Wawancara

JPU: Dokter Anak Autis Bisa Dihukum Kumulatif

  • PDF

[Jakarta – Paluhakim] Jaksa Penuntut Umum Noerhasan Ridwan menegaskan perkara pidana yang melibatkan terdakwa dokter spesialis autis, Rudy Sutadi, dapat dipenjara berdasarkan hukuman yang dihitung secara kumulatif  dan hal ini adalah legal enurut aturan hukum di Indonesia.

Hal tersebut dikatakan Noerhasan kepada Paluhakim di Pengadilan Negeri  (PN) Jakarta Timur, Kamis (1/10/09).

Seperti telah diberitakan sebelumnya, terdakwa Rudy Sutadi sejak 2004 silam menjalani hukuman penjara di LP Cipinang karena dipidanakan berkali-kali oleh mantan isterinya, dr Lucky Aziza Bawazier.  
 
Tahun 2004 lalu, Rudy dijerat Pasal 170, 351, dan Pasal 406 KUHP karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dan diganjar dua tahun penjara setelah melakukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Kemudian PN Jakarta Timur menjatuhkan vonis enam tahun penjara pada 27 Juli 2005 karena Rudy terbukti bersalah melakukan pemalsuan surat nikah (Pasal 264 KUHP).

Kasus ketiga, lagi-lagi majelis hakim PN Jakarta Timur memutuskan vonis lima tahun penjara karena terdakwa yang juga merupakan dokter spesialis autis anak ini melanggar Pasal 372 dan 374 KUHP.

Kini, perkara yang sedang dijalaninya adalah tindak pidana pencemaran nama baik (Pasal 310 dan 311) yang melibatkan Majalah Trust. Rudy Sutadi harap-harap cemas menunggu putusan hakim atas dakwaan yang dilayangkan JPU Noerhasan.

Belum lagi, bakal menyusul kasus berikutnya yakni penipuan asal-usul keturunan (Pasal 277 dan 378 KUHP). Kasus ini belum dilimpahkan ke PN Jakarta Timur.

Mengenai hukuman bertubi-tubi dan jeratan hukuman kumulatif, Paluhakim mewawancarai JPU Noerhasan Ridwan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (1/10/2009). Berikut petikan wawancaranya:

Kasus yang melibatkan Rudy Sutadi ini jarang sekali terjadi, seseorang dipidana berkali-kali. Kok bisa begitu?


Bisa saja terjadi karena terdakwa dipidanakan dengan kasus yang berlainan. Ada kasus pemalsuan surat nikah dan sekarang pencemaran nama baik. Menyusul kasus mengaburkan asal-usul keturunan tapi kasus ini dalam proses. Hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang. Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa adalah saat dia menjalankan hukuman. Ini berarti ada pengulangan perbuatan pidana, ada unsur untuk memberatkan terdakwa.

 
Lalu bagaimana dengan hukuman yang dijalani setelah ada vonis hakim?

Hukuman dijalankan setelah terdakwa selesai menjalankan hukuman yang pertama. Vonis 2 tahun ditambah 6 tahun ditambah lagi dan seterusnya, berdasarkan vonis hakim dan ini legal. Dan saya akan menuntut hukuman kasus pencemaran nama baik ini setelah terdakwa selesai menjalani hukuman sebelumnya. Ini berdasarkan teori hukum gabungan dari beberapa tindakan pidana. Adanya hukum gabungan secara murni ini berdasarkan KUHP. Terdakwa melakukan perbuatan pidana pada waktu dan tempat berlainan sehingga diadili pada waktu dan tempat yang berlainan pula. Dengan begitu, terdakwa menjalani hukuman setelah selesai menjalani hukuman sebelumnya. Kasus dr. Rudy ini tidak aneh.

Menyinggung kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Majalah Trust, ada tiga saksi yang dihadirkan oleh Bapak namun mereka ditolak ketua majelis hakim. Tanggapan Bapak?

Saksi ditolak itu merupakan hak terdakwa. Tanpa ada saksi pun saya sudah cukup bukti untuk menghukum kembali terdakwa.


Dalam pemberitaan Majalah Trust, ada dua narasumber yakni Rudy Sutadi dan Zulhendri. Mengapa hanya Rudy yang dipidanakan, padahal komposisi pemberitaanya lebih banyak memuat pernyataan Zulhendri?

Itu urusan penyidik, apakah Zulhendri mau dijadikan terdakwa atau tidak? Saya tidak mempersoalkan ini. Saya hanya menangani perkara yang saya tangani.

Tidak curiga kepada penyidik, mengapa hanya satu orang yang dijadikan terdakwa?
C

uriga untuk apa? Saya tidak boleh curiga, itu hak penyidik. 

 

(Mikael Niman)

 

 

Sidang Disiplin 3 Dokter RS Omni

  • PDF

Prita Minta MKDKI Perlu Segera Keluarkan Putusan

[Jakarta-paluhakim] Prita Mulyasari mendesak Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) segera mengeluarkan putusan sidang terhadap tiga dokter Rumah Sakit Omni Internasional.

Hal itu dikatakan Prita melalui kuasa hukumnya, Syamsul Anwar, dalam wawancara kepada paluhakim di Jakarta, Rabu (9/9/2009).

“Kami sudah melaporkan tiga dokter itu ke MKDKI sejak Juli lalu. Tetapi mengapa sampai sekarang putusannya belum keluar juga?” ujar Syamsul.

MKDKI adalah lembaga yang dibentuk untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran. Lembaga ini berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi. Lembaga ini juga bisa menetapkan sanksi disiplin terhadap dokter yang bersangkutan melalui sidang yang digelar dalam beberapa tahap.MKDKI merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang dalam menjalankan tugasnya bersifat independen. Mereka beranggotakan dokter, dokter gigi, dan sarjana hukum.

Syamsul menilai, putusan MKDKI tersebut tentu bisa ikut membantu Prita dalam proses menghadapi dakwaan pencemaran nama baik di peradilan umum. Termasuk menguak adanya pelanggaran disiplin kedokteran yang dilakukan tiga dokter RS Omni Internasional.

Berikut wawancara lengkap Syamsul Anwar dengan paluhakim:

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL