jawab, yang bersumber dari Saudara Susno Duadji.

    Mudah-mudahan ungkapan perasaan Terdakwa dapat menjelaskan mengapa Terdakwa dengan sukarela pulang ke Indonesia, bukan karena dendam, bukan karena ingin membalas dendam, melainkan semata-mata untuk menjelaskan kejadian yang sesungguhnya, yang Terdakwa ketahui dan alami sendiri dalam rangka meluruskan berita-berita yang menyangkut diri Terdakwa, dan tentunya agar memperoleh keadilan hukum bagi dirinya dan keluarganya.

    Beruntung kita memperoleh fakta di persidangan bahwa Terdakwa bukanlah makelar kasus (markus), bukanlah bagian dari mafia hukum, dan beruntunglah juga kita semua melihat dan mendengar bahwa Saudara Penuntut Umum TIDAK menyatakan Terdakwa sebagai makelar kasus (markus), maupun bagian dari mafia hukum.

Majelis Hakim Yang Terhormat
Saudara Penuntut Umum Yang Kami Hormati
Sidang Yang Mulia

    Hal lainnya yang perlu kami sampaikan mengenai Terdakwa ini adalah mengenai kepatuhannya kepada hukum. Sejak proses awal penyidikan sampai dengan pemeriksaan perkara di persidangan yang mulia ini, Terdakwa telah menunjukkan kepatuhannya kepada hukum dengan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan. Kita telah melihat sendiri di dalam persidangan ini, Terdakwa senantiasa tekun hadir dan mengikuti jalannya persidangan, meskipun setiap kali persidangan dilaksanakan, kondisi kesehatan Terdakwa tidak sepenuhnya baik. Terdakwa, yang memang mempunyai penyakit akut, dan selalu dalam pengawasan dokter, terus mengikuti jalannya proses persidangan, dengan harapan kasus ini bisa segera selesai, hukum dan kebenaran dapat ditegakkan.

    Bahkan dalam proses penyidikan, sejumlah informasi penting yang dibutuhkan oleh penyidik, disampaikan secara terbuka oleh Terdakwa kepada penyidik. Misalnya, handphone Terdakwa, yang di dalamnya terdapat pesan (sms) yang kemudian dijadikan sebagai  barang bukti oleh penyidik, justru diserahkan sendiri oleh Terdakwa secara suka rela, dan bahkan dijelaskan pula isinya oleh Terdakwa. Ini membuktikan bahwa Terdakwa sungguh-sungguh ingin pemeriksaan dapat berjalan lancar dan perkara dapat segera diselesaikan, seperti apa yang ditunjukkan oleh Terdakwa di hadapan persidangan ini.

Sidang Yang Mulia

    Kita sering mendengar akhir-akhir ini, ADA YANG SALAH DENGAN KONDISI PENEGAKAN HUKUM DI NEGERI INI, rasanya telah menjadi kesan dan kalimat pertama yang akan terucap dari bibir masyarakat, pada saat mengikuti jalannya pemeriksaan perkara ini. Bagaimana tidak, pada saat pertama sekali pemeriksaan terhadap perkara ini dilakukan, begitu gencar pembicaraan yang dilakukan oleh sejumlah kalangan. Perdebatan-perdebatan sengit hampir setiap hari terjadi. Di berbagai forum diskusi, di sejumlah seminar-seminar, masalah hukum seperti yang dialami oleh Terdakwa ini ramai dibicarakan. Belum lagi pemberitaan yang begitu marak oleh hampir seluruh media massa, baik media cetak maupun media elektronik, baik edisi lokal, edisi nasional, bahkan edisi internasional. Pemberitaan seolah tak pernah berhenti untuk mewartakan kasus Terdakwa ini. Begitu gencarnya, sampai-sampai di sejumlah kesempatan, pemberitaan yang semestinya bersifat objektif, justru menjadi arena pertarungan argumentasi. Parahnya lagi, pihak-pihak yang dijadikan sebagai narasumber kerap bukanlah orang yang mengerti masalah yang sebenarnya, sehingga sering sekali “asal” dalam mengeluarkan pendapat, yang tidak menyelesaikan persoalan, malah semakin mengaburkan masalah dan membuat bingung masyarakat. Dan seluruh hal yang telah kami sebutkan di atas, telah menjadi dinamika dan warna-warni jalannya proses pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa ini.

    Pada akhirnya, di persidangan inilah yang akan kita harapkan dapat menjadi benteng terakhir untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Tempat harapan adanya pemeriksaan yang objektif. Sehingga adanya pandangan masyarakat yang salah tentang kondisi penegakan hukum di negeri yang kita cintai ini, perlahan-lahan dapat kita hapuskan. Melalui pemeriksaan perkara ini, akan kita tunjukkan kepada masyarakat, bahwa hukum  masih ada, dan hukum itu masih tegak dinegara RI yg kita cintai. Objektif dan tidak memihak. Berani mengatakan bahwa yang salah itu adalah salah, dan mengatakan yang benar itu adalah benar.

Majelis Hakim Yang Terhormat
Saudara Penuntut Umum Yang Kami Hormati
Sidang Yang Mulia
    
    Selanjutnya kami akan memberikan tanggapan terhadap Surat Tuntutan Saudara Penuntut Umum, yang dalam persidangan yang lalu telah dibacakan oleh Saudara Penuntut Umum di dalam persidangan yang mulia ini, yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhkan pidana karena dianggap telah melakukan tindak pidana dan melanggar Undang-undang dengan kualifikasi pasal-pasal sebagai berikut:

Kesatu:
Primair :
Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal  55 ayat (1) KUH Pidana.

Subsidair :
Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal  55 Ayat (1) KUH Pidana.


Dan

Kedua :
Primair:
Pasal 5 ayat (1) huruf a Jo Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 88 KUH Pidana.

Subsidair :
Pasal 13 jo. Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 88 KUH Pidana.

    Saudara Penuntut Umum kelihatannya sudah yakin dengan tuntutannya tersebut, padahal di bawah ini akan kami buktikan bahwa sebenarnya Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, pada hakikatnya, dan memang demikian faktanya, telah terbukti, tidak sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan yang mulia ini.

    Di bawah ini akan kami sampaikan, dan kami buktikan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Saudara Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya tersebut, ternyata tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan ini, sehingga Surat Tuntutan Saudara Penuntut Umum yang didasarkan bukan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan menjadi tidak bernilai secara hukum, sehingga tidak dapat dipakai untuk menjadi pertimbangan, apalagi menjadi dasar di dalam putusan Majelis Hakim.



BAB II
FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN


A.    KETERANGAN SAKSI-SAKSI

Bahwa terhadap keterangan para saksi (secara keseluruhan tidak kami bacakan, namun yang akan kami bacakan adalah yang memiliki hubungan signifikan dengan dakwaan dan pleidooi kami), kami hanya mengemukakan hal-hal yang kiranya perlu ditegaskan dan menjadi fakta apa yang telah terungkap dalam persidangan yang mulia ini, khususnya mengingat sebagian besar dari saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum adalah saksi-saksi yang sebenarnya tidak mengerti, tidak mengetahui dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan perkara yang disangkakan kepada Terdakwa, sedangkan selengkapnya kami percaya telah tercatat dalam berita acara persidangan, sebagai berikut:

1.    SAKSI HELMI  SANTIKA
Saksi dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
-    Awalnya saksi tidak mengenal terdakwa. Saksi baru mengenal terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan (penyidikan) terhadap terdakwa, yaitu terhitung sejak tanggal 13 April 2010. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
-    Saksi adalah pelapor (yang membuat Laporan Polisi) dalam perkara ini yang terkait dengan penanganan perkara ikan arwana;
-    Laporan saksi tidak berdasarkan pada apa yang dilihat, didengar, dialami dan diketahui secara langsung oleh saksi, melainkan didasarkan pada keterangan (para saksi) pada waktu saksi melaksanakan tugasnya sebagai penyidik;
-    Saksi mengetahui bahwa terdakwa menjabat sebagai tim ahli di Direktorat IV Bareskrim. Saksi juga pernah melihat surat pengangkatan terdakwa sebagai staf ahli Bareskrim;
-    Dalam proses penyidikan, terdakwa sangat koperatif dengan penyidik, bahkan terdakwa menyerahkan handphone nya (yang di dalamnya berisi sms-sms yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara a quo) secara sukarela kepada penyidik;
-    Dari hasil penyidikan diperoleh kesimpulan bahwa inisiator pemberian uang kepada Susno Duadji adalah Haposan Hutagalung.

Tanggapan Terdakwa:
-    Terdakwa menambahkan bahwa informasi mengenai SMS di handphone Terdakwa berasal dari Terdakwa sendiri.

2.    Saksi Abdul Arief
Saksi dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut
-    Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
-    Saksi bertugas sebagai ajudan Kabareskrim sejak tahun 1998 sampai tahun 2010, termasuk juga pada saat Susno Duadji menjabat sebagai Kabareskrim (Oktober 2008);
-    Saksi bertugas untuk mendampingi kegiatan Susno Duadji selama bertugas dan dikediaman Suno Duadji, selain itu saksi juga mengingatkan acara sehari-hari Susno Duadji;
-    Di ruangan Susno Duadji ada dua pintu masuk. Satu di depan, satu di belakang. Para tamu masuk melalui pintu depan, sedangkan untuk pintu belakang dipergunakan khusus untuk staff dan tamu yang sifatnya saudara. Terdakwa adalah salah seorang yang juga pernah masuk lewat pintu belakang. Terdakwa juga tidak pernah mengisi buku tamu;
-    Saksi kenal dengan Haposan Hutagalung dan saksi pernah melihat Haposan Hutagalung di ruang tamu Bareskrim Mabes Polri.

Tanggapan terdakwa:
-    Tidak ada.

3.    Saksi Akhsanur Raziqin
Saksi dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
-    Saksi  kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
-    Saksi pernah menjadi ajudan pribadi Susno Duadji. Saksi pernah melihat Terdakwa di dalam ruang kerja Susno Duadji dan di rumah Susno Duadji di Jl. Abuserin No. 2B, fatmawati, Jakarta Selatan;
-    Saksi kenal dengan Samsurizal Mokoagow yang dulu pernah menjadi atasan saksi. Saksi pernah melihat Samsurizal Mokoagow di rumah Susno Duadji di Jl. Abuserin No. 2B, fatmawati, Jakarta Selatan pada waktu yang bersamaan dengan waktu kedatangan Terdakwa ke rumah Susno Duadji di Jl. Abuserin No. 2B, Fatmawati, Jakarta Selatan;
-    Saksi pernah melihat Haposan Hutagalung datang sendirian ke ruang kerja Susno Duadji.

Tanggapan terdakwa:
-    Tidak ada.

4.    Saksi Andi Kosasih
Saksi dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut
-    Saksi tidak kenal dengan dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
-    Pada awalnya saksi mengenal Haposan Hutagalung dan kemudian Haposan Hutagalung memperkenalkan saksi kepada Gayus Halomoan Partahanan Tambunan. Saksi diminta tolong oleh Haposan Hutagalung untuk membantu pengurusan pembukaan blokir rekening Gayus Halomoan Partahanan Tambunan di Mabes Polri dengan cara membuat perjanjian fiktif dengan Gayus Halomoan Partahanan Tambunan;
-    Kemudian Haposan Hutagalung menelpon saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa Pak Direktur (Edmond Ilyas) mau bertemu dengan saksi. Haposan Hutagalung sudah berkomunikasi terlebih dahulu dengan Edmond Ilyas. Pada waktu itu Haposan Hutagalung berpesan supaya saksi datang sendiri dan minta tolong buka blokir kepada Direktur. Bahwa kemudian saksi datang sendirian menemui Edmond Ilyas di Bareskrim Mabes Polri;
-    Kemudian Edmon Ilyas mengajak saksi untuk menemui Susno Duadji. Saksi terus menerus berkordinasi dengan Haposan Hutagalung (menelpon Haposan Hutagalung sebanyak 3 (tiga) kali) pada saat saksi akan menemui Susno Duadji tersebut : “…kata Haposan bertemu saja…”.
-    Saksi melihat berkas pengurusan buka blokir rekening, termasuk perjanjian fiktif antara saksi dengan Gayus Halomoan Partahanan Tambunan sudah ada di atas meja kerja Susno Duadji. Pada waktu itu Susno Duadji hanya bertanya : “ini duit anda?” kemudian saksi menjawab : “pada waktu kerusuhan tahun 1998, uang itu saya simpan cash.”;
-    Kemudian Susno Duadji menyampaikan pesan supaya Haposan Hutagalung segera menghadap Susno Duadji;
-    Saksi tidak mengetahui sama sekali peranan dan keterlibatan Terdakwa dalam mengurus pembukaan blokir rekening Gayus Halomoan Partahanan Tambunan.

Tanggapan Terdakwa:
-    Terdakwa tidak mengetahui peristiwa yang diterangkan saksi.

5.    Saksi Lambertus Palang Ama, SH
Saksi dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut
-    Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
-    Saksi tidak mengetahui ada atau tidak adanya hubungan terdakwa dengan perkara Gayus Halomoan Partahanan Tambunan.

Tanggapan terdakwa:
-    Tidak ada.

6.    Saksi Upang Supandi
Saksi dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
-    Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan pekerjaan, namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. Saksi sudah bekerja sebagai sopir terdakwa selama 12 (dua belas) tahun;
-    Saksi pernah mengantar Terdakwa ke Hotel Sultan pada bulan November 2008 dengan menggunakan mobil Kijang Inova No. Pol B 2946 BP. Pada waktu itu saksi melihat Terdakwa membawa tas kertas warna coklat ke dalam mobil;
-    Bahwa kemudian saksi mengantar Terdakwa ke rumah Susno Duadji di Jln. Abu Serin bersama-sama dengan Dadang (office boy). Saat mendekati rumah Susno Duadji, Terdakwa menelpon Susno Duadji : “Sus-sus, abang sudah sampai nich” dan dijawab : “sebentar lagi saya tiba”. Terdakwa menelpon dengan membuka speaker handphone (loudspeaker);
-    Ketika sampai di rumah Susno Duadji, Terdakwa sempat singgah di Rumah Makan Padang Cabang Condet, pada saat itu Terdakwa berpesan kepada saksi : “hati-hati ada uang di dalam tas”. Pada saat Terdakwa keluar dari rumah Susno Duadji, Terdakwa tidak membawa masuk apapun termasuk tas kertas berwarna coklat tersebut.

Tanggapan Terdakwa:
-    Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

7.    Saksi Gayus Halomoan Tambunan
Adapun keterangan Saksi dalam persidangan di bawah sumpah antara lain adalah:
-    Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa pada hari persidangan.
-    Bahwa Saksi mengetahui keterlibatan Terdakwa dalam perkara yang dialami oleh Saksi hanya berdasarkan keterangan dari Saksi Haposan Hutagalung, pada saat Saksi Susno Duadji mulai ramai membicarakan kasus yang dialaminya di televise dan dari keterangan dari Saksi Andi Kosasih.
-    Bahwa setahu Saksi yang mengurus perkara Saksi adalah Saksi Haposan Hutagalung dan Saksi tidak mengetahui keterkaitan langsung pengurusan perkara dimaksud oleh Terdakwa melainkan hanya mendengar dari Saksi Haposan Hutagalung.
-    Bahwa Saksi kemudian mengetahui bahwa Saksi Andi Kosasih sebenarnya tidak mengenal Terdakwa dan Saksi Andi Kosasih hanya mengenal Terdakwa berdasarkan keterangan dari Saksi Haposan Hutagalung.
-    Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kasus Arwana.



Tanggapan Terdakwa:
-    Terdakwa tidak mengerti apa yang diterangkan oleh Saksi

8.    Saksi Eko Budi Sampurno
Bahwa Saksi dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan antara lain hal-hal sebagai berikut:
-    Saksi mengenal Terdakwa karena sering melihat Terdakwa di Bareskrim dan pernah sekali bersalaman dengan Terdakwa.
-    Saksi tidak dapat menilai kedekatan Terdakwa dengan Saksi Susno Duadji tetapi Terdakwa sering berada di ruangan Saksi Susno Duadji.
-    Saksi adalah Kanit VI Mabes Polri untuk urusan tindak pidana money laundering, namun tidak mengetahui perkara Gayus karena ditangani oleh Saksi Kompol Arafat Ernanie.
-    Terdakwa tidak memiliki ruangan di Mabes Polri dan kedatangan Terdakwa ke Mabes Polri hanya bertamu saja.

Tanggapan Terdakwa:
-    Tidak ada

9.    Saksi Wahyu Indra Pramugari, SH., M.H.
Bahwa Saksi dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan antara lain hal-hal sebagai berikut:
-    Saksi adalah anggota Tim Sus Anti Mafia Hukum di Polri sejak tanggal 23 Maret 2010 berkapasitas sebagai perwira analisa dan evaluasi (anev) yang kemudian sebagai perwira anev ditunjuk untuk membuat laporan Polisi berdasarkan Pelaporan hasil penyelidikan  yang dilakukan oleh Penyelidik terkait dengan kasus tindak  pidana Korupsi yang dilakukan oleh Gayus Halomoan Tambunan dan Arafat Ernani dan kawan-kawan.
-    Saksi tidak terlibat dalam penyelidikan laporan polisi tersebut sehingga Saksi tidak mengetahui hubungan antara laporan polisi yang dibuatnya dengan Terdakwa dan Saksi tidak pernah melaporkan Terdakwa


Tanggapan Terdakwa:
-    Tidak ada

10.    Saksi Drs. Samsurizal Mokoagouw, SH., M.H.
Bahwa Saksi dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
-    Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2002 dan memanggil Terdakwa dengan panggilan “uda” dan mengetahui bahwa Terdakwa adalah seorang staf ahli di Direktorat Narkotika Mabes Polri.
-    Saksi tidak memiliki ruangan khusus di Mabes Polri.
-    Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di rumah Susno Duadji pada saat Saksi datang ke rumah Susno Duadji untuk meminta tanda tangan Susno Duadji atas perintah Direktur Herry Montolalu untuk menanda tangani surat jalan untuk berangkat ke Eropa Belanda.
-    Pada saat Saksi menanyakan alasan Terdakwa mendatangai rumah Susno Duadji, Terdakwa menjawab dengan melirik dan mengangkat bungkusan tas warna coklat susu agak besar untuk diberikan kepada Susno Duadji.
-    Setelah mendapatkan tanda tangan Susno Duadji, Saksi meninggalkan rumah Susno Duadji terlebih dahulu dibandingkan dengan Terdakwa.

Tanggapan Terdakwa:
-    Terdakwa hanya menerangkan mengenai pemberitahuan Terdakwa tentang adanya keberadaan kantong tersebut kepada Saksi

11.    Saksi Haposan Hutagalung, SH.
Saksi dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai yang pada intinya adalah sebagai berikutnya:
-    Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar tahun 2004 karena sering bertemu di Mabes Polri.
-    Saksi sebagai pengacara pernah berhubungan dengan Terdakwa sehubungan dengan kasus Arwana yang Saksi laporkan di Mabes Polri dengan korban Klien dari Kantor Saksi, yaitu seorang warga Negara Singapura, bernama Mr. Ho, pada sekitar tahun 2007. namun sampai berjalan 2 tahun, Saksi selaku penasihat hukum korban melihat perkara ini tidak jalan, perkembangannya lambat dan Saksi melihat seperti banyak kendala. Sementara itu Saksi berpendapat bukti dari si korban otentik, sempurna dan kerugiannya cukup besar sehingga Saksi berkeyakinan hukum perkara tersebut harus jalan.
-    Karena tanggung jawab moral Saksi kepada klien, dimana perkara telah berjalan 2 tahun tanpa ada kepastian, dan klien Saksi dari Singapura bolak balik menanyakan mempertanyakan perkara ini, kemudian Saksi mencoba berdiskusi dengan Terdakwa, yang kebetulan Saksi ketahui dekat dengan Kabareskrim Susno Duaji.
-    Saksi meminta bantuan Terdakwa dengan mengatakan, “Bang tolong bantu saya, ini perkara – perkara bermoral pelapor warganegara asing sebagai investor, mengapa dibuat seperti ini? perkara tidak jalan 2 tahun” dan kemudian Terdakwa menanggapi dengan meminta diyakinkan apakah benar perkara Saksi mempunyai bukti yang kuat. Saksi kemudian memperlihatkan bukti-bukti dari bukti laporan polisi dan bukti penerimaan uang oleh Tersangka dan seterusnya, lalu Terdakwa mengharapkan saya untuk bersama-sama menghadap Susno Duaji sebagai Kabareskrim.
-    Saksi bertemu dengan Susno Duadji pada tahun 2009 bersama-sama dengan Terdakwa di ruang Susno Duadji, dan Saksi memperlihatkan bukti bukti kepada Susno Duadji dan mengatakan,  “mas mengapa perkara 2 (dua ) tahun tidak jalan-jalan sampai saat ini?”, Susno Duadji langsung mengatakan kalau benar bukti yang diajukan oleh Saksi valid maka akan menangkap Tersangkanya.
-    Selang 2 (dua) minggu sesudah Susno Duadji mengatakan akan menangkap Tersangkanya namun tidak juga ada penangkapan, kemudian Saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa, “Bang mengapa tersangka Anwar Salmah tidak ditangkap – tangkap ?”,  lantas Terdakwa mengahdap lagi kepada Susno Duaji. Setelah itu Saksi kembali bertemu dengan terdakwa dan Saksi menanyakan “bagaimana?”, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Susno Duadji minta uan dengan mengatakan, “Bang itukan perkara besar masa kosong – kosong saja?”. Saksi kaget dengan pernyataan Susno Duadji tersebut karena awalnya Susno Duadji mengatakan suruh tangkap tapi dimintai uang. Lalu saya katakan Bang saya ini pelapor, bukan tersangka saya mewakili kepentingan pelaor tanpa uang pun harus ditangkap karean buktinya bagus
-    Reaksi Saksi ketika Susno Duadji meminta uang adalah Saksi menjadi malas, karena sikap Susno Duadji yang di depan Saksi mengatakan akan menangkap, tapi selanjutnya malah minta uang. Kemudian ketika Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa, Susno Duadji mendesak Saksi untuk memberikan uang melalui Terdakwa.
-    Saksi akhirnya memberikan uang permintaan Susno Duadji karena tanggung jawab  Saksi kepada klien tapi Saksi merasa diperas dengan cara seperti itu.
-    Pada Desember 2008, setelah Klien Saksi menyetujui permintaan Susno Duadji, Saksi menelepon Terdakwa untuk menyerahkan uang kepada Susno Duadji dengan mengatakan, “Bang kita ketemu untuk urusan dengan Pak Susno” tetapi Terdakwa mengatakan tidak ada waktu siang itu dan sepakat untuk bertemu jam 18.00 wib. Lalu Saksi ke kantor dan menyimpan uang tersebut di berkas dan, kemudian sekitar jam 18.00 wib Saksi mengambil uang tersebut dan dimasukkan ke paper bag warna coklat dan dibawa ke Hotel Hilton (Sultan).
-    Saksi bertemu dengan Terdakwa di Hotel Sultan  jam 19.300 wib,  tepatnya di Bar Kudus dimana Saksi menyerahkan uang dengan mengatakan, “demi tanggung jawab kepada klain ini uangnya Rp. 500.000.000,-“, dan malam itu juga saya dapat SMS dari Terdakwa  yang berasal dari Pak Susno Duaji yang isinya tangkap, tahan sita tersangka.
-    Saksi dapat menyimpulkan bahwa uang sudah diterima Susno Duaji, karena ada SMS dari Susno Duadji.
-    Saksi juga pernah meminta bantuan Susno Duadji terkait dengan perkara Gayus yaitu pada bulan akhir Agustus 2009 dimana Saksi mendapat kuasa untuk menangani perkara di Bareskrim, Saksi meminta tolong kepada Terdakwa, karena setelah Saksi dalami, perkara itu mendapat atensi dari Susno Duaji, dimana Saksi melihat sendiri disposisi Susno Duadji kepada penyidik, dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa, “Bang Saya pegang perkara ini”, dan menurut Terdakwa beliau ke Susno Duaji hanya menyampaikan bahwa Haposan Hutagalung yang menangani perkara ini, dan sepontan juga Susno Duaji menyatakan siap bantu, dengan kata-kata, “kebetulan yang menjadi penyidik adalah orang saya yaitu Kompol Arafat”.
-    Saya minta tolong ke Terdakwa pada start awalnya saja.
-    Terkait perkara Gayus dalam rangkaian proses penyidikan Sdr. Gayus minta tolong kepada Saksi untuk menyampaikan kepada penyidik yaitu pertama:  mohon supaya Gayus tidak ditahan, kemudian selang beberapa waktu yang bersangkutan mohon lagi rumahnya di Kelapa Gading tidak dilakukan penyitaan, kemudian beberapa waktu ada permintaan lagi dari Gayus supaya rekening keluarga ada di Bank Mandiri yang ada uangnya Rp. 500.000.000,- supaya tidak di blokir,  itulah tiga permohonan Sdr. Gayus  kepada penyidik via Saksi dan itu Saksi sampaikan kepada penyidik yaitu Kompol Arafat dan setiap kali Saksi menghadap ke Kompol Arafat, yang bersangkutan langsung menghadap Susno Duadji.
-    Setelah bulan Oktobr 2009, Saksi tidak memonitor lagi perkara Gayus, kemudian Sdr. Gayus dan mitra kerjanya Andi Kosasi minta buka blokir, dengan mengajukan surat permohonan kemudian sdr. Andi Kosasih mengadap langsung ke Susno Duaji dan Andi Kosasih menelepon Saksi dari Kaberaskrim, dan mengatakan akan mengahap Kabareskrim dan setelah keluar Andi Kosasih menelepon Saksi lagi mengatakan sudah menghadap Kabareskrim. Sehubungan dengan hal ini Saksi merasa dilangkahi dan mengganggap telah selesai.
-    Saksi tidak mengetahui mengenai kapan blokir dibuka dan kemana aliran uang yang diblokir tersebut dan belakangan Saksi mengetahui sebelum rekening dibuka Susno Duaji sudah lengser.
-    Saksi ada bertemu dengan Susno Duadji 2-3 kali untuk perkara Arwana.
-    Saksi tidak pernah menyampaikan mengenai rencana pembagian uang gayus dan copy P-21 kepada Terdakwa.
-    Saksi sebenarnya tidak meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengurus perkara Gayus.
-    Permintaan Saksi kepada Terdakwa sehubungan dengan penanganan perkara Arwana adalah agar hukum berjalan sesuai dengan yang ada.
-    Penentuan uang Rp. 500.000.000 adalah setelah Saksi bertemu dengan Klien Saksi, Mr. Ho, tetapi inisiatif pemberian uang tersebut berasal dari Susno Duadji.
-    Saksi tidak ada memberikan sesuatu maupun uang kepada Terdakwa sehubungan dengan bantuan yang diberikan oleh Terdakwa.
-    Saksi tidak pernah meminta bantuan Terdakawa dalam perkara Gayus terkait dengan jangan disita, jangan ditahan dan jangan diblokir.

Tanggapan Terdakwa:
-    Tidak ada

12.    Saksi Yuliar Kus Nugroho, SIK
Saksi dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan antara lain hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-    Saksi adalah salah satu penyidik perkara Arwana.
-    Perkembangan perkara arwana adalah sebagai berikut, atas laporan yang diterima, bahwa sanya posisi Ho Kian Huwat telah melaporkan ke Bareskrim Polri sekitar Maret 2008 didalam pelaporannya ada hak Hou Kian Huat yang digelapkan oleh Anwar Salmah, ini kemudian diselidiki ada dua materi pokok yaitu permodalan ikan arwana berdasarkan data yang kami lihat sekitar 6.000.000 dolar Singapura, kemudian berdasarkan hasil penyidikan kami dari KSDA sekitar 1.051 indukan ikan arwana yang terdata, jadi ada dua materi pokok sehingga kami melakukan suatu proses penyidikan dan saat ini sudah proses P – 21.
-    Terkait dengan penanganan perkara Arwana, Saksi sekitar 6 kali dipanggil oleh Susno Duadji, yang pertama yaitu sebelum tanggal 5 Desember 2008.
-    pada pemanggilan kedua oleh Susno Duadji, sekitar tanggal 5 Desember 2008, Susno Duadji memberikan disposisi untuk diberikan kepada Direktur I Satu Kamtranas yang saat itu dijabat oleh Brig. Jend. Badrudin Haiti untuk mempercepat proses penanganan perkara dan Susno Duadji sempat mengatakan kalau tidak ada yang mau tanda tangan maka Susno Duadji sendiri yang akan menandatangani.
-    Pemanggilan ketiga oleh Susno Duadji adalah antara tanggal 8 sampai 10 Desember 2008, Saksi menghadap berempat dengan AKBP  Dedy Sofyan, AKP Suprana,  dan AKP Trimo. Secara garis besar, yang disampaikan juga kasus ikan Arwana dan Susno Duadji pada saat itu menyampaikan untuk melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan dan police line terhadap Anwar Salmah terhadap asset PT. Sumatera Aqua Prima Buana, tetapi pada saat itu Saksi sampaikan proses penyidikan baru sepertiga sehingga perlu pemeriksaan saksi – saksi yang lainnya yaitu dari pihak Bank dan pada saat itu untuk pemeriksaan KSDA untuk jumlah arwana masih sangat minim juga untuk pemeriksaan Porensik belum dilakukan. Terkait dengan tanggapan Saksi ini, Susno menyatakan, “sudah laksanakan.”
-    Sebelum Saksi menghadap Susno Duadji, saksi sudah terlebih dahulu diberitahu oleh Haposan Hutagalung bahwa keesokan harinya Saksi akan dipanggil.
-    Pada saat Saksi menghadap Susno Duadji, ada juga Terdakwa namum Terdakwa lebih banyak mendengarkan.
-    Pemanggilan berikutnya oleh Susno Duadji adalah sekitar tanggal 12 Desember 2009, dimana Saksi bersama-sama dengan 3 (tiga) penyidik perkara Arwana lainnya dipanggil berempat oleh Susno Duadji pada saat itu sore hari bersamaan ada guru privat bahasa Inggris untuk menanyakan mengenai keberangkatan penyidik ke Pekanbaru.
-    Pemanggilan berikutnya adalah pada bulan Juli dimana Susno Duadji menyakan masalah P – 19 kasus Arwana dan menanyakan payment voucher Rp. 110.000,- dari beberapa payment voucher yang dibawa ke forensik, memang terbukti ditandatangani oleh Anwar Salmah untuk pembelian kolam ikan di Pekanbaru, ada payment voucher dari PT. Rendo Aquarium Singapura, di situ Susno Duadji menyampaikan ini bisa diganti oleh Anwar Salmah, Saksi sampaikan bahwa ini potongan salah satu bukti petunjuk, selain itu Susno Duadji menanyakan pemenuhan P – 19.
-    Perkara Arwana di P – 21 pada Januari 2010.

Tanggapan Terdakwa:
-    Tidak ada.

13.    Saksi Wahyu Setyo Palupi,  SE.
Saksi dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
-    Saksi bertugas sebagai  staf pribadi Kabareskrim sejak bulan Nopember 2008 dan waktu itu Kabareskrim dijabat oleh Susno Duaji.
-    Menurut Saksi, kalau tamu masuk dilaporkan ke ADC atau ke Kospri, lalu dilaporkan ke Kabareskrim setelah itu tamu baru bisa masuk.
-    Sejak beberapa bulan Susno Duadji menjabat, Terdakwa sering berkunjung ke kantor Susno Duaji, seringnya satu minggu satu kali.
-    Kalau Terdakwa menghadap Susno Duadji tidak pernah dicatat dalam buku, dan masuknya lebih sering lewat pintu belakang karena di ruang Kabareskrim ada dua pintu, kalau pintu depan untuk umum, kalau pintu belakang untuk pejabat pejabat utama di Bareskrim.
-    Terdakwa kadang masuk dari pintuk depan, kadang dari pintu belakang dan kadang masuk dari pintu depan keluar lewat pintu belakang;

Tanggapan Terdakwa:
-    Tidak ada.


14.    Saksi Dedy Sofiandi
Saksi dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
-    Saksi adalah staf Direktur II Bareskrim Mabes Polri sampai sekarang.
-    Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
-    Saksi kenal dengan Andi Kosasih karena Andi Kosasih tapi pernah datang ke kantor untuk menemui Direktur II Edmond Ilyas dan kepentingannya sebagai tamu saja. Andi Kosasih datang menemui Edmon Ilyas sebanyak dua kali. Waktu datang kedua kali beliau mengatakan baru datang dari Bandara di dompetnya tidak ada uang cash, dia pinjam pada saya uang sebesar Rp. 1.000.000,- waktu itu kebetulan Saksi ada dan Saksi kasih pinjam.
-    Saya tidak pernah bertemu Terdakwa dan tidak pernah melihat Terdakwa bertemu dengan Direktur II Edmond Ilyas.
-    Saksi hanya pernah melihat Terdakwa ke Bareskrim.
-    Saksi kenal dengan Haposan Hutagalung sekitar tahun 2009.
-    Saksi tidak pernah melihat Haposan Hutagalung bertamu ke Direktur Edmond Ilyas.
-    Saksi pada acara malam penggalangan dana setelah selesai acara Ibu Tini (AKP Sumartini) menelepon Saksi dan mengatakan, “Ded nanti kalau selesai Dinas kamu kesini, ambil uang bantuan gempa”. Saksi mengatakan, “siap”. Selesai dinas  Saksi pulang lewat mampir sekalian ke acara tersebut dan dikasih dana bantuan gempa Rp. 100.000.000 dari Andi Kosasih yang diterima langsung oleh Saksi. Setelah menerima uang tersebut Saksi langsung pulang dan besok besoknya Saksi menyerahkan uang tersebut ke Mbak Eka. Tetapi Saksi tidak mengetahui uang dari Andi Kosasih ada kaitannya dengan kasus Arwana atau kasus Gayus.
-    Saksi Haposan pernah sekali datang bertemu diruang kerja Raja Erisman tetapi Saksi tidak mengetahui apa kepentingannya.
-    Saksi tidak ada urusan gempa dengan Terdakwa;
-    Saksi selain menjadi staf Raja Erisman pernah menjadi staf di Edmond Ilyas;

Tanggapan Terdakwa:
-    Tidak ada.



15.    Saksi Nasikin
Saksi dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan antara lain hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
-    Saksi sudah bekerja selama 8 (delapan) tahun di Haposan Hutagalung yaitu sejak tahun 2002.
-    Saksi pernah mengantar Haposan Hutagalung ke Hotel Sultan sekitar tahun 2009 tapi lupa dengan mobil apa karena sering ganti-ganti.
-    Saksi masih ingat nomor polisi mobil Haposan CRV B – 8822 BI.
-    Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah datang ke kantor Haposan Hutagalung.
-    Seingat Saksi, Terdakwa datang ke kantor Haposan awal tahun 2010 dan seingat saya Terdakwa datang ke kantor Haposan sebanyak 3 (tiga) kali;

Tanggapan Terdakwa:
-    Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi;
    
16.    Saksi Susno Duadji, SH., MSC.
Saksi dalam persidangan, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
-    Saksi mengetahui alasan Terdakwa diajukan ke persidangan karena sebagaimana dijelaskan oleh Penyidik yaitu terkait dengan mafia Hukum Gayus Halomoan Tambunan. Masalah yang didakwakan kepada Terdakwa diduga melakukan gratifikasi, penyuapan dalam menangani kasus Gayus Tambunan dan perkara lain yaitu perkara PT.Salma Arwana Lestari;
-    Saksi kenal dengan Terdakwa Sjahril Djohan sejak tanggal dan bulannya lupa tahun 2003. Pertama kali ketemu dengan Terdakwa sewaktu di Bareskrim dan Saksi menjabat sebagai Divisi hukum pada waktu itu;
-    Saksi pernah ketemu dengan Terdakwa pada tahun 2008 dan juga pernah bertemu dengan Terdakwa pada tahun 2006.
-    saksi ketemu dengan terdakwa pada tahun 2006 di Sari Pan Pasifik hanya untuk minun-minum dan waktu itu Saksi bertugas di Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
-    Saksi pernah menjabat sebagai Kabareskrim sejak Oktober 2008 sampai dengan  Nopember 2009.
-    Selama Saksi menjabat sebagai Kabareskrim Terdakwa pernah menghadap kepada Saksi dan pertemuan tersebut di luar dinas dan di dalam kedinasan Terdakwa pernah menghadap di ruang Kabareskrim.
-    kasus Arwana tersebut pertemuannya awal Saksi menjabat sebagai Kabareskrim Nopember 2008.
-    Saksi lupa berapa kali terdakwa menghadap saya untuk masalah kasus PT. Salma Arwana lebih dari satu kali.
-    Terdakwa meminta Atensi karena Pemegang Saham PT. tersebut adalah Pak Makbul Padmanegara WakaPolri dan Saksi kaget dan kemudian Saksi pelajari dan panggil penyidik ternyata saling lapor.
-    Penyidik yang dipanggil dalam kasus Arwana tersebut adalah Yuliar dan penyidik yang lainnya saya lupa dan ternyata saling melaporkan. Orang Singapore melaporkan dan orang Pekan Baru juga melaporkan.
-    Disamping saling lapor juga saling gugat perdata. Jadi Saksi tunggu perdatanya dulu tetapi karena mendapat atensi dari Pimpinan WakaPolri maka Saksi harus pandai-pandai menangani kasus ini biar jangan dianggap menghambat kasus ini, kemudian Saksi menghadap Wakapolri waktu itu Pak Makbul Padmanegara dan Direktur I diperintahkan untuk menghadap Wakapolri. Namun, Direktur I tidak bisa karena buktinya belum lengkap; masih premature sekali bukti transfer duit dari Singapore belum ada; Setelah itu Saksi menghadap Wakapolri dan Saksi tanya apa tugas Saksi, Pak Makbul bilang Direktur I lambat menangani kasus ini dan Saksi disuruh untuk serius menangani kasus ini. Begitu Saksi menghadap esoknya, Saksi memanggil yaitu penyidik Yuliar dan Saksi beri Nota Dinas sesuai arahan Pimpinan apa kekurangannya supaya dilengkapi dan dikasihkan kepada Direktur I Nota Dinas tersebut. Pada lain waktu saya panggil penyidik dan ada Terdakwa disitu. Kenapa Penyidik Saksi panggil semua karena supaya Terdakwa melapor kepada Pak Makbul bahwa  perkara itu belum lengkap.
-    Saksi ada mengirimkan SMS kepada para penyidik dan juga Saksi forward kepada Terdakwa supaya melapor kepada Pak Makbul dan Saksi tidak tahu sekarang SMS itu buat apa. Saksi ada mengirimkan sms kepada penyidik beberapa kali dan hampir semua saya forward  kepada Terdakwa.
-    SMS pertama Saksi kepada penyidik adalah menanyakan kepada penyidik apakah sudah berangkat ke Pekanbaru atau belum  dan di Gedung DPR bersama Kapolri dan Pak Makbul. SMS yang kedua betul menyatakan sita dan tangkap. Saksi SMS seperti itu supaya Terdakwa melapor kepada Pak Makbul  bahwa Saksi sudah berbuat dan tidak dilaksanakannya itu, karena bukti-bukti belum cukup dan sampai Saksi berhenti menjadi Kabareskrim perkara ini belum naik ke Jaksa.
-    Terdakwa pernah menghadap kepada Saksi bersama orang lain yaitu Haposan Hutagalung bulannya lupa tapi tahunnya 2009. Saksi tidak ingat apakah kedatangan antara Terdakwa dengan Haposan Hutagalung itu ada jeda waktu atau bersama-sama. awalnya Saksi menerima Terdakwa dan Haposan Hutagalung di ruang tamu karena Saksi mau keluar. Kemudian Saksi masuk dan mereka ikut masuk kemudian Terdakwa hanya mengenalkan saja dan kemudian Saksi keluar karena mau menghadap Kapolri.
-    Terdakwa tidak menyatakan sesuatu kepada saksi sehubungan dengan dikenalkannya Haposan Hutagalung kepada Saksi.
-    Sewaktu Saksi memforward SMS kepada Terdakwa semata-mata hanya untuk berkomunikasi saja dan itu bukan rahasia.
-    Hubungan Saksi dengan wakapolri adalah hubungan atasan dan bawahan.
-    Maksud dari Saksi mengirimkan SMS kepada Penyidik yang menyatakan tangkap, tahan dan sita itu ada awalnya, tidak langsung tangkap, tahan dan sita. Tanggal 12 Desember Saksi SMS yang isinya “Oke silahkan berangkat kalau Penyidik yakin saya beri kewenangan lakukan tindakan sita arwana yang diduga dari uang pelapor kemudian tangkap dan tahan” dan benar Saksi membuat SMS tersebut setelah mendapat laporan bahwa kasus baru 30 % dari penyidik.
-    Saksi membuat sms tersebut karena Terdakwa ada disebelah saya dan akan melaporkan kepada Pak Makbul bahwa penyidik sudah berangkat, dan meyakini bahwa Saksi sudah berbuat dengan baik. SMS tersebut sendiri dibuat atas permintaan Terdakwa.
-    Saksi pernah menerima Terdakwa di luar jam dinas yaitu Terdakwa pernah berkunjung kerumah Saksi yaitu di rumah anak Saksi di Jl. Abuserin No 2 B Cilandak Fatmawati Jakarta Selatan, seingat Saksi pada Desember 2008 saaat Saksi baru menjabat sebagai Kabareskrim selama satu bulan.
-    Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi pada malam hari diatas jam 7.00 malam dan kedatangan Terdakwa ke rumah Saksi dengan menelpon Saksi dahulu dan telponnya sebelum jam 7. Saksi sendiri pulang kantor biasanya jam 7 atau jam 9 malam.
-    Sewaktu Terdakwa datang ke rumah Saksi sudah tiba duluan.
-    Sewaktu Terdakwa datang ke rumah saya tidak berbarengan dengan anggota polri lain tapi setelah dia pulang atau sebelumnya ada anggota Polri yang mau tanda tangan yaitu Syamsul Rizal.

Tanggapan Terdakwa:

-    Terdakwa menyatakan tidak benar keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa dan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa pada saat Saksi mengirimkan SMS kepada para penyidik dan Terdakwa adalah karena permintaan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa ada di sebelah Saksi, padahal faktanya yang dapat dibuktikan dengan passport Terdakwa, pada tanggal Saksi mengirimkan SMS, Terdakwa ada di Australia.

17.    Saksi Nurmala Sari
Saksi dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
-    Saksi tidak kenal dengan terdakwa secara khusus.
-    Saksi bekerja di BCA Menara Bidakara dan Haposan Hutagalung ada melakukan penarikan rekening pada tanggal 4 Desember 2008 sebesar Rp. 500.000.000,- dan diketahui oleh saksi karena posisi Saksi pada saat itu adalah sebagai teler prioritas, dan yang menangani penarikan rekening dimaksud.

Tanggapan Terdakwa:
-    Terdakwa menyatakan tidak ada pertanyaan dan tidak ada tanggapan.

18.    Saksi Bakti Andriono
Saksi dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
-    Saksi kenal dengan terdakwa, pada saat sebagai Asisten Pribadi Kabareskrim dan Saksi mengetahui tentang terdakwa  yaitu Terdakwa berberapa kali datang ke Kabareskrim dan saat itu Kabareskrimnya Susno Duaji;
-    Saksi tidak mengetahui Terdakwa datang ke Kabareskrim dalam rangka apa tapi dalam seminggu Terdakwa datang sekitar  1 (satu) kali.
-    Saksi kenal dengan Arafat Enanie dan tidak pernah saksi melihat Terdakwa bersama Arafat Enanie masuk ke ruang Kabareskrim.
-    Saksi pernah 1 (satu) kali  melihat Terdakwa masuk bersama Haposan Hutagalung ke Kabareskrim.
-    Terdakwa masuk ke ruang Kabareskrim tidak mengisi buku tamu karena beliau termasuk tenaga ahli.
-    Terdakwa tidak mempunyai ruangan khusus di Bareskrim.
-    Terdakwa bisa masuk keruang Kabareskrim melalui pintu yang tamu umum dan bisa lewat pintu belakang. Namun, Terdakwa tidak pasti bertemu Kabareskrim, karena menunggu longgarnya Pak Kabareskrim

Tanggapan Terdakwa:
-    Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi.

19.    Saksi Drs. Raja Erisman, SH
Saksi dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
-    Saksi kenal dengan Terdakwa karena sering berpapasan di Bareskrim tetapi tidak ada hubungan keluarga.
-    Saksi menjabat sebagai Wakil Direktur III Korupsi Mabes Polri dan pernah menjabat sebagai Direktur II Ekonomi khusus Mabes Polri sejak tanggal 29 Oktober 2009 menggantikan Brigadir Jenderal Edmond Ilyas.
-    Saksi kurang mengetahui secara pasti kenapa Terdakwa diajukan kepersidangan.
-    Saat saksi menjabat sebagai Direktur II Ekonomi Khusus, saksi tidak mengetahui perkembangan perkara Gayus Tambunan, tetapi Saksi pernah mengetahui pemblokiran rekening atas nama Gayus Tambunan. Saksi mengerti ada perkara Gayus, pada awal Nopember 2009, Saksi mendapat surat dari pengacara Gayus, Haposan Hutagalung, yang meminta penundaan penyerahan tahap dua terhadap tersangka Gayus. Jadi pada saat Saksi masuk Oktober 2009 berkas perkara sudah P – 21, tanggal 21 Oktober 2009. Surat tersebut Saksi disposisi kepada Kanit, untuk koordinasi alasannya apa dan kapan tanggal penyerahan  tahap dua, setelah Kanit Eko Budisampurno, Jaksa Penuntut Umum sedang sibuk menangani perkara Antasari, jadi minta penundaan tahap dua, Saksi selaku Direktur menanyakan kepada Kanit ini sebenarnya kasus apa.
-    Saksi pernah menanyakan tentang pemblokiran uang Rp. 25 milyar dan AKBP Mardiani menjelaskan pada saya kasus bahwa Gayus ini bermula dari LH PPATK dan telah dilakukan pemblokiran rekening berupa beberapa jumlah rekening sehingga kasus ini sudah P – 21 . Pemblokiran rekening adalah atas permintaan Direktur yang lama Brigadir Admon Ilyas selaku Direktur II bidang ekonomi Khusus yang diblokir sejak bulan Juli 2009.
-    Pada waktu Saksi memanggil Kanit dan Penyidik dijelaskan bahwa perkara Gayus Halomoan sudah diajukan dengan menyerahan berkas dengan 3 ( tiga ) pasal yang dituduhkan, yaitu pasal pencucian uang, pasal Korupsi, dan pasal penggelapan dan berkas perkara sudah diajukan ke Kejaksaan tanggal 23 Oktober 2009 sudah P – 21,  untuk tiga pasal yang didakwakan, kemudian Petunjuk oleh Jaksa dikembalikan dengan catatan untuk menyita uang sejumlah Rp. 395.000.000,- dengan petunjuk bahwa sita dijadikan bukti,  lalu  penyidik AKBP Mardiani menjelaskan bahwa sesuai dengan aturan Hukum bahwa rekening – rekening yang sudah tidak menjadi alat bukti ini sudah tidak terkait dengan suatu LP yang di kepolisian, karena pasal yang diajukan sudah P – 21, berarti rekening yang dalam pemblokiran ini sudah tidak terkait pada suatu laporan polisi yang ada di Direktorat II;.
-    Setelah prapenuntutan, saksi menjelaskan setelah laporan hasil analisa (LHA)  dari PPATK masuk Saksi masuk pada tahap penyelidikan, dalam tahap ini dilakukan pemblokiran keseluruhan rekening yang ada di LHA, setelah menemukan unsur – unsur pidana ini dilakukan penyitaan, tapi dalam prosesnya belum dilakukan  penyitaan sampai kepada P-21 kami beranggapan menurut penelitian Kejaksaan bahwa kasus – kasus yang kita ajukan ini tidak terbukti, hanya yang diminta penyitaan yang sebesar Rp, 395.000.000 dan untuk yang Rp. 395.000.000,- ada beberapa rekening diluar rekening Rp. 25 milyar.
-    Pembukaan rekening itu atas inisiatif penyidik, karena rekening yang sudah tidak terkait dengan suatu tindak pidana dibuka.
-    Saksi ada menandatangani surat perintah agar dana yang diblokir tersebut dibuka sebagai Direktur II  tanggal 26 Nopember 2009 mengacu Pasal 342 bahwa yang disita adalah harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana, bukan suatu rekening, dan yang kedua saya mengacu pada pasal 110 KUHAP yang menyatakan bahwa ayat 3 menyatakan bahwa penyidik wajib mengikuti petunjuk Jaksa sesuai dengan yang diberikan petunjuk.
-    Pada saat saksi membuka blokir yang menjabat Kabareskrim adalah Susno Duaji. Susno Duaji Serah terima dilaksanakan tanggal 30 Nopember 2009.
-    Saksi tidak pernah melaporkan secara lisan perkembangan perkara pada Susno Duadji karena ini suatu rutin yang dilakukan Direktorat II, sebelumnya juga pernah dilakukan pembukaan blokir dan Saksi juga tidak mengetahui ini atensi khusus dari pak Susno, dan Pak Susno tidak pernah memanggil saya menanyakan perkembangan kasus ini.
-    Saksi Tidak mengetahui keterlibatan Terdakwa dalam perkara Gayus Tambunan dan Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi.
-    Saksi tidak pernah dengan Terdakwa dan Haposan Hutagalung pernah bertemu pada bulan Oktober 2009 karena bulan Oktober 2009 saksi belum menjabat.
-    Saksi tidak pernah diperlihatkan coretan kertas mengenai pembagian dari uang Rp. 25 milyar.
-    Saksi tidak pernah mengetahui terdakwa menjembatanai kasus ini.
-    Jaksa yang menandatangani P – 19 adalah Jaksa Sirus Sinaga, SH.
-    Dalam kasus Gayus ini rekening dibuka dasarnya pertimbangan hukum, bukan berdasarkan permohonan.
-    Saksi tidak pernah dipanggil bersama Terdakwa masuk keruang Susno Duaji.
-    Tidak ada iming – iming dari Terdakwa atas pembukaan blokir.
-    Sepengetahuan saksi Sirus Sinaga ini yang merubah dari tiga pasal yang diajukan oleh penyidik menjadi 1 pasal pengelapan.

Tanggapan Terdakwa:
-    Keterangan saksi adalah benar.

20.    Saksi  Muhammad Arafat Enanie
Saksi di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
-    Saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
-    Saksi bertugas Terkahir di Bareskrim Polri di Direktorat II unit III asuransi pajak dan money laundering sejak sekitar bulan Maret 2009.
-    Saksi pernah melihat terdakwa satu yaitu setelah diperiksa tim Independen.
-    Yang sering menanyakan perkara Gayus adalah Haposan, kalau Terdakwa tidak pernah.
-    Saksi tidak pernah dijanjikan sesuatu oleh Terdakwa.
-    Surat pembukaan blokir ditandatangani oleh Direktur II Raja Erisman Siregar.
-    Saksi tidak pernah dipanggil oleh Kabareskrim, dengan penyidik lainnya dalam kaitan pembukaan blokir.
-    Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sekali, tapi tidak pernah ngobrol, bertemu bersalaman tidak bicara apa – apa.

Tanggapan Terdakwa:
-    Terdakwa menyatakan tidak mengetahui, dan tidak ada komentar;

21.    Saksi Dedy Sofiandi
Saksi di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
-    Saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
-    Saksi adalah anggota Polri di Direktorat I Bareskrim.
-    Saksi diperintahkan oleh pimpinan dengan beberapa anggota antara lain AKBP Yuliar, AKP Trimo, AKP Sukarna, untuk menyidik kasus ikan Arwana dengan pelapor adalah Ho Kian Huat alias Mr. Ho yang dilaporkannya adalah Anwar Salah Alias Amo.
-    Ho Kian Huat dalam perkara ikan arwana didampingi oleh pengacara sepengetahuan Saksi didampingi oleh Haposan Hutagalung.
-    Perkembangan penyidikan kasus ikan arwana untuk penanganan ikan arwana, penyidik berupaya untuk membuktikan apakah benar adanya penipuan dan penggelapan, sampai penyidik meminta keterangan saksi saksi dan bukti, dan dalam perjalanannya tidak mudah, ke Pekan Baru karena bukti – bukti pengiriman ikan dan pengiriman uang berhubungan bank BCA dan BI, dan proses itu masih dalam pendalaman.
-    Seingat Saksi perkembangan kasus ikan arwana mendapat atensi dari Kabareskrim dan Saksi pernah dipanggil oleh Susno Duaji karena mendapat berita dari AKBP Yuliar bahwa Tim Ikan Arwana dipanggil.
-    Saksi dan Tim dipanggil Kabareskrim sekitar bulan Desember 2008. Saat tim yang terdiri dari 4 orang menghadap Kabareskrim, di dalam ruangan ada Terdakwa.
-    Posisi Saksi diterima di ruang rapat, tidak jauh dari meja kerja beliau, Pak Susno berada di sebelah kiri saya, sebelah kanan ada AKP Suprana, sebelah kiri saya AKP Trimo, sedangkan Terdakwa duduk kurang lebih 2 meteran jaraknya.
-    Dalam pertemuan dengan Kabareskrim yang dibicarakan perkembangan ikan arwana dimana Saksi menjelaskan secara singkat kronologisnya, kemudian ada perintah dari Susno Duaji tangkap sita tahan, police line.
-    Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki ruangan khusus di Bareskrim.
-    Haposan sering menanyakan perkembangan kasus ini kepada AKBP Yuliar.
-    Terdakwa tidak pernah menelepon kepada saksi menanyakan perkembangan penyelidikan.
-    Tidak ada janji dari terdakwa atau Haposan tentang proses penyelidikan perkara ini.
-    Proses ikan arwana sejak laporan penyidikan lama prosesnya selama dua tahun.

Tanggapan Terdakwa:
-    Terdakwa mengatakan bahwa Keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang tidak;

22.    Saksi Trimo
Saksi dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-    Saksi bekerja sebagai penyidik, dan saksi pernah menangani perkara ikan arwana, dimana sebagai Pelapor adalah Mr.Ho Kian Huat.
-    Saksi dan tim penyidik perkara ikan Arwana pernah dipanggil oleh Kabareskrim. Adapun tim ikan arwana yaitu: sebagai Ketua Tim AKBP Dedi Sofiandi, Kompol Yuliar AKP Suprana dan Saksi.
-    Waktu Saksi dan tim dipanggil, Kabareskrim telah menjabat Kurang lebih satu bulan.
-    Waktu Saksi dan tim menghadap Kabareskrim ada orang lain yang hadir yaitu Terdakwa yang duduk di meja tamu Pak Susno Duaji.
-    Selama saksi dipanggil tiga kali oleh Kabareskrim, Saksi melihat Terdakwa hanya satu kali di ruang Kabareskrim.
-    Setelah dipanggil Kabareskrim dan memerintahkan tangkap tahan sita Saksi dan Tim langsung mengerjakan perkara tersebut dan berjalan yang tadinya sempat berhenti.

Tanggapan Terdakwa:
-    Sepanjang menyangkut Terdakwa keterangan tersebut benar, yang lainya Terdakwa tidak mengetahuinya.

23.    Saksi Drs. Edmon Ilyas, SH., MH.

Saksi dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
-    Saksi mengenal Terdakwa sejak saksi masih bertugas di Polda Metro.
-    Saksi pernah melihat Terdakwa satu kali di ruangan Kabareskrim ketika saksi saat saksi akan menghadap ke Kabareskrim, akan tetapi saksi tidak tahu atas keperluan apa Terdakwa di Ruangan Kabareskrim.
-    Saksi tidak mengetahui adanya pembagian perihal pembukaan blokir Gayus Tambunan.

Tanggapan Terdakwa:
-    Tidak ada tanggapan.

B.    KETERANGAN AHLI

1.    Ahli Dr. Iza Fadli, SH., MH.

Saksi ahli di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
-    Kalau kita melihat kepolisian sebagai organ dan kepolisian sebagai fungsi, ketika kepolisian sebaai sebagai organ salah satu keputusan Kapolri, tata cara pedoman kerja Bareskrim, dimana disini Kabareskrim disini sebagai pemimpin, membina dan juga mengarahkan organ Bareskrim, tetapi ketika bicara Kepolisian sebagai fungsi itu mungkin kita melihat fungsi penyidikan ini harus merujuk kepada KUHAP, disini ada dua, yang satu konsep manajerial, yang satu konsep proposional, maka Polri membuat beberapa aturan dan mekanisme. Dalam aturan proses penyidikan ada beberapa aturan termasuk perkap XII, Perkap V dan Perkap VII, disini bahwa penyidik itu dia punya atasan penyidik, dalam Bareksrim penyidik koordinatornya adalah kepala unit, (Kanit)  kemudian atasan penyidiknya adalah yang mengeluarkan perintah penyidikan adalah Direktur, jadi Direktur mengeluarkan surat perintah kepada Kanit untuk mengkoordinir penyidikan, dalam surat perintah ada beberapa orang penyidik termasuk Kanit, dalam proses mekanisme juga ada ketika penyidikan ini dilakukan maka dia bertanggung jawab kepada atas penyidik,  kembali kepada BAP tadi ketika Pak Susno sebagai Kabareskrim memang dia memimpin Bareskrim, tapi dalam pelaksanaan fungsionalnya harus berjenjang karena penyidik yang mengethaui persis, sehingga dia tidak boleh melakukan perintah perintah terutama upaya paksa, dan mekanisme diatur setiap ada keraguan dilakukan gelar perkara ini yang menurut Saksi Ahli harus dilakukan, dan memang betul Kabareskrim sebagai pimpinan, tapi ketika bicara penyidikan, penyidik sebagai fungsional ini diatur juga dalam kode etik profesi Polri, dan di Bareskrim ada juga kode etik untuk penyidik. Ini menjadi landasan, kalau itu perintah langsung harusnya Kabareskrim menyampaikan kepada Direktur atau dalam proses gelar resmi beliau menyampaikan pendapat – pendapat atau putusan itu.
-    Tentang kode etik Polri, dalam pasal 7 jelas dikatakan bawahan yang menerima perintah langsung dari atasan tapi tidak sesuai dengan norma itu dapat menolak dan bawahan tersebut dilindungi,  seperti kasus ikan arawana ini, ketika penyidik ini mendapat perintah yag tidak sesuai dengan prosedur penyidik itu secara etika dia dilindungi dan dia tidak wajib melaksanakan perintah tersebut.
-    Dalam perkap No. 7  pasal 7 dikatakan Pimpinan tidak boleh melebihi kewenangannya.
-    Yang dimaksud dengan upaya paksa dalam penyidikan di Bareksrim upaya paksa ini merujuk kepada KUHAP, kemudian upaya paksa ini seperti  yang disampaikan ada upaya paksa, proses penyitaan, proses penggeledahan, yang dilakukan atau diperintahkan oleh Kabareskrim, seharusnya surat perintah tadi yang menandatangani Direktur jadi dengan Kabareskrim langsung memerintahkan ini sudah menyalahi prosedur.
-    Dalam kode etik diatur penyidik tidak boleh menemui pihak – pihak yang berkara.
-    Yang dimaksud pihak perkara menurut ahli adalah tersangka atau kuasanya atau pelapor atau kuasanya.
-    Seorang penyidik menangani perkara atau pimpinannya yang menangani perkara tersebut tidak boleh menerima sesuatu atau janji dalam menangani perkara bukan hanya etika tapi itu sudah masuk ranah tindak pidana terutama masalah gratifikasi, jelas tidak boleh.
-    Kalau dia memberi uang sesuai dengan kewenangannya kita rujuk kepada undang – undang korupsi itu gratifikasi.
-    Kalau dia memberi uang untuk kasus itu berjalan sesuai hukum apakah salah, Kalau yang Ahli lihat itu klasifikasi gratifikasi, kalau penyuapan tidak.
-    Saksi Ahli melihat dalam mekanisme prosedur itu dibuat melihat pertanggung jawabannya, ketika kasus itu, Pimpinan tertinggi seharunys melaksanakan mekanisme sesuai yang diatur dalam Perkap, bahwa itu digelar perkarakan dahulu dimana  hambatannya kemudian apa kendalanya setelah itu baru Pimpinan Tertinggi, kemudian ketika perintah upaya paksa  dia harus sampaikan kepada yang membuat upaya paksa yaitu Direktur.
-    Jadi itu adalah mekanis, bahwa kabareskrim harus melalui Direktur, mengapa Ahli katakan demikian karena kalau tidak Kabareskrim darimana, jangan dari satu pihak mungkin dia harus menanyakan ke penyidik, kalau memby-pass seperti itu selain kewenangan Kabareskrim juga belum tentu tahu, atau dia sudah mempunyai asumsi dari satu pihak, sehingga ketika ada suatu masalah siapa yang bertanggung jawab.
-    Dinamika proses pengendalian dan penyidikan di Polri, boleh dia memanggil penyidik tetapi untuk melangkapi informasi, ketika untuk memutuskan dia harus dari Direktur.
-    Dalam fungsi managerial itu juga harus diperhitungkan, ketika dia mem-bypass “untuk tujuan organisasi “ dia bisa selamat, ketika ada intres intres ini yang menimbulkan di kemudian hari, disitulah mekanisme harus dilaksanakan, tetapi kita kembali bahwa aturan sesuatu yang harus tetap kita pegang, apalagi ketika terjadi permasalahannya.
-    Menurut Ahli ketika membicarakan kepentingan organisasi dan kepentingan hukum dia pararel, tapi ketika menjadi kasuistis itu bisa dipertentangkan.
-    Dalam Perkap ada mekanisme, ada suatu kekhasan dalam poroses penyidikan di Polri, ketika kita bicara Kabareskrim sebagai Manajer kemudian kita juga harus melihat mekanisme, disini penyidik koordinatornya adalah Kanit, kemudian yang mengeluarkan surat perintahnya adalah direktur, kemudian yang melakukan proses penyidikannya adalah direktur, Kabareskrim dia bisa memanggil apakah Direktur, tapi dalam konteks penjelasan, kalau dia mau melakukan upaya paksa maka dia harus memerintahkan kepada Direktur atau gelar perkara dia putuskan itu untuk upaya paksa.

2.    AHLI MUHAMMAD NUH AL-AZHAR
Saksi Ahli di bawah sumpah  menerangkan hal-hal yang antara lain adalah sebagai berikut:
-    Ahli pernah memeriksa barang bukti handhone nokia type 600 warna hitam sim card Simpati No. 081398888269  dan satu unit handphoe Nokia type 8600 luna warna hitam dan handphone nokia type 6300 warna silver  dan simcard simpati 6210131325757237  yang dimohonkan oleh penyidik  dalam Kasus Pak Susno dan Syahril Djohan Penyidik Dari Tim independen.
-    Dalam HP Nokia 6700 ada beberapa informasi yang disinkronkan dari maksud investigasi penyidik antara lain SMS inbox dari nomor  + 6281398888267 tertanggal 24 Maret 2010 isi SMS BAP Ikan Hiu dengan S.S.  sudah selesai OTW .DMDR.DUM  dengan nomor yang sama pada tanggal 23 Maret 2010 dengan isi SMS Bank bisa abang datang ke kantor  sekarang BG? TQ pada tanggal 22 Maret 2010 ada SMS yang masuk isinya tolong SMS kan BCA bank, tolong abang infokan ke Pak Tagam saksi kita yang lima dari Sing belum bisa hari ini datang, Tank,  pada tanggal 18 Maret 2010 ada SMS satu penyidik Polri yang berpangka AKP tau mengamankan jarahan sebagai imbalan menolong seorang tersangka korupsi, apalagi seorang SJ yang jam terbangnya sangat tinggi di Mabes,  lagi dengan beberapa filter pengaman tentu sangat aman menerima jatahnya, kata kencing di pasar raya saja bayar Rp. 5.000 atau mengurus KTP minimal keluar Rp. 25.000 mana mungkin mencairkan 18 JT USD gratis dan dia tau persis pemberi dan penerima sama – sama kena makanya dia berani cuap cuap solah – olah bersih padahal busuk, pada tanggal 17 Maret 2010 ada SMS yang masuk isi Sudah bang 27,5 TQ,  pada tanggal yang sama ada SMS, semua jaringan terputus tidak bisa transfer mohon sabar Bank, kemudian SMS in Box dari + 62 8121001945  pada tanggal 17 Maret 2010 dengan pesan Syaril Djohan BCA Cabang Gudang peluru 2723011485.
-    Saksi Ahli melakukan pemeriksaan sesuai dengan keinginan penyidik, jadi penyidik menekankan kepada Saksi Ahli untuk periksa SMS atau Phone Book.
-    Saksi ahli tidak mengetahui darimana perolehan telepon itu, apakah diberikan secara sukarela atau tidak;

C.    KETERANGAN TERDAKWA
-    Terdakwa pernah diperiksa didepan penyidik dan menandatangani BAP.
-    Terdakwa diperiksa tapi tidak mengetahui berapa kali, karena pada saat diperiksa Terdakwa baru pulang dari luar negeri dan langsung diperiksa oleh penyidik.
-    Terdakwa mengetahui adanya perkara Arwana pada tahun  2008 pada saat Terdakwa bertemu dengan Haposan Hutagalung Di Hotel Ambara, yang hadir adalah saudara Gatot, Vincent, Haposan  dan Terdakwa. Pada saat itu Haposan, Vincent dan Gatot membicarakan mengenai kasus yang sudah lama tidak berjalan di Bareskrim, kemudian saudara Haposan meminta tolong untuk menanyakan kepada Susno Duadji dan Terdakwa mengatakan “nantilah kalau saya ketemu saya akan katakan”.
-    Terdakwa tidak begitu mengetahui mengenai nilai perkara dan baru mengetahuinya belakangan dari Penyidik.
-    Terdakwa bertemu dengan Susno pada tahun 2008 tapi tidak ingat bulannya diruang kerjan Susno Duadji dan Terdakwa menyampaikan mengenai adanya masalah Arwana yang sudah terkatung-katung sebagaimana dimintakan oleh Haposan.
-    Terdakwa menemui susno untuk menanyakan hal tersebut satu atau dua minggu setelah Haposan meminta kepada Terdakwa dimana pada waktu itu Susno Duadji baru dua atau tiga bulan menjabat sebagai Kabareskrim di ruang kerja Pak Susno.
-    Untuk menanyakan kasus Arwana untuk pertama sekali Terdakwa menghadap sendirian dan pada saat itu Susno Duadji menyatakan, “nanti saya akan cek dulu”.
-    Setelah beberapa waktu dalam pertemuan berikut dengan Susno Terdakwa kembali menanyakan, “Sus sudah ada kabar belum?”, dan dijawab oleh Susno Duadji dengan mengatakan, “Wah ini persoalan besar masih kosong-kosong bae”, dan dijawab oleh Terdakwa dengan menyatakan akan menyampaikan hal tersebut ke Haposan Hutagalung.
-    Pada saat menanyakan kepada Susno Duadji, hal itu dilakukan oleh Terdakwa tidak secara khusus karena Terdakwa sering ke ruangan Susno Duadji dan Terdakwa menanyakan hal tersebut ke Susno Duadji atas permintaan Haposan dan yang menanyakan hal tersebut bukan hanya Terdakwa saja, akan tetapi Haposan juga menanyakan hal tersebut.
-    Pada suatu waktu berikutnya ketika Terdakwa bertemu dengan Haposan Hutagalung, Terdakwa memberi tahu Haposan secara sambil lalu dengan menyatakan, “Heh itu Susno bilang begitu” dan dijawab dengan Haposan Hutagalung dengan menyatakan “iya Bang”.
-    Beberapa waktu kemudian, Terdakwa diminta datang langsung oleh Haposan Hutagalung untuk menyiapkan uang untuk disampaikan kepada Pak Susno.
-    Terdakwa tidak mengetahui inisiatif pemberian uang.
-    Terdakwa hanya baru mengetahui besarnya jumlah uang yang akan diberikan sebesar Rp. 500.000.000,-, dan Terdakwa baru mengetahui jumlahnya setelah diberitahu Haposan Hutagalung ketika di Hotel Sultan.
-    Uang tersebut ditaruh di dalam tas kertas warna coklat.
-    Pada saat akan menyerahkan uang, Haposan Hutagalung menelpon Terdakwa untuk datang ke Hotel Sultan di Kudus Bar sekitar jam 6 atau jam 7 malam dengan pesan agar disampaikan langsung kepada Susno Duadji.
-    Pada siang hari setelah Haposan Hutagalung menelpon, Terdakwa sudah menemui Susno Duadji dan menyatakan bahwa akan mengantarkan titipan dari Haposan Hutagalung, dan dijawab oleh Susno Duadji dengan mengatakan,  “ialah”. Dengan jawaban Susno Duadji itu Terdakwa melihat kemungkinan bahwa sudah ada hubungan antara Haposan Hutagalung dengan Susno Duadji sebab Susno Duadji tidak menanyakan soal jumlah.
-    Uang tersebut dari Hotel Sultan Terdakwa bawa ke kantor Terdakwa di lapangan Roos Raya, Tebet di Jakarta. Terdakwa kemudian mandi dan ganti pakaian, dan  karena membawa uang Terdakwa meminta office boy-nya, Dadang untuk ikut ke rumah Susno Duadji yang terletak di Abuserrin daerah Fatmawati Jakarta Selatan.
-    Sewaktu dalam perjalanan, ketika hampir sampai di rumah Susno Duadji, Terdakwa menelpon Susno Duadji dengan menyatakan, “Sus saya sudah dekat nih” dan dijawab “sebentar Bang nanti saya sampai”.
-    Pada waktu itu Terdakwa sampai duluan dan parkir di depan rumah Makan Padang sambil menunggu. Kemudian Terdakwa keluar sambil merokok dan menyuruh dua orang untuk memperhatikan mobil karena ada uang di dalam.
-    Terdakwa masuk ke rumah Susno Diuadji  dan dipersilahkan masuk ke ruang tamu dimana Terdakwa bertemu Susno Duadji sedang mengenakan sarung sedang menggendong bayi yang baru Terdakwa ketahui adalah cucu Susno Duadji. Terdakwa kemudian kemudian duduk berdampingan di kursi sudut dimana tas berisi uang dari Haposan Hutagalung Terdakwa taruh di sebelah kanan Terdakwa di atas sofa dan tidak lama kemudian, sekitar sepuluh menit kemudian, AKBP Syamsurizal Mokoagow masuk. Pada waktu AKBP Syamsurizal Mokoagow datang, Susno Duadji  kemudian berdiri masuk kedalam untuk menaruh bayi cucu untuk mengganti sarung dengan celana Panjang.
-    Pada waktu Susno Duadji menaruh bayi ke dalam kamar, Terdakwa dan AKBP Syamsurizal Mokoagow sempat berbicara dan ketika AKBP Syamsurizal Mokoagouw menanyakan tujuan Terdakwa, Terdakwa mengangkat uang yang dalam tas coklat untuk ditunjukkan kepada AKBP Syamsurizal Mokoagouw.
-    Terdakwa kemudian menyerahkan paper bag warna coklat yang berisi uang itu kepada Susno Duadjo dengan mengatakan, “Sus ini titipan dari Haposan” dan  Susno Duadji mengucapkan terima kasih. Setelah memberikan uang dari Haposan Hutagalung, Terdakwa balik ke kantor dan pada malam itu juga Terdakwa menelpon Haposan untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah mengantarkan uang titipan Haposan Hutagalung.
-    Terdakwa tidak  mengikuti secara detail perkembangan Perkara ikan Arwana karena  Haposan Hutagalung adalah lawyernya dan Terdakwa hanya menolong Haposan Hutagalung karena diminta oleh Haposan Hutagalung saja.
-    Setelah Terdakwa mengantarkan uang 500 Juta tersebut, Terdakwa ada menerima 3 SMS mengenai: “tangkap, mengenai sita,”, “sedang NDP dengan Komisi III dengan Kapolri”. Terdakwa tidak mengerti mengenai alasan Susno Duadji mengirimkan SMS itu pada saat itu Terdakwa ada di Luar Negeri, dan Terdakwa hanya meneruskan SMS itu kepada Haposan Hutagalung ketiga SMS itu.
-    Terdakwa tidak mendapat imbalan atas bantuan yang diberikannya kepada Haposan Hutagalung.
-    Keterangan yang benar dari Terdakwa adalah keterangan yang Terdakwa ucapkan dalam persidangan dan bukan keterangan yang ada dalam BAP, dengan alasan pada waktu di-BAP yang Terdakwa inginkan hanyalah agar BAP dapat cepat diselesasaikan.
-    Terdakwa tidak pernah menerima kertas perincian dari siapapun.
-    Terdakwa tidak mengerti sama sekali mengenai perkara Gayus .
-    Keterangan Haposan Hutagalung yang menyatakan Susno Duadji meminta Rp. 3,5 Milyar adalah tidak benar dan merupakan kebohangan.
-    Terdakwa tidak pernah mengetahui adanya permintaan persentasi oleh Susno Duadji.
-    Terdakwa pernah menghadap bersama Haposan Hutagalung di ruangan Susno Duadji dan Terdakwa hanya melihat mereka berinteraksi berdua.
-    Terdakwa tidak pernah dimintakan tolong untuk membuka rekening uang Gayus.
-    Terdakwa tidak ada dendam dengan Susno, malah kasihan .
-    Terdakwa dari tanggal  8 sampai 14 Desember 2008 ada di Australia dan Singapura.
-    SMS dari Susno hanya Terdakwa forward kepada Haposan saja tapi kepada penyidik tidak pernah.
-    Fungsi Terdakwa selaku Staf ahli misalnya misalnya konfrensi-konfrensi atau pertemuan-pertemuan dengan Polisi Asing ,kemudian pernah sewaktu pelaksanaan Eksekusi 2 Warganegara Negeria ada di Pidum.
-    Terdakwa sering bertengkar dengan Penasehat Hukum karena Saudara waktu dibilang baca dulu dan jangan tanda tangan pada saat di BAP, Terdakwa selalu mengatakan “biarkan saja” dan setiap kali pengacara mau interupsi, Terdakwa selalu mengatakan “biarin saja”.
-    Pada saat pemeriksaan di BAP dua seingat Terdakwa, Terdakwa  diperiksa oleh banyak sekali penyidik hingga 7 atau 8 orang dan bahkan ada juga Satgas Mafia Hukum.
-    Pada saat menyampaikan masalah Arwana kepada Susno Duadji, Terdakwa bukan secara khusus, akan tetapi hanya secara kebetulan, karena Terdakwa memang sering datang ke tempat Susno Duadji.
-    Terdakwa sering ke kamar Susno Duadji, karena Susno Duadji sering curhat mengenai keadaan, politik dan lain sebagainya.
-    Pada waktu mengantarkan uang, Terdakwa tidak menentukan waktunya agar malam itu, karena sepertinya mengenai waktu sudah saling diketahui antara Haposan Hutagalung dan Susno Duadji.

-    Terdakwa tidak pernah ketemu dengan Gayus Tambunan.
-    Terdakwa mengetahui jumlah uang adalah Rp. 500.000.000, - pada waktu di Hotel Sultan.
-    Tanggapan Susno Duadji pada saat menerima uang Rp. 500.000.000,- tersebut biasa-biasa saja dan mengatakan terima kasih.
-    Terdakwa tidak pernah minta tolong kepada Susno Duadji mengenai perkara dan Susno Duadjo sendiri sudah pernah bilang dalam persidangan ini bahwa Terdakwa bukan markus.
-    Mengenai barang bukti berupa 3 buah handphone, Terdakwa serahkan dengan baik-baik tanpa disita.
-    Terdakwa menyesal atas perbuatannya.


BAB III
ANALISA FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN


Majelis Hakim Yang Terhormat,
Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, dan
Sidang yang mulia,

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan berhasil diperoleh dalam sidang pemeriksaan perkara a quo, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi ahli, Terdakwa maupun alat bukti surat, maka persidangan ini mendapatkan hal-hal sebagai berikut sebagai fakta-fakta yang telah terungkap dan tidak terbantahkan lagi mengenai perkara a quo:

I.    TERDAKWA HANYA MERUPAKAN SEORANG PENGANTAR UANG (KURIR) DALAM PROSES PEMBERIAN UANG DARI HAPOSAN HUTAGALUNG KEPADA SUSNO DUADJI TANPA MENGETAHUI PERKARANYA SECARA DETAIL

Sebagaimana telah menjadi sikap Terdakwa sejak awal, Terdakwa dengan jujur dan besar hati mengakui bahwa Terdakwa telah mengantarkan uang titipan dari Haposan Hutagalung sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Susno Duadji. Namun, perlu kiranya kami memberi penegasan bahwa peranan Terdakwa dalam proses pemberian uang tersebut hanya terbatas pada mengantarkan titipan uang dari Haposan Hutagalung sesuai dengan permintaan dari Haposan Hutagalung sendiri kepada Susno Duadji sebagaimana dinyatakan dengan tegas oleh Saksi Haposan Hutagalung dalam keterangannya di persidangan.

Penegasan ini kami perlu dikemukakan guna menghapus opini bahwa Terdakwa adalah seorang makelar kasus besar, sebagaimana awalnya didengungkan oleh Saksi Susno Duadji. Oleh karenanya, kami sangat menghargai Jaksa Penuntut Umum yang telah mengakui fakta bahwa Terdakwa bukan makelar kasus besar, dimana Jaksa Penuntut Umum dengan jujur telah mengakui fakta mengenai kecil dan terbatasnya peranan Terdakwa dalam perkara pemberian uang dari Haposan Hutagalung kepada Susno Duadji, dengan menyatakan (pada halaman 73 Surat Tuntutan),

“Terdakwa hanya sebagai orang yang menyampaikan permintaan tolong saksi Haposan Hutagalung dan tidak ikut menikmati hasil perbuatan antara Saksi SUSNO DUADJI  dengan saksi HAPOSAN HUTAGALUNG.”
   
Adapun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang secara tegas membuktikan bahwa Terdakwa hanya seorang pengantar uang dan bukan pihak yang terlibat aktif dalam proses pemberian uang dari Haposan Hutagalung kepada Susno Duadji apalagi sebagai orang yang turut serta mengatur perkara Arwana adalah sebagai berikut:

•    Inisiatif untuk memintakan bantuan atau atensi Susno Duadji atas perkara Arwana bukan berasal dari Terdakwa melainkan dari Saksi Haposan Hutagalung, dan bahkan Terdakwa pada awalnya hanya ingin membantu Saksi Haposan Hutagalung dengan mengenalkan Saksi Haposan Hutagalung dengan Saksi Susno Duadji selaku Kabareskrim sebagaimana diterangkan oleh Saksi Haposan Hutagalung dalam persidangan, walaupun kemudian ternyata Haposan Hutagalung dan Susno Duadji sudah saling mengenal sebagaimana diterangkan oleh Saksi Haposan Hutagalung dan Terdakwa dalam persidangan ini, dimana pada waktu Terdakwa membawa Haposan Hutagalung bertemu Susno Duadji, mereka ternyata sudah berbicara akrab hingga Terdakwa meninggalkan mereka dan membaca koran tanpa tahu apa yang mereka bicarakan.

•    Terdakwa sering menemui Saksi Susno Duadji bukan dalam masalah perkara Arwana. Di antara pertemuan-pertemuan tersebut Terdakwa sambil lalu bertanya tentang Kasus Arwana dan itu-pun hanya 3 kali yaitu: pertama, saat  Terdakwa menanyakan “Sus, Haposan menanyakan bagaimana dengan perkara Arwana?” dijawab, “nantilah aku lihat dulu”. Pada pertemuan kedua ketika Terdakwa menanyakan, “sus bagaimana perkara Arwana itu?”, dijawab, “itu kan perkara besar, masak kosong-kosong bae?”. Dan terakhir adalah ketika Terdakwa datang menemui Saksi Susno Duadji untuk memberitahu akan datang mengantarkan titipan uang dari Saksi Haposan Hutagalung yang dijawab oleh Saksi Susno Duadji dengan mengatakan, “ialah.”. ini membuktikan, hanya itulah peranan Terdakwa. Juga membuktikan adanya hubungan langsung selama ini antara Saksi Susno Duadji dan Saksi Haposan Hutagalung.  

•    Terdakwa tidak ikut dalam penentuan angka Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi Haposan Hutagalung kepada Saksi Susno Duadji, Terdakwa baru mengetahui mengenai adanya uang Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) setelah diberitahu oleh Saksi Haposan Hutagalung pada pertemuan mereka di Hotel Sultan atas permintaan Saksi Haposan Hutagalung untuk mengambil dan kemudian mengantarkan uang dimaksud kepada Saksi Susno Duadji.
Fakta ini dibenarkan oleh Saksi Haposan Hutagalung dan Terdakwa dalam persidangan,

Mengenai penentuan angka Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ini kiranya adalah merupakan kesepakatan antara Saksi Haposan Hutagalung dengan Klien Saksi Haposan Hutagalung yang bernama Mr. Ho, setelah sebelumnya Saksi Haposan Hutagalung bersepakat dengan Saksi Susno Duadji mengingat fakta bahwa antara Saksi Haposan Hutagalung dan Saksi Susno Duadji sempat bertemu beberapa kali (dalam BAP-nya  sekitar 4 sampai dengan 6 kali sementara dalam persidangan menyatakan 3 sampai 4 kali) terkait dengan perkara, sebagaimana dimaksud dalam keterangan para saksi, yaitu Abdul Arif, Akhsanur Raziqin, Bakti Andriyono. Mengenai hal ini Terdakwa tidak tahu sama sekali.

•    Terdakwa tidak pernah melakukan intervensi terhadap para penyidik perkara Arwana, hal ini didasarkan pada keterangan saksi Yuliar Kus Nugroho, Trimo dan Dedi Sofiandi yang merupakan para penyidik perkara Arwana yang tidak mengenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa terkait dengan penanganan perkara Arwana. Bahwa pada saat Terdakwa ada di dalam ruangan Saksi Susno Duadji, ketika tim perkara Arwana menghadap Saksi Susno Duadji, Terdakwa lebih dahulu dalam ruangan Saksi Susno Diadji bukan untuk urusan Arwana, Terdakwa duduk di tempat yang berbeda dengan Saksi Susno Duadji dan tim penyidik serta tidak diajak untuk ikut dan mendengarkan rapat tersebut sebagaimana keterangan saksi-saksi penyidik Arwana di persidangan, yang dibenarkan oleh Terdakwa.

•    Pemberian uang dari Saksi Haposan Hutagalung kepada Saksi Susno Duadji dilakukan melalui Terdakwa adalah karena desakan dari Saksi Susno Duadji kepada Saksi Haposan Hutagalung sebagaimana dimaksud dalam keterangan Saksi Haposan Hutagalung.

•    Untuk bantuan yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Haposan Hutagalung, Terdakwa tidak pernah dijanjikan dan tidak pernah menerima imbalan dalam bentuk apapun juga baik dari Saksi Haposan Hutagalung maupun Saksi Susno Duadji.  

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, adalah jelas, tegas dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalam perkara Arwana dimana Saksi Haposan Hutagalung telah memberikan uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Saksi Susno Duadji karena proses penanganan perkara dirasa lambat oleh Saksi Haposan Hutagalung selaku penasihat hukum dari Korban, Terdakwa dapat dikategorikan hanya sebagai seorang kurir, mengingat semua dan setiap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan permintaan tolong dari Saksi Haposan Hutagalung, agar mengingatkan tentang adanya kasus Arwana dan tidak pernah berperan aktif dalam pengurusan perkara Arwana.

Dengan demikian, sekali lagi dengan adanya fakta-fakta di atas, kami percaya persidangan di sini dapat melihat dengan jernih mengenai peranan Terdakwa dalam perkara di sini, dan tentang adanya fakta bahwa Terdakwa bukanlah seorang penjahat besar, bukanlah seorang makelar kasus besar, sebagaimana difitnahkan oleh Saksi Susno Duadji kepada Terdakwa sebelum dimulainya persidangan a quo.

II.    TERDAKWA TIDAK TERLIBAT SAMA SEKALI DALAM PERKARA GAYUS TAMBUNAN

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa MENOLAK dengan tegas dalil Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan gratifikasi terhadap Saksi Susno Duadji dalam perkara Gayus Tambunan, dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 13 jo Pasal 15 UU Korupsi jo Pasal 88 KUHP, yang merupakan dakwaan kedua subsidair dari Surat Dakwaan.

Sebenarnya, Terdakwa sangat terkejut ketika Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua subsider, padahal dalam uraian fakta-fakta yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak ada satupun uraian yang menerangkan ada tindakan Terdakwa yang memenuhi unsur-unsur dari Pasal 13 Jo Pasal 15 UU Korupsi jo Pasl 88 KUHP, khususnya dalam hal ini tindakan Terdakwa yang memberikan janji atau hadiah kepada pegawai negeri siapapun itu, in casu mungkin yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Saksi Susno Duadji.

Apabila mengacu pada Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini berusaha memaksakan keterlibatan Terdakwa dalam perkara Gayus Tambunan dengan menguraikan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya tidak berdasar dan tidak terbukti sebagaimana didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

1.    Dalil Jaksa Penuntut Umum pada halaman 41 Surat Tuntutan yang menyatakan,

“Bahwa untuk perkara Gayus, Saksi Haposan tidak pernah bertemu langsung dengan Pak Susno”

Bahwa dalil Jaksa Penuntut Umum di atas adalah dalil yang hanya didasarkan pada asumsi belaka dari Jaksa Penuntut Umum.

Karena FAKTANYA, sebagaimana diakui sendiri oleh Saksi Haposan Hutagalung dalam keterangannya di persidangan, Saksi Haposan Hutagalung mengatakan sering bertemu tapi lupa berapa kali, setidak-tidaknya 3 sampai 4 kali bertemu dengan Saksi Susno Duadji. Hal ini juga diakui oleh saksi Abdul Arif, Akhsanur Raziqin dan Bakti Andriyono yang menyatakan Saksi Haposan Hutagalung (secara sendirian) beberapa kali mengunjungi ruang kerja Saksi Susno Duadji. Sehingga seharusnya sangat jelas, dalam salah satu pertemuan tersebut (atau mungkin lebih), justru Saksi Haposan Hutagalung-lah yang mengurus perkara Gayus dengan Saksi Susno Duadji.

Fakta bahwa Haposan Hutagalung bertemu Susno Duadji sendirian dan mengurus secara aktif perkara Gayus Tambunan juga diperkuat oleh keterangan saksi Andi Kosasih yang menerangkan secara jelas keterlibatan Haposan Hutagalung secara aktif mengurus pembukaan blokir rekening Gayus Tambunan. Andi Kosasih menjelaskan bagaimana caranya Haposan Hutagalung menuntun dan membimbing Andi Kosasih untuk menemui Edmond Ilyas dan Susno Duadji. Bahkan jelas diterangkan bahwa Susno Duadji meminta Haposan Hutagalung untuk menghadap Susno Duadji lagi secara sendirian. Serta Andi Kosasih datang sendiri diantar Saksi Edmond Ilyas untuk menemui Saksi Susno Duadji atas permintaan Saksi Susno Duadji dan dalam pertemuan itu, Saksi Susno Duadji mengatakan agar meminta Saksi Haposan Hutagalung menghadap Saksi Susno Duadji lagi.
Fakta ini sudah menjadi fakta dalam persidangan, berdasarkan pengakuan para saksi tersebut di atas di dalam persidangan sehingga faktanya adalah Terdakwa TIDAK IKUT campur sama sekali dalam pengurusan kasus Gayus karena terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam persidangan ini bahwa pengurusan perkara Gayus dilakukan oleh Saksi Haposan Hutagalung, Saksi Andi Kosasih, Saksi Edmond Ilyas dan Saksi Susno Duadji. Terlebih-lebih lagi tidak ada satu keterangan saksi-pun dalam persidangan yang secara langsung baik itu Saksi Haposan Hutagalung, Saksi Andi Kosasih, Saksi Edmond Ilyas dan Saksi Susno Duadji maupun Terdakwa sendiri yang menyatakan Terdakwa ikut campur/ terlibat dalam perkara Gayus.

Selain itu, dalam uraian faktanya, Jaksa Penuntut Umum TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN APALAGI MEMBUKTIKAN di persidangan tentang pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi Susno Duadji dimana antara keduanya membahas pengurusan perkara Gayus. Hal ini dibenarkan baik itu oleh Saksi Susno Duadji, Saksi Haposan Hutagalung dan Terdakwa sendiri.

Perlu juga kiranya, Jaksa Penuntut Umum mencermati keterangan Saksi Haposan Hutagalung dalam persidangan yang menyatakan bahwa Saksi Haposan Hutagalung TIDAK PERNAH meminta bantuan Terdakwa untuk mengurus perkara Gayus yang sedang ditanganinya. Dan kesaksian pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Gayus yaitu saksi-saksi Andi Kosasih, Gayus Halomoan Tambunan, Saksi Arafat Ernanie yang dalam sidang pemeriksaan perkara menyatakan tidak mengenal Terdakwa, dan hanya mengetahui keterlibatan Terdakwa dalam penanganan perkara Gayus berdasarkan keterangan Saksi Haposan Hutagalung, yang Saksi Haposan Hutagalung sendiri dalam persidangan membantah keterangan ini.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemui dan terungkap dalam persidangan di sini, sebagaimana diuraikan di atas, adalah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa dalil Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya adalah dalil yang tidak patut untuk diterima dan tidak perlu dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

2.    Dalil Jaksa Penuntut Umum pada halaman 42 Surat Tuntutan yang menyatakan,

“Bahwa sekitar Oktober 2009 terdakwa beritahu kepada saksi Haposan Hutagalung bahwa Pak Susno minta bagian sekitar 3,5 Milyar dari uang yang diblokir dan saksi Haposan Hutagalung sampaikan kepada saksi Gayus Tambunan.” dan

“Bahwa saksi Haposan Hutagalung berkata kepada Arafat bahwa untuk direktur urusan saksi Haposan Hutagalung tetapi untuk urusan saksi Susno Duadji selaku kabareskrim adalah urusan terdakwa.”

Bahwa dalil Jaksa Penuntut Umum di atas adalah dalil yang tidak berdasar karena tidak ada bukti, tidak ada saksi atau dengan kata lain, dalil Jaksa Penuntut Umum tersebut mengada-ada  sehingga seharusnya dikesampingkan.

Seharusnya, apabila Jaksa Penuntut Umum mengikuti dan mendasari pada fakta-fakta yang berhasil diperoleh dalam persidangan, telah terbukti bahwa dalil tersebut tidak dapat diterima berdasarkan keterangan Saksi Susno Duadji yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah meminta bantuannya terkait dengan perkara Gayus dan keterangan Terdakwa sendiri yang menolak kedua dalil Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Terlebih lagi berdasarkan keterangan saksi Moh. Arafat Ernanie dalam sidang pemeriksaan perkara, yaitu penyidik perkara Gayus, bahwa Terdakwa TIDAK PERNAH menghubungi mereka apalagi mencoba mengintervensi penanganan perkara Gayus. Saksi Moh. Arafat Enanie juga menerangkan baru pertama kali melihat/bertemu dengan terdakwa pada saat saksi diperiksa oleh Tim (penyidik) Independen. Dan keterangan Saksi Raja Erisman selaku pihak yang menandatangani Surat Perintah Buka Blokir bahwa Saksi tidak mengetahui keterlibatan Terdakwa dalam perkara Gayus dan menyatakan bahwa Saksi Susno Duadji tidak memberikan atensi khusus terhadap perkara Gayus dan tidak pernah memanggil atau meminta keterangan darinya sehubungan dengan penanganan perkara Gayus maupun pembukaan blokirnya.

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa dalil Jaksa Penuntut Umum di atas murni hanya merupakan asumsi belaka dari Jaksa Penuntut Umum, dan dalil yang demikian sudah seharusnya tidak dipertimbangkan atau diabaikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

3.    Dalil Jaksa Penuntut Umum pada halaman 43 Surat Tuntutan yang menyatakan,

“Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Hand Phone Nokia tipe 8600 warna hitam milik terdakwa secara digital forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB.: 1051/FSF/2010 tangal 25 Mei 2010 dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut: {PHONEBOOK} {SMS INBOX} 5. MESSAGE-TYPE-DELIVER TEL:+6281310126666 Date:02.10.2009 06:59:25 Bang. Mintalah spy kaba perintahkan dir 2 utk tnd tangan buka blokirnya, semua sdh rampung. Tinggal itu aja, ini siap mau krm berkas ke jaksa. Tq.”

Dalil Jaksa Penuntut Umum yang dengan hanya didasarkan pada SMS dari Saksi Haposan Hutagalung langsung mengasumsikan bahwa Terdakwa terlibat dalam penanganan perkara Gayus merupakan dalil yang mengada-ada.

Terkait dengan hal ini ijinkan kami ingatkan, “Keterangan seseorang tentang orang lain itu hanya mengikat orang yang membuat keterangan”. Begitu juga SMS, SMS yang dikirimkan kepada seseorang hanya mengikat pada orang yang mengirimkannya.

Contohnya: si A mengirim SMS kepada si B agar membunuh si C. SMS ini tidak berarti atau tidak membuktikan bahwa si B telah  membunuh si C.

Contoh lain: apabila ada SMS dari penasihat hukum kepada Jaksa agar menuntut bebas Terdakwa, tidak berarti atau membuktikan Jaksa telah menuntut bebas Terdakwa, dan apabila Jaksa menuntut bebas Terdakw, tidak berarti atau tidak membuktikan penuntutan bebas itu berdasarkan SMS dari penasihat hukum

Hal ini dikarenakan, sebagaimana keterangan dari Terdakwa dalam persidangan yang dengan jelas menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menanggapi SMS Saksi Haposan Hutagalung. dan diperkuat dengan keterangan Saksi Susno Duadji yang menyatakan Terdakwa tidak pernah minta tolong dalam penanganan perkara Gayus.

Oleh karenanya, adalah hal yang tidak logis secara hukum apabila Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan gratifikasi kepada Saksi Susno Duadji, sedangkan fakta dalam persidangan:
-    Saksi Haposan Hutagalung menyatakan tidak pernah meminta bantuan Terdakwa dalam masalah Gayus;
-    Demikian juga Saksi Susno Duadji yang menyatakan tidak pernah dimintakan bantuan oleh Terdakwa;
-    Saksi Andi Kosasih dan Saksi Gayus Halomoan Tambunan menyatakan tidak mengenal dan tidak pernah mengetahui secara langsung keterlibatan Terdakwa dalam penanganan perkara Gayus;

Tentunya kita semua yang terlibat dalam persidangan ini, mengerti bahwa keterangan saksi yang merupakan alat bukti adalah kesaksian yang diberikan di persidangan ini dan didasarkan pada apa yang dilihat, didengar atau diketahui oleh saksi itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KUHAP, “bukannya kata si anu menurut si anu”. Atau dengan kata lain testimonium de auditu (keterangan yang diperoleh dari keterangan orang lain tidak dapat dijadikan bukti, apalagi dijadikan dasar untuk menuntut seseorang).
 
Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, seharusnya Jaksa Penuntut Umum sebelum menuduh Terdakwa hanya berdasarkan SMS dari Saksi Haposan Hutagalung, mencoba mencari jawaban dari hal-hal ini:
a.    untuk siapa Terdakwa ikut membantu dalam penanganan perkara Gayus?;
b.    kalaupun benar Terdakwa melakukan gratifikasi kepada Saksi Susno Duadji – quod non –, darimanakah uang tersebut diperoleh Terdakwa? Mengingat Saksi Haposan Hutagalung menyatakan tidak menangani pembukaan blokir dan pembagian uang. Saksi Gayus Tambunan selaku pihak yang memiliki rekening yang diblokir serta Saksi Andi Kosasih yang dituduh oleh Saksi Haposan Hutagalung telah mengambil alih penanganan perkara Gayus, menyatakan tidak mengenal Terdakwa.
Sehingga oleh karenanya, berdasarkan kedua hal tersebut di atas, tidak ada alasan dan tidak ada bukti untuk mengatakan bahwa Terdakwa melakukan gratifikasi kepada Saksi Susno Duadji.  

Apabila  Jaksa Penuntut Umum mengacu pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka adalah lebih tepat bila Jaksa Penuntut Umum menduga keterlibatan dalam kasus Gayus kepada Haposan Hutagalung, Andi Kosasih dan Gayus Tambunan dengan fakta-fakta sebagai berikut:

•    Saksi Edy Dedy Hariono selaku Staf Direktur II Bareskrim Mabes Polri menyatakan tidak mengenal Terdakwa. Tapi Saksi mengetahui dan mengenal Andi Kosasih karena pernah datang beberapa kali ke Bareskrim menemui Edmon Ilyas dan Saksi juga pernah menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari AKP Sumartini yang katanya dari Andy Kosasih untuk bantuan Gempa yang kemudian saksi serahkan kepada Mba Eka;

•    Saksi Abdul Arief dan Saksi Akhsanur Raziqin menyatakan bahwa Haposan pernah berada di ruang tamu kabareskrim sendirian;

•    Saksi Andi kosasih menyatakan bahwa Haposan pernah meminta Andi sendirian untuk menemui Edmon. Kemudian edmon membawa Andi ke ruang Susno. Andi bicara berduaan dengan Susno, sebelumnya Andi menelpon Haposan sampai 3x : “…kata Haposan bertemu saja…”. diatas meja kerja Susno sudah ada berkas buka blokir termasuk perjanjian fiktif antara Andi dan Gayus. Waktu itu Susno juga titip pesan supaya Haposan datang menghadap Susno;

•    Saksi Moh. Arafat Enanie menyatakan tidak pernah ditanya oleh Terdakwa mengenai perkara Gayus dan dalam perkara Gayus saksi pernah bertemu sekali dengan Terdakwa, tapi tidak pernah ngobrol, bertemu bersalaman tidak bicara apa-apa;

•    Saksi Edmon Ilyas menyatakan bahwa ada seorang yang sebelumnya tidak saksi kenal datang keruangan saksi yang belakangan saksi kenal bernama Andi Kosasih dan saksi mengatarkan Andy Kosasih untuk bertemu Susno Duadji Saksi tidak mengetahui adanya pembagian perihal pembukaan blokir Gayus Tambunan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Edy Dedy Hariono, Saksi Abdul Arief,  Saksi Akhsanur Raziqin, Saksi Andi kosasih, Saksi Moh. Arafat Enanie Saksi Edmon Ilyas dan saksi Haposan Hutagalung tidak seorangpun memberikan kesaksian bahwa Terdakwa terlibat dalam  penanganan perkara Gayus.

Berdasarkan ketarangan saksi-saksi tersebut terbukti bahwa Terdakwa tidak mempunyai peran dalam perkara Gayus dan sebaliknya saksi-saksi tersebut diatas menjelaskan bahwa yang berperan dalam pengurusan perkara Gayus adalah Andi Kosasih dan Haposan Hutagalung. Dengan demikian, Dakwaan Penutut Umum dalam perkara a quo sebagaimana dakwaan kedua Primer dan Subsidiair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Selain itu, berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa dalil Jaksa Penuntut Umum di atas juga merupakan dalil yang tidak didukung berdasarkan alat bukti yang sah, namun hanyalah didasarkan pada ASUMSI BELAKA, dan oleh karenanya harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebagai dasar dalam menyusun Surat Tuntutannya.

Majelis Hakim Yang Terhormat,
Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,
Sidang yang mulia,

Berdasarkan uraian kami di atas, dengan ini kami mohon agar menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 jo Pasal 15 UU Korupsi jo Pasal 88 KUHP dalam dakwaan kedua subsider Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.




III.    TERDAKWA BUKAN BAGIAN DARI KONSPIRASI UNTUK MENJERAT ATAU MENJEBAK SUSNO DUADJI
Bahwa selain hal-hal yang sudah kami uraikan di atas, ada satu hal lagi berdasarkan fakta-fakta persidangan yang perlu kami tegaskan untuk menghapus tudingan miring terhadap terdakwa yaitu, Terdakwa bukanlah bagian dari konspirasi untuk menjebak, menjerat atau menjatuhkan Susno Duadji. Hal ini penting kami uraikan karena adalah suatu hal yang sangat menyedihkan dan mengecewakan, ketika niat baik, kejujuran, dan keberanian Terdakwa untuk kembali ke Indonesia, guna meluruskan perkara makelar kasus (markus) yang dihembuskan oleh Saksi Susno Duadji, dan menghadap ke pihak kepolisian meskipun mengetahui adanya resiko Terdakwa sendiri akan terjerat dengan masalah hukum dengan kemungkinan ditahan, ternyata oleh segelintir orang dinyatakan hanya bagian dari suatu konspirasi untuk menjerat atau menjebak Susno Duadji atau sebagai upaya balas dendam Terdakwa kepada Saksi Susno Duadji.

Apabila didasarkan pada fakta-fakta persidangan adalah jelas bahwa Terdakwa hanya menyatakan “ya diatas ya, dan tidak diatas tidak”. Apabila Terdakwa sungguh-sungguh bagian dari konspirasi jahat untuk menjerat atau menjebak Saksi Susno Duadji – quod non - maka seharusnya Terdakwa membenarkan semua sangkaan-sangkaan, baik itu yang dibuat oleh penyidik kepolisian maupun sebagaimana dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya. Nyatanya, Terdakwa dengan tegas dalam persidangan menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan terhadap Saksi Susno Duadji antara lain:

-    Bahwa Saksi Susno Duadji meminta bagian presentasi dari success fee perkara Arwana; dan
-    Bahwa Saksi Susno Duadji meminta Rp. 3,5 milyar dari perkara Gayus,

Adalah tidak benar atau setidak-tidaknya tidak diketahui oleh Terdakwa.

Sedangkan untuk keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengantarkan uang titipan Saksi Haposan Hutagalung sebesar Rp. 500.000.000 kepada Saksi Susno Dauadji, merupakan keterangan yang sebenar-benarnya dan bukan rekayasa. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi termasuk Saksi Susno Duadji sendiri maupun alat bukti lainnya yang telah dihadirkan dalam persidangan yang dapat membuktikan kebenaran adanya penyerahan uang dimaksud dari Saksi Haposan Hutagalung ke Saksi Susno Duadji melalui Terdakwa yakni antara lain:

-    Keterangan Saksi Haposan Hutagalung yang menyatakan bahwa benar Saksi ada meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menyampaikan mengenai lambannya perkembangan perkara Arwana kepada Saksi Susno Duadji yang pada saat itu menjabat sebagai Kabareskrim Mabes Polri. Dan sesuai dengan keterangan Saksi Haposan Hutagalung juga, Terdakwa hanya sekali mengantarkan Saksi Haposan Hutagalung bertemu Saksi Susno Duadji dan setelah itu Saksi Haposan Hutagalung mengatakan sendiri dalam persidangan, sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali bertemu lagi dengan Saksi Susno Duadji (sedangkan didalam BAP-nya Saksi Haposan Hutagalung mengaku bertemu Saksi Susno Duadji 4 (empat) sampai 6 (enam) kali . Hal ini dibenarkan oleh Saksi Susno Duadji sendiri dan keterangan Saksi-Saksi Abdul Arif, Akhsanur Raziqin dan Bakti Andriyono yang menyatakan Saksi Haposan Hutagalung (secara sendirian) beberapa kali mengunjungi ruang kerja Saksi Susno Duadji;
-    Keterangan Saksi Haposan Hutagalung yang menyatakan bahwa benar Saksi Haposan Hutagalung menyiapkan uang Rp. 500.000.000, yang diberikan oleh Saksi Haposan Hutagalung melalui Terdakwa di Kudus Bar, Hotel Sultan, untuk diserahkan kepada Saksi Susno Duadji(keterangan ini dibenarkan juga oleh Saksi Nasikin dan Saksi Upang Supandi) hal mana waktu dan tempat penyerahannya di rumah Jl. Abu Serin sudah ditentukan oleh Saksi Haposan Hutagalung dan Saksi Susno Duadji (mengenai hal ini dibenarkan oleh Saksi Haposan Hutagalung dan Saksi Susno Duadji maupun Terdakwa).
-    Keterangan Saksi-Saksi Upang Supandi, Saksi Samsurizal Mokoagouw dan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan Saksi Akhsanur Raziqin dan Saksi Susno Duadji sendiri, maka terbukti dengan benar bahwa Terdakwa pernah mendatangi rumah Saksi Susno Duadji untuk menyerahkan titipan uang dari Haposan Hutagalung kepada Saksi Susno Duadji pada sekitar Desember 2008.
-    Bukti short messaging service (SMS) yang ditembuskan oleh Saksi Susno Duadji kepada Terdakwa yang juga dibenarkan oleh Saksi Susno Duadji dalam keterangannya di persidangan.
-    Keterangan dari Saksi-Saksi yang merupakan penyidik perkara Arwana yaitu Saksi Yuliar Kus Nugroho, Saksi Trimo dan Saksi Dedi Sofiandi yang menyatakan bahwa Saksi Susno Duadji menaruh perhatian terhadap perkara Arwana hingga mengadakan 5 (lima) kali rapat dengar pendapat dengan para penyidik yang dilakukan pada sekitar Desember 2008 dan bahkan memerintahkan kepada para penyidik tersebut untuk melakukan “tangkap, sita dan police line!”.
Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan ini dan telah kami uraikan di atas, seharusnya tidak ada dugaan atau tuduhan bahwa adanya pemberian uang dari Saksi Haposan Hutagalung kepada Saksi Susno Duadji merupakan suatu konspirasi belaka. Kalau ada pihak-pihak yang merasa ragu akan kebenaran fakta-fakta di atas dan tetap berpendapat bahwa Saksi Susno Duadji hanya merupakan korban dari suatu konspirasi, silahkan dipertimbangkan hal-hal ini:

1.    Saksi Susno Duadji dalam berbagai kesempatan sebelum Terdakwa memberikan keterangannya di kepolisian guna meluruskan duduk perkara kasus Arwana, selalu mengatakan bahwa Saksi Susno Duadji tidak mengenal Terdakwa. Faktanya, dalam sidang pemeriksaan, Saksi Susno Duadji mengakui mengenal Terdakwa sejak tahun 2003 dan mengakui sering bertemu dengan Terdakwa di ruangannya, mengakui bahwa Terdakwa pernah ke rumahnya dan bahkan tanpa diketahui alasannya oleh Terdakwa, mengirimkan tembusan SMS dari Saksi Susno Duadji kepada penyidik perkara Arwana;

2.    Saksi Susno Duadji dalam berbagai kesempatan sebelum Terdakwa memberikan keterangannya di kepolisian guna meluruskan duduk perkara kasus Arwana, mengatakan bahwa pihak-pihak yang ber-“main” dalam perkara Arwana adalah si X, si Y, si Z dan lain-lain, dan menggambarkan seolah-olah Saksi tidak mengetahui mengenai penanganan perkara tersebut. Faktanya, dalam sidang pemeriksaan TELAH TERBUKTI dengan jelas bahwa seiring dengan telah diterimanya uang dari Saksi Haposan Hutagalung, Saksi Susno Duadji memberikan perhatian yang sangat berlebih kepada perkara Arwana, bahkan sampai memerintahkan agar dilakukan “tangkap, tahan, sita, dan police line!” kepada para penyidik meskipun telah dijelaskan oleh penyidik bahwa perkembangan perkara baru 30% (tiga puluh persen). Padahal sebelum Desember 2008, atau setelah pemberian uang dari Saksi Haposan Hutagalung, perkara tersebut selama 2 tahun berjalan dengan lambat. Mengingat keterlibatan Saksi Susno Duadji sebagai Kabareskrim yang begitu besar, “apakah masih mungkin ada pihak-pihak yang bermain dalam perkara tersebut?” dan kalau Saksi Susno Duadji mengetahui adanya pihak-pihak yang me-“mainkan” perkara tersebut, “kenapa Saksi Susno Duadji selaku kabareskrim tidak melakukan tindakan hukum kepada orang-orang tersebut?”;

Dengan demikian, sehubungan dengan uraian di atas, kami sangat mengharapkan agar semua pihak dapat memperoleh suatu gambaran yang jelas mengenai duduk perkara Arwana dan oleh karenanya, menghentikan anggapan bahwa perkara pemberian uang dari Saksi Haposan Hutagalung kepada Saksi Susno Duadji melalui Terdakwa hanya merupakan konspirasi semata-mata untuk menjerat atau menjebak Saksi Susno Duadji.

Terdakwa tidak akan pernah melakukan atau terlibat dalam suatu konspirasi jahat hanya untuk menjebak atau menghukum seseorang yang tidak bersalah. Namun, ketika ada ketidakbenaran yang harus diluruskan, Terdakwa siap dengan segala konsekuensinya meluruskan kebenaran itu.

IV. Terdakwa Menyesali Perbuatannya

Sebagaimana telah Terdakwa sampaikan dalam persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya. penyesalan terdakwa ini karena:

a.    Ternyata sekarang ini, Terdakwa baru mengetahui bahwa perbuatannya menolong Saksi Haposan Hutagalung menimbulkan masalah. Terdakwa tidak tahu bahwa niat baiknya itu ternyata menjadi masalah di kemudian hari, sampai-sampai Terdakwa diperdaya oleh Saksi Susno Duadji dan Saksi Haposan Hutagalung.
b.     Terdakwa memang menyesali perbuatannya, karena ketidakmengertiannya mengenai hukum dimanfaatkan oleh kedua saksi tersebut.
c.    Terdakwa menyesali niat baiknya itu disalahgunakan.
d.    Terdakwa menyesali ketidakmengertiannya itu digunakan oleh saksi Susno Duadji yang mempunyai maksud untuk mengalihkan berita tentang penon-aktifannya selaku Kabareskrim pada waktu itu.
e.    Terdakwa menyesali Saksi Susno Duadji yang telah mengingkari dan mengkhianati persahabatan yang selama ini telah terjalin.

Namun ada yang Terdakwa tetap dan tidak pernah disesali oleh Terdakwa yaitu, kerelaannya untuk  menyerahkan diri dalam keadaan sakit akut dengan menghadapi resiko duduk di kursi pesakitan, agar terungkapnya kebenaran materill dan demi segera membuat terang tentang berita-berita yang disebarluaskan oleh Saksi Susno Duadji.



BAB IV
ANALISA YURIDIS

Majelis Hakim yang Terhormat,
Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,
Sidang yang Mulia,

Selanjutnya kami akan memasuki ANALISA YURIDIS DALAM MATERI POKOK PERKARA.

I.    DAKWAAN KESATU PRIMAIR :

Didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

•    Terhadap Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Terjemahan resmi oleh tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI merumuskan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut:

“Dipidana sebagai pelaku pidana:
Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;”

“turut melakukan untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan dan pengetahuan yang disyaratkan. Agar seorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu ada terdapat pada tiap-tiap pelaku.”

Bahwa perlu kita telaah lebih lanjut tentang unsur “kesengajaan dan pengetahuan” dalam pasal ini sebagai berikut :

DR. Andi Hamzah, SH., dalam bukunya : “Asas – Asas Hukum Pidana”, penerbit : Rineka Cipta, Cetakan Kedua (Edisi Revisi), Tahun 1994, Halaman 106, menyatakan :

“Sengaja (opzet) berarti “de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf”, (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, “sengaja” (opzet) sama dengan willens en wetens (dikehendaki dan diketahui).”

Bahwa pada faktanya, selama di persidangan ini tidak pernah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa mempunyai “kesengajaan dan pengetahuan”. Bahwa Terdakwa hanya dimintakan pertolongan untuk menyampaikan oleh Saksi Haposan Hutagalung untuk berbicara kepada Saksi Susno Duadji perihal penanganan perkara Arwana. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui detail perihal perkara yang dimintakan tolong tersebut;

Lebih lanjut tentang penerapan Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dibahas sebagai berikut :

S.R. Sianturi, SH., dalam bukunya : “Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”, Penerbit : Alumni Ahaem – Petehaem, Cetakan Keempat, 1996, halaman 332, menyatakan :

“Walaupun ketentuan pasal 55 dapat saja dikaitkan dengan pengertian penyertaan, namun satu hal yang ditekankan dalam pasal ini adalah soal pemidanaan, dimana kepada petindak dan setiap orang yang dipersamakan dengan petindak diperbedakan dengan pidana kepada pembantu (pasal 56, 57). Sedangkan yang dipidana sebagai petindak ditentukan ada 4 golongan yaitu :
a.    Mereka yang melakukan suatu tindakan;
b.    Mereka yang menyuruh melakukan suatu tindakan;
c.    Mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan;
d.    Mereka yang dengan sengaja menggerakkan (orang lain) melakukan suatu tindakan yang dengan syarat – syarat secara pasti (limitatif)”

Bahwa berdasarkan uraian tentang Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP tersebut, maka semakin terang bagi kita semua bahwa apa yang dilakukan Terdakwa sama sekali tidak dapat dipersalahkan karena tidak satupun dari unsur – unsur  yang diuraikan di atas yang terpenuhi.

Khususnya pada kualifikasi “(c). mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan”. Terhadap kualifikasi ini, berikut kami uraikan pendapat Simons yang menyatakan,

“seseorang pelaku peserta adalah petindak walaupun tidak memenuhi semua unsur – unsurnya tetapi harus memenuhi semua keadaan pribadi (persoonlijke hoedanigheid) petindak sebagaimana dirumuskan delik”

Bahwa dengan demikian maka berdasarkan penjelasan diatas, Terdakwa seharusnya mengetahui benar dan menginsyafi tindak pidana yang dirancang oleh Saksi Haposan Hutagalung, maka barulah pasal ini terpenuhi. Namun faktanya, Terdakwa sama sekali tidak tahu menahu tentang tindak pidana yang dirancang Saksi Haposan Hutagalung, namun hanya berperan selaku “kurir” diantara Saksi Haposan Hutagalung dan Saksi Susno Duadji;

Bahwa dengan demikian, unsur “mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan” TIDAK terbukti dilakukan dan TIDAK terpenuhi dalam diri Terdakwa.

•    Terhadap Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001.

“(1). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

(a). memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;”

Adapun unsur-unsurnya :
a.    “Setiap orang”;
b.     “Memberi atau menjanjikan sesuatu”;
c.    “kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara”;
d.    “Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”;

Ad. (a). “setiap orang”

Penggunaan kata “setiap orang” dalam pasal ini mirip dengan pengertian “barangsiapa” yaitu sama-sama mengacu pada subyek pelaku tindak pidana.

Bahwa pembuktian terhadap unsur “setiap orang” atau “barangsiapa” seringkali hanya dilakukan secara simpel dan sederhana, Jaksa Penuntut Umum-pun dalam halaman 45 Requisitoirnya menyatakan pengertiannya tentang “Setiap Orang”  yaitu mengacu pada Pasal 1 butir 3 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999, yang hanyalah merupakan Ketentuan Umum, dan tidak secara detail dijelaskan dalam Penjelasan Undang – Undang dimaksud, dan oleh karenanya tidak bisa diartikan secara sederhana dan “asal kena” sebagaimana diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam Requisitoirnya, namun harus dilihat kepada pengertian dasar dari unsur “Setiap Orang” itu sendiri;

Bahwa seharusnya unsur “setiap orang” atau “barangsiapa” dibuktikan dengan lebih teliti dan cermat. Drs. PAF Lamintang, SH dalam bukunya “Delik-Delik Khusus” menyatakan :

“Barangsiapa, menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana pasal….(yang didakwakan), maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut”

Bahwa karenanya unsur setiap orang dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan terhadap Terdakwa, barulah dapat dinyatakan terbukti memenuhi apabila Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur lain dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


Ad. (b). “Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu”

Bahwa didalam persidangan telah didapat fakta bahwa Terdakwa benar telah memberi sesuatu kepada Susno Duadji yaitu berupa pemberian uang. Namun perlu menjadi catatan penting bahwa Terdakwa sama sekali tidak berperan aktif/berinisiatif untuk meminta uang ataupun berperan aktif/berinisiatif menentukan jumlah uang yang akan diberikan;

Bahwa sebagaimana telah diungkap dalam persidangan bahwa Saksi Haposan Hutagalung – lah yang awalnya meminta “tolong” kepada Terdakwa untuk menanyakan/mengingatkan kepada Saksi Susno Duadji perihal perkara Arwana, yang kemudian diteruskan oleh Terdakwa dengan menanyakan pesan tersebut kepada Saksi Susno Duadji tanpa mengetahui detail permasalahan kasus tersebut;

Bahwa kalimat Saksi Susno Duadji yang disampaikan kepada Terdakwa, “ini kosong – kosong bae?” dan oleh Terdakwa kemudian disampaikan kepada Saksi Haposan Hutagalung. Bahwa inisiatif memberikan uang dan jumlah uang yang akan diberikan sebagai respon dari permintaan Saksi Susno Duadji-pun tidak diketahui sama sekali oleh Terdakwa, namun kemudian belakangan Saksi Haposan Hutagalung mengatakan kepada Terdakwa, “tolong antarkan uang Rp. 500 juta ini kepada Susno Duadji”. Waktu dan tempat penyerahan uang tersebut telah ditentukan oleh Saksi Haposan Hutagalung dan Saksi Susno Duadji;

Bahwa jelas Terdakwa hanyalah dijadikan alat/ditunggangi oleh kedua belah pihak. Bahwa berikut ini kami akan menggambarkan secara sederhana alur penyerahan uang yang terjadi :

                Menyiapkan               mengantarkan
     HAPOSAN            RP. 500 JUTA         TERDAKWA        RP.500 JUTA    SUSNO
     HUTAGALUNG                                                    DUADJI
                           Kesepakatan jumlah,waktu,tempat & tujuan  
                                                       Langsung
Keterangan :
                         : Peran Aktif/Inisiator
                         : Peran Pasif/Mengantarkan

Bahwa dengan demikian, unsur “memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu” TIDAK terbukti dilakukan dan TIDAK terpenuhi dalam diri Terdakwa.

Ad. (c). “kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara”

Bahwa benar uang dari Saksi Haposan Hutagalung diserahkan Terdakwa kepada Saksi Susno Duadji yang adalah pegawai negeri (vide pasal 1 ayat 2 huruf (b) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001)  yang pada saat itu menjabat selaku Kabareskrim Mabes Polri;

Ad. (d). “dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”

Terhadap unsur ini, maka Drs. Adami Chazawi, SH., dalam bukunya : “Hukum Pidana Materiil dan Formil KORUPSI di Indonesa”, penerbit : Bayumedia Publishing, Cetakan Kedua, Tahun 2005, Halaman 68 - 70, menyatakan antara lain sebagai berikut :

“Itulah unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) dalam tindak pidana korupsi memberikan sesuatu pada pegawai negeri pasal 5 ayat 1 huruf (a). Kesengajaan sebagai maksud atau kesengajaan dalam arti sempit adalah sikap batin si pembuat yang harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri.”

Analisis :
Bahwa jelas terbukti dalam persidangan, inisiatif dan awal mula dugaan tindak pidana ini dilakukan oleh Saksi Haposan Hutagalung. Bahwa Saksi Haposan Hutagalung-lah yang memiliki “sikap batin” melakukan dugaan tindak pidana ini dengan merancang niat untuk menggerakkan Saksi Susno Duadji agar melanjutkan perkara Arwana yang pada saat itu “macet” penanganannya. Bahwa Terdakwa sekali lagi hanyalah sebagai “kurir” yang dimanfaatkan Saksi Haposan Hutagalung untuk mewujudkan niatnya tersebut, dengan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyampaikan niat-nya tersebut kepada Saksi Susno Duadji. Bahwa jelas terbukti dalam persidangan, Terdakwa sama sekali tidak memiliki kepentingan atas perkara Arwana dan hanya berniat menolong Saksi Haposan Hutagalung;

Bahwa perlu menjadi catatan pula bahwa tindakan Saksi Susno Duadji yang melanjutkan perkara Arwana tersebut memang seharusnya dilakukan, dimana terbukti perkara tersebut sekarang telah dinyatakan P-21. Bahwa apabila kita melihat lebih dalam lagi, apa yang dilakukan dalam perkara Arwana adalah semata karena tidak dilaksanakannya hukum dengan benar. Dan dalam perkara a quo, Terdakwa terjebak ditengah para pihak yang berkepentingan;

Perlu ditambahkan bahwa Pasal 5 ayat 1 huruf (a) berbunyi : “………dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”, dan faktanya kemudian perkara Arwana berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku yang artinya tidak bertentangan dengan kewajiban penyelenggara Negara in casu penyidik;

“…mengingat dalam doktrin hukum pidana sebagaimana tercermin di dalam Memorie van Toelichting WvS Belanda yang menerangkan bahwa “apabila dalam rumusan tindak pidana dicantumkan unsur kesengajaan (opzettelijk) maka harus diartikan bahwa unsur sengaja itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat di belakangnya”(Moeljatno, 1984 : 14). Sedangkan unsur maksud (opzet als oogmerk) adalah salah satu bagian/bentuk dari kesengajaan. Menurut keterangan lainnya dari Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda mengatakan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui” (Moeljatno 1983 : 17). Dari keterangan MvT tersebut dapat disimpulkan bahwa kesengajaan itu merupakan sikap batin orang yang mengetahui (willens en wetens). Jadi selain berisi tentang kehendak atau maksud didalam kesengajaan juga terdapat pengetahuan atau mengetahui. Kedua aspek ini saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan.”

Analisis :

Bahwa dikaitkan dengan Memorie van Toelichting WvS Belanda tentang adanya unsur “maksud” dalam suatu pasal pidana maka jelas rumusan pasal 5 ayat 1 huruf (a) mengandung unsur “maksud” yaitu : “dengan maksud supaya……..”, dengan demikian maka unsur maksud/sengaja tersebut merupakan sikap batin orang yang berkehendak dan mengetahui (willens en wettens).

Yang dilakukan Terdakwa adalah menyampaikan pesan Saksi Haposan Hutagalung kepada Saksi Susno Duadji. Terdakwa tidak mengetahui tentang detail perkara Arwana, yang dilakukan Terdakwa hanyalah menyampaikan pesan Saksi Haposan Hutagalung kepada Saksi Susno Duadji, tanpa dapat menjelaskan secara detail tentang perkara Arwana, karena Terdakwa tidak mengetahuinya;

Bahwa dalam persidangan terbukti yang menjadi maksud dan apa yang diketahui oleh Terdakwa adalah, menolong Saksi Haposan Hutagalung untuk menyampaikan pesan kepada Saksi Susno Duadji agar memberikan atensi kepada perkara Arwana;

“Dua teori besar tentang kesengajaan yakni pertama teori kehendak (Wilstheorie) yang dikembangkan oleh Von Hippel dan kedua teori pengetahuan (Voorstellingstheorie) yang dikembangkan oleh Von Lisz dan Van Hammel. Kedua teori tersebut sudah tidak dapat digunakan sepihak tanpa melihat teori lainnya, karena baik kehendak maupun pengetahuan tidak mungkin terpisah seperti antara minyak dan air yang satu tidak mungkin masuk pada yang lain.Orang yang menghendaki sesuatu tentu mengetahui apa yang dikehendakinya, tidak mungkin menghendaki sesuatu yang tidak diketahuinya. Itulah dasar pijakannya. Jadi orang menghendaki sesuatu hanyalah apabila sesuatu itu telah diketahuinya.”

Analisis :
Berdasarkan Wilstheorie dan Voorstellingstheorie yang satu sama lain tidak terpisahkan, maka yang terbukti dalam persidangan adalah :

Terdakwa sama sekali tidak memiliki kehendak atau kepentingan apapun terhadap perkara Arwana. Yang memiliki kehendak dan kepentingan atas berlanjutnya perkara Arwana jelas adalah Saksi Haposan Hutagalung. Sehingga Saksi Haposan Hutagalung-lah yang mengetahui bahwa Saksi Susno Duadji adalah pejabat yang berwenang melanjutkan perkara Arwana sehingga dia memiliki kehendak untuk menitipkan pesan melalui Terdakwa;

Bahwa dengan demikian, unsur “dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” TIDAK terbukti dilakukan dan TIDAK terpenuhi dalam diri Terdakwa.

Tentang Yurisprudensi Menghilangkan “Sifat Melawan Hukum” Dalam Perkara a quo

Sebelum kami memasuki mengakhiri analisa Yuridis terhadap dakwaan Kesatu Primair, maka ijinkan kami menyampaikan sepercik kenangan akan kecermelangan Putusan Hakim Indonesia di masa lalu khususnya keberanian mereka untuk memberikan analisa hukum yang tajam dan logis khususnya tentang ajaran “sifat melawan hukum” dengan sepenuhnya memperhatikan rasa keadilan tanpa membanggakan pemikiran “legalistik formal” yang akhir – akhir ini menjadi patokan bagi tegaknya hukum di Indonesia;  
Pada hakekatnya unsur melawan hukum maupun sifat melawan hukumnya (wederetelijk), baik tercantum dalam unsur-unsur maupun tidak dicantumkan, harus selalu dianggap ada dalam suatu ketentuan pidana (vide Putusan Mahkamah Agung tgl. 6-6-1970 No. 30 K/Kr/1969). Demikian juga halnya dalam penerapan pasal – pasal pidana dalam perkara a quo, tentunya unsur dan sifat melawan hukum akan tetap menjadi satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dengan pasal – pasal yang didakwakan, oleh karena itu kami akan melakukan  pembahasan mengenai unsur sifat melawan hukum yang mengacu pada perkembangan Yurisprudensi di Indonesia. Oleh karena itu kami terlebih dahulu melakukan pembahasan singkat mengenai yurisprudensi.
Dikaji dari aspek terminologinya maka yurisprudensi berasal dari kata Jurisprudentia (bahasa Latin), yang berarti pengetahuan hukum (Rechtsgeleerdheid). Sebagai istilah teknis yuridis di Indonesia, sama pengertiannya kata “Jurisprudentie” dalam bahasa Belanda dan “Jurisprudence” dalam bahasa Perancis, yang berarti hukum peradilan atau peradilan tetap.
Dikaji dari perspektif sumber hukum, yurisprudensi merupakan sumber hukum dalam artian formal. Sebagai salah satu sumber hukum formal maka eksistensi yurisprudensi menjadi penting apabila dikorelasikan terhadap tugas hakim. Yurisprudensi menjadi sangat penting karena salah satu pekerjaan Hakim adalah melakukan penciptaan hukum (Rechtsschepping).

Soepomo berpendapat bahwa “di Indonesia, hakim tidak terikat oleh putusan-putusan hakim yang telah ada, akan tetapi, dalam praktek Pengadilan, sebagai juga dalam praktek Pengadilan di negara-negara Eropah, hakim bawahan sangat memperhatikan putusan-putusan hakim atasan berhubung pula dengan adanya kemungkinan permohonan banding dan kasasi. Berhubungan dengan itu, jurisprudensi dari hakim atasan merupakan sumber penting untuk menemukan hukum obyektif yang harus diselenggarakan oleh para hakim.”  
Walaupun secara teoritik, di Indonesia yurisprudensi bersifat “persuasieve precedent” akan tetapi dalam praktiknya yurisprudensi tetap dijadikan acuan oleh hakim (yudex facti). Menurut Utrecht  ada 3 (tiga) sebab bagi hakim untuk menggunakan yurisprudensi :
1.    “Keputusan hakim mempunyai kekuasaan (gezag) terutama apabila keputusan itu dibuat oleh Pengadilan Tinggi atau oleh Mahkamah Agung...Dapat dikatakan: karena suatu sebab yang psikhologis, maka seorang hakim menurut keputusan seorang hakim lain yang berkedudukannya lebih tinggi.

2.    Di samping sebab yang psikhologis itu ada juga sebab praktis, maka seseorang hakim menurut keputusan yang telah diberi oleh seorang hakim yang berkedudukannya lebih tinggi. Bila seorang hakim memberi keputusan yang isinya berbeda dari pada isi keputusan seorang hakim yang kedudukannya lebih tinggi, yaitu seorang hakim yang mengawasi pekerjaan hakim yang disebut pertama, maka sudah tentu pihak yang tidak menerima keputusan itu akan meminta apel atau revisi, yaitu naik banding. Pihak yang tidak menerima keputusan tersebut akan meminta perkaranya dapat dibawa kemuka hakim itu yang kedudukannya lebih tinggi daripada kedudukan hakim yang telah memutuskan perkaranya, dan yang pernah memberi keputusan mengenai suatu perkara yang coraknya sama tetapi bunyinya keputusan berlainan.

3.    Akhirnya, ada sebab: hakim menurut keputusan hakim lain, karena ia menyetujui isi keputusan hakim lain itu, yang sebab persesuaian pendapat.”

Dengan konteks yang demikian ini maka jelas bahwa yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia di samping membangun, menemukan dan menciptakan hukum juga bersifat menjadi pegangan, acuan serta pedoman para hakim yudex facti dan bahkan di tingkat Mahkamah Agung (yudex juris) sebagai “kunci” dalam memutus perkara. Aspek ini juga secara tegas dapat dilihat dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi.   
Yurisprudensi tentang menghilangkan sifat melawan hukum
    Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menghilangkan sifat melawan hukum  dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 42 K/Kr/1966 tanggal 8 Januari 1966 atas nama terdakwa Macroes Effendi, yang kemudian diikuti juga oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor: 71/K/1970 tanggal 27 Mei 1972, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 81/K/Kr/1973 tanggal 30 Mei 1977.  Dimana secara tegas Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat tiga faktor yang menyebabkan hilangnya unsur (bestandellen) melawan hukum, sebagai berikut  :
1.    Faktor Negara tidak dirugikan,
2.    Faktor kepentingan umum dilayani, dan
3.    Faktor terdakwa tidak mendapat untung.
Dalam web-site resmi Mahkamah Agung dijelaskan sebagai berikut :
 
    Dalam perkembangannya, yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menghilangkan sifat melawan hukum tersebut, tentunya juga sudah diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi. Salah satu contohnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen, Nomor: 1100/Pid.B/2009/PN.Kpj atas nama terdakwa H. Muhamad Ridwan Sudono, yang dibacakan dalam persidangan tanggal 10 Mei 2010.
Penerapan yurisprudensi dalam perkara a quo
    Berdasarkan fakta persidangan, jelas bahwa terdakwa sama sekali tidak mendapatkan keuntungan apapun sehubungan dengan perbuatan terdakwa meneruskan pesan dan mengantarkan uang  dari Saksi Haposan Hutagalung ke Saksi Susno Duadji. Terdakwa bahkan tidak mengetahui sama sekali tujuan mengantarkan uang ke rumah Saksi Susno Duadji. Dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa tidak pernah menerima imbalan/keuntungan baik itu dari Saksi Haposan Hutagalung (pemberi titipan uang) maupun dari Saksi Susno Duadji (penerima titipan uang). Oleh karena itu, jelas bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun.
    Berdasarkan fakta persidangan jelas bahwa negara sama sekali tidak dirugikan, oleh karenanya juga tidak pernah ada penghitungan kerugian negara dalam perkara ini. Oleh karena itu, jelas bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kerugian negara.
Demikian hal juga dengan faktor kepentingan umum yang terlayani dengan baik. Berbicara mengenai layanan kepentingan umum dalam perkara ini tentunya harus dikaitkan dengan Laporan Polisi No.Pol LP/116/III/2008/Siaga/II tanggal 10 Maret 2008 yang dibuat di Mabes Polri, yang penanganan perkaranya berjalan sangat lambat, bahkan mandek tanpa perkembangan yang signifikan. Dalam perkara ini, layanan kepentingan umum tentunya diasosiasikan dengan penanganan perkara berdasarkan Laporan Polisi No.Pol LP/116/III/2008/Siaga/II tanggal 10 Maret 2008 tersebut.
Terbukti dalam persidangan bahwa penanganan perkara berdasarkan Laporan Polisi No.Pol LP/116/III/2008/Siaga/II tanggal 10 Maret 2008 justru menjadi berjalan dengan dengan baik, terlayani dengan baik sejak saksi Haposan Hutagalung memberikan sejumlah uang kepada saksi Susno Duadji. Perkara dikatakan berjalan menjadi baik karena buktinya penanganan perkara tersebut sudah sampai di tahap P-21 (berkas perkara penyidik telah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum), setelah sebelumnya perkara mandek/tidak berjalan. Dalam persidangan terbukti bahwa ternyata  pemberian sejumlah uang dari saksi Haposan Hutagalung kepada saksi Susno Duadji justru ditujukan untuk membuat kepentingan umum terlayani dengan baik, membuat supaya Laporan Polisi No.Pol LP/116/III/2008/Siaga/II tanggal 10 Maret 2008 dapat berjalan sesuai proses yang baik dan tidak berhenti/mandek.  Oleh karena itu, jelas dalam perkara ini bahwa kepentingan umum justru menjadi terlayani dengan baik.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas bahwa perbuatan terdakwa telah terhapus sifat melawan hukum nya – karena perbuatan terdakwa tidak merugikan negara, tidak menghalangi terlayaninya/terlaksananya kepentingan umum dan terdakwa tidak mendapatkan keuntungan pribadi – oleh karena itu maka unsur secara melawan hukum TIDAK TERBUKTI.
Bahwa dengan demikian, maka dakwaan Kesatu Primair Saudara Penuntut Umum Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, demi hukum HARUS dinyatakan TIDAK TERBUKTI SECARA SAH dan MEYAKINKAN pada diri dan perbuatan Terdakwa.

Sekalipun Dakwaan Kesatu Primair telah TIDAK TERBUKTI secara Hukum dan juga diakui oleh Jaksa Penuntut Umum, kami tetap akan menguraikan dakwaan Kesatu Subsidair dalam perkara ini.

II.    DAKWAAN KESATU SUBSIDAIR :

Didakwa melanggar Pasal 13 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

•    Tentang Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa tentang tidak terbuktinya pasal ini telah kami uraikan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair sehingga diambil alih menjadi pertimbangan kami pada dakwaan kesatu subsidair ini.

•    Tentang Pasal 13 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Adapun unsur-unsurnya :
a.    “Setiap Orang”;
b.    “memberi hadiah atau janji”;
c.    “kepada pegawai negeri”;
d.    “dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut”.

Ad. a. Unsur “setiap orang”

Bahwa unsur ini tidak akan diuraikan kembali melainkan diambil alih dari uraian unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu Primair. Dengan demikian unsur ini baru akan terpenuhi apabila seluruh unsur lain terpenuhi.

Ad. b. Unsur “memberi hadiah atau janji”

Terhadap unsur ini, maka Drs. Adami Chazawi, SH., dalam bukunya : “Hukum Pidana Materiil dan Formil KORUPSI di Indonesa”, penerbit : Bayumedia Publishing, Cetakan Kedua, Tahun 2005, Halaman 273, menyatakan antara lain sebagai berikut :

“perbuatan memberi hadiah merupakan perbuatan aktif mengenai suatu benda (hadiah) yang diserahkan kepada orang lain in casu pegawai negeri untuk dimiliki atau dijadikan sebagai miliknya. Perbuatan memberikan sesuatu bukanlah perbuatan sepihak, melainkan perbuatan dua pihak yang maksudnya pada pihak lain ada perbuatan yang menerima hadiah. Pengertian ini sesuai dari sudut tata bahasa bahwa untuk menyelesaikan perbuatan memberi harus memenuhi syarat bahwa benda hadiah telah beralih kekuasaanya ke dalam kekuasaan orang lain yang menerimanya.”

Analisis :
Bahwa sebagaimana telah terungkap dalam persidangan mengenai penyerahan uang, Terdakwa hanyalah berperan sebagai “kurir” yang menyampaikan uang kepada Susno Duadji;

                Menyiapkan               mengantarkan
     HAPOSAN            RP. 500 JUTA         TERDAKWA        RP.500 JUTA    SUSNO
     HUTAGALUNG                                                    DUADJI
                           Kesepakatan jumlah,waktu,tempat & tujuan  
                                                       Langsung
Keterangan :
                         : Peran Aktif/Inisiator
                         : Peran Pasif/Mengantarkan

Bahwa berdasarkan bagan sederhana diatas jelas terbukti pihak – pihak yang memenuhi unsur “Perbuatan memberikan sesuatu bukanlah perbuatan sepihak, melainkan perbuatan dua pihak yang maksudnya pada pihak lain ada perbuatan yang menerima hadiah” adalah Haposan Hutagalung sebagai pemberi hadiah dan Susno Duadji sebagai penerima hadiah. Dan sekali lagi terlihat peran Terdakwa yang hanya sebagai “kurir” dalam perkara a quo;

Ad. c. Unsur “kepada pegawai negeri.”

Bahwa unsur ini tidak akan diuraikan kembali melainkan diambil alih dari uraian dalam dakwaan kesatu Primair.

Ad. (d). Unsur “dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.”

Terhadap unsur ini, maka Drs. Adami Chazawi, SH., dalam bukunya : “Hukum Pidana Materiil dan Formil KORUPSI di Indonesa”, penerbit : Bayumedia Publishing, Cetakan Kedua, Tahun 2005, Halaman 276-277, menyatakan antara lain sebagai berikut :

“Kalimat : dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan mengandung arti bahwa antara pemberi hadiah oleh si pembuat dengan kekuasaan atau kewenangan pegawai negeri yang menerima ada hubungannya. Hubungan tersebut lebih luas pengertiannya dari perkataan sebab atau penyebab diberikannya hadiah. Hubungan seperti itu dapat diketahui dari keadaan – keadaan yang ada di sekitar pemberian hadiahnya dan si pemberi maupun pegawai negeri yang dituju. Misalnya keadaan ketika si pemberi hadiah sedang menunggu putusan publik dari pegawai penerima hadiah.”

Analisis :
Bahwa jelas dari persidangan ini terbukti bahwa Saksi Haposan Hutagalung menyadari dengan pasti bahwa perkara Arwana yang berjalan tersendat tersebut adalah dibawah kewenangan Saksi Susno Duadji selaku Kabareskrim. Dengan demikian maka Saksi Haposan Hutagalung merancang langkah – langkah yang diperlukan agar perkara tersebut dapat berjalan sesuai dengan hukum. Bahwa langkah yang diambilnya adalah dengan memanfaatkan “kedekatan” personal Terdakwa dengan Saksi Susno Duadji, dimana Saksi Haposan Hutagalung meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyampaikan pesan kepada Saksi Susno Duadji agar memperhatikan perkara Arwana. Bahwa terbukti pula dalam persidangan adanya respon dari Saksi Susno Duadji terhadap “pesan” tersebut. Terbukti dalam persidangan ini, Saksi Haposan Hutagalung menyuruh Terdakwa  mengantarkan uang Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk diberikan kepada Saksi Susno Duadji. Bahwa kemudian Terdakwa-lah yang mengantarkan alias menjadi “kurir” untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Susno Duadji, yang diterima langsung oleh Saksi Susno Duadji;

Bahwa dengan demikian, unsur ini menjadi tidak terpenuhi dalam diri Terdakwa karena hubungan yang terjadi adalah antara Saksi Haposan Hutagalung yang dengan sadar mengetahui bahwa Saksi Susno Duadji adalah pejabat yang berwenang, dan Saksi Susno Duadji sebagai pejabat meresponnya, dan kemudian menerima imbalan tersebut. Terdakwa sama sekali tidak memiliki kepentingan atas perkara Arwana, dan tidak berkepentingan dan tidak menerima keuntungan apapun dalam pemberian uang sejumlah Rp. 500.000.000,00 kepada Susno Duadji;

“Pada kata dianggap dalam konteks kalimat “oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut” mengandung pengertian perkiraan/bahwa suatu sikap batin yang mengandung syarat yang ditujukan dalam hal pemberian hadiahnya. Artinya, pemberian hadiah itu dianggapnya ada hubungan dengan kewenangan jabatan pegawwai negeri yang menerima suap, walaupun mungkin secara objektif tidak ada hubungan sama sekali. Misalnya pemberian hadiah pada hari pernikahan anak pegawai negeri.”

Analisis :
Bahwa jelas si pemberi hadiah adalah Saksi Haposan Hutagalung, dan pejabat yang menerima hadiah adalah Saksi Susno Duadji. Saksi Haposan Hutagalung memanfaatkan “kedekatan” Terdakwa dengan Saksi Susno Duadji dan menggunakan Terdakwa sebagai “kurir” diantara kedua pihak. Oleh karenanya maka unsur ini juga tidak terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Bahwa dengan demikian, unsur “dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut” TIDAK terbukti dilakukan dan TIDAK terpenuhi dalam diri Terdakwa.

Tentang Yurisprudensi Menghilangkan “Sifat Melawan Hukum” Dalam Perkara a quo

Bahwa tentang tidak terbuktinya “Sifat Melawan Hukum” telah kami uraikan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair sehingga diambil alih menjadi pertimbangan kami pada dakwaan kesatu subsidair ini.

Bahwa dengan demikian, maka dakwaan Kesatu Subsidair Saudara Penuntut Umum Pasal 13 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, demi hukum HARUS dinyatakan TIDAK TERBUKTI SECARA SAH dan MEYAKINKAN pada diri dan perbuatan Terdakwa.

III.    ANALISA YURIDIS TERHADAP DAKWAAN KEDUA

Sebelum kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa menjabarkan analisa yuridis kami terhadap dakwaan kedua, maka tanpa mengurangi rasa hormat kami pada persidangan yang mulia ini, perkenankanlah kami untuk kembali mengingatkan Majelis Hakim yang mulia dan Jaksa penuntut akan salah satu adagium hukum pidana yang sangat terkenal yaitu:

“lebih baik melepaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah.”

 Ungkapan itu sepintas lalu terkesan menganggap sepele terhadap pelaku tindak kejahatan dan mempermudah melepaskan pelaku yang diduga melakukan korupsi, sehingga tidak ada upaya maksimal untuk mengungkap kebenaran yang sesungguhnya. Tetapi sebenarnya tidaklah demikian. Adagium hukum tersebut lebih menekankan kepada “sikap ekstra hati-hati” dalam menjatuhkan putusan. Jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum, disebabkan sikap tidak profesional dalam menangani perkara, begitu juga secara mudah pula melepaskan pelaku kejahatan dari hukuman yang seharusnya dijatuhkan, hal itu tentu saja harus sesuai dengan keyakinan hakim yang professional berdasarkan bukti – bukti yang diperoleh dalam persidangan.

Dalam dakwaannya yang kedua, Penuntut Umum telah “berasumsi” atau mungkin dapat dikatakan secara tidak langsung “menuduh” bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diuraikan dan diancam dengan pidana:

DAKWAAN KEDUA :

Primair:
Pasal 5 ayat (1) huruf a  Jo Pasal 15 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang  - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 88 KUH Pidana.

Subsidair :

Pasal 13 Jo. Pasal 15 Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang  - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. jo. Pasal 88 KUH Pidana.

Berikut ini adalah analisa yuridis  terhadap pasal – pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa:

Pasal – pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua Primair:

PRIMAIR  

Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001.

“(1). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

(a). memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;”

Note: mengenai penguraian unsur – unsur dari pasal 5 ayat (1) huruf (a) telah dijabarkan dalam analisa yuridis terhadap Dakwaan Kesatu, sehingga dianggap telah diuraikan kembali dan menjadi satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan satu sama lain.
Juncto:
Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001.

“setiap orang yang melakukan percobaan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan pasal 14.”
Juncto:
Pasal 88 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
“Dikatakan permufakatan jahat, apabila  dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.”

SUBSIDAIR
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001.

“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji, dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Dan Pasal 88 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Selanjutnya uraian mengenai pasal – pasal tersebut diatas kami ambil alih dari analisa yuridis kami atas dakwaan kesatu Primair dan subsidair.

DALAM DAKWAAN KEDUA, BAIK PRIMAIR MAUPUN SUBSIDAIR, TERDAKWA TIDAK MEMPUNYAI KESALAHAN SAMA SEKALI SEHINGGA TIDAK DAPAT DIMINTAKAN PERTANGGUNGJAWABAN SECARA PIDANA (AFWEZIGHEID VAN ALLE SCHULD /AVAS)

Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang terkait dan  keterangan terdakwa sendiri, serta fakta – fakta yang terungkap di persidangan perkara a quo, yang pada akhirnya telah membuat jelas dan terang duduk perkara aquo bahwa Terdakwa Sjahril Djohan sama sekali tidak terlibat atau melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua (Primair dan Subsidair), yaitu  MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI untuk memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Tanpa panjang lebar dan berkutat, serta mengulang - ulangi dalam penguraian unsur – unsur pasal yang cukup membosankan jika dijabarkan satu persatu, sebagaimana telah diperingatkan oleh majelis hakim dalam  persidangan requisitor, maka singkatnya, dengan logika hukum dapat dikatakan bahwa  penerapan ketiga pasal dalam dakwaan kedua (primair) maupun (subsidair) tersebut adalah dengan cara “dijuncto-kan“, yang artinya ketiga pasal tersebut tidak dapat berdiri sendiri – sendiri (independent) dan saling memiliki keterkaitan satu sama lain.

Dalam dakwaan kedua (primair) tersebut pasal induknya adalah Pasal 5 ayat  (1) huruf (a) Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan dalam  dakwaan kedua (subsidair) pasal induknya adalah pasal 13 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun  elemen penting dari  “penjuncto-an” ketiga pasal tersebut supaya tindak pidana tersebut menjadi tindak pidana selesai (voltooid delict) adalah mengenai “Permufakatan Jahat”  yang terdapat dalam Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 88 KUH Pidana.

Argumentasi hukum (legal reasoning) mengenai tidak adanya “Permufakatan Jahat” dari Terdakwa Sjahril Djohan dan Saksi Haposan Hutagalung adalah sebagai berikut:

1.    Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi Tidak Terbukti Sama Sekali.

Bahwa dalam KUH Pidana Terjemahan R Soesilo pada hal 87 dinyatakan sebagai berikut:
Pasal 88 KUH Pidana
“Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada, bila saja dua orang, atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan.”

Penjelasan Pasal 88 KUH Pidana menurut KUHP  R. Soesilo:
 Yang masuk dalam pengertian : Permufakatan jahat ialah permufakatan untuk berbuat kejahatan. Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi utama dalam dakwaan kedua (primair) ini yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Haposan Hutagalung dan Saksi Susno Duadji yang pada intinya memperjelas bahwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi yaitu memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya adalah tidak terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa Sjahril Djohan.
 
Bahwa fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan perkara aquo adalah saksi Haposan Hutagalung menyatakan dalam persidangan bahwa ia tidak pernah menyampaikan “keinginannya” agar diberikan bantuan untuk menyampaikan keluhan kepada Saksi Susno Duadji untuk melakukan pembukaan blokir rekening Gayus tambunan oleh Saksi Susno Duadji. Dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa  “Permufakatan Jahat” itu tidak pernah terjadi.

 Fakta – fakta hukum tersebut telah diperkuat oleh keterangan Saksi Susno Duadji di persidangan ini dan dibawah sumpah, yang membuktikan tidak adanya permintaan Saksi Haposan Hutagalung kepada Terdakwa dalam kasus Gayus Tambunan kepada Saksi Suno Duadji, apalagi berperan dalam kasus Gayus Tambunan. Hal ini juga telah diperkuat juga oleh Keterangan Terdakwa Sjahril Djohan dalam persidangan tertanggal 27 September 2010.

Dengan demikian Elemen penting dalam dakwaan ini yaitu “Permufakatan Jahat” yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa Sjahril Djohan dan saksi Haposan Hutaglung tersebut tidaklah terbukti sama sekali atau setidak – tidaknya tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum, sehingga secara otomatis (mutatis mutandis) Pasal 5 ayat (1) huruf (a) UU Pemberantasan tindak pidana Korupsi dalam dakwaan Kedua Primair dan Pasal 13 UU Pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagai pasal induk dalam dakwaan kedua ini juga tidak terpenuhi unsur-unsurnya, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa Sjahril Djohan dibebaskan dari segala macam tuntutan Pidana (vrijspraak) atau setidak – tidaknya dilepaskan (onslag) dari segala tuntutan hukum yang terkait dengan dakwaan kedua.

2.    Keterangan Terdakwa Yang Sesungguhnya adalah Keterangan Yang disampaikan Didalam Persidangan Bukan Keterangan Pada Berita Acara Pemeriksaan Pada Tingkat Penyidikan.

Bahwa dengan tidak adanya permufakatan jahat antara Terdakwa Sjahril Djohan dan Saksi Haposan Hutagalung untuk memberikan sesuatu (baik hadiah maupun janji) kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya in casu Saksi Susno Duadji dalam kapasitasnya selaku Kabareskrim Mabes Polri pada saat itu, telah diperkuat oleh keterangan Terdakwa Sjahril Djohan yang pada intinya memberikan keterangan bahwa Terdakwa Sjahril Djohan hanya mendengar tanpa meresponi/menindaklanjuti permintaan bantuan dari Saksi Haposan Hutagalung untuk menyampaikan keluhan dari saksi Haposan Hutagalung dalam kasus Gayus Tambunan.

Mengenai alat bukti dalam perkara pidana telah ditentukan dengan jelas dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP , sebagai berikut:

Pasal 184 ayat (1) KUHAP:
“Alat bukti yang sah ialah:
1.    Keterangan saksi
2.    Keterangan Ahli
3.    Surat
4.    Petunjuk
5.    Keterangan Terdakwa”

Selain itu, ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP juga menyatakan bahwa: “Keterangan Terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.”

Pada hakekatnya kedudukan Keterangan Terdakwa sebagai salah satu alat bukti yang diakui oleh Pasal 184 KUHAP adalah berbeda dengan keterangan tersangka dalam proses penyidikan, karena dalam proses penyidikan tidak ada argumentasi, tidak ada pembelaan dan sepenuhnya bergantung pada pertanyaan – pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Keterangan Terdakwa sebagai suatu alat bukti juga berbeda dengan alat bukti pengakuan yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata. Dalam suatu perkara perdata, Alat bukti Pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sedangkan Alat Bukti Keterangan Terdakwa dalam perkara pidana diletakkan pada bagian paling akhir dari alat bukti yang ditentukan oleh KUHAP. Mengapa demikian? Karena keterangan Terdakwa in casu Keterangan Tersangka dalam proses penyidikan tidak serta merta dapat memberi keyakinan bagi hakim untuk memutuskan bahwa terdakwa tersebut bersalah melakukan tindak pidana.

Dengan kata lain, Keterangan Terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa tersebut bersalah, apalagi jika tidak ditunjang oleh alat bukti lainnya dengan ketentuan minimal terdapat dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim.

Selain itu, ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP juga menyatakan bahwa: “Keterangan Terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.”

Maka sesuai dengan hukum yang berlaku, yang harus diikuti dalam persidangan dimanapun juga, termasuk dalam persidangan perkara aquo, maka kita semua harus tunduk  pada ketentuan pasal 189 ayat (1) KUHAP tersebut. Dalam kesempatan ini kami ulangi lagi rasa hormat kami kepada Majelis Hakim yang mengingatkan agar persidangan ini berpegangan pada keterangan – keterangan saksi maupun terdakwa di persidangan dan jangan mengajukan pertanyaan berdasarkan BAP.

Perlu kami mengingatkan kembali bahwa dalam tingkat Penyidikan, terdakwa dalam keadaan sakit akut, diperiksa secara marathon dari pagi sampai pagi (secara terus menerus) dan hampir dilakukan setiap hari . Padahal  satu malam sebelum pulang ke Jakarta, Terdakwa sudah tidak bisa tidur. Keesokan harinya sampai di Mabes Polri langsung dilakukan pemeriksaan selama dua hari berturut – turut. Artinya selama 3 (tiga) hari berturut – turut Terdakwa tidak tidur. (lihat tanggal – tanggal BAP –BAP Terdakwa).  

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka mengingat dakwaan kedua (primair dan subsidair) dari Penuntut Umum adalah sangat lemah karena tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup, baik dari saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa Sjahril Djohan di persidangan ini yang pada intinya membuktikan bahwa Terdakwa Sjahril Djohan tidak melanjutkan permintaan dari Saksi Haposan Hutagalung untuk melakukan tindak pidana korupsi, maka mengingat ketentuan pasal 183 KUHAP yang menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang salah melakukannya.”

Dengan ini kami mohon agar hal – hal tersebut dapat menjadi pertimbangan yang cukup bagi majelis hakim yang mulia bahwa dakwaan kedua (primair dan subsidair) ini adalah dakwaan yang tidak terbukti sama sekali dan oleh karenanya menjatuhkan putusan yang membebaskan Terdakwa Sjahril Djohan dari segala tuntutan hukum yang terkait dengan dakwaan kedua tersebut.

TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN (GEEN STRAFT ZONDER SCHULD) DAN TIDAK ADANYA KESALAHAN SAMA SEKALI, SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA (STRAFUITSLUITINGSGROUND) DILUAR UNDANG –UNDANG.
Setelah memberikan analisa yuridis atas dakwaan kedua tersebut diuraikan diatas, maka untuk memperkuat argumentasi hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa Sjahril Djohan harus dibebaskan dari dakwaan kedua ini maka kami akan menguraikan alasan – alasan hukum sebagai dasar penghapus pidana.
Alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsground) diartikan sebagai suatu keadaan khusus (yang harus dikemukakan, tetapi tidak perlu dibuktikan oleh terdakwa), yang jika dipenuhi menyebabkan – meskipun terhadap semua unsur tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi – tidak dapat dijatuhkan pidana (Nico Keijer, 1990 : 1).
Alasan penghapus pidana dikenal baik dalam KUHP, doktrin mapun yurisprudensi.
Dalam ilmu hukum pidana alasan penghapus pidana dibedakan dalam ( Sudarto, 87 : 138 ) :
1.    alasan penghapus pidana umum adalah alasan penghapus pidana yang berlaku umum untuk setiap tindak pidana dan disebut dalam pasal 44, 48 – 51 KUHP.
2.    alasan penghapus pidana khusus adalah alasan penghapus pidana yang berlaku hanya untuk tindak pidana tertentu. Misalnya pasal 122, 221 ayat (2), 261, 310, dan 367 ayat (1) KUHP
Selain yang diatur dalam KUHP, alasan penghapus pidana juga diatur di luar KUHP, yakni :
1.    hak mendidik dari orang tua
2.    izin dari orang yang dirugikan
3.    hak jabatan dari dokter ( gigi)
4.    mewakili urusan orang lain
5.    tidak adanya melawan hukum materiil
6.    tidak adanya kesalahan sama sekali
7.    alasan penghapus pidana putative ( Van Bemmelen, 1979 : 179 )
Sesuai dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa, serta fakta – fakta  yang terungkap  dalam persidangan perkara aquo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa sama sekali tidak meresponi atau menanggapi permintaan dari Saksi Haposan Hutagalung untuk menyampaikan keluhannya kepada Saksi Susno Duadji. Oleh karena itu, dengan tidak terbuktinya tuduhan “permufakatan jahat” antara Saksi Haposan Hutagalung untuk melakukan tindak pidana korupsi, maka dalam dakwaan kedua ini jelas dan patut meyakinkan Majelis Hakim yang mulia bahwa  Terdakwa  sama sekali tidak mempunyai kesalahan (KETERLIBATAN) dalam permasalahan Gayus Tambunan.
Dengan demikian, berdasarkan asas hukum pidana “tiada pidana tanpa kesalahan” (Geen Straft Zonder Schuld), maka terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana khususnya dalam dakwaan kedua perkara a quo.
Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa dakwaan kedua (primair dan subsidair) ini adalah dakwaan yang tidak terbukti sama sekali .


BAB V
PENUTUP

Majelis Hakim Yang Terhormat
Saudara Penuntut Umum Yang Kami Hormati
Sidang yang mulia

    Terdakwa yang duduk di hadapan kita sekarang ini adalah seorang yang banyak berjasa kepada negara, khususnya dalam keahliannya di bidang hubungan luar negeri (diplomatik) dan pemerintahan. Tidaklah berlebihan kiranya apabila di dalam Nota Pembelaan ini, kami sampaikan sekilas riwayat karir Terdakwa dan “sedikit” dari sejumlah banyak jasa-jasa Terdakwa kepada negera, yang dengan keahliannya, bahkan telah memberikan peran yang besar dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.

SEKILAS RIWAYAT KARIR TERDAKWA

1.    1971-1973    :     Ka-Sub Bid. Penggalangan Satgas Suslu Laksus Kopkamtib Bidang Luar Negeri
1973-1976     :     Kepala Seksi II Direktorat Investasi Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Departemen Luar Negeri
1976-1980     :     Sekretaris III Kepala Bidang Ekonomi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bern, Swiss
2.    1982-1983     :     Wakil Kepala Departemen Pertambangan dan Energi Kamar Dagang Indonesia
3.    1999-2002     :     Pembantu Khusus Jaksa Agung
2005-sekarang     :     Penasihat Ahli Fungsional Direktorat IV Tindak Pidana Narkoba dan Kejahatan Terorganisir Bareskrim Mabes Polri.

SEJUMLAH JASA-JASA TERDAKWA KEPADA NEGARA

1.    Kasus Hendra Raharja, buronan kasus BLBI.
Terdakwa pernah melobi pemerintah Australia agar mengekstradisi Hendra Rahardja, terpidana seumur hidup dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang dituduh mengemplang uang BLBI senilai Rp 2,659 triliun.
Pada Februari 1999, Terdakwa menerima surat penugasan dari Asmenko Polkam, Mayjen Gasyim Aman. Melalui surat itu, Asmenko Polkam memberi tugas kepada Terdakwa untuk menyelidiki keberadaan Hendra Rahardja di Australia.
Selain itu Terdakwa juga berperan penting dalam pencarian serta berhasil mendapatkan data-data tentang harta Hendra Raharja yang tersebar di Singapura, Australia dan Hongkong. Pelaksanaan tugas ini dilakukan atas biaya sendiri. Data-data telah diserahkan ke Danjen Koserse, Jenderal Dai Bachtiar, pada waktu itu.
2.    Membantu pengungkapan kasus korupsi (mark-up) dalam proyek renovasi gedung Kedutaan Besar Indonesia di Singapura.
Terdakwa membantu pengungkapan kasus korupsi (mark-up) dalam proyek renovasi gedung Kedutaan Besar Indonesia di Singapura, yang melibatkan warga negara Singapura, yaitu Mr. John Lee Ah Kuang. Pengungkapan ini dilakukan bersama KPK.
3.    Membantu pihak Kejaksaan Agung dalam mengungkap kasus manipulasi tiket di Kementerian Luar Negeri.
4.    Membantu pihak kepolisian (Direktorat Korupsi, Bareskrim Mabes Polri) dalam pengadaan imaging satelite photo’s (remote sensing) secara gratis dalam rangka pemberantasan illegal fishing di Papua, melalui Ketua LAPAN pada waktu itu yaitu Dr. Mahdi Kartasasmita.
5.    Membantu Direktorat Korupsi Bareskrim Mabes Polri dalam mengungkap kasus korupsi pengadaan bis-bis Volgren.
6.    Dan banyak hal – hal lain yang semuanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Sidang Yang Mulia

Bukanlah maksud kami untuk membesar-besarkan jasa Terdakwa, namun hal ini kami pandang perlu untuk adanya sedikit penghormatan dan penghargaan terhadap Terdakwa yang telah berjasa kepada negara.

    Sebelum kami menutup Nota Pembelaan kami ini, kami teringat pada ucapan seorang Senator Amerika Serikat, Edward F. Kennedy, yang sangat monumental, yang mengatakan bahwa praktik pemidanaan seperti layaknya “permainan untung‐untungan” atau “a game of chance”, “adu nasib” yang tergantung pada nasib sial atau mujur. Bila mendapat hakim yang lembut, maka nasib terdakwa tersebut akan mendapat hukuman yang lunak. Sebaliknya, bila terdakwa mendapat hakim yang keras, maka terdakwa tersebut akan mendapat hukuman yang berat.
Namun kami percaya dalam persidangan ini Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim yang obyektif, bukanlah Hakim yang keras seperti apa yang dimaksud dalam ungkapan tersebut, dari pengalaman kami sepanjang bergulirnya persidangan disini, kami merasakan bahwa persidangan disini dipimpin oleh Majelis Hakim yang arif dan bijaksana, sehingga baik Terdakwa maupun kami selaku Penasehat Hukumnya tidak khawatir akan adanya putusan yang didasarkan pada “permainan untung – untungan” atau “a game of chance”. Kami yakin bahwa semua yang telah terungkap di persidangan disini akan dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim yang Terhormat dengan kebijaksanaannya akan memberikan putusan yang seadil – adilnya.
    
Kami juga teringat pada ucapan seorang hakim yang terkenal, bernama Samuel Leibowitz, yang mengatakan :
“    I hear many people calling out : punish the guilty, but very few are concerned with the innocent”.
Yang artinya :
“    Saya mendengar banyak orang berseru : hukumlah orang yang bersalah, namun hanya sedikit yang menaruh kepedulian terhadap orang yang tidak bersalah”.

Kepedulian untuk memikirkan orang yang tidak bersalah inilah, yang kami dambakan untuk Terdakwa dalam persidangan ini, mengingat begitu kuatnya tekanan publik akibat “tiupan maut” Saudara Susno Duadji.

Majelis Hakim yang Terhormat,
Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,
Sidang yang Mulia,

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan ini, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan perkara ini (keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, dan bukti-bukti), maka kami Penasihat Hukum Terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar memberikan Putusan sebagai berikut :

1.    Menyatakan Terdakwa Sjahril Djohan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, baik dalam dakwaan kesatu primair dan subsidair, maupun dalam dakwaan kedua primair dan subsidair;

2.    Membebaskan Terdakwa Sjahril Djohan dari dakwaan kesatu primair dan subsidair, dan dakwaan kedua primair dan subsidair (vrijspraak), atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtvervolging);

3.    Mengeluarkan Terdakwa Sjahril Djohan dari Rumah Tahanan Negara;

4.    Memulihkan harkat, martabat dan nama baik serta kedudukan Terdakwa Sjahril Djohan secara hukum.

5.    Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikianlah Nota Pembelaan ini kami sampaikan. Atas dikabulkannya Nota Pembelaan ini, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami
Tim Penasihat Hukum Terdakwa
HOTMA SITOMPOEL & ASSOCIATES


        Hotma P.D. Sitompoel, SH., M.Hum.        Sopar A. Sitinjak, SH.


        John I.M. Pattiwael, SH.             Husin Wiwanto, SH.


        Monang Sagala, SH.                 Gloria Tamba, SH.


        Lindung P. Sihombing, SH.             Albert Aries, SH., MH.

        

Comments (0)Add Comment

Write comment
You must be logged in to post a comment. Please register if you do not have an account yet.

busy



Baca juga: