PHK KARENA PERUSAHAAN RUGI

  • PDF
{Jakarta, Paluhakim} Shalom Pak Hotma, Sebulan yang lalu saya di-PHK oleh perusahaan karena perusahaan tersebut merugi selama beberapa tahun terakhir ini.  Saya telah bekerja selama 5 tahun dengan menerima upah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Saat di-PHK, Saya tidak mendapat apa-apa selain gaji bulan terakhir dan uang pisah yang ditawarkan oleh perusahaan kepada saya adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Saya ingin bertanya sebenarnya apa yang menjadi hak saya ketika di PHK oleh Perusahaan tempat saya bekerja mengingat saya sudah mengabdi kepada perusahaan selama 5 tahun.

Terimakasih untuk jawabannya.

James – Cibinong


Jawaban:

Shalom Sdr Jms,

Saya turut prihatin dengan kondisi yang Anda dan perusahaan tempat Anda bekerja alami saat ini. Memang secara hukum sebuah perusahaan dapat melakukan PHK terhadap karyawannya dengan alasan perusahaan tersebut mengalami kerugian terus-menerus selama 2 (dua) tahun atau lebih, seperti yang tercantum pada Pasal 164 ayat (1)  Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun…”

Namun PHK tidak bisa terjadi begitu saja tanpa adanya penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.  Hal ini telah diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu pada pasal 151 ayat (3), yang berbunyi:

“…pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.”

Apabila pengusaha menyatakan bahwa perusahaannya sedang mengalami kerugian terus menerus, maka hal ini haruslah dapat dibuktikan dengan laporan keuangan perusahaan tersebut yang diaudit oleh akuntan publik.  Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:

 “Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.”

Seseorang yang di-PHK oleh pengusaha atas dasar kerugian yang dialami oleh perusahaan, maka  berhak mendapatkan uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.  Hal ini sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dengan tegas menyebutkan:
“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.”

Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima adalah terdiri dari upah pokok dan segala macam tunjangan yang bersifat tetap.  Komponen upah ini diatur dalam Pasal 157 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

“Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas :
a.    upah pokok;
b.    segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.”
        
Mengenai perincian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, telah ditentukan dalam Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:
Pasal 156 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut :
a.    masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
b.    masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
c.    masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
d.    masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
e.    masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
f.    masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
g.    masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.
h.    masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
i.    masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

Pasal 156 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
a.    masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
b.    masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
c.    masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
d.    masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
e.    masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
f.    masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
g.    masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
h.    masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah.
Pasal 156 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
a.    cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
b.    biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
c.    penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
d.    hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.





Baca juga: