D U P L I K LENGKAP DADANG KAFRAWI

  • PDF
ATAS REPLIK JAKSA PENUNTUT UMUM
TANGGAL 7 OKTOBER 2010
 
 
 
DALAM PERKARA TERDKWA Drs. H. AHMAD DADANG KAFRAWI, M.Si

I.    PENDUHULUAN

Mejelis Hakim Yang Terhormat
Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat
Serta Pengunjung Sidang Yang Kami Hormati

Assalamu’alaikum Wr. Wb dan salam sejahtera kami sampaikan kepada seluruh yang hadir dalam ruang sidang pengadilan ini.
Pertama-tama kami menyampaikan ucapan terim aksih kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim Yth. Atas kesempatan yang diberikan kepada kami Tim Penasehat Hukum untuk mengajukan tanggapan (Duplik) atas Replik Jaksa Penuntut Umum yang telah disampaikan pada tanggal 7 oktober 2010 di sidang Pengadilan Yang Terhormat ini.

Selanjutnya syukur Alhamdulillah kita selalu panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan perlindungan-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat wal’afiat untuk menjalankan tugas profesi kita masing-masing pada umumnya dan khususnya tugas profesi kami melakukan pembelaan selaku Penasehat hukum kepada saudara Drs. H. Ahmad Dadang Kafrawi, M.Si yang teraniaya hak-haknya sebagai manusia, dan tidak ada bukti-bukti yang terungkap, dipersidangan bahwa Terdakwa bersalah seperti yang di Dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, tetapi tetap dipaksakan di bawa ke Pengadilan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dan dituntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, serta menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Pada hal tidak ada kesalahan sedikitpun juga yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana telah kami buktikan dalam pledooi/

pembelaan kami maupun dalam Duplik ini. Sehingga dengan demikian kami selaku Penasehat Hukum menduga bahwa perkara ini terkesan lebih bernuansa politis yang bertujuan untuk menjatuhkan harkat dan martabat serta pembunuhan karakter terhadap Terdakwa dalam kedudukannya selaku Walikotamadya Jakarta Selatan pada saat itu dengan mencari-cari kesalahan tanpa didukung oleh bukti-bukti fakta yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, dan bahkan terkesan Dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum sudah mengarah pada perbuatan fitnah terhadap Terdakwa, pada hal Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa telah mengingatkan dalam firma-Nya surat Al Baqarah ayat 191 dan ayat 217 yang menyebutkan “Fitnah Itu Lebih Kejam Dari Pembunuhan”. Dan hal ini sedang Terdakwa hadapi, yaitu begitu gencarnya fitnah dan tindakan-tindakan yang datang bertubi-tubi harus Terdakwa terima, pada hal Terdakwa sendiri masih bertanya-tanya didalam hati, alasan apakah sebenarnya yang menyebabkan Terdakwa diposisikan sebagai terdakwa ? mulai dari penahanan Terdakwa sejak tanggal 5 Maret 2010 kemudian proses pelimpahan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sidang pertama, pembacaan pledooi pada persidangan yang lalu, Terdakwa tidak dapat sepenuhnya memehami alasannya.

Bahwa untuk mempersingkat waktu kami Tim Penasehat Hukum akan menjawab Replik Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Oktober 2010, yang akan diuraikan secara singkat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang terbukti dipersidangan secara objektif di bawah ini :

II.    TANGGAPAN ATAS  REPLIK JAKSA PENUNTUT UMUM

Mejelis Hakim Yang Terhormat
Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat
Serta Pengunjung Sidang Yang Kami Hormati

Bahwa menyinggung pendapat Jaksa Penuntut Umum atas nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum yang telah kami sampaikan dipersidangan tanggal 5 Oktober 2010 pada halaman 2 alinea 3 sampai dengan halaman 4 alinea 1, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perlu Tim penasehat hukum pertegas antara lain :

a.    Disini menunjukan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah berkilah dengan menyatakan tidak pernah mendalilkan mengenai tugas dan kewajiban seorang Walikota termasuk Terdakwa dalam membentuk Panitia P2T, menandatangani surat-surat, atau lebih lagi dalam pendelegasian ……………… dst…, akan tetapi yang menjadi masalah haruslah dilihat dari perjalanan sebelum diambilnya sebuah kebijakan oleh Pejabat yang berwenang yakni proses awal sampai terjadinya kebijakan Pejabat itu sendiri;

Selama proses persidangan berlangsung telah ditemukan fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :
-    Bahwa didalam Anggaran APBD DKI Jakarta tahun 2006 yakni berdasarkan PERDA Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2006 tanggal 13 Maret 2006 terdapat anggaran untuk pembebasan tanah makam unit Budha TPU Tanah Kusir sebesar Rp. 13.500.000.000 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah), yang anggarannya dialokasikan kepada Kantor Pelayanan Pemakaman Jakarta Selatan;
-    Bahwa riwayat tercantumnya dalam APBD DKI Jakarta Tahun 2006, mengenai anggaran untuk pembebasan tanah makam unit Budha TPU tanah Kusir sebesar Rp. 13.500.000.000 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) pada Kantor Pelayanan Pemakaman Jakarta Selatan, adalah pada tahap penyempurnaan dan penetapan PERDA APBD 2006 hasil evaluasi Departemen Dalam Negeri pada 8 Maret 2006;
-    Bahwa berdasarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 136 tahun 2001 tentag Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, pembebasan tanah untuk kepentingan pemakaman di DKI Jakarta adalah merupakan Tupoksi dari Kantor Pelayanan Pemakaman Provinsi;
-    Bahwa DPRD DKI Jakarta berwenang untuk mengajukan usul sesuatu hal yang berhubungan dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam pembahasan APBD DKI, antara pihak DPRD dengan Pemda DKI;
-    Bahwa apapun materi pembahasannya apabila yang sudah menjadi Peraturan Daerah (PERDA) maka pihak Pemda berkewajiban untuk melaksanakannya;
-    Bahwa di DKI Jakarta, APBD hanya ada di tingkat Provinsi, di tingkat Walikotamadya tidak ada APBD;
-    Bahwa oleh karena anggaran pembebasan penggantian TPU tanah kusir unit Budha dalam PERDA dialokasikan untuk KPP Jakarta Selatan, maka pencairan dananya oleh KPP Jakarta Selatan sebagai kuasa pengguna anggaran yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan anggaran tersebut;
-    Bahwa mengenai keberadaan SK Gubernur DKI Jakarta No. 136 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, menyangkut Tupoksi pembebasan tanah makam dilakukan oleh kantor pelayanan pemekaman DKI Jakarta, hanya diketahui Pejabat Kantor Palayanan Pemakaman. Pejabat DKI lainnya seperti Ketua BAPEDA, Kepala Biro Keuangan, Walikota Jakarta Selatan (Terdakwa) tidak mengetahuinya. Mereka mengetahui setelah adanya perkara ini di Kejaksaan;
-    Bahwa selama Terdakwa suatu masih menjabat Walikota Jakarta Selatan, tidak pernah menerima surat dari KPP DKI, Drs. Dadang Kadarusman, M.Si dengan surat No. 386/1.776.11 tanggal 27 April 2006, yang isi suratnya seolah-olah mengingatkan Walikota, bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur DKI No. 136 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan tidak berwenang untuk melakukan kegiatan pengadaan tanah makam, yang berwenang adalah KPP Provinsi DKI;
-    Bahwa surat yang pernah diterima Terdakwa sewaktu masih menjabat Walikota Jakarta Selatan dari KPP DKI Drs. Dadang Kadarusman, M.Si dengan surat No. 386/1.776.11 tanggal 27 April 2006, adalah hanya menyangkut pengadaan tanah makam TPU Jeruk Purut dan dipersidangan surat tersebut diperlihatkan oleh Penasehat Hukum didepan majelis yang isi suratnya hanyalah untuk masalah rencana pembebasan tanah makam TPU Jeruk Purut;
-    Bahwa Jaksa Penuntut Umum juga tidak pernah memperlihatkan didepan persidangan, surat dari KPP Provinsi DKI Drs. Dadang Kadarusman, M.Si No. 386/1.776.11 tanggal 27 April 2006, sebagaimana tertera dalam Dakwaan maupun surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian saudara Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan apa yang sudah tertera dalam uraian Dakwaannya menyangkut isi surat no. 386/1.776.11 tanggal 27 April 2006 tersebut.
-    Bahwa saksi Hamid Sirajudin, pegawai KPP DKI yang menyatakn dalam BAP nya pernah disuruh KPP Provinsi DKI Drs. Dadang Kadarusman, M.Si untuk membuat surat No. 386/1.776.11 tanggal 27 April 2006 yang isi suratnya seolah-olah mengingatkan Walikota Jakarta Selatan bahwa pemerintahan Kodya Jakarta Selatan tidak berwenang mengadakan pengadaan tanah untuk tanah makam, dan yang berwenang adalah KPP tingkat Provinsi, didepan persidangan tidak dapat membuktikanya. Saksi Hamid Sirajudin kelihatan bingung melihat bukti surat No. 386/1.776.11 tanggal 27 April 2006, dari Drs. Dadang Kadarusman kepada Terdakwa isinya adalah menyangkut pembebasan tanah Jeruk Purut;
-    Bahwa terhadap saksi Hamid Sirajudin yang telah memberikan keterangan bohong dan bersifat memfitnah Terdakwa, Terdakwa telah melaporkan saksi Hamid Sirajudin tersebut melalui kuasa hukumnya ke Mabes Polri dengan No.Pol : TBL/234/VI/2010/Bareskrim, tertanggal 23 Juni 2010, kemudian perkaranya dilimpahkan Mabes Polri ke Polda Metro Jaya, dimana perkaranya saat ini sudah sampai tahap pemanggilan saksi Hamid Sirajudin sebagai tersangka oleh Penyidik Polda Metro Jaya atas perbuatannya yang memfitnah Terdakwa yang dilakukan pada saat pemeriksaan BAP sebagai saksi di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan; (bukti terlampir)

b.    Bahwa sepengetahuan Tim Penasehat Hukum berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, dan sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1122/2005 Tentang Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Provinsi DKI Jakarta, tanggal 30 Juni 2005, yang merupakan kewenangan yang melekat ada pada Terdakwa selaku Walikotamadya Jakarta Selatan pada saat itu, dengan memperhatikan proses penelitian dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia Tim P2T. Sehingga apa yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas hanyalah alasan yang dicari-cari saja, tanpa mempunyai alasan dan dasar yang benar, maka dalil Jaksa Penuntut Umum haruslah dikesampingkan saja.

c.    Bahwa tidak benar, dalil saudara Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya pada angka romawi II huruf b, dan c, karena ditanda tanganinya SK Walikotamadya Jakarta Selatan No. 500/2006 Tentang bentuk besarnya ganti rugi atas tanah bangunan dan taman serta benda-benda lainnya yang ada diatas tanah para ahli waris tersebut dalam rangka pembebasan tanah penggantian pemakaman Budha Tanah Kusir yang terletak di Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta selatan tanggal 16 Oktober 2006 oleh Terdakwa adalah sesuai dengan kewenangan yang ada pada Terdakwa dalam kedudukan sebagai Walikotamadya Jakarta Selatan pada saat itu, yang secara (ex officio) selaku Ketua Panitia P2T (dan hal ini telah dibuktikan dipersidangan). Adapun Terdakwa tidak menghadiri rapat-rapat P2T dalam kedudukannya selaku Ketua P2T, dan hal ini telah Terdakwa delegasikan kepada ASTA PRAJA (alm. Zainudin Tohir) dan Kepala Bagian Administrasi Wilayah Kotamadya Jakarta selatan (saudara Paryanto) untuk mengadakan rapat/ musyawarah, memeriksa/ meneliti bukti-bukti kepemilikan, melakukan pengukuran dan lain-lain, serta melaporkan hasilnya kepada Terdakwa, sebagai Walikotamadya Jakarta Selatan pada saat itu, sesuai dengan diktum 9 isi surat tugas No. 918/-1.711.37 tanggal 17 Juli 2006 antara lain disebutkan :

“Asisten Tatapraja dan Kepala bagian Administrasi Wilayah Kotamadya Jakarta selatan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan ini dan melaporkan hasilnya kepada Walikotamadya Jakarta Selatan”.
 
Bahwa selain itu sesuai dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 pada pasal 32 ayat (3) menyebutkan bahwa :

“Jika Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan maka musyawarah dipimpin oleh Wakil Ketua.”

Bahwa disamping itu berdasarkan pasal 11 ayat (1) Keptusan Gubernur No. 62 Tahun 2002, menyebutkan bahwa :

“Asisten Tatapraja mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, Kecamatan dan kelurahan, mengkoordinasikan perumusan produk hukum, pemberian bantahan hukum, organisasi dan Tatalaksana, kehumasan dan keprotokolar, serta mengkoordinasikan pelayanan masyarakat dibidang kependudukan dengan catatan sipil, pertanahan dan pemetaan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, pembinaan kesatuan bangsa, teknologi informasi serta membantu peningkatan pendapatan daerah.” Dengan demikian koordinasi urusan pertanahan adalah merupakan Tupoksi ASTAPRAJA;

Selanjutnya dalam proses pelaksanaan P2T untuk pengadaan tanah TPU Tanah Kusir Unit Budha tersebut Terdakwa menerima perkembangan pembebasan tanah tersebut melalui laporan dari Astapraja (alm. Zainudin Tohir) sebagai pihak yang menerima pendelegasian wewenang dari Terdakwa untuk memimpin tugas-tugas P2T berlangsung sampai Terdakwa berhenti sebagai Walikotamadya Jakarta tanggal 21 Desember 2006, Terdakwa tidak pernah menerima laporan hal-hal yang negatif, seperti rekayasa/ mark up luas Girik yang akan dibebaskan, bahkan didepan persidangan Terdakwa menyatakan seandainya pada saat itu Terdakwa mengetahui ada hal-hal yang dapat merugikan keuangan negara, maka Terdakwa akan menindaknya dan memproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku bagi pihak yang terlibat. Bahwa menyinggung soal penetapan ganti rugi tanah yang menjadi wewenang Terdakwa selaku Walikotamadya Jakarta Selatan terutama tentang data dari kantor Pelayanan PBB Jakarta Dua, yang mana memuat keterangan saksi Soeparto, SH, MBP selaku Kepala Kantor Pelayanan PBB Jakarta Dua, dirinya tidak pernah menghadiri maupun diundang mengikuti rapat-rapat P2T dan diperkuat saksi Ir. Endjang Herwijaya dan saksi Riyadi yang menyatakan pada saat menetapkan harga ganti rugi tanah tidak berdasarkan pada NJOP adalah merupakan suatu fakta yang tidak benar dan terlalu mengada-ada karena sesuai fakta dipersidangan terbukti menurut keterangan saksi Sumarno, anggota P2T dalam rapat musyawarah tanggal 6 oktober 2006 Tentang Penetapan Harga Tanah tersebut yang akan dibebaskan adalah sebesar Rp. 1.032.000 M2 dengan mangacu pada NJOP Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 yang ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-494/WPJ/04/2005 tanggal 30 Desember 2005 Tentang Klarifikasi dan besarnya NJOP. Adapun NJOP dikawasan Delman Elok menurut SK Menteri Keuangan RI No. KEP-494/WPJ/04/2005 tersebut termasuk dalam penggolongan klarifikasi NJOP dengan nilai Rp. 977.000 sampai dengan 1.086.000 perM2 dan dengan nilai rata-rata permukaan bumi (tanah) Rp. 1.032.000 perM2 atas dasar tersebut maka pada tanggal 16 Oktober 2006 Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No. 500/2006 tanggal 16 Oktober 2006 yang menyatakan bahwa harga tanah tersebut Rp. 1.032.000 PerM2 dan oleh karena dalil Replik Jaksa Penuntut Umum sangat tidak berdasar, maka dalil Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak.

d.    Bahwa Tim Penasehat Hukum sangat berkeberatan dan menolak keras dalil Replik Jaksa Penuntut Umum pada butir C angka romawi II. Karena sesuai fakta yang terungkap dipersidangan terkait dengen pendelegasian tugas-tugas Terdakwa selaku Ketua P2T kepada wakil ketua P2T Astaparaja (alm. Zainudin Tohir) menurut keterangan ahli Dian Puji Nugraha Simatupang menegaskan bahwa tanggung jawab atas teknis pelaksanaan berada pada Penjabat teknis yang diberi tugas melakukan tugas tersebut, penjabat teknis biasanya mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan dan menyiapkan dokumen. Dari segi hukum administrasi negara. Tindakan itu adalah delegasi yang berarti tanggung jawab berada pada penerima delegasi. (dalam hal ini Wakil Ketua P2T/ Astapraja alm. Saudara Zainudin Tohir). Dan selanjutnya menganai dalil Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembebasan tanah makam unit Budha Tanah Kusir tersebut. Dilakukan secara asal-asalan menurut keterangan saksi Rusyad Zaini, Heri Widodo, Endan Syuhada, Mauly Silalahi dan Taradjono Kuntara adalah sama sekali tidak benar, karena sesuai fakta persidangan tidak pernah ada saksi tersebut menyatakan pembebasan tanah makam tersebut dilaksanakan secara asal-asalan akan tetapi para saksi-saksi tersebut telah menjalankan pelaksanaan pembebasan tanah makam tersebut dengan memperoses, meneliti bukti-bukti kepemilikan tanah milik para ahli waris sesuai data-data yang diterima Tim Panitia P2T. adapun terhadap rekayasa bukti Girik C oleh saksi Taradjono Kuntara, berdasarkan fakta persidangan tidak ada perintah dari Tim P2T untuk merekayasa bukti Girik C tersebut, melainkan perbuatan itu dilakukan sendiri oleh saksi Taradjono Kuntara.

e.    Bahwa dari penjelasan fakta-fakta hukum tersebut diatas tidak memenuhi rumusan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau kedudukan terhadap diri Terdakwa Drs. H. Ahmad Dadang Kafrawi, M.Si, dan Tim Penasehat Hukum tetap berpegang teguh pada Nota Pembelaan (Pledooi) yang diajukan dipersidangan tanggal 5 Oktober 2010 yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mejelis Hakim Yang Terhormat
Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat
Serta Pengunjung Sidang Yang Kami Hormati

1.    Tanggapan mengenai barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan.

Bahwa sesuai dengan pendapat Tim Penasehat yang disampaikan dalam Nota Pembelaan/ Pledooi mengenai barang bukti tersebut bila dihubungkan dengan alat bukti yang ada maka Panitia P2T maupun Terdakwa sudah menjalankan tugas dengan benar, adapun mengenai pendapat Jaksa Penuntut Umum yang menggambarkan menurut hasil perhitungan BPKP perwakilan Provinsi DKI Jakarta I dengan suratnya No. R-10486/PW.09/5/2008 tanggal 26 September 2008, sesuai fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan ahli Hukum Administrasi Negara Dian Puji Nugraha Simatupang menyatakan menurut pasal 10 undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang berwenang untuk melakukan perhitungan kerugian negara adalah BPK melalui audit investigasi terlebih dahulu dan bukan BPKP dan oleh karena pemeriksaan perhitungan kerugian negara dilakukan oleh lembaga yang tidak berwenang, maka hasil perhitungan kerugian negara harus dinyatakan batal menurut hukum administrasi negara dan tidak dapat dijadikan dasar pembuktian menurut hukum. Dengan demikian surat BPKP perwakilan Provinsi DKI Jakarta I No. R-10486/PW.09/5/2008 tanggal 26 September 2008 tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembuktian perhitungan kerugian negara, dan oleh karenanya pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

Adapun mengenai peta Inventarisasi No. 15/INVENT/2006 tanggal 30 Agustus 2006 yang dibuat oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kotamadya Jakarta Selatan secara global adalah semata-mata untuk mengetahui letak batas-batas tanah yang akan dibebaskan yang merupakan sisa tanah seluas 17.704 M2 dari pembebasan tanah makam yang pernah dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta pada tahun 19975-1976 seluas 25.000 M2. Dan hal ini telah dilakukan oleh Panitia Tim P2T, sesuai dengan keterangan Rusyad Zaini, saksi Mauly Silalahi, saksi Paring Haryanto, dan saksi Endan Syuhada.

Bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa juga berkeberatan atas dalil Replik Jaksa Penuntut Umum terhadap saksi Paring Haryanto yang menyatakan bahwa para ahli waris tidak memiliki tanah sesuai yang tertera dalam peta Invent No. 15/2006 tersebut adalah tidak benar, karena hal ini tidak pernah dibuktikan di persidangan dan sepengetahuan saksi Paring Haryanto para ahli waris tersebut adalah pemilik tanah yang berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas tanah yang dibebaskan, hingga Terdakwa selaku Walikotamadya Jakarta Selatan pada saat itu menandatangani SK No. 500/2006 tanggal 16 Oktober 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah milik para ahli waris tersebut, sesuai dengan hasil musyawarah kesepakatan harga tanggal 6 Oktober 2006 yang dilakukan oleh saksi Paring Haryanto dan saksi Taradjono Kuntara selaku kuasa para ahli waris pemilik tanah tesebut dengan berpedoman pada NJOP tahun 2006 sebesar Rp. 1.032.000 M2 merujuk pada SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 85 Tahun 2005 tanggal 8 Juli 2005 dan SK Menteri Keuangan RI No. KEP-494/WPJ.04/2005 tanggal 30 Desember 2005

2.    Mengenai Analisa Fakta Penasehat Hukum Terdakwa

    Bahwa tidak benar apa yang disebutkan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum bahwa fakta hukum yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidaklah lengkap dan tidak objektif dan telah mengabaikan fakta-fakta, seperti yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada butir 2 Repliknya halaman 5 adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena sesuai fakta yang terungkap dipersidangan mengenai tugas-tugas Terdakwa selaku Ketua Panitia P2T telah mendelegasikan tugas-tugasnya keapda Wakil Ketua P2T/ Astapraja Kodya Jakarta Selatan alm. Zainudin Tohir untuk memimpin/ mengikuti rapat/ musyawarah, meneliti bukti-bukti kepemilikan atau alas hak para ahli waris sesuai dengan surat tugas Nomor : 918/-1.711.37 tanggal 17 Juli 2006 dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, hal mana dalam pelaksanaan pengukuran sudah dilengkapi dengan berkas-berkas alas hak tanah, perolehan haknya, riwayat tanah dan pernyataan tidak sengketa, serta kuasa apabila dikuasakan, identitas pemohon dan Pajak Bumi dan Bangunan telah dilakukan proses penelitian tersebut oleh Tim Panitia P2T sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing, hingga Terdakwa menandatangani SK besarnya nilai ganti rugi atas tanah pada tanggal 16 Oktober 2006.

    Bahwa pada saat Terdakwa menerbitkan surat pembentukan panitia pengadaan tanah (P2T) untuk pembebasan penggantian tanah makam unit Budha, tanah Kusir dengan surat tugas Walikotamadya Jakarta selatan No. 918/1.711.37 tanggal 17 Juli 2006, Terdakwa sudah memberikan arahan kepada ASTAPRAJA Alm. Zainudin Tohir, mengenai tugas-tugas panitia pengadaan tanah, dan perlu diketahui inisudah merupakan kelaziman, karena setiap pembentukan P2T, Terdakwa sebagai Walikota Jakarta Selatan membuat surat P2T yang mendelegasikan kepada Astapraja Alm. Zainudin Tohir sebagai Wakil Ketua P2T untuk memimpin Rapat dan musyawarah di P2T tersebut, secara Hukum Administrasi Negara pendelagasian itu dibolehkan, apalagi mengingat tugas Walikota dibidang pelayanan dan pemerintahan sangat banyak yang dalam pengalaman sebagai Walikota baru 1 (satu) kali Terdakwa langsung memimpin rapat P2T, pada saat pembebasan tanah jalan tol JORR, karena permintaan khusus Menteri Perhubungan agar Terdakwa membatu menuntaskan pembebasannya yang tertunda-tunda tidak berjalan pada beberapa Pejabat Walikota sebelumnya;

    Bahwa pekerjaan P2T yang dilakukan oleh Astapraja Alm. Zainudin Tohir selama ini berjalan baik, sehingga Terdakwa tidak pernah was-was atas ketidak benaran proses pembebasan tanah Kusir unit Budha tersebut. Didalam panitia P2T terdiri dari instansi-instansi yang terkait secara teknis dengan masalah pembebasan tanah. Secara teknis, masing-masing instansi bertanggung jawab atas bidang masing-masing antara lain :
-    Lurah dan Camat, bertanggung jawab untuk mengecek atas keabsahan dan kebenaran surat-surat kepemilikan, pemilik tanah, membuat surat keterangan tidak sengketa dan riwayat tanah;
-    BPN bertanggung jawab melakukan pengukuran dan membuat peta inventarisasi;
-    PBB membantu mendapatkan harga NJOP Tanah yang akan dibebaskan;
-    Kantor Pelayanan Pemakaman (KPP) Jakarta Selatan sebagai pengguna, ikut meneliti dan menyaksikan semua proses pembebasan;
-    KPP DKI, pihak yang mengetahui lokasi dan mengawasi proses pembebasan;
-    Bagian Administrasi Wilayah, bertugas sebagai membantu administrasi pembebasan;

    Bahwa dari fakta-fakta persidangan, panitia teknis sudah menjalankan kewajiban masing-masing, disamping itu memang ada fakta-fakta persidangan, dimana ada perbuatan Taradjono Kuntara, kuasa ahli waris yang melakukan tindakan melawan hukum yang didukung oleh oknum-oknum yang ada di Kelurahan Kebayoran Lama Utara, tetapi semua itu diluar sepengetahuan dan diluar kehendak Terdakwa.Dan Astapraja Al. Zainudin Tohir maupun panitia P2T lainnya tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa, sampai Terdakwa berhenti sebagai Walikota Jakarta Selatan, sehingga Terdakwa tidak dapat mengambil tindakan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran hukum tersebut;

Berdasarkan hal tersebut maka kesalahan petugas teknis maupun pihak lainnya yang telah melakukan pelanggaran hukum yang dapat merugikan keuangan Negara, tidak dapat dibebankan tanggung jawabnya kepada Terdakwa.

Mejelis Hakim Yang Terhormat
Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat
Serta Pengunjung Sidang Yang Kami Hormati
    Bahwa oleh karena dalil Replik Jaksa Penuntut Umum terlalu mengada-ada, maka dalil Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak;

    Bahwa telah berulang kali Tim Penasehat Hukum Terdakwa kemukakan berkaitan dengan otorisasi anggaran belanja daerah dengan keputusan No. 0014572/2006 tanggal 2 Juni 2006 sebesar Rp. 13.500.000.000 (tiga belas milyar lima ratus juta Rupiah) telah dijelaskan baik dalam EKSEPSI, keterangan saksi Ahmad Haryadi, saksi Syauki Yahya, saksi Paring Haryanto, saksi Paryanto dan ahli hukum administrasi negara maupun dalam nota pembelaan (pledooi) bahwa Terdakwa dalam kedudukannya tidak berwenang untuk menerbitkan SKO, Otorisasi Anggaran Belanja tahun anggaran 2006, karena yang berwenang untuk menerbitkan Otorisasi Anggaran Belanja Daerah/ SKO adalah Gubernur Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan menetapkan kuasa pengguna anggaran, pengguna anggaran salah satunya berwenang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang telah ditetapkan SKO nya oleh Gubernur sebagai pengelola keuangan. Penjabat pengguna anggaran atau pengguna barang menurut peraturan perundang-undangan memiliki fungsi melakukan pengendalian, artinya jika ada masukan atau laporan atas pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan keputusan strategis, misalnya yang berkaitan dengan kebijakan umum, pejabat berperan. Administrasi negara memahami fungsi dan tugas pejabat pengguna anggaran tidak ringan, sehingga peraturan perundangan-undangan membaginya pada pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan pelaksanaan kegiatan teknis. Adapun memberi wewenang pada KPP Kodya Jakarta selatan menurut Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006/ SKO yang diterbitkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai kuasa pengguna anggaran untuk melaksanakan pembebasan tanah makam Unit Budha TPU Tanah Kusir dan hal ini juga telah ditetapkan dalam DASK tahun 2006;

    Bahwa telah dijelaskan dimuka bahwa ditanda tangani SK No. 500/2006 oleh Terdakwa tentang bantuk dan besarnya ganti rugi atas tanah milik para ahli waris tersebut, tanggal 16 Oktober 2006 setelah dalam musyawarah disepakti tanggal 6 Oktober 2006 antara saksi Paring Haryanto dari Tim Panitia P2T de dengan saksi Taradjono Kuntara selaku kuasa para ahli waris pemilik tanah tersebut dengan berpedoman pada NJOP tahun 2006 sebesar Rp. 1.032.000 perM2 merujuk pada SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 85 Tahun 2005 tanggal 8 Juli 2005 dan SK Menteri Keuangan RI No. KEP-494/WJP.04/2005 tanggal 30 Desember 2005;

    Bahwa didepan persidangan Jaksa Penutut Umum telah memperlihatkan bukti pelepasan hak dari ahli waris pemilik tanah, dimana ada tanda tangan Terdakwa sebagai pihak yang mengetahuinya. Terdakwa sendiri sulit menyakini kebenaran tanda tangannya dalam surat pelepasan hak dari ahli waris pemilik tanah tersebut, karena pelepasan hak tersebut tidak ada tanggalnya, sementara pembayaran harga tanah kepada pemilik tanah dilakukan pada tanggal 26 desember 2006, disaat Terdakwa sudah tidak menjabat Walikota Jakarta Selatan lagi. Terdakwa merasa, sejak berakhirnya jabatannya sebagai Walikota Jakarta Selatan sejak tanggal 21 Desember 2006 Terdakwa tidak pernah menandatangani apapun lagi dalam kedudukan sebagai Walikota Jakarta Selatan. Apakah tanda tangan Terdakwa tersebut di scan oleh oknum Panitia P2T, Terdakwa tidak mengetahuinya;

Mejelis Hakim Yang Terhormat
Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat
Serta Pengunjung Sidang Yang Kami Hormati

Bahwa dalam persidangan perkara Terdakwa ini telah didengar keterangan dua orang ahli :

1.    Menurut ahli Hukum Adminitrasi Negara Dian Puji Simatupang, S.H, M.H, kandidat DR dipersidangan antara lain menyatakan :
•    Pelimpahan wewenang dalam bentuk kuasa atau tugas koordinatif adalah bersifat delegasi menurut hukum adminitrasi negara, sehingga tanggung jawab atas teknis pelaksanaan berada pada penjabat teknis yang diberikan tugas melakukan tugas tersebut. Penjabat teknis biasanya mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan, dan menyiapkan dokumen. Dari segi hukum administrasi negara, tindakan itu adalah delegasi yang berarti tanggung jawab berada pada penerima delegasi. Hal ini bisa dicontohkan dengan ketentuan pasal 6 UU Nomor 17 tahun 2003, Presiden memberikan kuasa kepada Menteri Keuangan dalam pengelolaan keuangan negara, atau Presiden menugaskan Kepala BKPM melakukan koordinasi penanaman modal, hal ini tanggung jawab ada ditangan kepala BKPM.
•    Pasal 7 Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, kalau melihat pasal 7 itu adalah tugas panitia, dan bukan secara an sich bukan ketua panitia. Ketentuan tersebut hakikatnya menunjukkan susunan panitia akan membagi tugas tersebut sesuai dengan lingkupnya masing-masing. Dan pembagian tugasnya, jadi tidak tepat itu merupakan tugas secara an sich ketua panitia, peraturan menyebutkan tugas panitia. Jika melihat surat tugas walikota, jelas secara Administrasi Negara Walikotamadya mendelegasikan semua kegiatan tersebut kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan untuk memantau pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian hal itu bukan keharusan bagi walikota karena sudah diatur pembagian tugas dan wewenang.

2.    Bahwa dipersidangan ahli hukum pidana DR. CHAIRUL HUDA, S.H, M.H, antara lain menyatakan :
•    Saksi ahli menjelaskan mengenai dakwaan bahwa salah satu fungsi dakwaan adalah dasar pemeriksaan perkara untuk dibuktikan, jadi apa yang didakwa itu harus dibuktikan oleh Penuntut Umum maka kalau memang didalam uraian dakwaan tidak bisa dibuktikan sedangkan itu menentukan didalam pemenuhan unsur deliknya maka dakwaannya tidak terbukti;
•    Tentang penyalahgunaan wewenang Bahwa pengertian ini diambil alih dari Hukum Administrasi dan secara umum juga Hukum Pidana, dimana suatu perbuatan dapat dikatakan menyalahgunakan kewenangan apabila perbuatan itu merupakan penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan tujuan diadakanya kewenangan itu, penyalahgunaan timbul bisa dari Jabatan atau kedudukan sehingga dalam membuktikan maka harus dibuktikan dari jabatannya atau dibuktikan dengan kedudukannya;
•    Mengenai orang yang melakukan dan turut melakukan, bahwa dalam hal  ketentuan Penyertaan memperluas daya bekerjanya delik  dimana kerja sama yang kuat antara yang melakukan dengan turut serta yang melakukan sehingga delik ini bisa terwujud.Jadi bentuk perbuatan turut serta adalah kerja sama melakukan kerja sama yang erat bahkan dipersyaratkan ada kesengajaan ganda, sengaja bekerja sama dan melakukan kejahatan, apabila ada terdakwa yang didakwa dengan menggunakan Penyertaan maka harus jelas dulu kedudukannya sebagai apa ;
•    Didalam Hukum Pidana orang yang berbuat dialah yang bertanggung jawab, orang tidak dipertanggung jawabkan karena perbuatan orang lain dan dia orang dipertanggungkan jawabkan karena perbuatannya sendiri, dalam persoalan ini kalau dikaitkan dengan tindak pidana korupsi apakah perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, siapa yang menyalahgunaan kewenangan dan siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum maka dialah yang bertanggung jawab, dan bagaimana menentukan hal itu maka kita harus melihat kongkritnya, jadi tentu sebagai Ketua dari suatu Panitia ada tugas dan tanggung jawabnya tetapi juga bagian organ – organ lain dari Panitia lain mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri – sendiri;
•    Bahwa dasar penentuan kesalahan seseorang adalah karena tahu dan kalau tidak tahu maka tidak bisa untuk mempertangungjawabkan, jadi orang hanya mempertanggungjawabkan karena tahu, mengapa tahu, karena tahu adalah pengertian dari sengaja ;
•    Bahwa delik Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Korupsi adalah Delik Kesengajaan seperti melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan ini adalah delik yang ditimbulkan dengan sengaja dan kalaupun terjadi hal diluar dari pengetahuannya tentu ini tidak ada kesengajaan sehingga tidak bisa diminta untuk mempertanggungjawabkan kecuali bisa dibuktikan ada kerja sama kalau berkenaan dengan Penyertaan  dan orang tidak dapat dihukum karena ketidak tahuan, dan  didalam hal melaksanakan peraturan perundang-undangan, KUHP menentukan barang siapa melakukan perbuatan karena menurut ketentuan Undang-Undang, tidak dapat dipidana, kemudian karena dia melakukan perbuatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka tidak bisa dibuktikan bahwa perbuatannya melawan hukum karena perbuatannya mempunyai dasar yang jelas dan karena itu berkenaan dengan jabatannya maka tidak bisa dikatakan dia telah menyahgunakan jabatannya;

•    Bahwa dari sisi itu kalau dia melakukan perbuatan sesuai dengan kewenangannya dan perbuatan itu dilakukan telah memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku untuk itu maka perbuatan yang dilakukan dalam kapasitas  sesuai Pejabat dan apabila salah maka dilakukan peradilan Tata Usaha Negara untuk mengoreksi kesalahan dari Putusan seorang Pejabat dan tidak menjadi kewenangan Pengadilan Pidana;

3.    Bahwa berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut maka unsur-unsur dalam pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair maupun subsidair adalah jelas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan;

III.    KESIMPULAN

Mejelis Hakim Yang Terhormat
Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami Penasehat Hukum dari Terdakwa Drs. H. Ahmad Dadang Kafrawi, M.Si memohon kepada Majleis Hakim yang terhormat untuk memutus perkara Terdakwa sebagai berikut :

1.    Menyatakan Terdakwa Drs. H. Ahmad Dadang Kafrawi, M.Si tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH-Pidana;

Maupun Dakwaan SUBSIDAIR :
Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH-Pidana;

2.    Membebaskan Terdakwa Drs. H. Ahmad Dadang Kafrawi, M.Si dari segala Dakwaan (Vrijspraak) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa Drs. H. Ahmad Dadang Kafrawi, M.Si dari segala Tuntutan hukum (onslag van alle rechstvervolging);
3.    Mengembalikan dan Memulihkan harkat dan nama baik TERDAKWA Drs. H. Ahmad Dadang Kafrawi M.Si pada keadaan semula;
4.    Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa tanpa syarat dari dalam tahanan
5.    membebankan biaya perkara pada Negara

IV.    PENUTUP

Mejelis Hakim Yang Terhormat
Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat

Pengadilan adalah merupakan benteng terakhir untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Sejak reformasi sampai pemerintahan sekarang ini, pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan suatu pekerjaan yang penanganannya harus diprioritaskan, karena mengingat akibat perbuatan korupsi, telah merugikan keuangan Negara. Pada masa pemerintahan orde baru, tuduhan komunis kepada seseorang ataupun tuduhan pelaku tindakan subversi, merupakan tindakan yang efektif untuk memukul atau mematahkan kegiatan seseorang atau kelompok yang ingin berpartisipasi dalam memperjuangkan demokrasi. Dimasa sekarang, sebagian perkara korupsi terutama kepada Pejabat atau mantan Pejabat ada nuansa ditunggangi oleh kepentingan politis untuk pembunuhan karakter si pejabat bersangkutan, supaya tidak dapat lagi bersaing dalam pemilihan pejabat public. Tuduhan korupsi dapat mematikan langkah seseorang, walaupun sebenarnya dia belum tentu bersalah. Disamping itu ada kebijakan menargetkan pemeriksaan dan pelimpahan perkara korupsi kepengadilan, kami sebagai penasehat Hukum berpendapat, kebijakan tersebut adalah bagus sepanjang penanganan suatu perkara korupsi tersebut dilakukan secara akurat dan benar-benar kuat buktinya, dan tidak tertunggangi oleh kepentingan politis. Tetapi apabila tertunggangi oleh kepentingan politis atau karena ingin memenuhi target agar banyak memproses perkara korupsi, pada hal buktinya sangat lemah, tetapi dipaksakan untuk dilimpahkan kepengadilan. Dalam penanganan penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi kadang-kadang instansi kepolisian, maupun kejaksaan tersandera oleh tekanan opini public, karena kalau perkara korupsi yang sudah disiarkan kepada public secara meluas baik oleh instansi Kepolisian maupun Kejaksaan apabila diakhir penyidikannya ternyata bukti-bukti yang mendukung perkara korupsi tersebut lemah, pihak Kepolisian maupun Kejaksaan tidak berani menghentikan perkara tersebut, apalagi terhadap tersangka sudah dilakukan penahanan, pihak Kepolisian maupun Kejaksaan semakin merasa tidak enak untuk menghentikan perkaranya, takut disangka penghentian perkara tersebut karena pengaruh suap dari pihak tersangka atau takut dituduh public tidak professional dalam penanganan perkaranya. Dalam permasalahan tersebut tidak jarang oknum Kepolisian maupun oknum Kejaksaan meminta maaf kepada tersangka, tidak berani menghentikan perkara tersebut karena takut dikritik oleh opini public. Oknum tersebut menyarankan agar tersangka berjuang saja dipengadilan untuk membuktikan tidak bersalah. Kemudian yang menjadi masalah sekarang, Pengadilan juga sering dikritik karena membebaskan perkara korupsi, sehingga akhirnya hakim-hakim menjadi tidak berani atau sangat berhati-hati untuk membebaskan perkara korupsi. Bagi Majelis Hakim yang professional dan berintegritas, kami yakin tidak akan terpengaruh oleh tekanan apapun juga.

Mejelis Hakim Yang Terhormat

Kami Tim Penasehat hukum Terdakwa berharap dan berdoa jika Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwa Terdakwa tidak bersalah secara sah dan menyakinkan atas semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kami memohon dengan hormat, BEBASKANLAH TERDAKWA DARI SEGALA HUKUMAN, dengan mangacu pada adagium hukum Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah.
 
Dengan meperhatikan firman Allah SWT :
“hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebenciannya terhadap suatu kaum (atau seseorang) mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adilah karena adil itu lebih dekat kepada Taqwa.; (Q.S, Al Maidah ayat 8).

Demikian Duplik ini kami bacakan dan kami serahkan pada persidangan hari senin tanggal 11 Oktober 2010 .

Tim Penasehat Hukum
TERDAKWA (Drs. H. AHMAD DADANG KAFRAWI, M.Si)
Wassalammu’ alaikum Wr. Wb




ERMAN UMAR, S.H.                        IQBAL JEFRIANO, S.H.
 
Foto: Istimewa

Comments (0)Add Comment

Write comment
You must be logged in to post a comment. Please register if you do not have an account yet.

busy



Baca juga: