MARULI BUKANLAH GAYUS. GAYUS ADALAH GAYUS

  • PDF

Pembelaan (“Pledoi”)
Untuk dan atas nama
DR. MARULI PANDAPOTAN MANURUNG, SE.,MSI.,MBT.


Maruli Bukanlah Gayus. Gayus adalah Gayus.
Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Adanya Kesalahan

___________________________________________________________________________

I.    PENDAHULUAN

Pertama-tama, izinkanlah kami selaku Tim Advokat DR. MARULI PANDAPOTAN MANURUNG, SE.,MSI.,MBT. (“Terdakwa”) terlebih dahulu menghaturkan ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim yang terhormat. Ucapan terima kasih ini kami sampaikan atas kesempatan untuk menyampaikan dan kesabaran untuk mendengarkan Pledoi ini dan mempertimbangkannya kelak.

Dalam persidangan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (“JPU”) telah menyampaikan Surat Tuntutannya untuk mejatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dimana tuntutan itu sungguh tidak benar. Sehubungan dengan surat tuntutan yang tidak benar itu karena tidak berdasarkan hukum dan atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Pledoi ini kami sampaikan dengan harapan akan sungguh-sungguh menjadi pertimbangan dari setiap anggota Majelis Hakim yang terhormat dalam permusyawaratan pengambilan putusan kelak. Janganlah kiranya kasus ini bercampur-aduk dengan apa yang sedang berkembang dalam opini dewasa ini.

Pledoi ini sendiri kami sampaikan berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan lengkap alat-alat bukti selama persidangan. Pledoi ini adalah ungkapan sebenarnya dan selengkapnya tentang apakah yang menjadi permasalahan atas perkara yang sedang kita hadapi ini, yang secara pribadi telah disampaikan sebahagian oleh Terdakwa sendiri. Dengan demikian, kami yakin Majelis Hakim yang kami hormati akan mempertimbangkannya dan selanjutnya akan dapat menerima permohonan yang kami sampaikan di akhir Pledoi ini dalam putusan kelak.

Sebagaimana sudah diketahui secara umum, kasus PT Surya Alam Tunggal (“PT SAT”) yang didakwakan pada Terdakwa bukanlah kasus pajak yang menyangkut puluhan milyar rupiah yang membuat ”geger” masyarakat Indonesia sebagaimana pemberitaan media selama ini. Bahkan kasus PT SAT ini tidak ada hubungannya dengan pemberitaan atau “mafia pajak” itu. Namun dalam beberapa kesempatan di luar persidangan ini dipersepsikan seolah-olah sama. Oleh karena itu sejak dini kami mohon dengan hormat agar hal ini dapat diwaspadai oleh persidangan yang terhormat ini; kiranya kebenaran materil berdasarkan fakta hasil persidanganlah yang menjadi dasar setiap pertimbangan dalam putusan, bukan berdasarkan penyesatan oleh berbagai sumber informasi yang tengah berkembang.

Dalam dakwaan, JPU menyatakan hanya karena Surat Keputusan Direktorat Jendral Pajak No : KEP-757/PJ.07/2007 tanggal 10 Oktober 2007 tentang keberatan wajib pajak (“SK Dirjen Pajak”) yang menerima keberatan wajib pajak PT SAT dalam proses keberatan sesuai ketentuan perpajakan maka negara dirugikan sebesar Rp.570.952.000,- (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah), dengan rincian pokok PPN sebesar  Rp.429.200.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), sanksi administratif sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dan imbalan bunga sebesar Rp.83.752.000,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah). Tetapi Tim JPU sesungguhnya tidak ada mendakwakan bahwa Terdakwa Maruli ini yang menandatangani SK itu dan atau bahkan telah mendapat uang atau janji dari penerbitan SK Dirjen Pajak itu, sesuatu yang menjadi motivasi hampir semua tindak pidana korupsi. Terdakwa Maruli memang tidak pernah memutuskan dan menandatangani apapun atas keberatan PT SAT ini apalagi menerima uang atau menerima sesuatu janji dalam bentuk apapun dan dari siapapun terkait dengan proses permohonan keberatan PT SAT ini. Dengan demikian pertanyaan dapat diajukan, apakah ada kejahatan tanpa motivasi? Apakah ada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan.

Untuk mendukung asas peradilan yang cepat, murah dan sederhana, Tim Advokat telah mengajukan eksepsi terhadap dakwaan dalam perkara ini di awal persidangan, tetapi Majelis Hakim melalui Putusan Sela dalam persidangan menyatakan bahwa mengenai peran Terdakwa telah menyangkut materi pokok perkara dan akan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara.

Pledoi ini oleh karena itu akan mencoba mengungkapkan posisi kasus ini secara lengkap, fakta dan interpretasi hukumnya seutuhnya termasuk konteksnya, serta bagaimanakah sesungguhnya hukum harus dipertimbangkan dalam fakta hukum perkara ini. Dengan kata lain, Pledoi ini akan mengetengahkan kebenaran materil perkara tanpa prasangka (prejudice).

Secara normatifnya, Pledoi ini akan mengetengahkan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang (vide, Pasal 197 ayat (1) d KUHAP). Konkritnya, Pledoi ini akan menguraikan argumentasi dengan mendasarkan pada alat pembuktian yang sah dan meyakinkan tentang apakah sesungguhnya (kebenaran materil) yang diperbuat Terdakwa (actus reus); apakah perbuatan Terdakwa yang hanya mereview dan memaraf konsep surat uraian penelitian dan konsep surat keputusan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dan perintah atasan untuk meneliti, untuk kemudian diperiksa dan dimintakan persetujuan lebih lanjut secara berjenjang (dalam kasus ini ada 6 jenjang) pada Kasubdit Keberatan dan Banding, Direktur Keberatan dan Banding serta Direktur Jenderal Pajak  (“Dirjen Pajak”) dalam perkara ini (mens rea) adalah merupakan kejahatan sehingga Terdakwa harus dinyatakan dan diminta pertanggung-jawabannya sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

Terlepas dari masih adanya pertanyaan yang belum terjawab, apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini berwenang mengadili perkara a-quo sebagaimana telah diajukan dalam eksepsi, secara hukum perkara ini pada pokoknya adalah soal perbedaan pendapat saja karena ada perbedaan interpretasi atas ketentuan Pasal 16D Undang-Undang Nomor 11 tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (“Pasal 16D”) mengenai pajak terutang PPN PT SAT sebagai suatu sengketa pajak yang artinya merupakan bagian dari kaedah hukum administrasi negara; dan bukan suatu delik atau tindak pidana korupsi yang merupakan bagian dari hukum pidana. Apabila soal sengketa pajak dijadikan tindak pidana maka artinya adalah sama dengan kriminalisasi in casu terhadap Terdakwa. Padahal pembetulan putusan instansi tingkat bawah oleh tingkat yang lebih tinggi in casu keberatan PT SAT merupakan sesuatu yang jamak dan normatif dalam praktek administrasi apalagi peradilan.

Pada saat yang sama, perlu ditelaah pula secara khusus apakah Terdakwa bersalah dalam proses keberatan yang berjenjang dimana  Terdakwa hanya memaraf konsep laporan hasil pemeriksaan yang isinya berdasarkan penelitian dan penelaahan yang bertugas maka Terdakwa ikut mengusulkan agar Keputusan Dirjen Pajak menerima permohonan keberatan PT SAT. Dengan kata lain, apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum atau melakukan penyalahgunaan wewenang hanya dengan perbuatan demikian. Perlu diteliti secara khusus dalam uraian kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 425/PM.1/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Uraian Jabatan di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (“PMK No. 425 tahun 2007”) bahwa kepala seksi hanya bertugas meneliti dan memaraf konsep-konsep surat dan uraian penelitian, sementara kasubdit-lah yang memeriksa konsep uraian penelitian penyelesaian keberatan tersebut. Direktur Keberatan yang bertugas untuk menyetujui konsep surat penelitian menjadi surat dan bertanggung jawab atas kebenaran usul, saran, pendapat, telaahan, dan pemecahan masalah keberatan in casu melalui Nota Dinas Nomor : ND-999/PJ.071/2007 perihal Pemberian Keputusan Keberatan dan Penghapusan Sanksi Administrasi atas nama PT SAT yang ditujukan kepada Dirjen Pajak. Selanjutnya, Dirjen Pajaklah yang pada akhirnya memutuskan dan menandatangani Surat Keputusan apakah menerima atau menolak keberatan wajib pajak.

Dalam pemeriksaan PPN PT SAT ini, mengapa keberatan wajib pajak dikabulkan adalah karena kenyataannya terdapat kesalahan pemeriksa pajak Kanwil Sidoarjo dalam pengenaan Pasal 16D kepada wajib pajak. Dengan demikian adalah merupakan kewajiban hukum pejabat yang lebih tinggi termasuk Terdakwa sebagai penjabat kepala seksi untuk memperbaiki berdasarkan undang-undang perpajakan. Kalau SK Dirjen Pajak itu keliru dan merupakan tindak pidana, maka dengan memperhatikan proses surat melalui 6 layer secara berjenjang ke atas yakni (i) Pelaksana, (ii) Penelaah, (iii) Kepala seksi, (iv) Kasubdit, (v) Direktur dan (vi) Dirjen, dimanakah kejahatan itu terjadi? Perlu kita cermati bahwa yang menimbulkan akibat hukum dalam kasus ini adalah SK Dirjen Pajak dan SK itu sebelum ditandatangani Dirjen hanya diparaf oleh dua lapis di bawah, yaitu direktur dan kasubdit. Sebagai informasi, Terdakwa hanya penjabat kepala seksi ketika itu dan tidak ikut memaraf SK Dirjen Pajak yang menimbulkan akibat hukum itu.

Secara lengkap, kita telah sama-sama mendengar bahwa fakta hukum dalam perkara ini yang dituangkan dalam SK Dirjen Pajak itu ialah tentang Keberatan Wajib Pajak PT SAT atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai (“SKPKB PPN”) Pasal 16D. Dalam SK tersebut, Dirjen Pajak menerima seluruh keberatan Wajib Pajak PT SAT dan mengabulkan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif atas STP PPN yang menyangkut keseluruhannya Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) kemudian dengan denda dan sanksi administrasi menjadi berjumlah Rp.570.952.000,- (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah). Sesuai dengan ketentuan internal Ditjen Pajak, maka sebelum SK tersebut dikeluarkan oleh Dirjen Pajak, terlebih dahulu harus dibuat suatu laporan penelitian oleh Penelaah Keberatan dan Peneliti Pelaksana, yang kemudian akan diteliti lebih lanjut dan disetujui secara berjenjang oleh Kasi yang dalam hal ini adalah Terdakwa sebagai penjabat Kepala Seksi IV, kemudian Kasubdit, dan terakhir Direktur Pengurangan dan Keberatan sebelum disampaikan kepada Dirjen Pajak.

Oleh karena SK Dirjen Pajak tersebut menerima seluruh keberatan Wajib Pajak PT SAT, Tim JPU menyatakannya sebagai perbuatan melawan hukum. Pernyataan ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal karena putusan “peradilan bawah” dibatalkan oleh “peradilan yang lebih tinggi” adalah terjadi setiap hari dan wajar serta perbuatan hukum yang sah. Sebab demikianlah konsep “peradilan” diadakan yakni ada pemeriksaan “ulangan” dengan kemungkinan dalam perpajakan, diterima seluruhnya atau sebahagian atau ditolak (vide, Ps.26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (“UU KUP”). Apabila memang ada perbuatan melawan hukum, yang merupakan salah satu unsur dalam tindak pidana yang didakwakan pada Terdakwa ini masih harus diuji kebenarannya secara materil apakah perbuatan melawan hukum itu merupakan perbuatan Terdakwa, bila penerimaan atas keberatan PT SAT ini adalah merupakan tindak pidana—qud non. Dirjen Pajak, Dr. Darmin Nasution telah menyatakan bahwa SK Dirjen Pajak tersebut sudah benar proses maupun substansinya, yang apabila diduga adanya perbuatan melawan hukum, maka yang terlebih dahulu diminta pertanggungjawabannya adalah penerbit SK tersebut. Akan tetapi Dr Darmin Nasution tidak pernah diperiksa. Apabila yang bersangkutan diperiksa dan terbukti, maka barulah dapat dicari apakah ada pelaku penyerta atau membantu sehingga perbuatan melawan hukum itu terjadi.

Dalam mempertimbangkan perkara ini, penting untuk diperhatikan juga bahwa sesuai Pasal 25 ayat (1) UU KUP secara jelas dinyatakan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak atas suatu SKPKB Pengajuan keberatan ini tentunya harus memenuhi persyaratan formal sebagaimana ditentukan Pasal 25 dan 26 UU KUP. Keputusan Dirjen Pajak atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terhutang. Dengan demikian, undang-undanglah yang memberikan wewenang kepada Dirjen Pajak untuk menerima keberatan wajib pajak, sepanjang memang harus dilakukan koreksi atas hasil pemeriksaan pajak.   

Penelitiaan secara mendalam telah dilakukan oleh Tim Peneliti Keberatan PT SAT sebelum SK Dirjen Pajak dikeluarkan. Sebagaimana telah diketahui bersama dari keterangan-keterangan saksi-saksi dan ahli-ahli di depan persidangan bahwa penyerahan aktiva dari PT SAT kepada PT Surya Adikumala Abadi (“PT. SAA”) pada tahun 2004 hanya dapat terutang PPN Pasal 16D, sepanjang memenuhi syarat kumulatif, yaitu: (1) Diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak, (2) Terdapat PPN yang dibayar saat perolehannya, dan (3) Pajak Masukan atas perolehan aktiva tersebut dapat dikreditkan. Oleh karena itu, penelitian atas permohonan keberatan pun difokuskan kepada pemenuhan ketiga syarat ini dan telah pula dilakukan secara teliti, tepat dan cermat serta bersifat menyeluruh.

Berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli dan Pengoperan No.160 tertanggal 31 Desember 1994 (“Akta Ikatan Jual Beli dan Pengoperan”), yang didukung pada saat yang sama pembukuan PT SAT (Lampiran- Bukti Tambahan-1) dan ketetapan pajak berupa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (“SKPLB”) saat perolehan aktiva ternyata bahwa perolehan aktiva adalah pada tanggal 31 Desember 1994. Kemudian, diketahui bahwa tidak ada PPN yang dibayar saat perolehannya dan dapat dikreditkan. Akta Ikatan Jual Beli ini sekalipun menggunakan “Ikatan Jual Beli” bukan “Jual Beli”, tetapi klausulanya jelas menyatakan bahwa dengan akta ini telah terjadi pengoperan (vide, Butir 6 Bagian isi Akta Ikatan Jual Beli) dan berlaku pula sebagai kwitansi yang sah bagi PT SAT dalam jual beli dan pengoperan tersebut (vide, Pasal 1 Akta Ikatan Jual Beli).

Pada saat yang sama, pembukuan PT SAA maupun PT SAT sebagaimana telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 1994, juga menunjukkan bahwa telah terjadi penyerahan secara fisik atau nyata aktiva dari PT SAA kepada PT SAT pada tanggal 31 Desember 1994. Hal ini sesuai dengan pasal 13 ayat (2) PP No.143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 (“PP No. 143 tahun 2000”) bahwa terutangnya pajak atas benda tidak bergerak dapat terjadi secara nyata atau secara hukum tergantung mana yang terjadi lebih dulu. Seperti diketahui, Pasal 16D baru mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995. Dengan demikian, merujuk pada penyerahan aktiva yang terjadi pada tanggal 31 Desember 1994, maka  ketentuan yang berlaku dalam proses penyerahan aktiva tersebut adalah Undang-Undang No.8 Tahun 1983. Dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang ini disebutkan bahwa penyerahan barang yang dilakukan tidak dalam rangka menjalankan perusahaan atau pekerjaannya, misalnya pengoperan aktiva yang tidak dimaksudkan untuk dijual, tidak terhutang pajak.

Di sisi lain, data SKPLB PPN Wajib Pajak PT SAT dari KPP Sidoarjo untuk masa pajak Desember 1994, Januari 1995 dan Februari 1995 (Lampiran- Bukti Tambahan-2) semakin mempertegas bahwa tidak ada penetapan PPN terkait perolehan aktiva tahun 1994 sehingga memang tidak ada PPN yang dikreditkan. Ketiga SKPLB PPN tersebut tidak pernah diajukan keberatan atau pembetulan surat ketetapan dan dengan demikian ketiganya sudah berkekuatan hukum tetap pula. Dalam hukum pajak, terdapat ketentuan batas daluarsa yakni 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1) UU KUP yang menyatakan bahwa dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB.

Penelitian mendalam yang dilakukan oleh Terdakwa dan Tim Peneliti Keberatan Ditjen Pajak berbeda jauh dengan pemeriksaan pajak oleh Kanwil Sidoarjo yang menjadi dasar terbitnya SKPKB dan STP Pasal 16D kepada wajib pajak PT SAT. Bahkan, penerbitan kedua surat ketetapan pajak tersebut oleh Kanwil Sidoarjo juga hanya didasarkan pada penjualan aktiva tetap milik PT.SAT kepada PT.SAA berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli Nomor I tanggal 7 Januari 2004, bukan Akta Jual Beli. Meski tidak terdapat Akta Jual Beli atas penyerahan aktiva tersebut, pemeriksa pajak menganggap telah terjadi penyerahan berdasarkan pembukuan PT SAT tahun 2004 yang meliputi buku biaya, pembebanan biaya di Laporan rugi-laba serta bukti pendukung lainnya. Namun demikian, sebagaimana telah dibuktikan dan merupakan fakta hukum dalam persidangan ini, pemeriksa pajak justru tidak pernah memeriksa dan meneliti bagaimana perolehan aktiva tersebut, terutama apakah ada PPN yang telah dibayar pada saat perolehannya dan apakah PPN tersebut dapat dikreditkan. Alasan-alasan di atas pada akhirnya menjadi faktor utama bagi Terdakwa dan tim peneliti keberatan lainnya sampai pada kesimpulan bahwa memang terdapat ketidakbenaran dalam SKPKB dan STP tertanggal 5 Januari 2007. Alasan mana juga dibenarkan oleh Dirjen Pajak saat itu, Dr.Darmin Nasution, bahwa tidak ditemukan adanya kesalahan dalam proses dan substansi dari penyelesaian penelitian permohonan keberatan Pajak PT.SAT yang menjadi  dasar terbitnya SK Dirjen Pajak yang menerima seluruh keberatan Wajib Pajak PT SAT (vide, ”Cuplikan Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum (FIT and PROPER TEST) DPR-RI dengan Calon Gubernur Bank, Lampiran-Bukti Tambahan-3)

Sampai saat ini, kedua SK Dirjen Pajak mengenai permohonan keberatan wajib pajak atas pengenaan PPN Pasal 16D atas nama PT SAT masih sah berlaku dan telah berkekuatan hukum yang mengikat oleh karena tidak pernah dikoreksi apalagi dibatalkan. Seandainyapun dinyatakan salah dan dibatalkan, Dirjen Pajak masih dapat  memperbaiki SK Dirjen Pajak tersebut atas kewenangannya sendiri atau atas perintah Menteri Keuangan sebagai atasan Dirjen misalnya untuk diperbaiki apabila pejabat Dirjennya tidak melakukannya. Bentuknya bisa berupa pembetulan SK sebagaimana lazim dalam hukum administrasi negara dengan klausula yang selalu ada dalam setiap SK yaitu, “Apabila ada kekeliruan dalam SK akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai ketentuannya” atau  dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan disingkat  “SKPKBT” (vide, Pasal 15 UU KUP). Artinya, SK Dirjen ini dengan menggunakan istilah peradilan belum berkekuatan hukum tetap (“BHT”) dan belum lewat waktu pula untuk mengajukan upaya hukum itu (daluarsa), apakah oleh Dirjen karena jabatan atau oleh wajib pajak ke pengadilan pajak bila “SKPKBT”  sudah dikeluarkan (vide, Pasal 27 UU KUP) dan karenanya belum ada kerugian negara sebagaimana dinyatakan dalam Surat Tuntutan. Dengan demikian, penghitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP masih prematur sehingga Kerugian Negara dalam perkara ini “belum nyata dan belum pasti” sebagaimana disyaratkan Pasal 1 angka 22 UU Perbendaharaan Negara dan telah dijelaskan ahli di bidang akuntansi dan auditing, Dani Sudarsono dan ahli lainnya yang didengar pendapatnya di depan persidangan ini.

Secara konkrit, Keputusan Dirjen Pajak yang menerima keberatan PT SAT ini telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Kalau bukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka kepentingan pribadi akan terlihat dalam proses penelitian permohonan keberatan ini misalnya mendapatkan ”kick back”. Dalam banyak kasus, ”kick back” merupakan motivasi untuk melakukan tindak pidana. Tetapi jangankan mendapatkan ”kick back”, yang diakui Penuntut Umum kebenarannya dengan tidak pernah menyatakan menyatakan ”Terdakwa menikmati hasil korupsi”; bertemu dengan Direktur PT SAT, Hindarto Gunawan pun hanya 1 (satu) kali, yaitu, ketika dikenalkan oleh Gayus H P Tambunan (“Gayus”) pada saat dilakukan pembahasan dengan wajib pajak. Proses dijalankan secara profesional, maka yang bertemu dan melakukan pembahasan dengan Direktur PT SAT selaku wajib pajak sesuai uraian jabatan di Lingkungan Kantor Pusat Dirjen Pajak adalah Penelaah keberatan Humala S.L. Napitupulu (“Humala”) dan Peneliti Gayus, tidak dengan Terdakwa.

Selain tidak ada “kick back” sebagaimana diuraikan di atas, Surat Tuntutan juga telah keliru melihat perkara ini yakni mendasarkan perolehan aktiva PT SAT dari PT SAA pada tanggal 5 Juni 1995 berdasarkan Akta Notaris No. 8 tentang Surat Persetujuan Membuka Kredit dan Akta Notaris No.9 tentang Surat Persetujuan Membuka Kredit Investasi.

Padahal dari keterangan ahli perpajakan Eka Sri Sunarti, Untung Sukardji yang diajukan oleh Tim JPU dan Darussalam yang diajukan oleh Terdakwa telah terang-benderang menyebutkan bahwa Akta Perjanjian Kredit maupun perjanjian hutang-piutang tidak dapat dijadikan dasar atau bukti telah terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak (“BKP”). Yang menjadi pedoman adalah kapan “aset dikuasai dan dipergunakan” oleh pembeli. Oleh karena itu, uraian Surat Tuntutan bahwa Akta Perjanjian Kredit sebagai dasar penyerahan BKP dan kemudian mempersalahkan Tim Peneliti Keberatan dalam penerapan Pasal 16D adalah merupakan error in objecto. Konkritnya, uraian-uraian dengan menggunakan Akta Perjanjian Kredit sebagai bukti terjadinya penyerahan barang kena pajak jelas merupakan uraian yang salah sasaran. Dengan demikian kami sangat khawatir proses ini bisa berkembang tidak hanya  error in objecto tetapi juga  menjadi error in subjecto sekaligus bila tidak segera diperbaiki. Artinya, bila Surat Tuntutan dijadikan titik-tolak akan sama dengan meminta pertanggung-jawaban atas sesuatu perbuatan yang tidak salah pada orang yang benar menjalankan pekerjaannya dan atau tidak melakukan apapun yang bersifat pidana.

Sebagaimana telah kami tegaskan dalam eksepsi bahwa sejak awal kasus pajak ini penuh dengan rekayasa. Penuh rekayasa karena perkara ini dimulai dari Laporan Polisi yang ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan sama sekali. Dalam proses pemeriksaan di dalam persidangan saksi pelapor, Kombes.(Pol). Drs.Firli, mengakui bahwa dasar pengajuan laporan terjadinya tindak pidana hanyalah keterangan Gayus semata, yang mana dalam persidangan sebelumnya saksi Gayus sendiri secara tegas telah menyatakan bahwa penyidik memang telah mengarahkan perkara ini untuk menjerat para “atasan” Gayus. Bahkan ketika ditanyakan secara lebih rinci hal-hal yang menjadi isi laporannya kepada saksi pelapor seperti “vonis” telah terjadinya kerugian negara maupun telah dilakukan penelitian secara tidak mendalam, saksi malah menyatakan tidak tahu karena merupakan wewenang dari penyidik.

Dengan demikian pertanyaannya apakah Terdakwa masih layak dimintai pertanggungjawaban dari sebuah proses pemeriksaan yang telah terkontaminasi target dan prejudice itu ? Pertanggung-jawaban apakah yang harus diminta dari Terdakwa bila tidak ada perbuatan yang secara salah dilakukan?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang hendak kami tunjukkan secara rinci dan uraikan dalam pembelaan ini. Dalam Pledoi ini akan kami uraikan selengkap-lengkapnya mengapa kami sampaikan bahwa tidak ada kesalahan yang bersifat pidana yang dilakukan Terdakwa, baik mengenai faktanya termasuk mengenai analisa hukumnya agar dengan begitu Majelis hakim yang terhormat dapat dengan lengkap memahamainya dan selanjutnya dengan meyakinkan akan memberi putusan yang benar dan adil dalam putusan kelak.

Sambil mengingatkan eksepsi yang telah kami ajukan, Pledoi ini akan kami lanjutkan dengan uraian fakta persidangan dan analisa hukum atas tuntutan Tim JPU. Dalam uraian ini akan disampaikan apakah alat-alat bukti dalam mendukung tuntutan adalah alat bukti yang sah dan meyakinkan. Dalam hal ini, perlu diperhatikan hukum pembuktian tentang penilaian atas keabsahan, nilai dan kekuatan suatu alat bukti dalam rangka menyatakan (mendukung) suatu fakta hukum. Dari analisa ini maka secara hukum barulah dapat ditemukan kesimpulan yang sah serta meyakinkan untuk menyatakan bahwa suatu fakta hukum telah dibuktikan.  

Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan, Pledoi akan dilanjutkan dengan analisa apakah fakta-fakta hukum itu telah memenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa  berdasarkan pasal 191 ayat (1) KUHAP telah ditentukan bahwa apabila ”...dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas” atau sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) nya bahwa ”Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Dari hasil analisa fakta hukum dan unsur-unsur delik sebagaimana didakwakan, Pledoi akan sampai pada suatu kesimpulan: apakah unsur-unsur deliknya telah terpenuhi atau tidak. Berdasarkan kesimpulan itu, kami Tim Advokat Terdakwa dalam Pledoi ini akan menyampaikan permohonan pada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dipertimbangkan dengan benar dan adil dalam putusan yang berirah-irah ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.


II.    TENTANG EKSEPSI

Dalam sidang yang lalu untuk menanggapi surat dakwaan penuntut-umum, kami Tim Advokat telah menyampaikan keberatan (Eksepsi) atas surat dakwaan dan Majelis Hakim telah pula menyampaikan putusan sela. Atas eksepsi tersebut, majelis hakim telah memberikan putusan sela pada tanggal 9 Nopember 2010 dengan diktum menolak eksepsi karena dianggap telah masuk pada pokok  perkara. Selanjutnya  atas putusan sela tersebut telah diajukan permohonan banding pada tanggal 9 Nopember 2010. Kami tetap mohon perhatian majelis hakim yang terhormat atas materi yang telah kami sampaikan dalam eksepsi itu yang dianggap telah merupakan pokok perkara karena masih ada relevansinya.


III.    FAKTA DAN ANALISA FAKTA PERSIDANGAN  

A.    Tanggapan Atas Surat Tuntutan (Requisitor).

Sebelumnya persidangan ini telah mendengarkan surat tuntutan Tim JPU. Surat tuntutan itu pada pokoknya terdiri dari (i) Fakta-Fakta Persidangan, (ii) Barang bukti, (iii) Fakta Hukum, (iv) Pembuktian Unsur, (v) Kesimpulan, (VI) Hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dan (VII) Tuntutan.

Sebelum lebih lanjut, kami perlu memberikan komentar terhadap penguraian tentang fakta-fakta yang disampaikan oleh JPU, khususnya uraian tentang keterangan saksi-saksi yang menurut pendapat kami JPU tidak menguraikan keterangan saksi berdasarkan apa yang disampaikan di persidangan, tetapi menguraikan keterangan saksi berdasarkan BAP, antara lain, keterangan saksi Gayus yang oleh JPU terhadap rincian keterangan saksi dengan memasukkan keterangan saksi dalam BAP, yang seharusnya adalah keterangan saksi yang diberikan di depan persidangan. Berasal dari itu JPU di dalam analisa yuridisnya mempergunakan keterangan saksi berdasarkan BAP bukan keterangan saksi berdasarkan keterangan di depan persidangan.
    
Di dalam analisa yuridis:

(1)    pembahasan tentang unsur melawan hukum (dakwaan primair), halaman 196, angka 1, “...Terdakwa selaku pengarah atau supervisor memerintahkan kepada peneliti (Gayus H P Tambunan) untuk membikin agar keberatan PT SAT diterima...”.
        
(2)    pembahasan tentang unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (dakwaan primair), halaman 201, alinea ke-3, “...bahwa sesuai dengan fakta hukum dimana Terdakwa selaku supervisor mengarahkan pelaksana (Gayus H P Tambunan) untuk membikin  permohonan PT SAT diterima...”.

(3)    pembahasan unsur tentang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau  kedudukan, halaman 202, angka 1, “...Terdakwa selaku pengarah atau supervisor memerintahkan kepada peneliti (Gayus H P Tambunan) untuk membikin agar keberatan PT SAT diterima...”.

Dipergunakan oleh JPU sebagai FAKTA HUKUM yang sudah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dengan fakta hukum yang keliru ini dalam pembahasan unsur-unsur tersebut di atas JPU sampai kepada kesimpulan yang juga keliru, yang dengan itu dinyatakan bahwa telah terpenuhi unsur-unsur daripada dakwaan dan menyatakan Terdakwa bersalah, padahal fakta hukum yang dimaksud oleh JPU semata-mata berdasarkan BAP saksi Gayus di depan penyidik bukan keterangan saksi Gayus yang disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpah, sesuai dengan pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyatakan keterangan yang dipergunakan sebagai alat bukti adalah keterangan yang diberikan di depan persidangan. Tidak jelas apa yang menjadi alasan dari JPU “seakan-akan” tidak menghargai keterangan saksi Gayus yang menyatakan mencabut keterangannya di depan penyidik tentang adanya perintah dari Terdakwa untuk menerima begitu saja permohonan keberatan PT SAT. Pengabaian terhadap fakta persidangan tersebut menimbulkan kesan seolah-olah JPU memang dari awal sudah mentargetkan Terdakwa bersalah. Sesuai dengan hasil penyidikan dari penyidik yang mentargetkan harus ada orang pajak yang menjadi bersalah, tetapi bukan orang yang penting-penting. Entah apa yang menimpa Maruli sehingga Gayus menyebut namanya; yang sesuai dengan keterangan saksi Gayus di persidangan adalah karena Gayus memang membenci Maruli.

Kemudian, sebelum kami memasuki analisa hukum juga terlebih dahulu kami akan memberikan tanggapan terhadap FAKTA-FAKTA HUKUM yang disampaikan oleh JPU, yaitu uraian tentang FAKTA-FAKTA HUKUM halaman 176 s/d 183 TUNTUTAN HUKUM dan tentang FAKTA-FAKTA HUKUM halaman 183 s/d 192 TUNTUTAN HUKUM

I.    Tanggapan Atas Komentar JPU Terhadap Fakta-Fakta, halaman 176 s/d 183 Tuntutan Hukum.

JPU berpendapat adanya fakta-fakta yang perlu dikomentari yang disusun dalam 4 butir uraian yang di antara uraian-uraian tersebut perlu kami tanggapi keakuratannya:

1.    Tanggapan atas Butir I, halaman 177, Tuntutan Hukum.

1.1    Dalam membicarakan fakta-fakta JPU telah terlebih dahulu membuat pendapat dan kesimpulan sendiri sebelum lebih jauh meneliti tentang fakta-fakta hukum dan bukti-bukti, sehingga diragukan obyektifitas dan penilaian terhadap fakta-fakta tersebut. Pada baris 25 butir 1, JPU menyatakan:

“Fakta demikian menunjukkan adanya hubungan yang tidak wajar antara Terdakwa dengan wajib pajak karena mekanisme yang ditentukan, tidak dilakukan petugas keberatan yang ditunjuk oleh Direktur Keberatan dan Banding”. Selanjutnya dinyatakan, “…maka seharusnya surat keberatan PT SAT tanggal 11 Januari 2007 tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti”.

Selain telah lebih dulu membuat kesimpulan yang bersifat menentukan, juga pendapat dan kesimpulan JPU itu adalah keliru dan salah. Karena ternyata bahwa “nantinya” akan terbukti bahwa “tidak ada hubungan antara Terdakwa dengan wajib pajak PT SAT”, karena yang mungkin yang ada hubungan adalah antara wajib pajak PT SAT dengan Gayus dan Humala selaku peneliti dan penelaah.

Pendapat yang prematur tersebut telah membawa JPU kepada kesimpulan tentang fakta-fakta hukum yang dipaksakan; terbukti yaitu fakta-fakta hukum butir 29 yang menyatakan, “…Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2007, terdapat hubungan lisan, yaitu antara Terdakwa menghubungi Hindarto Gunawan, Direktur PT SAT melalui telepon untuk meminta data-data tambahan…”.

Apakah JPU dapat mengajukan bukti bahwa, “benar Terdakwa menghubungi Hindarto Gunawan melalui telepon untuk meminta data-data tambahan?”. Di depan persidangan faktanya tidak pernah diajukan dan otomatis juga tidak pernah dibuktikan. Berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi Hindarto Gunawan bahwa yang menelepon adalah Gayus (vide, Lampiran Transkrip Sidang Pemeriksaan Saksi Hindarto Gunawan). Apakah JPU memiliki bukti imajiner ?

Selanjutnya JPU menyatakan bahwa dengan meneliti dokumen laporan penelitian keberatan PT SAT,…”…maka seharusnya surat keberatan PT SAT tanggal 11 Januari 2007 tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, karena surat PT SAT tanggal 11 Januari 2007 tidak disertai alasan-alasan yang jelas, sehingga seharusnya permohonan tersebut dikembalikan ke KPP, bukan melanjutkan dan memproses keberatannya”.

Kembali JPU telah terlebih dahulu memberikan pendapat kepada fakta-fakta sebelum memeriksa bukti-bukti untuk mendapatkan suatu fakta-fakta hukum sehingga fakta-fakta hukum yang kemudian didapat oleh JPU adalah fakta hukum yang didasarkan kepada kesimpulan JPU atas sesuatu fakta yang belum atau tidak didukung oleh bukti yang sah.

1.2.    Bahwa juga JPU Menyatakan bahwa Terdakwa selaku Supervisor yang Mempunyai Kewenangan untuk Mengendalikan Tugas-Tugas dari Gayus selaku Peneliti adalah Keliru dan Salah karena Terdakwa tidak pernah menjadi Supervisor dari Gayus maupun Humala. JPU telah melakukan Penyesatan dan Kebohongan dengan Telah Mendefinisikan Kewenangan Terdakwa yaitu sebagai Supervisor, dengan Tanpa Dasar Sama Sekali. Dalam dokumen Surat Tugas No.1068/PJ.071/2007 tanggal 9 Mei 2007 jelas sekali dalam Kolom Jabatan Disebutkan bahwa  Kewenangan Terdakwa adalah dalam Lingkup Jabatan sebagai Kepala Seksi Pengurangan Keberatan I, Bukan Supervisor. Dalam PMK No. 425 tahun 2007, Tidak Ada Diatur Kewenangan, Tugas dan Tanggungjawab dari Supervisor. Yang diatur adalah terkait antara lain dengan Jabatan Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan. Sehingga Sangat Jelas dalam Mendefinisikan Kewenangan Terdakwa pun JPU telah Tidak Cermat, Tidak Teliti dan Tidak Berdasar Sama Sekali.

1.3.    Bahwa JPU Mempermasalahkan tentang Surat Permohonan Keberatan dari PT. SAT Tertanggal 15 Maret 2007 (yang ke-2) yang Perlu Ditanggapi Sebagai Berikut:

Laporan Penelitian Keberatan yang mencantumkan surat permohonan keberatan wajib pajak yang pertama adalah telah sesuai dengan kelaziman yang ada di Direktorat Keberatan dan Banding kantor Pusat DJP. Tidak ada satupun aturan yang dilanggar. Sebagai tambahan, dalam persidangan Ahli Wansepta Nirwanda pada tanggal 13 Januari 2011 telah menyatakan bahwa terdapat kekosongan aturan dalam periode Januari sampai dengan Oktober 2007, karena adanya reorganisasi Kantor Pusat DJP, sehingga tidak ada standar yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permohonan keberatan (vide, Lampiran Transkrip Sidang Pemeriksaan Ahli Wansepta Nirwanda). Oleh karenanya, sangat mengherankan sekali mengapa JPU mempermasalahkan sesuatu yang sebenarnya bukan masalah.

1.4.    Bahwa JPU Mempermasalahkan Surat Keberatan PT SAT tanggal 11 Januari 2007 Tidak Memenuhi Syarat Untuk Ditindaklanjuti, karena Surat PT SAT Tidak Disertai Alasan-Alasan yang jelas Sehingga Seharusnya Permohonan Tersebut Dikembalikan ke KPP, Bukannya Melanjutkan dan Memproses Keberatannya, yang akan Kami Tanggapi sebagai berikut:

Penelitian syarat formal permohonan keberatan adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 25 UU KUP. Penelitian formal atas surat permohonan keberatan dilakukan di unit dimana surat permohonan disampaikan yaitu, sesuai ketentuan, di Kantor Pelayanan Pajak. Jika memenuhi syarat formal maka surat permohonan tersebut dikirimkan ke unit yang berwenang memprosesnya, jika tidak memenuhi maka surat permohonan dikembalikan kepada wajib pajak untuk diperbaiki. Faktanya dalam hal permohonan keberatan PT. SAT, terbukti bahwa surat permohonan WP telah diterima di KPP Sidoarjo Timur dengan bukti dokumen Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor 210/WPJ.24/0209/PEN/K/2007 tanggal 12 Januari 2007 yang telah diterima oleh petugas pajak Anjiek Diaz. Kemudian terdapat bukti dokumen Pengiriman Surat Permohonan Keberatan atas nama PT. SAT dengan nomor surat S-90/WPJ.24/KP.02.09/2007 tanggal 5 Februari 2007 dari Kepala KPP Sidoarjo Timur kepada Direktur Jenderal Pajak di Kantor Pusat DJP. Dari dua bukti dokumen tersebut sangat jelas bahwa  telah terdapat proses penelitian syarat formal di KPP Sidoarjo Timur yaitu sejak diterima 12 Januari 2007 sampai dengan 5 Februari 2007, dan kemudian karena telah memenuhi ketentuan syarat formal keberatan maka dikirimkanlah surat tersebut ke Kantor Pusat DJP. Dalam surat permohonan keberatan PT SAT tertanggal 11 Januari 2007 jelas sekali disebutkan alasan keberatan yaitu bahwa “terdapat kesalahan pemeriksa dalam menerapkan peraturan perpajakan”. Setiap petugas pajak dan praktisi pajak mengetahui hal ini dengan jelas, namun tidak habis dimengerti mengapa JPU menyatakan pendapatnya tanpa dasar sama sekali.

2.    Tanggapan atas Butir 2, halaman 177, Tuntutan Hukum.

Dalam tuntutan hukum, JPU memberi komentar, “…karena dokumen tidak mungkin berubah, sedangkan keterangan-keterangan saksi maupun Terdakwa dapat berubah karena adanya kepentingan-kepentingan.”

Pendapat JPU sangat tendensius dan bersifat mengadili dan menghukum bahwa saksi dan Terdakwa adalah “pembohong” sesuai dengan kepentingan-kepentingannya yang seharusnya tidak boleh terjadi bahkan ia sudah merupakan contempt of court. Yang perlu disadari dan dipahami bahwa pasal 185 ayat (1) KUHAP telah menegaskan bahwa:

“Keterangan saksi-saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.

Selanjutnya pasal 189 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:

“Keterangan Terdakwa adalah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Apabila JPU sendiri tidak menghormati dan menghargai ketentuan tersebut maka JPU tidak lagi menjadi penegak hukum yang baik sesuai dengan kewajiban-kewajibannya.

Pasal 163 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan dalam Berita Acara hakim mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.

3.    Tanggapan atas Butir 3, halaman 177-182, Tuntutan Hukum.

Pada Tuntutan Hukum JPU memberikan komentar, antara lain:

3.1.    Sesuai dengan uraian dalam butir-butir di atas JPU menyatakan bahwa keterangan saksi dalam BAP yang kemudian dicabut “tanpa alasan yang bisa diterima akal sehat”…adalah juga sesuatu pernyataan yang berlebih-lebihan dan tendensius. KUHAP itu sendiri mengatur dan pembentuk undang-undang sendiri menyadari bahwa bisa terjadi keterangan dalam BAP yang dicabut oleh yang bersangkutan di persidangan dan keterangan yang benar adalah yang disampaikan di depan persidangan di bawah sumpah.

Apabila Gayus menyatakan bahwa keterangannya di dalam BAP adalah tidak benar dan yang benar adalah keterangan yang diberikan di depan persidangan di bawah sumpah, jelas “harus” dapat diterima secara akal sehat, yang tidak memiliki akal sehat mungkin berpendapat lain.

Saksi Gayus telah menerangkan alasan pemberian keterangan di depan penyidik di dalam BAP adalah karena diiming-imingi oleh penyidik untuk dilepaskan sebagai tersangka apabila mau bekerja sama untuk mengikuti skenario penyidik.

Sayang, apabila benar sudah tidak dapat diterima akal sehat, toh JPU tidak melaporkan Gayus telah memberi keterangan palsu atau sumpah palsu di depan persidangan. Apakah ini berarti JPU diam-diam telah mengakui bahwa keterangan Gayus itu adalah benar (?).

3.2.    Dalam BAP, Gayus menerangkan bahwa Terdakwa menyampaikan pesan kepada Gayus agar menerima permohonan keberatan wajib pajak tersebut yang dikatakan kepada Gayus, “Bikin supaya diterima keberatannya”.

    Apabila JPU tetap berkeras bahwa keterangan Gayus itu “sah”, apakah ada bukti yang sah yang menguatkan bahwa benar Terdakwa memerintahkan seperti itu. Hanya Gayus yang menerangkan dan juga sudah dicabut oleh Gayus di depan persidangan. Apakah keterangan saksi pelapor Firli mempunyai nilai sebagai alat bukti, dimana keterangan saksi Firli mengakui bahwa keterangannya berdasarkan keterangan dari saksi Gayus? (Kesaksian auditu sebagai alat bukti?). Padahal Gayus di depan persidangan telah mencabut keterangannya tersebut.

3.3.    Dalam pemeriksaan Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2011 telah jelas diungkapkan ketidakbenaran dan kebohongan dengan menunjukan bahwa tempus kejadian terbukti salah. Dalam BAP saksi Gayus dinyatakan bahwa perintah tersebut diberikan beberapa hari setelah Direktur PT. SAT, Hindarto Gunawan, datang ke Direktorat Keberatan dan Banding untuk diambil keterangan. Hindarto hanya datang satu kali yaitu pada tanggal 16 Juli 2007. Kata yang digunakan adalah “beberapa hari”, bukan beberapa jam atau beberapa minggu, ataupun beberapa bulan. Kemudian, terdapat kata “Pak Joni dan Pak Bambang sudah OK”, yang menyatakan bahwa sebelum “beberapa hari” tersebut Johny Tobing dan Bambang Heru sudah meng-Ok-kan diterimanya keberatan. Jika Terdakwa memberi perintah paling lama seminggu setelah tanggal 16 Juli 2007, yaitu pada tanggal 23 Juli 2007 maka Terdakwa mendapat restu tentunya sebelum tanggal 23 Juli 2007. Faktanya, berdasarkan bukti dokumen Surat Tugas Nomor ST-2248/PJ.071/2007 tanggal 14 Agustus 2007, Johny Tobing baru ditugaskan menggantikan Marjanto tanggal 14 Agustus 2007 untuk meneliti permohonan keberatan PT SAT. Lebih jauh, pada pemeriksaan Johny Tobing sebagai saksi fakta di persidangan ini, dimana saat itu Ketua Majelis Hakim sendiri yang menanyakan kapan Johny Tobing mengetahui adanya keberatan PT. SAT dan kemudian dijawab bahwa saksi mengetahui keberatan PT SAT saat ada berkas di mejanya yaitu pada tanggal 30 Agustus 2007 (vide, Lampiran Transkrip Sidang Pemeriksaan Saksi Johny Marihot Tobing)

3.4    Dengan asumsi-asumsi seperti itu terhadap fakta, maka JPU berhasil mencapai fakta hukum dengan tidak berlandaskan bukti-bukti yang sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP yang mengatur tentang alat-alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum.

3.5.    Dalam hal yang sama JPU mencermati bahwa Terdakwa memerintahkan kepada Gayus untuk membuat keberatan laporan permohonan PT. SAT dapat diterima, adalah prematuur. Karena JPU sendiri pun belum memasuki pembahasan tentang pembuktian.
    
    Pendapat JPU yang memberikan penilaian terhadap Akte Ikatan Jual Beli dan keterikatan asset sebagai jaminan bank tentang “penyerahan hak” juga adalah tidak berdasarkan fakta, juga prematuur, karena apabila disesuaikan dengan bukti-bukti, saksi, dan ahli maka akan jelas bahwa pendapat JPU tersebut berkelebihan karena yang terbukti waktu penyerahan asset adalah berbeda dengan pendapat JPU.

3.6    Demikian juga JPU berpendapat terhadap fotokopi neraca per 31 Desember 1994 seakan-akan tidak benar karena fotokopi yang dilegalisir oleh wajib pajak sendiri, bukan dokumen yang dilegalisir oleh pejabat yang sah (halaman 180). Dalam prakteknya, pembukuan tidak pernah harus dilegalisir, in casu pembukuan ini adalah lampiran daripada SPT untuk tahun 1994. Sehingga pendapat JPU seakan-akan adanya kewajiban untuk melegalisir adalah berlebihan dikarenakan tidak sama sekali menyentuh substansi dari neraca per 31 Desember 1994 tersebut. Pendapat itu dalam menerangkan tentang fakta-fakta berlebihan, yang pasti akan membawa pendapat yang keliru dalam penyusunan tentang fakta-fakta hukum.

3.7.    JPU berpendapat bahwa dasar penyerahan dari PT SAA ke       PT. SAT, yang dijadikan dasar oleh petugas Peneliti keberatan, adalah dilakukan dengan tidak cermat dan menyeluruh atau bertentangan dengan kewajibannya, juga adalah pendapat yang prematuur dan didasarkan pada sesuatu kesimpulan yang tidak didasarkan oleh bukti-bukti yang sah. Analisa terhadap dokumen-dokumen yang dilakukan oleh JPU terhadap fakta-fakta, dengan penilaian yang tidak jelas atau salah, membawa akibat terhadap fakta-fakta hukum yang diambil oleh JPU kemudian.

3.8.    JPU tidak memiliki alasan dan dasar yang kuat pada saat membicarakan fakta-fakta menyatakan bahwa, “...keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa penyerahan dilakukan pada 31 Desember 1994 haruslah dikesampingkan karena bertentangan dengan isi dokumen yang ditunjukkan dimuka sidang...”.

Padahal, saksi-saksi yang dimaksud khususnya ahli-ahli yang juga diajukan oleh JPU menyatakan bahwa penyerahan didasarkan kepada “penguasaan dan penggunaaan” tidak didasarkan kepada peralihan yuridis. JPU hanya berkutat di dalam persoalan adanya akta jual beli, dengan maksud agar Akta yang disebut Ikatan Jual Beli tertanggal 31 Desember 1994 tidak mempunyai nilai pembuktian atas adanya peralihan.

Di lain hal, JPU justru mempergunakan akta yang mirip seperti itu yaitu Akta Pembukaan Kredit Investasi tertanggal 5 Juni 1995 yang merupakan akta pengikatan, dimana akta tersebut juga belum merupakan perjanjian kredit. Namun oleh JPU dianggap sebagai akta perjanjian padahal juga akta ikatan perjanjian. Sehingga di suatu saat JPU berpendapat begini di lain hal berpendapat lain terhadap penilaian suatu akta yang disebut sebagai ikatan jual beli; sepertinya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan (meminjam istilah JPU).

4.    Tanggapan atas Butir 4, halaman 182-183, Tuntutan Hukum.

Bahwa JPU memberikan pendapat tentang Akte Ikatan Jual Beli tahun 1994 antara PT SAA sebagai pihak kesatu dan PT SAT sebagai pihak kedua dalam hal mana:

4.1.    JPU memberikan pendapat bahwa petugas pajak harus memahami atau memberi pemikiran bahwa para pihak dalam akte ikatan jual beli tersebut memiliki hubungan istimewa yang seharusnya dilakukan pendalaman secara khusus, yang menurut JPU tidak dilakukan oleh Terdakwa.

    JPU membebankan kewajiban yang berlebih-lebihan, karena menurut Keputusan Dirjen Pajak nomor: Kep-01/PJ.7/1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak terhadap wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa, peraturan tersebut tidak menganggap hubungan istimewa itu sebagai suatu yang bermasalah atau dilarang, tetapi hanya memberikan aturan bahwa di dalam adanya hubungan istimewa harus memperhatikan standar harga yang wajar (arm’s length price), apabila para pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut memiliki transaksi bisnis in casu peralihan aktiva dari PT SAT ke PT SAA atau sebaliknya. Tidak ada kewajiban dari Terdakwa untuk melakukan pendalaman secara khusus terhadap soal “hubungan istimewa” dan juga tidak lalai, karena petugas pajak juga harus menjalankan tugasnya sesuai dengan batas-batas kewenangannya sesuai dengan ketentuan dan koridor yang ditentukan oleh peraturan atau perundang-undangan. Semestinya, tidak karena adanya hubungan istimewa sehingga dianggap PT SAT dan PT SAA melakukan “kong kalikong”. Bahkan sekiranya pun itu ada peraturan itu hanya mengatur tentang agar diterapkan harga yang wajar.

Pasal 7 Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 03/PJ./1995 Tentang Penghitungan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Dalam Hal-Hal Tertentu mengatur bahwa “pengajuan pengurangan”  angsuran PPH pasal 25 diajukan apabila selama 4 (empat) bulan atau lebih terjadi pengurangan kegiatan aktivitas perusahaan. Dengan demikian adanya surat dari PT SAT tertanggal 29 Maret 1995 (yang dimaksud oleh JPU) adalah justru membuktikan bahwa dengan adanya laporan tertanggal 29 Maret 1995 untuk menyampaikan adanya pengurangan kegiatan (beberpa bulan lalu) karena adanya peralihan asset kepada pihak lain (PT SAT), dimana penyerahan atau peralihan asset secara “nyata dan pasti” dilaksanakan dan PT SAT “menguasai dan menggukan” asset tersebut secara “nyata dan pasti” dan dicatat dalam pembukuannya. Hal demikian telah disampaikan ahli yang diajukan oleh JPU yaitu Untung Sukarji dan ahli yang diajukan oleh Terdakwa yaitu Darusalam sesuai dengan Bukti Tambahan Surat -1, dan juga bersesuaian dengan Akta Notaris No. 160 tanggal 31 Desember 1994.

Selain itu juga, JPU telah menghindar dari fakta-fakta adanya NOVASI (Novasi Subyektif Negatif) sebagaimana dimaksud pasal 1413 KUHPerd dimana adanya debitur baru (PT SAT) untuk menggantikan debitur lama (PT SAA) untuk memenuhi kewajibannya kepada Bank BRI.  PT SAT telah mengikatkan diri untuk melanjutkan dan menggantikan PT SAA dan membebaskan PT SAA dari kewajibannya kepada Bank BRI, sebagaimana keterangan dari Djuandi saksi dari Bank BRI yang menerangkan di bawah sumpah (vide, Lampiran Transkrip Sidang Pemeriksaan Saksi Djuandi) adanya persetujuan dari Kantor Pusat Bank BRI Surat No. B-1997/KOR/ADM/12/94 yang ditujukan kepada PT SAT untuk “mengakusisi” asset PT SAA yang masih dalam agunan kredit di Bank BRI, yang kemudian Bank BRI dengan suratnya nomor B.3034/KC-IX/ADK/05/2010 dinyatakan bahwa sejak tanggal 31 Desember 1994, kredit PT SAA telah lunas dan hutang menjadi tanggung jawab PT SAT. Dengan demikian jelas bahwa pengalihan perolehan aktiva oleh PT SAA ke PT SAT yang masih dalam agunan adalah atas persetujuan Bank BRI, merupakan Novasi (Novasi Suyektif Pasif) atau pun Akuisisi, dimana peralihan asset tersebut tercatat sebagai “perolehan” dalam pembukuan PT SAT, sebagaimana dimaksud dalam  akta tertanggal 31 Desember 1994, dimana pengurangan asset dilaporkan oleh SAA dalam jangka waktu sampai dengan 4 (empat) bulan sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak No.KEP - 03/PJ./1995 tersebut diatas.

4.2.    Tidak juga selalu adanya hubungan istimewa dikaitkan dengan “mencoba menghindar pajak”. Kalau ada indikasi untuk itu kenapa penyidik tidak memeriksa PT SAT dan PT SAA sebagai turut serta melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara (?), atau tindak pidana lain.

4.3.     Bahwa JPU berpendapat bahwa PT SAA tidak melaporkan kepada Bapeksta tentang pengalihan asset yang mendapat fasilitas penundaan pembayaran, kemudian menunjuk Keputusan Menteri Keuangan nomor 557/KMK.04/1989 tanggal 29 Mei 1989, dalam pasal 5, semestinya penyidik memeriksa    PT SAA, bukan mempermasalahkan kepada Peneliti keberatan dan banding. Di lain hal Maruli Cs sebagai tim Peneliti dan Penelaah dalam permohonan keberatan PT SAT tidak dapat memeriksa PT SAA, karena surat tugas mereka hanya tentang memeriksa PT SAT dan itu pun juga hanya yang terkait dengan PPN untuk tahun pajak 2004.

4.4.    Bahwa dari uraian JPU, terkesan JPU selain belum mendalami tentang tugas peneliti dan penelaah dalam hal memeriksa permohonan keberatan wajib pajak, juga tidak memahami penerapan pasal 16D:
a.     Penyerahan asset kapan terjadi, dan ketentuan undang-undang yang mana yang berlaku apabila penyerahan asset pada tanggal 31 Desember 1994 maka dasar pengenaan PPN adalah Undang-Undang nomor 8 tahun 1983. Apabila penyerahan asset sesudah tanggal 1 Januari 1995 maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 1994;
b.     Apabila yang berlaku adalah Undang-Undang nomor 11 tahun 1994 maka berlaku pasal 16D, sepanjang memenuhi syarat kumulatif, yaitu: (1) Diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak, (2) Terdapat PPN yang dibayar saat perolehannya, dan (3) Pajak Masukan atas perolehan aktiva tersebut dapat dikreditkan. Yang ketiga-tiganya berlaku secara mutlak, apabila syarat pertama tidak terpenuhi maka tidak perlu bicara tentang syarat kedua dan ketiga, demikian juga apabila syarat kedua tidak terpenuhi tidak perlu bicara tentang syarat ketiga; sebagaimana pendapat ahli Untung Sukarji, dan Eka Sri Sunarti yang dihadirkan oleh JPU dan ahli yang diajukan oleh Terdakwa yaitu Darussalam.
        
Dengan demikian tidak serta merta pasal 16D berlaku, dimana baru berlaku apabila telah memenuhi ketiga syarat tersebut. Oleh karena harus memenuhi syarat, selain diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak juga apakah ada pajak yang dibayar, maka peneliti dan penelaah harus memeriksa apakah ada pajak yang dibayar. Itu adalah kewajiban, sebaliknya JPU mempersoalkan serta berpendapat bahwa (halaman 182, point 4, alinea kedua), “…..maka seharusnya yang dilakukan oleh Terdakwa adalah memastikan kapan penyerahan atas asset-asset tersebut dilakukan dari PT SAA dan PT SAT, sehingga diketahui terhutang pajak pasal 16D atau tidak, bukannya mencari ada tidaknya pajak yang dibayar, karena sesuai pasal 35 PP 50 tahun 1994 terhutang PPN saat penyerahan asset yang semula tidak untuk diperjualbelikan meskipun diperoleh sebelum tahun 1995 asalkan terhadap asset tersebut mendapat fasilitas penangguhan pembayaran PPN”. JPU mempersalahkan Terdakwa seakan-akan tidak melaksanakan kewajibannya padahal Terdakwa melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan dan batas-batas yang ditentukan oleh peraturan. Di lain hal JPU mempersalahkan Terdakwa apabila Terdakwa melaksanakan sesuatu melewati batas-batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Demikian tanggapan kami terhadap fakta-fakta yang diajukan JPU, yang tentu dijadikan sebagai dasar untuk mendapat fakta-fakta hukum, yang menurut pendapat kami fakta-fakta itu disimpulkan oleh JPU untuk mengarah kepada mendapat fakta-fakta hukum tanpa mempersoalkan apakah terbukti atau tidak berdasarkan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Sebagaimana juga fakta-fakta hukum yang disampaikan oleh JPU, beberapa bagian, akan kami tanggapi dalam uraian di bawah ini.


II.    Tanggapan tentang Fakta-Fakta yang Menurut JPU sebagai Fakta Hukum, halaman 183 s/d 192, Tuntutan Hukum.

    Bahwa JPU menyatakan akan menguraikan fakta hukum yang didukung oleh sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, baik berupa keterangan saksi atau pendapat ahli yang diberikan di bawah sumpah di dalam persidangan, surat yang telah diakui oleh baik oleh saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang disampaikan di dalam persidangan. Ternyata juga fakta-fakta hukum tersebut tidak didukung oleh dua alat bukti yang sah, dimana beberapa fakta hukum tersebut akan kami tanggapi dengan memberikan pendapat.

1.    Tentang Keberatan atas Butir 7, halaman 185, Tuntutan Hukum.

Bahwa adalah tidak beralasan bahwa surat persetujuan membuka kredit investasi, akta notaris Lukito SH tanggal 5 Juni 1995, dinyatakan sebagai secara legal formal aktiva yang menjadi jaminan di bank BRI telah diserahkan dari PT SAA kepada PT SAT dan dibuat penjadwalan pembayaran hutang PT SAT kepada BRI. Di dalam akta tersebut dinyatakan bahwa perjanjian kredit tersebut dinyatakan berlaku terhitung sejak 31 Desember 1994, sebagaimana tercantum dalam akta tersebut yang dikuatkan oleh keterangan saksi Djuandi selaku Direktur BRI Cabang Pahlawan, saksi Rachmat Gunawan selaku direktur PT SAT dan PT SAA pada tahun 1994, keterangan ahli yang diajukan JPU yaitu Untung Sukarji dan Eka Sri Sunarti, serta ahli yang diajukan Terdakwa yaitu Darussalam; yang masing-masing menerangkan bahwa penyerahan asset tidak terikat dengan penyerahan secara yuridis, tetapi ditentukan oleh adanya penguasaan dan penggunaan secara nyata. Oleh karena demikian, tidak terbukti bahwa penyerahan itu adalah sejak tanggal 5 Juni 1995, tetapi terjadi sejak tanggal 31 Desember 1994. Tanggapan ini termasuk juga sekaligus menanggapi kesimpulan JPU tentang fakta hukum butir 8 yang menyatakan “bahwa benar PT SAA menyerahkan aktiva tersebut kepada PT SAT sejak Maret 1995”, yang juga menurut pendapat kami adalah keliru.

2.    Tentang Keberatan atas Butir 13, halaman 186, Tuntutan Hukum.

    Bahwa JPU menyimpulkan “bahwa benar kanwil DJP Jawa Timur telah meminta data berupa dokumen berkaitan dengan transaksi yang dilakukan pada tahun 1994 beserta dokumen pendukungnya kepada wajib pajak (PT SAT) akan tetapi wajib pajak tidak pernah memenuhi permintaan pemeriksa pajak tersebut” Terbukti di dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Hindarto Gunawan, Direktur PT SAT, pernah memperlihatkan Akta Ikatan Jual Beli dan Pengoperan nomor 160 tertanggal 31 Desember 1994 kepada pemeriksa pajak, namun demikian dokumen yang dimaksud tidak dijadikan pertimbangan oleh tim pemeriksa pajak Sidoarjo (vide, Lampiran Transkrip Sidang Pemeriksaan Saksi Hindarto Gunawan).

    Demikian juga tentang pemeriksaan lokasi, tim pemeriksa pajak tidak pernah melakukan peninjauan ke lokasi karena mereka hanya memeriksa berdasarkan data yang ada, sebagaimana keterangan dari Hindarto Gunawan selaku Direktur Utama PT SAT.

3.    Tentang keberatan atas Butir 15, halaman 187, Tuntutan Hukum.

Bahwa JPU membuat sebagai fakta hukum bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2006 Hindarto Gunawan selaku direktur utama PT SAT menyampaikan surat tanggapan kepada kepala kantor wilayah DJP Jawa Timur II, pada pokoknya menyampaikan menyatakan dengan sebenar-benarnya menyetujui seluruh hasil pemeriksaan yang berisi rincian pajak yang masih kurang bayar. Selanjutnya dalam fakta hukum nomor 16 bahwa wajib pajak telah menyetujui hasil pemeriksaan pajak yang tertuang dalam lembar penyataaan persetujuan hasil pemeriksaan.

Bahwa walaupun sudah ada penyataan menyetujui hasil pemeriksaan, bahkan juga telah melakukan pembayaran pajak kurang bayar sebagaimana SKPKB PPN kepada PT SAT oleh kepala KPP Sidoarjo (Fakta hukum nomor 17, 18, 19), tidak berarti wajib pajak PT SAT tidak dapat lagi mengajukan keberatan terhadap penetapan pajak tersebut, sebagaimana keterangan ahli yang diajukan JPU yaitu Untung Sukarji dan ahli yang diajukan oleh Terdakwa yaitu Darussalam serta saksi Bambang Heru Ismiarso dan Johnny Tobing.

4.    Tentang keberatan atas Butir 23, halaman 188, Tuntutan Hukum.

JPU menyatakan bahwa “pada tanggal 12 Juli 2007 Terdakwa bersama-sama dengan Humala S L Napitupulu di kantor direktorat keberatan dan banding telah meminta keterangan terhadap Aprianto SE…dst”. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Gayus, Humala, Aprianto, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat berupa berita acara pembahasan tertanggal 16 Juli 2007 bahwa yang meminta keterangan dari Aprianto adalah Gayus dan Humala. Perlu ditambahkan bahwa salah satu bahan pembahasan adalah tentang adanya Akta Ikatan Jual Beli dan Pengoperan tanggal 31 Desember 1994 mengenai penyerahan asset apabila wajib pajak dapat membuktikan bahwa saat perolehan tidak ada PPN yang dibayarkan, pemeriksa pajak menyetujui bahwa keberatan wajib pajak dapat diterima sepanjang atas pajak masukan pada saat perolehan tidak ada PPN yang dibayarkan oleh wajib pajak sehingga tidak ada PPN yang dapat dikreditkan, maka seharusnya memang tidak terhutang PPN pasal 16D. (vide, Lampiran-Bukti Tambahan-4)

5.    Tentang keberatan atas Butir 24, halaman 189, Tuntutan Hukum.

Masalah yang sama bahwa adalah tidak terbukti di depan persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Humala meminta keterangan terhadap wajib pajak PT SAT yang diwakili oleh Hindarto Gunawan. Yang melakukan pembahasan adalah Gayus dan Humala bersama dengan Hindarto Gunawan (tidak termasuk Terdakwa Maruli), sebagaimana keterangan dari Gayus, Humala, Hindarto, dan barang bukti berupa berita acara pembahasan tim peneliti keberatan dengan wajib pajak tertanggal 16 Juli 2007.

6.    Tentang keberatan atas Butir 27, halaman 190, Tuntutan Hukum.

Bahwa JPU menyatakan, “bahwa Terdakwa membuat laporan yang dituangkan dalam laporan penelitian keberatan PT SAT yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku peneliti, Humala S L Napitupulu selaku penelaah keberatan, Maruli P Manurung selaku Kasi Pengurangan dan Keberatan …dst”. Adalah suatu kesimpulan yang salah dan keliru (barangkali copy paste dari berkas Gayus), karena yang membuat laporan adalah Gayus bukan Terdakwa. Dalam perkara ini Terdakwa adalah Maruli P Manurung, yang oleh JPU sebagai Terdakwa dan juga dengan menyebut namanya disebut dua kali. Oleh karena itu fakta hukum yang diajukan oleh JPU ini adalah keliru.

7.    Tentang keberatan atas butir 28, halaman 190, Tuntutan Hukum.

Kesimpulan JPU bahwa Kanwil DJP Jawa Timur tidak pernah membuat tanggapan pemeriksa atas keberatan wajib pajak harus dilengkapi dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa Direktur Keberatan dan Banding telah meminta tanggapan kepada Kanwil DJP Jawa Timur atas keberatan yang diajukan oleh  PT SAT, tetapi Kanwil DJP Jawa Timur tidak pernah memberikan tanggapan, sesuai dengan surat Ka Kanwil DJP Jawa Timur II Nomor: SP-91/WPJ.24/KP.0209/2007 tentang permintaan tanggapan atas keberatan PT SAT tertanggal 5 Februari 2007, sebagaimana keterangan saksi Gayus, Humala, Bambang Heru Ismiarso, dan keterangan Terdakwa sendiri. Bahwa kalau pun tanggapan atas keberatan tersebut tidak ada, tidak berarti peneliti dan penelaah tersebut salah atau keliru, karena sesuai dengan SE Dirjen Pajak Nomor: SE-51/PJ.45/1999 tentang Percepatan Penyelesaian Keberatan, butir I, diatur, “Risalah uraian pemandangan keberatan tidak perlu dibuat oleh KPP, apabila wewenang untuk memberikan keputusan atas keberatan tersebut bukan wewenang KPP”. Pada butir 3, “Apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi, keberatan diputuskan berdasarkan data atau dokumen yang ada”.
 
8.    Tentang Keberatan atas butir 29, halaman 190-191 Tuntutan Hukum.

Tentang kesimpulan JPU bahwa “terdapat hubungan lisan antara Terdakwa menghubungi Hindarto Gunawan Direktur PT SAT untuk meminta data-data tambahan…dst”. Kesimpulan tersebut adalah keliru dan tidak benar, tidak terdapat suatu penjelasan di depan persidangan mengenai adanya hubungan telepon antara Terdakwa dengan Hindarto, sehingga tidak masuk di akal tiba-tiba ada fakta hukum tentang perihal tersebut. Bahkan lebih aneh lagi berdasarkan bukti apa JPU dapat menyimpulkan fakta hukum seperti itu (?).

9.    Tentang Keberatan atas Butir 30, halaman 191 Tuntutan Hukum.

Bahwa benar bahwa, “direktur keberatan dan banding telah membuat nota dinas nomor: ND-999/PJ.071/2007 perihal pemberian keputusan keberatan dan penghapusan sanksi administrasi atas nama PT SAT yang ditujukan kepada Dirjen Pajak, yang selanjutnya berdasarkan itu diterbitkan SK Dirjen Pajak Nomor: Kep-757/PJ.07/2007 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN masa Januari-Desember 2004”. Dimana baik nota direktur maupun SK Dirjen tidak ada kaitan dengan Terdakwa Maruli.

B.    Analisa Fakta Persidangan

Dalam menguraikan fakta-fakta persidangan, Pledoi ini selanjutnya akan  langsung merujuk saja pada transkripsi tanpa mengulang-ulanginya, yang menjadi lampiran dalam pledoi ini. Konkritnya, fakta persidangan kami sajikan dalam bentuk transkripsi dan tidak akan kami bacakan dalam persidangan ini. Sekalipun tidak membacakannya tetapi mohon transkripsi itu tetap dipertimbangkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Pledoi ini. Oleh karena itu, pledoi ini langsung pada uraian (analisa) fakta-fakta yang penting dan relevan yang terungkap selama persidangan dengan masalah hukumnya. Dalam penyampaian kami langsung mulai dengan intinya. Dengan begitu kiranya Majelis Hakim yang terhormat akan bisa mendengarkan pointnya dan duduk soal perkara yang sebenarnya dengan cepat.  Fakta-fakta itu adalah sebagai-berikut:

1.    SURAT KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TENTANG PERMOHONAN KEBERATAN DARI PT. SAT.

Perkara ini berawal setelah pada tanggal 22 Oktober 2007, Dirjen Pajak menerbitkan SK Dirjen Pajak tentang  Keberatan Wajib Pajak PT SAT atas SKPKB PPN masa Januari-Desember 2004, dengan penetapan menerima seluruhnya permohonan keberatan Wajib Pajak sesuai suratnya nomor : SEK-016 Pjk.SAT/I/2007 tanggal 11 Januari 2007, atas PPN kurang bayar dan sanksi bunganya sebesar Rp.429.200.000,- dan Surat Keputusan Nomor :  KEP-758/PJ.07/2007 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif atas STP PPN Masa Pajak Januari-Desember 2004 dengan penetapan dengan penetapan menerima seluruhnya permohonan keberatan wajib pajak sesuai suratnya SEK-018/Pjk.SAT/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 atas denda pasal 14 ayat (4) KUP sebesar Rp.58.000.000,-.

1.1.    Menindak lanjuti Surat Keputusan Dirjen tersebut,  Kepala Kantor Pelayanan Pajak  Madya Sidoarjo menerbitkan surat keputusan terkait permohonan PT SAT tersebut , yaitu :
•    Nomor KEP-00297.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 Tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN/PPnBM LAINNYA MASA TAHUN Desember  2004, sejumlah Rp.58.000.000,- ;
•    Nomor KEP-00298.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 Tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN/PPnBM LAINNYA MASA TAHUN Desember  2004, sejumlah Rp.429.200.000,- ;
•    Nomor KEP-00010/IB.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 Tentang Pemberian Imbalan Bunga, sejumlah Rp.9.280.000,- ;
•    Nomor KEP-00011/IB.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 Tentang Pemberian Imbalan Bunga, sejumlah Rp.22.272.000,- ;
•    Nomor KEP-00012/IB.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 Tentang Pemberian Imbalan Bunga, sejumlah Rp.52.200.000,- ;

1.2.    Pada tanggal 22 November 2007, PT SAT telah menerima pengembalian dana terkait dengan permohonan keberatan sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Pajak tersebut.

2.    SK DIRJEN PAJAK TERSEBUT DIDASARKAN KEPADA ADANYA NOTA DINAS DARI DIREKTUR KEBERATAN DAN BANDING NOMOR        ND-999/PJ.071/2007 PERIHAL PEMBERIAN KEPUTUSAN KEBERATAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINSTRASI ATAS NAMA PT. SAT

Nota dinas dari Direktur Keberatan dan Banding nomor                 ND-999/PJ.071/2007 adalah merupakan keputusan dari Direktorat Keberatan dan Banding yang telah melalui proses berjenjang dari peneliti, penelaah, Kasi, Kasubdit, sampai Direktur Keberatan dan Banding.

Bahwa Nota Dinas ND-999/PJ.071/2007 adalah merupakan cikal bakal dari SK Dirjen Pajak, dalam hal laporan dan konsep keputusan sebagaimana dimaksud nota dinas tersebut harus diteliti sesuai dengan tugas dan kewenangan daripada Dirjen Pajak. Hasil penelitian dan persetujuan dari Dirjen Pajak kemudian ditindaklanjuti dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh Dirjen Pajak dengan terlebih dahulu diberi paraf oleh Direktur Keberatan dan Banding serta Kasubdit.

3.    JPU BERPENDAPAT BAHWA PENGEMBALIAN DANA KEPADA        PT. SAT TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA.

Dengan terbitnya Surat Keputusan Dirjan Pajak dan dengan adanya Surat Keputusan Kepala KPP Madya Sidoarjo tersebut diatas, dan dengan telah diterimanya oleh PT SAT pengembalian dana terkait dengan Permohonan Keberatan tersebut sebagaimana telah diperinci di atas tentang pengembalian kelebihan pembayaran dan pemberian imbalan bunga tersebut, JPU telah menuntut timbulnya kerugian keuangan Negara yang didakwakan sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa Maruli (bersama-sama dengan Gayus dan Humala) yang secara melawan hukum telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu PT. SAT, sebesar Rp.570.952.000,-

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pengembalian uang sebesar Rp.570.952.000,- kepada PT. SAT adalah berdasarkan        SK Dirjen Pajak sesuai dengan kewenangan Dirjen Pajak berdasarkan undang-undang bukan diakibatkan oleh perbuatan Maruli dan pengembalian itu sampai sekarang adalah sah karena SK Dirjen Pajak tersebut belum pernah dikoreksi atau dicabut.

4.    PENDAPAT DIRJEN PAJAK TERHADAP SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TERSEBUT TENTANG PERMOHONAN KEBERATAN DARI PT SAT.

Bahwa Darmin Nasution (Dirjen Pajak pada saat itu), pada saat proses fit and proper test di depan Sidang DPR telah menyatakan bahwa SK Dirjen Pajak tersebut ditandatangani karena Dirjen Pajak telah yakin bahwa proses maupun substansinya benar, yang nyata-nyata sampai dengan sekarang tidak pernah di koreksi atau di cabut oleh Dirjen Pajak sendiri sesuai dengan kewenangannya sebagaimana di atur dalam pasal 13 UU KUP, juga tidak pernah dibatalkan oleh Menteri Keuangan atau pun instansi lainnya.

5.    DAKWAAN TERHADAP TERDAKWA MARULI

Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Dirjen Pajak tersebut yang menerima seluruhnya permohonan keberatan wajib pajak PT SAT, dan karena itu melaksanakan pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN masa tahun Desember 2004 dan Pemberian Imbalan Bunga, maka secara terpisah  terhadap Maruli (secara bersama-sama  dengan Gayus dan Humala) didakwakan :

(1)    Dakwaan Primair : “ …………..telah  atau turut serta melakukan perbuatan secara  melawan hukum,  memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”, yaitu PT SAT sebesar Rp.570.200.000,- yang telah merugikan Negara sebesar Rp.570.200.000,-  ;
(2)    Dakwaan Subsider :  “ ………..  telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” ;

Kepada Maruli didakwakan telah memerintahkan kepada Gayus untuk menerima keberatan wajib pajak sehingga dengan adanya perintah tersebut tanpa melakukan pendalaman atau penelitian yang tepat, cermat dan menyeluruh terhadap keberatan wajib pajak PT. SAT Gayus membuat laporan yang dituangkan dalam Laporan Penelitian LAP.656/PJ.071/2007 tanggal 9 Augustus tentang Laporan Penelitian Keberatan PT SAT dan Laporan Penelitian LAP.657/PJ.071/2007 tanggal 9 Augustus tentang Laporan Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PT SAT, yang kedua Laporan tersebut mengusulkan untuk menerima permohonan keberatan wajib pajak PT SAT dan meninjau kembali SKPKB PPN Pasal 16D Nomor 00007/237/04/617/07 tanggal 5 Januari 2007.

Dengan demikian, dakwaan tersebut secara prinsip apakah dapat dibuktikan oleh JPU, apakah Terdakwa Maruli terbukti benar memerintahkan Gayus untuk menerima keberatan PT. SAT sehingga saksi Gayus menerima begitu saja. Faktanya Gayus dalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

-    Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi supaya menerima keberatan PT. SAT.
-    Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP tidak benar dan merupakan arahan Penyidik.
-    Bahwa saksi menyatakan mencabut keterangan yang tercantum dalam BAP tersebut.

Keterangan Gayus tentang tidak adanya perintah dari Maruli juga didukung oleh keterangan saksi Humala dan sesuai dengan keterangan Terdakwa sendiri. Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHAP keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Bahwa tidak ada satupun alat bukti lainnya yang sah dapat membuktikan bahwa Terdakwa memerintahkan saksi GAYUS menerima keberatan PT. SAT.

    Bahwa sesuai dengan dakwaan JPU pada dasarnya didakwakan perbuatan-perbuatan dari Terdakwa antara lain:

a.    JPU telah mendakwakan bahwa “ …. Kedua laporan tersebut ditanda tangani oleh Gayus selaku peneliti, kemudian ditanda tangani oleh Humala selaku penelaah keberatan, juga tanpa dilakukan penelitian dan penelaahan terlebih dulu,  dan selanjutnya ditanda tangani oleh Terdakwa Maruli selaku Pjs Kasi Pengurangan dan Keberatan IV, Johny Marihot Tobing selaku Kasubdit Pengurangan & Keberatan, dan Bambang Heru Ismiarso selaku Direktur Keberatan dan Banding.”

b.    “Pada hal Terdakwa Maruli mengetahui bahwa Laporan Penelitian dimaksud dibuat dengan tidak benar sehingga seharusnya Terdakwa tidak menyetujui dan tidak menandatangani laporan penelitian yang mengajukan untuk menyetujui keberatan wajib pajak PT SAT melainkan menolak keberatan wajib pajak PT SAT dan menyatakan hasil pemeriksaan Kanwil Pajak Jawa Timur sudah benar karena ………………… dst“.

Bahwa terbukti dalam persidangan bahwa Maruli tidak ada hubungan dengan penandatanganan SK Dirjen Pajak yang mengabulkan permohonan PT. SAT yang didakwakan oleh JPU telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Tentang persetujuan dan paraf yang diberikan oleh Terdakwa adalah menyangkut hasil penelitian dan penelaahan dari Gayus dan Humala, dimana paraf tersebut tidak membawa akibat hukum apapun terhadap permohonan keberatan PT. SAT. Laporan penelitian yang disampaikan oleh Maruli kepada atasannya Johnny M Tobing selaku Kasubdit, dan selanjutnya kepada Direktur Keberatan dan Banding Bambang Heru Ismiarso adalah merupakan laporan untuk dikoreksi secara berjenjang. Laporan tersebut telah diteliti secara teliti, tepat, cermat, dan bersifat menyeluruh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6.    SAKSI PELAPOR DALAM PERKARA MARULI ADALAH PENYIDIK SENDIRI DALAM PERKARA GAYUS TENTANG PENYUAPAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI TANGGERANG.

Bahwa di depan persidangan saksi FIRLI yang mengaku sebagai POLRI selaku saksi pelapor (yang ternyata adalah KomBes Pol. dalam jabatannya sebagai penyidik) menerangkan bahwa saksi Gayus memberikan keterangan di depan penyidik (saksi pelapor) bahwa dia (Gayus) diperintahkan oleh Maruli untuk menerima saja keberatan yang diajukan oleh PT SAT. Dan oleh karena itu, dia (Gayus) tidak lagi melakukan penelitian yang tepat, cermat dan menyeluruh terhadap keberatan wajib pajak PT SAT. untuk itu saksi Firli (penyidik pada kasus Gayus) bertindak sebagai Pelapor dalam perkara Maruli.

Bahwa ternyata saksi pelapor yang di dalam laporannya mempergunakan identitas dengan nama Firli, pekerjaan Polri ternyata adalah seorang Kombes (Polisi) sebagai salah satu penyidik dalam perkara Gayus terkait dengan penyuapan Hakim Astahdi Asnun di PN Tangerang. Di dalam persidangan saksi pelapor yang merupakan penyidik menjadi pelapor dalam perkara ini semata-mata berdasarkan keterangan-keterangan yang diberikan Gayus dalam penyidikan. Dengan demikian, saksi pelapor hanya mendasarkan laporannya berdasarkan keterangan dari pihak lain dalam hal ini Gayus (testimonium de auditu). Kemudian bahwa telah terbukti di depan persidangan dan dibawah sumpah saksi Gayus memberikan keterangan sebagai berikut :
-    Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi supaya menerima keberatan PT. SAT.
-    Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP tidak benar dan merupakan arahan Penyidik.
-    Bahwa saksi menyatakan mencabut keterangan yang tercantum dalam BAP tersebut.
    
7.    SAKSI GAYUS MEMBONGKAR SKENARIO ASAL USUL TIMBULNYA PERKARA TERKAIT DENGAN MARULI MENJADI TERSANGKA/TERDAKWA YANG DIREKAYASA OLEH PENYIDIK.

Pernyataan pencabutan keterangan dalam BAP yang diajukan oleh saksi di depan persidangan beserta dengan alasan-alasannya adalah sah. Bahwa Gayus di depan persidangan menerangkan bahwa “saksi (Gayus) memberikan keterangan kepada penyidik, bahwa saksi (Gayus) dibujuk dan diiming-imingi oleh penyidik bahwa kalau saksi dapat menyebut nama pejabat pajak saksi akan diringankan atau atau akan dilepaskan dari kasusnya”. Saksi Gayus menerangkan bahwa karena saksi benci dan ada dendam dengan Maruli dan Bambang maka dia hendak menarik Maruli dan Bambang sebagai tersangka. Saksi didepan persidangan menyesal dan minta maaf kepada Terdakwa Maruli, menyatakan menarik keterangannya dalam BAP dan menerangkan bahwa :

(1)    Menyatakan bahwa Maruli tidak pernah memerintahkan kepada saksi (Gayus) untuk menerima saja keberatan yang diajukan oleh PT SAT:

(2)    Mencabut keterangan yang diberikan dalam BAP sebagai saksi yang menyangkut adanya perintah dari Maruli untuk menerima saja keberatan wajib pajak PT SAT;

(3)    Menyatakan bahwa dalam melakukan penelitian terhadap keberatan PT SAT telah melakukan penelitian yang teliti, tepat, cermat serta bersifat menyeluruh terhadap keberatan wajib pajak PT SAT;

Saksi Humala juga didepan persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Maruli tidak pernah menyuruh atau menginstruksikan bahkan tidak pernah membicarakan permohonan PT SAT  kepada saksi. Demikian juga Terdakwa Maruli keterangan didepan persidangan menerangkan tidak pernah menginstruksikan kepada saksi Gayus untuk menerima saja permohonan PT SAT.

8.    PERBEDAAN PENDAPAT ANTARA PEMERIKSA PAJAK KANWIL DJP JAWA BAGIAN TIMUR II DENGAN PENELAAH DAN PENELITI DIREKTUR KEBERATAN DIRJEN PAJAK.

Bahwa adalah sesuatu yang normatif apabila keputusan dari instansi yang lebih rendah dapat dibatalkan (dikuatkan atau dikurangi) instansi yang lebih tinggi, sebagaimana SKPKB yang diterbitkan oleh Kanwil/KPP, dapat dibatalkan oleh instansi yang lebih tinggi, yaitu Direktorat Keberatan dan Banding yang diatur oleh Pasal 25 UU KUP, sebagaimana juga di bidang peradilan putusan pengadilan yang lebih rendah dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.
(1)    Pada dasarnya Pemeriksa Pajak Kanwil Jawa Timur Sidoarjo berpendapat bahwa PT SAT diwajibkan membayar pajak kurang bayar sebesar Rp.487.200.000,-, yang pada dasarnya menerapkan peraturan perpajakan sehubungan dengan subyek pajak pasal 16D UU PPN jo. Pasal 35 ayat (2) PP Nomor 50 Tahun 1994 tanggal 28 Desember 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (“PP No.50 tahun 1994”) ;

(2)    Sebaliknya Peneliti dan Penelaah Direktur Keberatan Banding berpendapat bahwa, transaksi pengalihan aktiva dari PT SAA      ke PT SAT yang berlaku adalah UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN, sehingga tidak ada PPN yang harus dibayar.

Dengan demikian, adalah kewenangan dari Direktorat Keberatan dan Banding cq. Dirjen Pajak untuk memberikan koreksi terhadap penetapan dari Kanwil Jawa Timur tersebut sesuai dengan kewenangannya sebagai instansi yang lebih tinggi dari Kanwil Jawa Timur, sebagaimana ketentuan dalam UU KUP.

9.    DIKABULKANNYA OLEH DIRJEN PAJAK PERMOHONAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH PT SAT

Dengan Nota Dinas dari Direktur Keberatan dan Banding, Nomor ND-999/PJ.071/2007 tanggal 5 September 2007, Perihal Pemberian Keputusan Keberatan dan Penghapusan Sanksi Administrasi atas nama PT SAT, yang ditujukan kepada Dirjen Pajak, kemudian Dirjen Pajak  menerbitkan :

(1)    Surat Keputusan Nomor : KEP-757/PJ.07/2007 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN masa Januari-Desember 2004, dengan penetapan menerima seluruhnya permohonan keberatan Wajib Pajak sesuai dengan suratnya  Nomor : SEK-016/Pjk.SAT/I/2007 tanggal 11 Januarin 2007 atas PPN Kurang Bayar dan sanksi bunganya sebesar Rp.429.200.000,- dan

(2)    Surat Keputusan KEP-758/PJ.07/2007 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif atas STP PPN Masa Pajak Januari-Desember 2004 dengan penetapan menerima seluruhnya permohonan keberatan Wajib Pajak sesuai dengan suratnya Nomor SEK-018/Pjk.SAT/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 atas denda pasal 14 ayat (4) KUP sebesar Rp. 58.000.000.-.

Yang kemudian ditindaklanjuti oleh Surat Keputusan KPP Sidoarjo, masing-masing tentang pengembalian kelebihan pembayaran PPn/PPnBM lainnya masa tahun Desember 2004 dan pemberian imbalan bunga, yang diterima oleh PT SAT melalui transfer, sebenarnya tidak mempunyai kaitan langsung dengan Terdakwa Maruli karena yang menimbulkan akibat hukum pengembalian dana tersebut adalah Surat Keputusan Dirjen, yang berada di luar kewenangan Terdakwa Maruli.

10.    TENTANG KEWENANGAN PENELITI DAN PENELAAH PADA DIREKTORAT KEPEBERATAN DAN BANDING

Berdasarkan pasal 25 ayat (1) UU KUP dan penjelasannya dinyatakan bahwa keberatan yang diajukan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak, yang memberi arti bahwa peneliti dan penelaah keberatan hanya dapat melakukan pemeriksaan sesuai dengan surat tugas yaitu melakukan pemeriksaan terhadap PPN PT SAT tentang PPN pada tahun pajak Januari-Desember 2004, dengan tidak boleh dan tidak dimungkinkan untuk memeriksa PPN tahun-tahun lainnya termasuk memeriksa PPN PT SAA walaupun ada kaitan dengan  PT SAT. Namun, sehubungan dengan pengenaan Pasal 16D UU KUP yang mensyaratkan perlunya melihat kapan suatu aktiva yang menjadi objek pajak tersebut diperoleh, maka untuk memenuhi persyaratan tersebut peneliti dimungkinkan untuk melihat perolehan aktiva tersebut berdasarkan data yang ada.

11.    KETENTUAN YANG BERLAKU UNTUK MENERAPKAN PASAL 16D

Sebelum menerapkan pasal 16D harus terlebih dahulu diteliti ketentuan mana yang mengatur penerapan atas pasal 16D tersebut. Oleh karena itu harus diteliti ketentuan undang-undang yang mana yang berlaku. Fakta yang ditemukan di dalam persidangan   penyerahan asset terjadi pada tanggal 31 Desember 1994 sesuai dengan Akta Ikatan Jual Beli nomor 160 tanggal  31 Desember 1994 dimana akta tersebut berlaku sebagai bukti pembayaran dan kwitansi yang sah atas penyerahan asset dari PT SAA kepada PT SAT. Selain itu, sesuai dengan keterangan ahli bahwa dianggap adanya penyerahan didasarkan kepada “penguasaan dan penggunaan” dari asset. Oleh karena itu, dasar pengenaan PPN adalah Undang-Undang nomor 8 tahun 1983.  Dan Undang-undang tersebut belum mengatur mengenai penerapan pasal 16D karena penerapan pasal 16D baru mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1995 berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 11 tahun 1994.

12.     SYARAT PENERAPAN PASAL 16D ADALAH BERSIFAT KUMULATIF

Penerapan pasal 16D harus memenuhi tiga syarat kumulatif sebagaimana diatur dalam pasal 16D UU PPN, yaitu: (1) Diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak, (2) Terdapat PPN yang dibayar saat perolehannya, dan (3) Pajak Masukan atas perolehan aktiva tersebut dapat dikreditkan.

Ketiga syarat ini berlaku secara mutlak, oleh karena itu apabila syarat pertama tidak terpenuhi maka tidak perlu bicara tentang syarat kedua dan ketiga, demikian juga apabila syarat kedua tidak terpenuhi tidak perlu bicara tentang syarat ketiga. Sehingga dengan demikian pasal 16D hanya dapat diterapkan setelah mememuhi ketiga syarat tersebut.

Fakta di dalam persidangan menyatakan bahwa tidak ada PPN yang dibayar oleh PT SAT pada tahun 1994, oleh karena itu tidak perlu lagi meneliti apakah syarat ketiga telah terpenuhi atau tidak, karena telah jelas bahwa syarat yang kedua tidak terpenuhi. Dan mengakibatkan pasal 16D tidak dapat diterapkan atas penjualan asset dari PT SAT kepada PT SAA pada tahun 2004.

Lebih lanjut ahli pajak yang diajukan oleh JPU, yaitu Untung Sukarji dan ahli pajak yang diajukan Terdakwa di depan persidangan yaitu Darussalam menyatakan bahwa untuk menerapkan pasal 16D ketiga syarat tersebut secara mutlak harus terpenuhi. Jadi jika tidak ada PPN yang dibayar pada saat perolehannya yang dapat dikreditkan maka meskipun menurut PP nomor 50 tahun 1994 sebagai peraturan pelaksanaan dari  Undang-Undang nomor 11 tahun 1994 penyerahan asset tersebut harus dikenakan PPN pasal 16D; penyerahan aset  tersebut tidak dapat dikenakan PPN karena ketiga syaratnya secara kumulatif tidak terpenuhi.






IV.    ANALISA HUKUM

Setelah mengemukakan Fakta-Fakta Hukum persidangan, maka tibalah saatnya untuk menguji fakta-fakta hukum dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan: apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang didakwakan, sehingga sampai pada kesimpulan sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Dakwaan Subsidair ? Walaupun JPU telah menyatakan bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan subsidair, kami akan tetap membahas dakwaan dimulai dari dakwaan primair kemudian dakwaan subsidair, walaupun selain setuju bahwa dakwaan primair tidak terbukti sebagaimana dinyatakan JPU juga hendak menyatakan bahwa dakwaan subsidair pun juga tidak terbukti secara sah.

1.    Tentang Dakwaan Primair

Dakwaan Primair terhadap Terdakwa adalah melanggar Pasal 2  ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 2 ayat (1) tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2
“(1)      Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak  Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan tindak pidana tersebut adalah:
1.     Setiap orang;
2.    Secara melawan hukum;
3.     Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

1.1. Unsur “Setiap Orang”.

Pada halaman 193 Surat Tuntutan JPU mengemukakan pengertian unsur “Setiap Orang” yaitu :

“ Yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah siapa saja tanpa kecuali, dimana orang atau manusia tersebut sebagai Subjek Hukum yang sehat rohani dan jasmani, sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban suatu perbuatan yang dilarang atau diancam pidana berdasarkan Undang-Undang, dan tidak terdapat alasan penghapus pidana (pembenar maupun   pemaaf) .”

Kemudian JPU membuktikan unsur “Setiap Orang” tersebut dengan mengemukakan sebagai berikut :

o    “Berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa pada kurun waktu tahun 2007 sampai dengan sekarang dengan keadaan sehat jasmani dan rohani ... dst.”

o    “Dalam pernyataannya selama persidangan Terdakwa selalu hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang terbukti ... dst.”

Bahwa kami tidak sependapat dengan pembuktian JPU tentang Unsur “setiap orang” yang hanya semata mata berdasarkan keadaan kesehatan jasmani dan rohani Terdakwa DR.MARULI PANDAPOTAN MANURUNG, SE., M.Si., MBT.

Pembuktian yang dikemukakan Sdr. JPU tersebut sangat keliru, dikarenakan unsur setiap orang ini tidak dapat dipisahkan dengan unsur lain, dalam hal ini, ada tidaknya perbuatan Terdakwa, yang telah menimbulkan akibat hukum.

Bahwa bila kita cermati, pokok permasalahan yang didakwakan oleh JPU didalam dakwaannya adalah, dikarenakan terbitnya S.K.Dirjen Pajak, yang telah menerima seluruh keberatan Wajib Pajak PT.SAT, sehingga menurut JPU, telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 570.952.000,- (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Adapun menurut JPU, proses lahirnya “S.K.Dirjen Pajak” tersebut, terdapat ketidaktelitian dan atau ketidakcermatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran - Dirjen Pajak No.SE-68/PJ/1993 (Keputusan harus diambil secara teliti, tepat, cermat serta bersifat menyeluruh), meskipun terbukti dalam persidangan bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa, terbatas, hanya pada lingkup koreksi dan memberi paraf atas “Konsep laporan Penelitian”.

Konsep Laporan Penelitian yang dikoreksi dan diparaf oleh Terdakwa, sama sekali, tidak menimbulkan akibat hukum apapun terhadap Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak PT. SAT, dikarenakan belum final dan masih harus dikoreksi secara berjenjang oleh atasan Terdakwa, yaitu Pejabat Kasubdit dan Pejabat Direktur Keberatan dan Banding, hingga dikoreksi Pejabat Direktur Jenderal Pajak.

Konsep Laporan Penelitian tersebut baru memiliki akibat hukum bagi Wajib Pajak PT. SAT, setelah Konsep Laporan Penelitian tersebut dikoreksi dan disetujui oleh Dirjen Pajak, untuk kemudian, ditindak lanjuti dengan membuat Konsep Surat Keputusan, yang merupakan produk hukum dari Direktorat Jenderal Pajak dan hanya dapat ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Pajak.    

Bahwa kami tidak sependapat dengan pembuktian Sdr. JPU tentang Unsur “setiap orang” yang dinyatakan oleh Sdr. JPU dalam Surat Tuntutan halaman 193, dimana unsur setiap orang, telah terbukti, hanya semata mata didasarkan pada uraian identitas  dan jabatan Terdakwa. DR.MARULI PANDAPOTAN MANURUNG, SE., M.Si., MBT, di dalam struktural Direktorat Keberatan dan Banding.  Pembuktian yang dikemukakan Sdr. JPU tersebut sangat keliru.

Terbukti tidaknya unsur “setiap orang” harus dikaitkan dengan perbuatan yang didakwakan apakah perbuatan itu benar dilakukan oleh Terdakwa dan apakah perbuatan itu bertentangan  dengan hukum atau bersifat melawan hukum (wederrechtelijk heid).

Apabila seluruh unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan telah terbukti,  barulah unsur “setiap orang” dapat ditujukan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum yang didakwakan melakukan tindak pidana. Sebaliknya apabila  unsur-unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan yang merupakan delik inti (bestanddeel delict) tidak terbukti maka unsur “setiap orang” sebagai subjek hukum tidak dapat dimintai pertanggung jawaban.

Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No: 951K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara YOJIRO KITAJIMA, yang antara lain menerangkan bahwa unsur  “barang siapa“ hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan  “barang siapa.”

Dengan demikian untuk membuktikan unsur “setiap orang“ haruslah dibuktikan terlebih dahulu, seluruh unsur-unsur lainnya dari tindak pidana yang didakwakan.

1.2. Unsur “Secara melawan hukum”.

Majelis Hakim Yang Terhormat
JPU Yang Kami Hormati

Dalam tuntutannya, JPU membuktikan Unsur “Melawan Hukum”, semata mata, dengan mengutip penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagai berikut :
Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 menyebutkan : “agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil.
Dengan perumusan tersebut pengertian “melawan hukum” dalam Tindak Pidana Korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.”

Berdasarkan hal tersebut jelas terbukti, bahwa JPU ternyata masih menggunakan unsur “melawan hukum” dalam arti materiil.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 003/PUU-IV/2006 tgl 25 Juli 2006 telah memeriksa dan mengadili tentang pengertian “ secara melawan hukum “ yang tercantum dalam Penjelasan  Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dengan Amar Putusan sebagai berikut:
Mengadili
-    Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.
-    Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tidak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 No. 134,Tambahan Lembaran Negara RI No. 4150) sepanjang frasa yang berbunyi “ yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
-    Menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999  tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang  No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tidak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 No. 134,Tambahan Lembaran Negara RI No. 4150) sepanjang frasa yang berbunyi “ yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana “ tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
-    Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara RI sebagaimana meskinya.

Majelis Hakim Yang Kami Hormati
JPU Yang Terhormat

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tgl 25 Juli 2006 tersebut maka dapat disimpulkan :
-    Pengertian “ melawan hukum yang dapat diberlakukan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah “ melawan hukum dalam arti fomil.

-    Pengertian “melawan hukum” dalam arti materiil bertentangan dengan UUD 1945 dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT SEHINGGA TIDAK DAPAT DIBERLAKUKAN LAGI.

Prof. DR. INDRIYANTO SENO ADJI, SH, MH., dalam buku “ Korupsi dan Penegakan Hukum “ cetakan pertama Tahun 2009 halaman 18 menyatakan sebagai berikut :
“Perlu diketahui bahwa mengingat ajaran “ perbuatan melawan hukum materiil “ telah dianggap sebagai pelanggaran azas legalitas sekaligus akseptasi dari analogi hukum yang tidak dikehendaki dalam hukum pidana, maka implementasi dengan fungsi negatif inilah yang mendapat toleransi dalam hukum pidana.”

R. WIYONO, SH., dalam buku “ Pembahasan Undang-Undang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi”, Edisi kedua halaman 38 menyatakan sebagai berikut :
“ Sebagaimana telah diketahui dalam ajaran atau konsep melawan hukum materiil dikenal dengan adanya dua fungsi, yaitu ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dan dalam fungsinya yang negatif.
Meskipun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak sampai dijelaskan atau disebutkan mana diantara kedua fungsi dari ajaran atau konsep melawan hukum materiil itu yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kiranya tidak akan ada perbedaan pendapat jika dikatakan bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi itu yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif saja, sedang ajaran atau konsep melawan hukum dalam fungsinya yang negatif masih tetap berlaku.
Dengan demikian menurut Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk menafsirkan unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) tidak boleh lagi memperguanakan ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif tetapi harus mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum formil.”

Majelis Hakim Yang Terhormat
JPU Yang Kami Hormati

Berdasarkan pengertian melawan hukum menurut Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka suatu perbuatan yang diduga sebagai Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang   No. 31 Tahun 1999  jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 harus memenuhi unsur “melawan hukum dalam arti formil” yaitu melanggar  ketentuan perundang-undangan. Karena itu JPU :

-    Harus secara tegas dan jelas mencantumkan dalam dakwaan unsur melawan hukum yaitu tentang ketentuan perundang-undangan mana yang dilanggar atau tidak dipenuhi Terdakwa.
-    Harus secara tegas dan jelas membuktikan dalam Surat Tuntutan tentang unsur melawan hukum yaitu ketentuan perundang-undangan mana yang dilanggar atau tidak dipenuhi Terdakwa.

Berdasarkan pengertian melawan hukum menurut Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka JPU harus dengan tegas menyebutkan, di dalam dakwaan maupun tuntutannya, perbuatan-perbuatan seperti apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yang memenuhi unsur melawan hukum dalam arti formil, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999  jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Bahwa bila kita cermati, pokok permasalahan yang didakwakan oleh JPU didalam dakwaannya adalah, dikarenakan terbitnya S.K.Dirjen Pajak, yang telah menerima seluruh keberatan Wajib Pajak PT. SAT, sehingga menurut JPU, menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 570.952.000,- (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Adapun menurut JPU, proses lahirnya S.K.Dirjen Pajak tersebut, terdapat ketidaktelitian dan atau ketidakcermatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran - Dirjen Pajak No.SE-68/PJ/1993 (Keputusan harus diambil secara teliti dan cermat serta menyeluruh), meskipun terbukti dalam persidangan bahwa keputusan yang telah diambil Terdakwa, terbatas, hanya pada lingkup koreksi dan memberi paraf “Konsep laporan Penelitian”.

Konsep Laporan Penelitian yang dikoreksi dan diberi paraf oleh Terdakwa, sama sekali, tidak menimbulkan akibat hukum apapun terhadap Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak PT. SAT, dikarenakan belum final dan masih harus dikoreksi secara berjenjang oleh atasan Terdakwa, yaitu Pejabat Kasubdit dan Pejabat Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.

Konsep Laporan Penelitian tersebut baru memiliki akibat hukum bagi Wajib Pajak PT. SAT, setelah Konsep Laporan Penelitian tersebut dikoreksi dan disetujui oleh Dirjen Pajak, untuk kemudian, ditindak lanjuti dengan membuat Konsep Surat Keputusan.

Di dalam persidangan, telah sama-sama kita ketahui, bahwa TIDAK DITEMUKAN ADANYA PERBUATAN TERDAKWA YANG DAPAT DIKATEGORIKAN MEMENUHI UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM ARTI FORMIL, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
-    Posisi Terdakwa di dalam proses lahirnya SK Dirjen Pajak, yang menerima permohonan keberatan PT.SAT, adalah sebagai Kasi Pengurangan dan Keberatan Wilayah I yang juga ditugaskan sebagai Pjs (Pejabat Sementara) Kasi Pengurangan dan Keberatan Wilayah IV, berdasarkan Surat Tugas No. ST-1068/PJ.071/ 2007 tanggal 09 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Direktur Keberatan dan Banding Bambang Heru Ismiarso. Dalam surat tugas tersebut tercantum Kasubdit Pengurangan dan Keberatan Marjanto (yang kemudian digantikan oleh Johnny Marihot Tobing pada tanggal 14 Agustus 2007), Pjs. Kasi Pengurangan dan Keberatan Wilayah IV, Maruli Pandapotan Manurung, Penelaah Keberatan Humala dan Gayus selaku Peneliti.

-    Dalam kapasitas Terdakwa selaku Kasi Pengurangan dan Keberatan Wilayah I yang juga ditunjuk oleh Direktur Keberatan dan Banding berdasarkan Surat Tugas No. ST-1068/PJ.071/ 2007 tanggal 09 Mei 2007, JPU kemudian berpandangan, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, semata-mata dikarenakan tidak melakukan penelitian secara teliti, cermat dan menyeluruh terhadap Konsep Laporan Penelitian yang dibuat oleh Gayus, dan hal ini menurut JPU telah bertentangan dengan S.E – Dirjen Pajak No.SE-68/PJ/1993.      
      
-    Apabila dicermati berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, maka kita semua telah melihat dengan jelas bahwa Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Kasi Keberatan dan Pengurangan Wilayah I yang juga ditugaskan sebagai Pjs.Kasi Keberatan dan Pengurangan Wilayah IV, telah melaksanakan tugasnya dengan melakukan koreksi terhadap Konsep Laporan Penelitian yang diajukan oleh Gayus. Namun demikian, JPU mungkin lupa, bahwa laporan penelitian yang telah dikoreksi oleh Terdakwa tersebut masih bersifat Konsep atau Draft, yang juga masih harus dikoreksi secara berjenjang oleh atasan-atasan Terdakwa.  

-    Didalam persidangan, terungkap fakta yang telah sama-sama kita ketahui, bahwa PT.SAT, sebagaimana suratnya No: Sek.016/Pjk.SAT/I/ 2007 tanggal 11 Januari 2007, mengajukan permohonan keberatan terhadap SKPKB PPN Pasal 16 D Masa Pajak Januari – Desember 2004 Nomor 00007/237/04/ 617/07, yang ditujukan kepada Kantor Pajak Pembantu (”KPP”) Wilayah Sidoardjo, dengan alasan :

”pada saat perolehan aktiva tersebut tidak ada pajak masukan (PPN) yang dapat dikreditkan”.  

-    Adapun menurut keterangan saksi Hindarto Gunawan, di dalam persidangan (vide, Lampiran Transkrip Sidang Pemeriksaan Hindarto Gunawan), selaku Direktur PT. SAT, menyebutkan bahwa Pihak pemeriksa Pajak wilayah Sidoarjo, mengenakan pajak atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, pada tahun 2004. Penyerahan tersebut didasarkan pada pembukuan wajib pajak PT SAT dan Akte Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 1 tanggal 7 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Nansinjani Sohandjaja, antara PT. SAT dan PT SAA.

Pihak pemeriksa pajak Sidoarjo, telah mengenakan Pasal 16D terhadap transaksi antara PT. SAT dengan PT.SAA di tahun 2004, tanpa melihat kapan aktiva yang telah ditransaksikan tersebut diperoleh PT. SAT.

-    Berdasarkan keterangan ahli PPN, baik yang dihadirkan oleh JPU dan Kuasa Hukum, jelas menyebutkan bahwa pengenaan pasal 16D tersebut memiliki syarat-syarat yang harus diperhatikan (vide, Lampiran Transkrip Sidang Pemeriksaan Ahli Untung Sukardji dan Darusalam), yaitu  :

    diserahkan oleh Pengusaha kena Pajak (PKP)
    terdapat PPN yang dibayar pada saat perolehannya
    pajak masukan atas perolehan aktiva tersebut dapat dikreditkan.

-    Ahli PPN juga berpandangan, bahwa pengenaan Pasal 16D harus memenuhi ketiga persyaratan tersebut diatas, sebaliknya, bila tidak memenuhi, maka Pasal 16D tidak dapat dikenakan terhadap suatu transaksi.

-    Keterangan saksi-saksi dari tim pemeriksa pajak wilayah Sidoarjo, telah secara jelas mengatakan bahwa dalam menetapkan SKPKB PPN Pasal 16D Masa Pajak Januari – Desember 2004 Nomor 00007/237/04/ 617/07, pihak pemeriksa tidak melihat kapan PT. SAT memperoleh aktiva berupa mesin-mesin produksi dan bangunan pabrik, yang kemudian dijual pada tahun 2004 tersebut, meskipun secara nyata, diketahui fakta, bahwa PT. SAT memperoleh aktiva tersebut dari PT. SAA berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli dan Pengoperan no. 160 tertanggal 31 Desember 1994, dan juga telah dicatatkan di dalam pembukuan PT. SAT, untuk tahun buku 1994.  Adapun terhadap aktiva, khususnya mesin-mesin produksi, sebelumnya diimport oleh PT.SAA, dan memperoleh fasilitas penangguhan PPN.

-    Mesin-mesin produksi yang tujuan semula tidak untuk diperjual belikan tersebut kemudian dijual oleh PT.SAA kepada PT.SAT pada tahun 1994 dan di dalam transaksi di tahun 1994 tersebut  tidak ada PPN yang dibayarkan oleh PT.SAA, selaku pihak yang menerima fasilitas penangguhan PPN. Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti pada saat perolehan di tahun 1994, tidak ada PPN yang dibayarkan oleh PT.SAA, dengan demikian bagaimana mungkin terhadap pengalihan di tahun 2004, PT.SAT kemudian dikenakan pasal 16D, sementara syarat untuk pengenaan pasal 16D tersebut sama sekali tidak terpenuhi. Disamping itu Undang-Undang nomor 11 tahun 1994 yang mengatur tentang pengenaan PPN pasal 16D baru berlaku pada tanggal 1 Januari 1995, sedangkan transaksi peralihan terjadi pada tanggal 31 Desember 1994.

-    Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa perolehan asset itu didasarkan antara lain dengan adanya pembukuan yang mencatat tentang perolehan asset tersebut adalah terjadi pada tahun 1994 sebagaimana ternyata di dalam bukti pembukuan PT. SAT sebagai berikut:

SPT Tahun     Penambahan Aktiva    Hutang Bank
1993    Rp. 1.310.338.393,-    Rp. 11.264.656.866,-
1994    Rp. 16.775.362.365,-    Rp.19.055.000.400,-

Penjelasan :
Berdasarkan Lampiran SPT PPh 1993 dan 1994 (vide, Lampiran  Bukti Tambahan-1) tercatat aktiva sebesar Rp. 1.310.338.393,- yang kemudian pada tahun 1994 aktiva tersebut bertambah menjadi Rp. 16.775.362.365,-, yang di dalam Akta Ikatan Jual Beli Nomor 160 tanggal 31 Desember 1994 dinyatakan bahwa total aktiva yang diserahkan oleh PT SAA kepada PT SAT sebesar Rp. 16.543.062.251,-. (dikurangi dengan penghapusan). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ”perolehan” asset oleh PT SAT adalah benar pada tahun 1994, yakni pada tanggal 31 Desember 1994.

-    Ahli PPN di dalam persidangan jelas menyebutkan bahwa pasal 16D tersebut berlaku pada tanggal 1 januari 1995 berdasarkan Undang Undang no. 11 tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang no. 18 tahun 2000, dengan demikian, apabila mencermati fakta hukum berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli dan Pengoperan no. 160 tertanggal 31 desember 1994, maka sudah dapat dipastikan pasal 16D tidak dapat diterapkan, dikarenakan Undang-Undang no. 11 tahun 1994 baru berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.

-    Bahwa berdasarkan keterangan ahli PPN di dalam persidangan dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, maka tindakan Dirjen Pajak yang menerima permohonan keberatan Wajib Pajak PT.SAT, adalah telah memenuhi kaidah hukum yang berlaku, dikarenakan, pada saat perolehan aktiva, tidak ada PPN yang dibayarkan dan aktiva tersebut di peroleh PT.SAT pada tahun 1994 dari PT.SAA, berdasarkan akta ikatan jual beli dan pengoperan no. 160 tertanggal 31 desember 1994, dan undang undang PPN yang berlaku pada saat itu adalah UU no. 8 tahun 1983, bukan UU no. 11 tahun 1994, yang ternyata baru berlaku pada tanggal 1 januari 1995 -quad non- apabila peralihan itu dianggap baru terjadi 1 Januari 1995 dan undang-undang yang dianggap berlaku adalah undang-undang nomor 11 tahun 1994, dimana pasal 16D berlaku terhadap penetapan PPN. Berlakunya pun pasal 16D harus memenuhi syarat (3 syarat) sebagaimana diuraikan di atas.


Selanjutnya, kami akan menguraikan beberapa hal untuk pemahaman terhadap penerapan pasal 16D, sebagaimana berikut:


1.2.1.    Tinjauan Yuridis Tentang Pasal 16D Terkait PT. SAT

I.    Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan yang terkait dalam kasus PT. SAT

a.    Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983

-    Mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 1984
-    Aktiva yang  menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan bukan merupakan objek PPN;

b.    Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994
-    Mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995;
-    Menambah ketentuan Pasal 16 D dengan ketentuan sebagai berikut:
” Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan. Selanjutnya dalam memori penjelasan ditegaskan bahwa penyerahan mesin,bangunan, peralatan, perabotan dan aktiva lainnya yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya, sesuai ketentuan Undang-undang ini tidak dapat dikreditkan.”

c.    Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000
-     Mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001;
-     Ketentuan Pasal 16 D tidak berubah;  

II.    Kajian dan pendapat yang berkembang atas Pasal 16 D Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994

Atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dikenai PPN  apabila memenuhi 2 (dua) persyaratan yang bersifat  kumulatif yaitu:
a.    pertama; aktiva tersebut merupakan asset Pengusaha Kena Pajak yang digunakan dalam kegiatan usaha bukan untuk tujuan diperjualbelikan; dan
b.    kedua; PPN yang dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan dapat dikreditkan.

Persyaratan pertama  

Merupakan norma yang memperlus pengenaan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak terbatas hanya seperti yangdiatur dalam  Pasal 4 huruf a  UU PPN.

Persyaratan ke dua

-    yang dimaksud dengan dapat dikreditkan adalah apabila PPN yang terutang pada saat perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan  dapat dikreditkan. Sehingga jika PPN yang dibayar saat perolehan aktiva tersebut  menurut ketentuan tidak dapat dikreditkan maka pada saat diserahkan tidak terutang Pasal 16 D. Apakah sudah dikreditkan atau belum menjadi syarat yang tidak relevan dan tidak menentukan.
-    yang dimaksud dengan saat perolehan,   ada dua pendapat yang berkembang yaitu:

Pendapat pertama:  saat perolehan adalah hanya pada satu titik yakni pada saat aktiva tersebut dibeli atau diperoleh;

Pendapat ke dua: saat perolehan tidak hanya pada satu titik tetapi sepanjang usia kepemilikan aktiva.

Argumentasinya adalah bahwa harga perolehan aktiva tersebut dapat berubah setiap saat misalnya bila ada pengeluaran biaya yang bersifat material atau menambah usia manfaat  berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan akan dicatat sebagai harga perolehan. Maka saat perolehan atas aktiva tersebut menjadi lebih luas. Sehingga meskipun pada saat pertama sekali diperoleh tidak terutang PPN, namun dalam perjalanan ada pengeluaran yang bersifat material dan dalam unsur biaya tersebut ada PPN yang dibayar yang menurut ketentuan dapat dikreditkan maka pada saat aktiva tersebut dijual/diserahkan dikenai PPN Pasal 16 D.

III.    Penegasan Direktur Jenderal Pajak tentang penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan

1.    Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-18/PJ.52/1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang PPN Atas Penyerahan Aktiva Yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan (SERI PPN 33-95) dengan beberapa poin penegasan antara lain:
a.    Apabila aktiva tersebut diperoleh sebelum berlakunya Undang-undang PPN 1984(sebelum 1 April 1985), maka atas pengalihan aktiva tersebut tidak terutang PPN.
b.    Dalam hal pada saat perolehannya, aktiva tersebut memperoleh fasilitas penangguhan pembayaran PPN, maka pada waktu pengalihannya memenuhi syarat untuk dikenakan PPN, karena penangguhan PPN diartikan sama dengan Pajak Masukan dapat dikreditkan.
2.    Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-380/PJ.52/2006 tanggal 3 Juli 2006 tentang PPN Atas Penyerahan Aktiva Yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan ditegaskan bahwa atas penjualan aktiva berupa mesin-mesin yang diperoleh sebelum berlakunya Undang-undang PPN 1984, tidak terutang PPN karena pada saat perolehannya tidak ada Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar.


1.2.2.    Berpedoman kepada Peraturan-Peraturan Tersebut yang Diuraikan di atas Saksi Gayus dan Saksi Humala Membuat Konsep Laporan Penelitian yang Kemudian disampaikan kepada Terdakwa sebagai Kasi Pengurangan dan Keberatan Wilayah I, selanjutnya Meneliti dan Memberi Paraf Pada Konsep Tersebut dan Selanjutnya menyampaikannya kepada atasannya Kasubdit Johny M Tobing. Dalam hal mana hasil penelitian dari Terdakwa masih harus Dikoreksi Secara Berjenjang oleh Atasan Terdakwa dan Hasil Koreksi Terdakwa Tersebut Tidak Menimbulkan akibat Hukum Apapun Terhadap Permohonan Keberatan Yang Diajukan Wajib Pajak, Dikarenakan Konsep Laporan Penelitian yang Dikoreksi oleh Terdakwa, Bukanlah merupakan Produk Hukum dari Direktorat Jenderal Pajak.
 
Majelis Hakim Yang Yang Terhormat
JPU Kami Hormati

-    Bahwa selaku Kasi Pengurangan dan Keberatan Wilayah I, berdasarkan Surat Tugas no. ST-1068/PJ.071/ 2007 tanggal 09 Mei 2007, Terdakwa diminta untuk membantu penyelesaian permohonan keberatan yang diajukan oleh PT.SAT, meskipun proses penelitian terhadap permohonan keberatan PT.SAT tersebut, telah berjalan pada saat Kasi Wilayah IV masih dipegang oleh pejabat sebelumnya, yaitu Dra. Anna Astuti., yang sebelumnya merupakan atasan langsung dari Gayus dan Humala.

-    Adapun permohonan keberatan yang diajukan oleh PT. SAT tersebut telah dilakukan pemeriksaan formil dengan membuat konsep laporan penelitian yang dibuat oleh Gayus, dengan mengacu pada ketentuan pasal  25 dan pasal 26 UU KUP.

-    Penelitian syarat formal permohonan keberatan adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 25 UU KUP. Penelitian formal atas surat permohonan keberatan dilakukan di unit dimana surat permohonan di sampaikan yaitu, sesuai ketentuan    di Kantor Pelayanan Pajak. Jika memenuhi syarat formal maka surat permohonan tersebut dikirimkan ke unit yang berwenang memprosesnya, jika tidak memenuhi maka surat permohonan dikembalikan kepada wajib pajak untuk diperbaiki. Faktanya dalam hal permohonan keberatan PT SAT, terbukti bahwa surat permohonan WP telah diterima di KPP Sidoarjo Timur dengan bukti dokumen Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor 210/WPJ.24/0209/PEN/K/2007 tanggal 12 Januari 2007 yang telah diterima oleh petugas pajak Anjiek Diaz. Kemudian terdapat bukti dokumen Pengiriman Surat Permohonan Keberatan atas nama PT SAT dengan nomor surat S-90/WPJ.24/KP.02.09/2007 tanggal 5 Februari 2007 dari Kepala KPP Sidoarjo Timur kepada Direktur Jenderal Pajak di Kantor Pusat DJP. Dari dua bukti dokumen tersebut sangat jelas bahwa  telah terdapat proses penelitian syarat formal di KPP Sidoarjo Timur yaitu sejak diterima 12 Januari 2007 sampai dengan 5 Februari 2007, dan kemudian karena telah memenuhi ketentuan syarat formal keberatan maka dikirimkanlah surat tersebut ke Kantor Pusat DJP. Dalam surat permohonan keberatan PT SAT tertanggal 11 Januari 2007 jelas sekali disebutkan alasan keberatan yaitu bahwa “terdapat kesalahan pemeriksa dalam menerapkan peraturan perpajakan”.
   
-    Konsep laporan penelitian yang dibuat oleh Gayus tersebut, dilakukan pemeriksaan secara berjenjang, yang dimulai dari tingkat penelaah, yang dilakukan oleh Humala, kemudian hasil penelaahan tersebut diteruskan kepada Terdakwa untuk diperiksa, apakah telah memenuhi syarat syarat dan kelengkapan formil sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 25 dan 26 UU KUP. Hasil pemeriksaan Terdakwa terhadap konsep laporan penelitian tersebut di paraf, untuk kemudian diteruskan secara berjenjang mulai dari Kasubdit, Direktur keberatan dan Banding dan berakhir ditingkat Direktur Jenderal Pajak.

-    Adapun masing masing jenjang tersebut, dapat melakukan koreksi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh pejabat di tingkat bawah/sebelumnya, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Johny Marihot Tobing dan Bambang Heru Ismiarso, yang keduanya pada saat itu, menjabat selaku Kasubdit dan Direktur Keberatan dan Banding.  

-    Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Heru Ismiarso (vide, Lampiran Transkrip Sidang Pemeriksaan Saksi Bambang Heru Ismiarso) dan juga dibenarkan oleh saksi Gayus (vide, Lampiran Transkrip Sidang Pemeriksaan Saksi Gayus Tambunan), bahwa konsep laporan penelitian yang telah dibuat oleh Gayus tersebut, pernah dikoreksi oleh saksi Bambang Heru Ismiarso, dan hasil koreksi tersebut kemudian diperbaiki dan dikoreksi, kembali secara berjenjang dari tingkat penelaah, Kasi/Terdakwa, Kasubdit dan kembali ke Direktur Keberatan dan Banding.

-    Bahwa apabila konsep laporan penelitian tersebut, tidak dikoreksi kembali, maka pejabat Kasubdit bersama Direktur Keberatan dan Banding memberi paraf laporan penelitian tersebut, untuk kemudian diserahkan kepada Dirjen Pajak, sebagaimana ternyata Direktur Keberatan dan Banding telah menerbitkan nota dinas yang ditujukan kepada Dirjen Pajak. Meskipun demikian, Dirjen Pajak memiliki kewenangan untuk melakukan koreksi terhadap konsep laporan penelitian yang telah diserahkan kepada Dirjen Pajak.

-    Apabila Dirjen telah menyetujui konsep laporan penelitian tersebut, maka konsep laporan penelitian tersebut diubah menjadi Konsep Surat Keputusan, untuk kemudian ditanda tangani oleh Dirjen Pajak beserta paraf  Direktur Keberatan dan Banding. Surat Keputusan Dirjen Pajak inilah yang memiliki akibat hukum bagi pihak ketiga, dalam hal ini, PT.SAT, selaku pihak yang mengajukan permohonan keberatan.

-    Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut, maka secara ”terang benderang”, dapat kita lihat bersama, bahwa KEWENANGAN TERDAKWA, HANYA SEBATAS MELAKUKAN PEMERIKSAAN DAN MEMBERI PARAF ATAS KONSEP LAPORAN PENELITIAN, YANG MASIH HARUS DIKOREKSI SECARA BERJENJANG OLEH ATASANNYA, DAN PARAF TERDAKWA TERHADAP KONSEP LAPORAN PENELITIAN TERSEBUT, SAMA SEKALI TIDAK MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM APAPUN TERHADAP PERMOHONAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH PT. SAT sebagaimana diuraikan di atas.

-    Seandainyapun JPU tetap mempermasalahkan posisi Terdakwa selaku Pjs. Kasi Pengurangan dan Keberatan Wilayah IV, yang seharusnya melakukan penelitian secara cermat, maka akan timbul pertanyaan pertanyaan yang sangat mengusik logika berpikir kita semua, yaitu :

i)    Apakah konsep Laporan Penelitian yang dikoreksi oleh Terdakwa, serta merta memiliki akibat hukum, bagi PT.SAT ?

ii)    Apakah dengan Terdakwa telah melakukan koreksi dan meneliti secara cermat terhadap Konsep Laporan Penelitian tersebut, pejabat yang berada diatas Terdakwa, tidak memeiliki kewenangan lagi untuk melakukan koreksi ?

iii)    Apakah kemudian laporan penelitian yang diberi paraf Terdakwa dan  masih bersifat konsep tersebut, dapat membatalkan SKPKB Pasal 16 D, yang telah diterbitkan sebelumnya oleh KPP Sidoarjo?

1.2.3.    Didalam Tuntutannya, JPU, Sama Sekali Tidak Mempermasalahkan keberadaan SK Dirjen Pajak, Yang Masih Berlaku dan Tidak Pernah Dibatalkan Hingga Saat ini.

-    Bahwa didalam persidangan terungkap fakta bahwa SK Dirjen Pajak, lahir dari proses penelitian yang dilakukan secara berjenjang, baik pada saat masih bersifat Konsep Penelitian, maupun setelah berubah menjadi konsep putusan, dimana baik penelaah dan peneliti telah melakukan penelitian yang mengacu kepada Pasal 25 dan Pasal 26 UU KUP dan juga berpedoman pada ketentuan SE-Dirjend Pajak no. SE-68/PJ/1993.

-    Bahwa SK Dirjen Pajak, yang mengabulkan permohonan keberatan Wajib Pajak PT.SAT tersebut, sampai saat ini masih berlaku dan tidak pernah dibatalkan, meskipun berdasarkan ketentuan pasal 13 UU KUP, maka Direktur Jenderal Pajak, memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, apabila ditemukan kemudian, terdapat kekeliruan.

-    JPU, didalam tuntutannya sama sekali tidak menyinggung keabsahan SK Dirjen Pajak, yang masih berlaku sampai saat ini,  dan tidak pernah dibatalkan, meskipun UU KUP memberikan kewenangan bagi Direktur Jenderal untuk melakukan peninjauan, dan tuntutan JPU semakin aneh, dikarenakan hanya berputar-putar dalam persoalan penelitian yang dilakukan Terdakwa terhadap Laporan Penelitian yang masih bersifat Draft atau Konsep, sementara disisi lain sangat jelas terbukti bahwa konsep laporan penelitian tersebut bukanlah produk final yang merupakan keputusan dari Dirjen Pajak.

-    Berdasarkan fakta hukum yang sudah sangat terang benderang tersebut, dapatkah kemudian Terdakwa dipersalahkan terhadap suatu proses produk keputusan, sementara keputusan tersebut sendiri sama sekali tidak pernah dipermasalahkan legalitasnya oleh JPU ?, dan yang sangat menyedihkan kemudian adalah, Pejabat yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab untuk menandatangani Surat Keputusan yang dipermasalahkan tersebut, quad non, pun, sampai saat ini, tidak pernah dipermasalahkan, meskipun nyata-nyata terbukti, bahwa hasil penelitian tersebut baru memiliki akibat hukum setelah disetujui dan diterbitkan SK oleh Dirjen Pajak.

Berdasarkan hal tersebut maka Keputusan Dirjen Pajak yang mengabulkan keberatan PT SAT tersebut adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Demikian juga Terdakwa Maruli Pandapotan Manurung, SE., MSI., MBT tidak ada melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, dimana segala sesuatu penelitian dan memberi paraf terhadap konsep laporan seharusnya tidak merupakan sesuatu perbuatan yang melawan hukum.

Dengan demikian, unsur “Melawan Hukum” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

    1.3. Unsur ”Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”.

Majelis Hakim Yang Terhormat
JPU Yang Kami Hormati

Dari fakta persidangan tidak ada satupun alat bukti yang sah yang dapat membuktikan Terdakwa memperoleh sesuatu dari PT. SAT ataupun dari pihak lain sehingga unsur memperkaya diri sendiri tidak terbukti.

Hal ini terbukti, bahwa JPU, di dalam dakwaan maupun tuntutannya, sama tidak menyebutkan perihal ada tidaknya Terdakwa memperoleh sesuatu dari PT. SAT.

Bahwa selanjutnya tentang unsur melakukan perbuatan memperkaya suatu korporasi.

Bahwa benar pada tanggal 22 Nopember 2007 PT SAT telah menerima pengembalian dana yang berjumlah Rp. 570.952.000,-(lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah). Akan tetapi, perlu untuk kita cermati, bahwa PT SAT menerima uang tersebut berdasarkan SK Dirjen Pajak, yang sampai saat ini tidak pernah dipermasalahkan keberadaannya, dikarenakan hal tersebut merupakan kewenangan dari Dirjen Pajak dalam menjalankan perintah undang-undang.  

Di dalam persidangan yang sudah kita ketahui bersama, bahwa diterimanya permohonan keberatan yang diajukan oleh PT. SAT, dikarenakan pemeriksa pajak Kanwil DJP Jawa Timur II Sidoarjo  telah salah dalam mengenakan pasal 16D terhadap transaksi aktiva yang dilakukan antara PT. SAT dengan PT. SAA di tahun 2004, tanpa melihat perolehan aktiva tersebut ditahun 1994.

Selain perolehan aktiva di tahun 1994, pemeriksa Pajak Kanwil DJP Jawa Timur II Sidoarjo juga terbukti kurang cermat dalam mengenakan Pasal 16D dikarenakan pada tahun 1994, tidak ada PPN yang dibayarkan, dengan demikian telah secara sah terbukti, persyaratan yang diperlukan untuk pengenaan Pasal 16D tidak terpenuhi, sebagaimana yang dikemukan ahli pajak yang dihadirkan oleh Terdakwa yaitu Darusalam di dalam persidangan (vide, Lampiran Transkrip Sidang Pemeriksaan Ahli Darussalam) yang juga oleh ahli yang diajukan oleh JPU yaitu Untung Sukarji yang menyatakan bahwa pengenaan PPN pasal 16D harus memenuhi tiga persyaratan salah satunya harus terdapat PPN yang dibayarkan pada saat perolehannya.

Tentang pengembalian uang kepada wajib pajak berdasarkan SK Dirjen adalah bertujuan mengembalikan kembali pembayaran wajib pajak yang dianggap salah, dimana uang itu adalah hak daripada wajib pajak PT. SAT. Apabila pemerintah salah memungut uang wajib pajak, maka berdasarkan undang-undang pungutan tersebut harus dikembalikan, sepanjang Surat Keputusan Dirjen tersebut masih tetap sah dan eksis, yang nyata-nyata dalam perkara ini tidak pernah dibatalkan, dikoreksi, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu unsur memperkaya suatu Korporasi juga tidak terbukti, dikarenakan pengembalian dana yang berjumlah Rp. 570.952.000,-. (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) kepada PT. SAT, adalah berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, yang telah melalui proses pemeriksaan yang berjenjang dan berdasarkan dengan ketentuan hukum pajak yang berlaku.

Dengan demikian unsur “Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

1.4.     Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara”.

Majelis Hakim Yang Terhormat
JPU Yang Kami Hormati

-    Bahwa benar pada tgl 22 Oktober 2007, Dirjen Pajak menerbitkan SK Dirjen Pajak, dengan penetapan menerima seluruhnya Permohonan Keberatan Wajib Pajak sesuai suratnya nomor : Sek.016/Pjk.SAT/I/2007 tgl 11 Januari 2007, atas PPN kurang bayar dan sanksi bunga Rp. 429.200.000,- dan Surat Keputusan Nomor : KEP-758/PJ..07/2007 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif atas STP PPN masa pajak Januari-Desember 2004 dengan penetapan menerima seluruhnya Permohonan Keberatan Wajib Pajak sesuai suratnya Nomor : Sek.018/Pjk.SAT/I/2007 tgl 11 Januari 2007 atas denda Pasal 14 ayat (4) KUP sebesar Rp 58.000.000,-.

-    Bahwa benar pada tgl 21 Nopember 2007 Kepala Kantor Pelayan Pajak Madya Sidoarjo menerbitkan Surat Keputusan terkait permohonan keberatan PT SAT, yaitu :
    Nomor : KEP-00297.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN/PPnBM Lainnya masa Tahun Desember 2004, sejumlah Rp. 58.000.000,-.
    Nomor : KEP-00298.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN/PPnBM Lainnya masa Tahun Desember 2004, sejumlah Rp. 429.200.000,-.
    Nomor : KEP-00010/IB.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tentang Pemberian Imbalan Bunga, sejumlah Rp. 9.280.000,-.
    Nomor : KEP-00011/IB.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tentang Pemberian Imbalan Bunga, sejumlah Rp. 22.272.000,-.
    Nomor : KEP-00012/IB.PPN/WPJ.24/KP.0803/2007 tentang Pemberian Imbalan Bunga, sejumlah Rp. 52.200.000,-.
-    Bahwa benar pada tanggal 22 Nopember 2007, PT SAT menerima pengembalian dana terkait permohonan keberatan, yang ditransfer ke Rek. PT SAT di BRI, No. Rek. 21101500102157, totalnya berjumlah Rp. 570.952.000,- dengan rincian :

-    Pokok Pajak         Rp. 290.000.000,-
-    Sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP    
             Rp. 139.200.000,-
-    Sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) KUP    
              Rp.   58.000.000,-
-    Sanksi administrasi Pasal 27A ayat (1) KUP    :
                  Rp.   83.752.000,-

Bahwa pengembalian dana tersebut dari Direktorat Jenderal Pajak ke PT SAT adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Di dalam tuntutannya JPU, mendasarkan terpenuhinya unsur ini, semata mata berdasarkan hasil bantuan penghitungan kerugian negara yang dimohonkan oleh Penyidik Mabes Polri kepada petugas BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) tanpa melakukan Audit Investigative, semata mata hanya berdasarkan data data yang disodorkan oleh penyidik (vide, Transkrip Sugiharto).
 
Uang tersebut adalah merupakan hak dari PT SAT dan Direktorat Jenderal Pajak wajib mengembalikannya sebagaimana pendapat ahli yang dihadirkan Terdakwa, Darusalam dan juga pendapat Ahli yang dihadirkan JPU, Untung Sukarji yang bahwa apabila pemerintah salah memungut uang wajib pajak, maka berdasarkan undang-undang pungutan tersebut harus dikembalikan, sepanjang Surat Keputusan Dirjen tersebut masih tetap sah dan eksis, yang nyata-nyata dalam perkara ini tidak pernah dibatalkan, dikoreksi, dan lain sebagainya.

Karena itu pengembalian dana tersebut tidak menimbulkan kerugian keuangan Negara.

Dengan demikian unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara” tidak terbukti.


2.    Tentang Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Majelis Hakim Yang Kami Hormati
JPU Yang Terhormat

Menurut Prof. Moeljatno, SH, dalam bukunya berjudul Hukum Pidana, Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan yang diterbitkan oleh PT. Bina Aksara Tahun 195 halaman 87 disebutkan : “ adalah mereka yang bersama melakukan perbuatan itu, jadi yang dengan sengaja ikut mengerjakan terjadinya perbuatan (opzettlijk tot het plegen van felt medewerken), mereka ini adalah yang turut serta melakukan (medeplegen) perbuatan. Berkaitan dengan itu Prof. Dr. Schaffmeister-Prof. Dr. N.Keizen-Mr.E.PH.Sutorius dalam buku hukum pidana penerbit Liberti Yogjakarta Tahun 1995 halaman 249 dinyatakan : “ turut serta melakukan artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (bekerjasama).”
Selain Doktrin yang dikemukakan JPU tersebut terdapat Doktrin lain sebagai berikut :

1.    Prof. Satochid Kartanegara menyatakan bahwa medeplegen harus memenuhi dua syarat yaitu :
a.    Harus ada kerjasama yang disadari/diinsafi (bewuste samenwerking).
b.    Harus melakukan perbuatan pelaksanaan (uitvoerings handeling).

2.    Drs. P.A.F. Lamintang, SH, dalam buku “ Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, cetakan 1997 halaman 655 menyatakan :
“ Seorang medeplegen itu harus melakukan suatu uitvoerings handeling atau suatu tindakan pelaksanaan”.

3.    Van Hamel (1927:411) dan Trapman (Hazewinkel Suringa, 1989 : 376 menyamakan pengertian medeplegerschap dan medeplegen, mensyaratkan bahwa dua orang yang dapat termasuk medeplegers masing-masing tersendiri harus memenuhi seluruh isi delik, dengan kata lain bahwa tiap-tiap pelaku-peserta harus memahami semua unsur-unsur delik yang diuraikan didalam Undang-Undang Pidana secara sempurna.

4.    Drs. P.A.F. Lamintang (1984;590) menyimpulkan pendapat Van Hamel sebagai berikut :
……suatu medeplegen itu hanya dapat dianggap sebagai ada yaitu apabila tindakan tiap-tiap peserta didalam suatu tindak pidana dapat dianggap sebagai telah menghasilkan suatu dadershap secara sempurna.

5.    Moeljatno (1984;40) menyimpulkan pendapat Van Hamel, bahwa perbuatan orang yang medeplegen itu harus melakukan seluruh perbuatan pelaksanaan.

Berdasarkan Doktrin, termasuk Doktrin yang dikemukakan JPU dalam Surat Tuntutan maka dapat disimpulkan bahwa turut melakukan (Medeplegen) harus memenuhi syarat :
-     adanya kesepakatan, kerjasama yang disadari /diinsyafi.
-    bersama-sama melaksanakan.

Apakah ada kesepakatan dan kerjasama yang diinsyafi /disadari antara Terdakwa dengan saksi Gayus, saksi Humala, saksi Johnny Marihot Tobing, saksi Bambang Heru Ismiarso untuk melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya PT SAT dan merugikan keuangan Negara ?

Dari Fakta Persidangan tidak ada alat bukti yang sah dan cukup untuk membuktikan adanya kesepakatan dan kerjasama yang diinsyafi/disadari antara Terdakwa DR. Maruli Pandapotan Manurung. SE., MSI., MBT. dengan saksi Gayus Tambunan, saksi Humala, saksi Johnny Marihot Tobing, saksi Bambang Heru Ismiarso.

Apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan pelaksanaan ?
Bahwa dalam Surat Dakwaan JPU mendakwakan sebagai berikut :
-    Bahwa setelah dilakukannya pembahasan antara Gayus, dan Humala dengan Hindarto Gunawan, Direktur Utama PT SAT selaku Wajib Pajak, Terdakwa DR. Maruli Pandapotan Manurung. SE., MSI., MBT. memerintahkan kepada Gayus untuk menerima keberatan Wajib Pajak sehingga dengan adanya perintah tersebut tanpa melakukan pendalaman atau penelitian yang tepat, cermat, dan menyeluruh terhadap keberatan Wajib Pajak PT. SAT, Gayus membuat laporan yang dituangkan dalam Laporan Penelitian Nomor : LAP-656/PJ.071/2007 tanggal 9 Agustus 2007 tentang Laporan Penelitian Keberatan PT SAT dan Laporan Nomor : LAP-657/PJ.071/2007 tanggal 9 Agustus 2007 tentang Laporan Penelitian Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi PT SAT.
Bahwa dipersidangan saksi Gayus dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
-    Bahwa tidak benar Terdakwa DR. Maruli Pandapotan Manurung. SE., MSI., MBT. memerintahkan saksi untuk menerima keberatan Wajib Pajak PT. SAT.
-    Bahwa saksi melakukan penelitian secara mendalam, tepat, cermat, dan menyeluruh terhadap keberatan Wajib Pajak PT. SAT.
-    Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak benar.
-    Bahwa saksi Gayus, didalam persidangan secara tegas, telah mencabut keteranganya di dalam BAP, perihal “adanya perintah” dan atau “arahan” dari Terdakwa, dengan menjelaskan alasan-alasan kenapa saksi memberikan keterangan seperti itu kepada penyidik termasuk janji-janji atau iming-iming yang diberikan oleh penyidik.
-    Bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHAP bahwa keterangan saksi yang sah sebagai alat bukti adalah keterangan saksi di sidang Pengadilan.

Terdakwa DR. Maruli Pandapotan Manurung. SE., MSI., MBT. Di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
-    Terdakwa DR. Maruli Pandapotan Manurung. SE., MSI., MBT. tidak pernah memerintahkan saksi Gayus menerima keberatan Wajib Pajak PT SAT.
-    Bahwa keberatan Wajib Pajak PT. SAT telah diteliti secara mendalam, tepat, cermat, dan menyeluruh.

Berdasarkan alat bukti keterangan saksi Gayus dan keterangan Terdakwa DR. Maruli Pandapotan Manurung. SE., MSI., MBT. diperoleh fakta sebagai berikut :
-    Bahwa Terdakwa DR. Maruli Pandapotan Manurung. SE., MSI., MBT. tidak benar memerintahkan saksi Gayus menerima keberatan Wajib Pajak PT. SAT.
-    Bahwa keberatan Wajib Pajak PT. SAT telah diteliti secara mendalam, tepat, cermat, dan menyeluruh.
-    Bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHAP bahwa keterangan saksi yang sah sebagai alat bukti adalah keterangan di sidang pengadilan.

Dengan demikian uraian perbuatan dalam dakwaan JPU sebagaimana dikutip di atas tidak terbukti.

Berdasarkan pembahasan tersebut maka turut melakukan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan JPU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
Majelis Hakim Yang Terhormat
JPU Yang Kami Hormati

Berdasarkan pembahasan Yuridis terhadap seluruh unsur-unsur Dakwaan Primair tersebut diatas, kami berpendapat bahwa Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga Terdakwa DR. Maruli Pandapotan Manurung. SE., MSI., MBT. harus diputus bebas (vrijspraak) dari Dakwaan Primair.


3.     Tentang Dakwaan Subsidair

Majelis Hakim Yang Terhormat
    JPU Yang Kami Hormati

Dakwaan Subsidair adalah Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 berbunyi sebagai berikut :

“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ... dst.”

Unsur-unsurnya :



Unsur Objektif :

1.    Setiap Orang.
2.    Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
3.    Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur Subjektif :
Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

3.1. Unsur “Setiap Orang”.

Majelis Hakim Yang Kami Hormati
JPU Yang Terhormat

Dalam pembahasan unsur “Setiap Orang” pada Dakwaan Primair telah kami kemukakan pembahasan yuridis yang pada pokoknya kami berpendapat bahwa unsur “ Setiap Orang”  tidak terbukti. Oleh karena kami telah membahas unsur “setiap orang” di dalam dakwaan primair, secara mutatis mutandis pembahasan itu berlaku di dalam pembahasan tentang dakwaan subsidair ini yang tidak perlu kami ulang  kembali.

Oleh karena itu, kami tetap pada pendapat kami tersebut menyatakan unsur “Setiap Orang” tidak terbukti.






3.2.    Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau  Sarana yang ada padanya karena Jabatannya atau Kedudukannya”.

Majelis Hakim Yang Terhormat
JPU Yang Kami Hormati

JPU dalam Surat dakwaan mendakwakan sebagai berikut (kutipan):

-    Bahwa surat  Nomor : Sek.125/Pjk.SAT/III/2007 tgl 15 Maret 2007 diterima di Direktorat Keberatan dan Banding pada tgl 3 April 2007, kemudian pada tanggal 4 April 2007 Direktur Keberatan dan Banding memberikan disposisi yang ditujukan kepada Kasubdit Pengurangan dan Keberatan dengan perintah “selesaikan”, selanjutnya oleh Kasubdit lembar disposisi tersebut diteruskan kepada Kasi Pengurangan dan Keberatan IV, dengan petunjuk “ teliti dan proses sesuai ketentuan”.
Oleh Kasi Pengurangan dan Keberatan IV, surat dan lembar disposisi diteruskan  kepada GAYUS, dengan perintah “untuk diteliti formal dan buat resume awal” dan diparaf tanggal 12 April 2007.

-    Pada tanggal 9 Mei 2007 Direktur Keberatan dan Banding menerbitkan Surat Tugas Nomor : ST-1068/PJ.07/2007 dan Nomor : ST-1069/PJ.07/2007 tanggal 9 Mei 2007 yang menugaskan kepada Marjanto selaku Kasubdit Pengurangan Keberatan, Maruli P Manurung, Kasi Pengurangan dan Keberatan, Humala SL Napitupulu, Penelaah Keberatan dan Gayus Halomoan P. Tambunan, selaku pelaksana, untuk melakukan penelitian terhadap permohonan keberatan Wajib Pajak PT. SAT.

-    Bahwa setelah dilakukannya pembahasan antara Gayus Halomoan P Tambunan, dan Humala SL Napitupulu dengan Hindarto Gunawan, Direktur Utama PT SAT selaku Wajib Pajak, Terdakwa DR. Maruli Pandapotan Manurung. SE., MSI., MBT. memerintahkan kepada Gayus Halomoan P Tambunan untuk menerima keberatan Wajib Pajak sehingga dengan adanya perintah tersebut tanpa melakukan pendalaman atau penelitian yang tepat, cermat, dan menyeluruh terhadap keberatan Wajib Pajak PT SAT, Gayus Halomoan P Tambunan membuat laporan yang dituangkan dalam Laporan Penelitian Nomor : LAP-656/PJ.071/2007 tanggal 9 Agustus 2007 tentang Laporan Penelitian Keberatan PT SAT dan Laporan Nomor : LAP-657/PJ.071/2007 tanggal 9 Agustus 2007 tentang Laporan Penelitian Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi PT SAT.

-    Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dengan Pemeriksa Pajak diketahui bahwa pemeriksa tidak meneliti dokumen pembelian aktiva tahun 1994, apakah terdapat pembayaran PPN atas jual beli tersebut, dan pemeriksa pajak menyetujui untuk tidak mengenakan PPN Pasal 16 D atas penjualan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang tiak ada pembayaran PPN saat perolehannya.

Kedua Laporan tersebut ditandatangani oleh Gayus Halomoan P.Tambunan Peneliti Keberatan, kemudian ditandatangani oleh Humala SL. Napitupulu selaku Penelaah Keberatan, juga tanpa dilakukan penelitian dan penelahan terlebih dahulu, dan selanjutnya berturut-turut ditandatangani oleh Terdakwa DR. Maruli Pandapotan Manurung. SE., MSI., MBT. selaku Pjs Kasi Pengurangan Keberatan IV, Johnny Marihot Tobing, selaku Kasubdit Pengurangan dan Keberatan, dan Bambang Heru Ismiarso selaku Direktur Keberatan dan Banding.

Selanjutnya kami akan melakukan pembahasan tentang pernyataan-pernyataan dari JPU sebagaimana tersebut di atas dan juga di bawah ini sebagai berikut :

A.    JPU Membuktikan Unsur ”Menyalahgunakan Kewenangan” dengan Memanipulasikan Fakta dengan Menyatakan Sebagai Berikut :

    “Terdakwa selaku pengarah atau supervisor memerintahkan kepada peneliti (GAYUS HP TAMBUNAN) untuk membikin agar keberatan PT. SAT diterima, meskipun dokumen yang mendukung untuk menyimpulkan laporan tersebut belum ada namun GAYUS HP TAMBUNAN membuat laporan untuk menerima keberatan PT. SAT. Bahwa dokumen yang dijadikan dasar simpulan baru dikirim oleh wajib pajak tanggal 15 Agustus 2007”.

    “Bahwa selain dari pada itu pengarahan atau Perintah Terdakwa mempengaruhi kinerja peneliti dalam hal ini GAYUS dan HUMALA tidak melakukan pendalaman atas dokumen-dokumen yang memastikan kapan dilakukan penyerahan atas obyek pajak tersebut, yang demikian tentu saja bertentangan dengan tugas dan wewenang Terdakwa.”

Kesimpulan dari JPU ini bersumber dari fakta-fakta yang secara salah disimpulkan oleh JPU kemudian dengan dasar itu menarik fakta-fakta hukum secara keliru sebagaimana telah kami uraikan di dalam pembahasan tentang tanggapan kami terhadap uraian fakta-fakta dan uraian tentang fakta-fakta hukum yang telah kami bahas di dalam tanggapan halaman 30 s/d 35..

Selain alasan itu, pernyataan JPU tersebut tidak benar karena di persidangan saksi GAYUS dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

-    Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi supaya menerima keberatan PT. SAT.
-    Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP tidak benar dan merupakan arahan Penyidik.
-    Bahwa saksi menyatakan mencabut keterangan yang tercantum dalam BAP tersebut.

Keterangan Gayus tentang tidak adanya perintah dari Maruli juga didukung oleh keterangan saksi Humala SL Napitupulu dan sesuai dengan keterangan Terdakwa sendiri. Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHAP keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Bahwa tidak ada satupun alat bukti lainnya yang sah dapat membuktikan bahwa Terdakwa memerintahkan saksi GAYUS menerima keberatan PT. SAT.

B.     Terdakwa DR. Maruli Pandapotan Manurung. SE., MSI., MBT. dalam Melakukan Penelitian Telah Sesuai dengan Kewenangan dan TUPOKSI yang Ada Padanya.

Majelis Hakim Yang Terhormat
JPU Yang Kami Hormati

Bahwa Terdakwa DR. Maruli Pandapotan Manurung. SE., MSI., MBT. Selaku Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan Wilayah I pada Dit Keberatan Dan Banding menerima tugas berdasarkan surat tugas tertanggal 9 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Direktur Keberatan dan Banding Bambang Heru Ismiarso.

Bahwa dalam surat tugas tersebut ditugaskan juga Marjanto selaku Kasubdit Pengurangan dan Keberatan (yang kemudian digantikan oleh Johny Marihot Tobing pada tanggal 14 Agustus 2007), Humala selaku Penelaah dan Gayus selaku Peneliti, melakukan penelitian terhadap permohonan keberatan Yang diajukan oleh wajib pajak PT. SAT atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN sebesar Rp.429.200.000,- dengan surat Nomor Sek.125/Pjk.SAT/III/2007 tertanggal 15 Maret 2007 perihal : Permohonan Keberatan dan Banding yang ditujukan kepada Bapak Direktur Keberatan dan banding Kantor Pusat Dirjen Pajak, Jl.Gatot Subroto No.42 Jakarta.

Bahwa berdasarkan surat tugas dari Direktur Keberatan dan Banding yang memerintahkan kepada Kasubdit Pengurangan dan Keberatan pada saat itu Marjanto (yang kemudian digantikan oleh Johny Marihot Tobing pada tanggal 14 Agustus 2007), Kepala Seksi Pengurangan dan keberatan Wilayah I Terdakwa DR. Maruli Pandapotan Manurung. SE., MSI., MBT., Penelaah Humala dan Peneliti Gayus untuk melakukan penelitian terhadap permohonan keberatan Wajib Pajak PT. SAT tersebut.

Majelis Hakim Yang Kami Hormati
JPU Yang Terhormat

Bahwa sebagaimana fakta di persidangan bahwa yang bertugas membuat konsep hasil laporan penelitian ialah saksi Gayus, yang kemudian ditelaah oleh Penelaah Saksi Humala, bahwa kemudian setelah diteliti, ditelaah dan diberi paraf oleh karena telah sesuai dengan ketentuan konsep hasil laporan penelitian beserta berkas terkait dengan permohonan keberatan wajib pajak PT. SAT diajukan kepada Terdakwa DR. Maruli Pandapotan Manurung. SE., MSI., MBT.  untuk diteliti dan diberi paraf lebih lanjut, berdasarkan kewenangan tugas dan fungsinya selaku Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan No.425/PM.1/2007 tanggal 25 Juni 2007 sebagai berikut (kutipan):

Yang harus dilakukan oleh Kepala Seksi (Kasi) Pengurangan dan Keberatan adalah :

i.    Melaksanakan pemantauan proses pembuatan konsep uraian penelitian, konsep surat keputusan keberatan, konsep surat keputusan pembetulan surat keputusan keberatan, konsep pengurangan sanksi administrasi, konsep surat keputusan pengurangan BPHTB dan surat keputusan pembatalan pajak.
ii.    Mengarahkan proses pembuatan konsep uraian penelitian, konsep surat keputusan keberatan, konsep surat pembetulan surat keputusan keberatan, konsep pengurangan sanksi administrasi, konsep surat keputusan pengurangan BPHTB dan surat keputusan pembatalan pajak.
iii.    Meneliti dan memaraf konsep-konsep surat, uraian penelitian dan konsep surat keputusan untuk dimintakan persetujuan Direktur keberatan dan banding serta persetujuan Dirjen Pajak.

Kewenangan Kepala Seksi (Kasie) Pengurangan dan Keberatan :

iv.    Mengusulkan kepada atasan konsep surat permintaan keterangan tambahan kepada KPP, Wajib pajak dan atau Instansi lain.
v.    Melaksanakan penelitian, memeriksa uraian penelitian keberatan, uraian penelitian pembetulan, uraian penelitian pengurangan sanksi adminsitrasi dan uraian penelitian pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.
vi.    Memeriksa konsep surat keputusan keberatan, konsep surat keputusan pembetulan, konsep surat keputusan pengurangan sanksi adminstrasi dan konsep surat keputusan ketetapan pajak yang tidak benar.

Tanggung jawab Kepala Seksi (Kasie) Pengurangan dan Keberatan :

vii.    Kebenaran konsep kebijakan teknis operasional, konsep tanggapan atau jawaban atas masalah, dan konsep pedoman pelaksanaan bimbingan teknis bidang pengurangan dan keberatan.
viii.    Kebenaran konsep tugas.
ix.    Kebenaran penelitian, uraian penelitian surat keputusan keberatan, pembetulan, uraian penelitian pengurangan sanksi administrasi, dan konsep surat keputusan ketetapan pajak yang tidak benar
x.    Kebenaran konsep surat permintaan keterangan tambahan kepada KPP, Wajib Pajak atau Instansi lain.
xi.    Kebenaran konsep surat permintaan keterangan tambahannya kepada KPP, wajib pajak dan atau Instansi lain.         


Bahwa berdasarkan kewenangan, Tugas dan Fungsi sebagaimana diatur tersebut diatas yaitu: Meneliti dan memaraf konsep-konsep surat, uraian penelitian dan konsep surat keputusan untuk dimintakan persetujuan Direktur keberatan dan banding serta persetujuan Dirjen Pajak. Terdakwa DR. Maruli Pandapotan Manurung. SE., MSI., MBT. melakukan penelitian terhadap Konsep laporan hasil penelitian yang dibuat oleh Gayus dan Penelaah Saksi Humala.

Bahwa dari hasil penelitian dan penelaahan yang dilakukan oleh Gayus dan Humala, kemudian dengan adanya pembahasan dengan wajib pajak oleh Gayus dan Humala di dapat fakta sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan dokumen perolehan aktiva PT.SAT pada tahun 1994 yang antara lain :

-    Akta ikatan jual beli dan pengoperan No.160 tanggal 31 Desember 1994.
-    Neraca Pembukuan PT.SAT.
-    SPT Pajak tahun 1994.

Berdasarkan dokumen tersebut diketahui bahwa tidak ada pajak PPn yang dibayar PT.SAT ketika memperoleh aktiva tetap dari  PT. SAA selain itu ketentuan yang berlaku adalah undang-undang nomor 8 tahun 1983 berdasarkan perolehan yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1994, sehingga tidak berlaku pasal 16D.

Bahwa dengan fakta tersebut ternyata terjadi kesalahan penerapan Pasal 16D yang dilakukan oleh pemeriksa pajak kanwil Sidoarjo dalam mengenakan PPN terhadap transaksi penjualan aktiva tetap milik PT. SAT kepada  PT. SAA pada tahun 2004 sebagaimana  SKPKB PPN berikut dendanya sebesar Rp.429.200.000,-.

Bahwa dari fakta tersebut kemudian pada Konsep Laporan Hasil penelitian menyatakan bahwa tidak semestinya wajib pajak PT.SAT dikenai PPN atas transaksi penjualan aktiva tetapnya tersebut kepada PT. SAA pada tahun 2004, oleh karena tidak memenuhi Pasal 16 D.

Bahwa dengan alasan tersebut peneliti keberatan pada Konsep Laporan Hasil penelitian mengusulkan untuk menerima permohonan keberatan wajib pajak PT. SAT.

Bahwa oleh karena telah cukup alasan dan telah sesuai dengan ketentuan Terdakwa DR. Maruli Pandapotan Manurung. SE., MSI., MBT. selaku Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan Wilayah I mengajukan konsep laporan hasil penelitian tersebut kepada atasannya Kasubdit Jonny Marihot Tobing yang kemudian secara berjenjang keatas yakni, kepada Direktur Keberatan dan Banding sampai kepada Dirjen Pajak sebagai pejabat yang berwenang memberikan putusan terhadap permohonan tersebut.

Majelis Hakim Yang Terhormat
JPU Yang Kami Hormati

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa DR. Maruli Pandapotan Manurung. SE., MSI., MBT. selaku Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan Wilayah I telah sesuai dengan kewenangan yang ada padanya.


C.     Terdakwa DR. Maruli Pandapotan Manurung. SE., MSI., MBT. selaku Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan Tidak Pernah Memerintahkan, Mengarahkan atau Memberi Pesan  Kepada Gayus Untuk Menerima Begitu Saja Keberatan PT.SAT.

Majelis Hakim Yang Terhormat
JPU Yang Kami Hormati

Bahwa  penelitian atas permohonan yang diajukan PT. SAT adalah berdasarkan surat tugas Direkur Keberatan dan Banding Bambang Heru Ismiarso tertanggal 9 Mei 2007 yang menugaskan Kasubdit Pengurangan dan Keberatan Marjanto (yang kemudian digantikan oleh Johny Marihot Tobing pada tanggal 14 Agustus 2007), Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan wilayah I Terdakwa DR. Maruli Pandapotan Manurung. SE., MSI., MBT., Penelaah Humala dan Pelaksana Peneliti.

Keberadaan Gayus sebagai peneliti permohonan keberatan PT. SAT adalah didasarkan kepada dua bukti dokumen yaitu:  Lembar Disposisi Nomor KK 394./499 tanggal 03 April 2007 dimana jelas disposisi diberikan dari Direktur Bambang Heru Ismiarso kepada Kasubdit Marjanto, kemudian dari Kasubdit kepada Kasi Pengurangan dan Keberatan Wilayah IV saat itu Ibu Ana Astuti, dan dari Kasi IV kepada Gayus. Sumber kewenangan Gayus kedua adalah bukti Surat Tugas No.1068/PJ.071/2007 tanggal 9 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Direktur Keberatan dan Banding. Jadi dari dua dokumen ini sangat jelas perintah diberikan oleh Kasi IV Ana Astuti sesuai lembar disposisi dan oleh Direktur Keberatan dan Banding Bambang Heru Ismiarso. Kemudian dalam pelaksanaan tugas Gayus Tambunan mengacu kepada PMK 425/PM.1/2007 tanggal 25 juni 2007 tentang Uraian Jabatan di lingkungan kantor Pusat DJP, yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah membuat konsep uarain penelitian. Jadi penyusunan laporan penelitian adalah tugas peneliti sebagaimana diamanatkan dalam PMK tersebut. Dalam bagian ini kembali JPU mendefinisikan sendiri kwewenangan Terdakwa tanpa dasar sama sekali dengan menyatakan kewenangan Terdakwa adalah selaku supervisor tim penyelesaian keberatan PT SAT.  

Bahwa kemudian berdasarkan surat tugas dari Direktur Keberatan dan Banding Bambang Heru Ismiarso berkas permohonan keberatan PT. SAT diteruskan secara berjenjang kepada unit pelaksana, yakni Direktur keberatan dan Banding mendisposisikan kepada Kasubdit Pengurangan dan Keberatan, kemudian diteruskan kepada Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan, kemudian diteruskan ke Penelaah dan peneliti.

Bahwa setelah berkas permohonan keberatan sampai kepada penelaah dan peneliti, kemudian berkas diteliti sesuai ketentuan sebagaimana Disposisi Direktur Keberatan dan Banding Bambang Heru Ismiarso.

Bahwa kemudian penelaah dan peneliti melakukan penelitian terhadap permohonan keberatan PT. SAT tersebut, dengan meminta dokumen yang diperlukan baik kepada pemeriksa kanwil Sidoarjo maupun Wajib Pajak PT. SAT, kemudian melakukan pemanggilan terhadap pemeriksa pajak dari Kanwil Sidoarjo maupun wajib pajak PT. SAT, melakukan pembahasan antara pemeriksa yang dihadiri oleh Saksi Aprianto dengan penelaah dan peneliti Humala dan Gayus dengan dibuatkan berita acara pembahasannya.

Bahwa hasil penelitian yang dibuat oleh Gayus dituangkan dalam Konsep laporan hasil penelitian, sebagaimana keterangan Saksi Gayus dan Penelaah Humala bahwa penelitian telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, kemudian Konsep laporan hasil penelitian tersebut diajukan kepada Terdakwa DR. Maruli Pandapotan Manurung. SE., MSI., MBT.,  selaku Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan wilayah I.

Bahwa atas Konsep laporan hasil penelitian tersebut Terdakwa DR. Maruli Pandapotan Manurung. SE., MSI., MBT.,  melakukan penelitian, hasil penelitian yang dilakukan Terdakwa DR. Maruli Pandapotan Manurung. SE., MSI., MBT., bahwa Konsep laporan hasil penelitian tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang kemudian secara berjenjang Terdakwa DR. Maruli Pandapotan Manurung. SE., MSI., MBT.,  selaku Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan wilayah I meneruskannya kepada atasannya Kasubdit Pengurangan dan Keberatan Johnny Marihot Tobing, kemudian secara berjenjang keatas Konsep laporan hasil penelitian diajukan kepada Direktur Keberatan dan Banding dankepada Dirjen Pajak sampai kemudian Konsep laporan hasil penelitian diputuskan.

Bahwa didalam perjalanan proses penelitian tersebut tidak ada satu saksi atau satu bukti pun yang membuktikan bahwa Terdakwa DR. Maruli Pandapotan Manurung. SE., MSI., MBT. selaku Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan wilayah I Memerintahkan, Mengarahkan atau Memberi Pesan Kepada Gayus HP Tambunan Untuk Menerima Begitu Saja Keberatan PT.SAT.

Bahwa oleh karena tidak ada satu bukti pun yang membuktikan bahwa Terdakwa DR. Maruli Pandapotan Manurung. SE., MSI., MBT. selaku Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan wilayah I Memerintahkan, Mengarahkan atau Memberi Pesan Kepada Gayus HP Tambunan Untuk Menerima Begitu Saja Keberatan PT. SAT, dengan demikian adalah tidak terbukti tuduhan Sdr. JPU baik dalam dakwaannya maupun tuntutannya.               


D.    Penelitian Yang Dilakukan Terhadap Permohonan Keberatan PT.SAT Telah Dilakukan Secara Teliti, tepat, Cermat Dan Menyeluruh oleh Karena Telah Sesuai Dengan Ketentuan Perundangan-undangan Perpajakan

Majelis Hakim Yang Terhormat
JPU Yang Kami Hormati

Bahwa penelitian terhadap keberatan PT. SAT adalah mengenai keberatan terhadap adanya koreksi atas pengenaan PPN atas transaksi penjualan aktiva tetap yang dilakukan PT.SAT kepada PT.Surya Adikumala Abadi pada tahun 2004.

Bahwa dasar keberatan PT. SAT dalam permohonan keberatannya adalah bahwa tidak seharusnya PT.SAT dikenakan PPN atas transaksi penjualan aktiva tersebut pada tahun 2004, dengan alasan bahwa PT. SAT berpendirian bahwa ketika memperoleh aktiva tersebut tidak ada pajak PPN yang dibayar oleh karenanya seharusnya PPN tidak dikenakan kepada PT. SAT.

Bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti Dit Keberatan dan Banding, diketahui bahwa dasar pemeriksa pajak kanwil Sidoarjo menetapkan pengenaan PPN atas transaksi tahun 2004 tersebut adalah dengan menerapkan Pasal 16D.

Bahwa dari hasil penelitian sebagaimana fakta di persidangan didapatkan fakta sebagai berikut :

1.    Bahwa terdapat dokumen jual beli 31 Desember 1994 yang merupakan dokumen perolehan aktiva PT. SAT.
2.    Bahwa sebagaimana pembukuan neraca PT. SAT tahun 1994 aktiva tersebut telah tercatat sebagai aktiva PT. SAT.
3.    Dan SPT tahun pajak PT.SAT

Bahwa dari fakta tersebut diketahui bahwa PT. SAT memperoleh aktiva tersebut pada tahun 1994, sementara Pasal 16D baru berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 1995, dengan demikian ketika PT. SAT memperoleh aktiva tetap tersebut pada tahun 1994, Pasal 16D Undang-undang PPN No.11 tahun 1994 belum berlaku.
Dengan demikian belum ada ketentuan mengenai pengenaan PPN Pasal 16D, atas penjualan pada tahun 1994.

Selain alasan tersebut Penelaah dan Peneliti juga berpendapat dari hasil penelitian bahwa atas perolehan aktiva PT. SAT pada tahun 1994 tersebut tidak ada bukti PPN yang dibayar sebagaimana disyaratkan Pasal 16D.

Bahwa dari fakta yang didapatkan peneliti tersebut yang juga merupakan fakta di persidangan bahwa peneliti menyimpulkan dalam laporan hasil penelitian keberatan PT. SAT bahwa peneliti mengusulkan untuk menerima keberatan PT. SAT dengan alasan telah sesuai dengan ketentuan.

Majelis Hakim Yang Kami Hormati
JPU Yang Terhormat

Bahwa kesimpulan peneliti keberatan tersebut dikuatkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana tersebut diatas, kemudian didukung oleh pendapat para saksi yang dihadirkan oleh JPU yaitu, ahli pajak Untung Sukardji serta ahli pajak yang dihadirkan oleh Terdakwa yaitu Darussalam bahwa peralihan didasarkan kepada penyerahan secara nyata, yang oleh Darussalam menegaskan kapan terjadi penguasaan dan penggunaan.

Bahwa selain itu Dirjen Pajak yang menandatangani surat keputusan tentang permohonan keberatan PT. SAT saudara Darmin Nasution dalam fit and proper test Calon Gubernur Bank Indonesia di DPR RI menyatakan bahwa penelitian terhadap keberatan PT. SAT sudah benar.     

Bahwa dari fakta tersebut diatas terbukti bahwa penelitian telah dilakukan Secara Teliti, Tepat, Cermat Dan Menyeluruh oleh Karena Telah Sesuai Dengan Ketentuan Perundangan-undangan Perpajakan.


E.    Tentang Laporan Penelitian No : LAP-656/PJ.071/2007 tanggal 9 Agustus 2007 tentang Laporan Penelitian Keberatan PT SAT dan Laporan No : LAP-657/PJ.071/2007 tanggal 9 Agustus 2007 tentang Laporan Penelitian Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi PT. SAT yang ditandatangani oleh Gayus Halomoan P Tambunan selaku Peneliti, kemudian ditandatangani oleh Humala SL. Napitupulu selaku Penelaah Keberatan, kemudian ditandatangani oleh Terdakwa DR. Maruli Pandapotan Manurung. SE., MSI., MBT. selaku Pjs Kasi Pengurangan Keberatan IV, kemudian ditandatangani oleh Johnny Marihot Tobing, selaku Kasubdit Pengurangan dan Keberatan dan kemudian ditandatangani oleh Bambang Heru Ismiarso selaku Direktur Keberatan dan Banding.

Kedua Laporan tersebut didasarkan pada kewenangan dari pada peneliti dan penelaah sebagaimana tupoksi di masing-masing jabatan dan juga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam Surat Dakwaan JPU mendakwakan bahwa ketentuan yang dilanggar adalah Pasal 16D dan PP No. 50 Tahun 1994. Yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1995 demikian juga        PP No. 50 Tahun 1994 berlaku mulai tanggal 1 Januari 1995.

Karena itu Pasal 16D tidak dapat diberlakukan terhadap transaksi penjualan aktiva yang terjadi pada tanggal                 31 Desember 1994 sehingga sewaktu terjadi transaksi pengalihan aktiva dari PT. SAA kepada PT. SAT undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sehingga tidak ada PPN yang dibayar.

Berdasarkan hal tersebut maka SK Dirjen Pajak yang mengabulkan keberatan PT SAT tersebut adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bukan merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya sebagaimana didakwakan oleh JPU.

Demikian juga  Terdakwa Maruli Pandapotan Manurung, SE., MSI., MBT tidak ada melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya. Oleh karena itu, unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatannya atau Kedudukannya” tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan.


3.3. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara”

Majelis Hakim Yang Terhormat
JPU Yang Kami Hormati

Dalam pembahasan unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara” pada Dakwaan Primair telah kami kemukakan pembahasan yuridis yang pada pokoknya kami berpendapat bahwa unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara”  tidak terbukti. Oleh karena kami telah membahas unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara” di dalam dakwaan primair, secara mutatis mutandis pembahasan itu berlaku di dalam pembahasan tentang dakwaan subsidair ini yang tidak perlu kami ulang  kembali.

Oleh karena itu, kami tetap pada pendapat kami tersebut menyatakan unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.


3.4.    Unsur Subjektif “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”

Majelis Hakim Yang Terhormat
JPU Yang Kami Hormati

Dalam pembahasan unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” pada Dakwaan Primair telah kami kemukakan pembahasan yuridis yang pada pokoknya kami berpendapat bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”  tidak terbukti. Oleh karena kami telah membahas unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” di dalam dakwaan primair, secara mutatis mutandis pembahasan itu berlaku di dalam pembahasan tentang dakwaan subsidair ini yang tidak perlu kami ulang  kembali.

Oleh karena itu, kami tetap pada pendapat kami tersebut menyatakan unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” tidak terbukti.


4.    Tentang Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Majelis Hakim Yang Terhormat
JPU Yang Kami Hormati

Dalam pembahasan unsur “pasal 55 ayat (1) KUHP” pada Dakwaan Primair telah kami kemukakan pembahasan yuridis yang pada pokoknya kami berpendapat bahwa unsur “pasal 55 ayat (1) KUHP”  tidak terbukti. Oleh karena kami telah membahas unsur “pasal 55 ayat (1) KUHP” di dalam dakwaan primair, secara mutatis mutandis pembahasan itu berlaku di dalam pembahasan tentang dakwaan subsidair ini yang tidak perlu kami ulang  kembali.

Oleh karena itu, kami tetap pada pendapat kami tersebut menyatakan unsur “pasal 55 ayat (1) KUHP” tidak terbukti.

Majelis Hakim Yang Terhormat
JPU Yang Kami Hormati

Berdasarkan Pembahasan Yuridis terhadap seluruh unsur-unsur Dakwaan tersebut diatas kami berpendapat bahwa Dakwaan Primair dan demikian juga Dakwaan Subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Terdakwa DR. Maruli Pandapotan Manurung. SE., MSI., MBT harus diputus bebas (Vrijspraak) dari kedua Dakwaan, baik Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair.

IV.    KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) yakni bahwa “Jika...hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa dibebaskan”. Ayat (2), “Jika...perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Berdasarkan fakta-fakta persidangan dan analisa hukum di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tidak ada perbuatan dan kesalahan Terdakwa yang merupakan tindak pidana korupsi yang harus dipertanggung-jawabkan. Perbuatan Terdakwa dalam proses keberatan yang berjenjang dimana  Terdakwa hanya memaraf konsep laporan hasil pemeriksaan yang isinya berdasarkan penelitian dan penelaahan yang mendalam justru sesuai dengan UU No.11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan peraturan-peraturan lainnya. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Terdakwa haruslah dibebaskan.

Atau, apabila majelis hakim yang terhormat berpendapat bahwa perbuatan Dirjen Pajak yang mengabulkan permohonan keberatan     PT SAT tersebut adalah keliru, dan kekeliruan itu bersumber dari perbuatan terdakwa sendiri,  maka Dakwaan terhadap Terdakwa DR. Maruli Pandapotan Manurung. SE., MSI., MBT  mohon diputus lepas dari segala tuntutan hukum karena hanyalah merupakan persoalan administrasi perpajakan yang mana SK Dirjen tersebut masih dapat dikoreksi oleh pejabat yang lebih tinggi atau Dirjen Pajak sendiri. Selain itu, Terdakwa tidak mempunyai motif kejahatan dalam proses penelitian keberatan PT. SAT ini dan tidak mengambil keuntungan pula secara pribadi.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Kami Tim Advokat Terdakwa mohon pada majelis hakim yang terhormat untuk kiranya berkenan memutuskan:

Pertama:     menyatakan Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan dan dituntut JPU yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiair;




Kedua:     menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum atau setidak-tidaknya menyatakan lepas dari tuntutan hukum;

Ketiga:     menyatakan memulihkan hak dan martabatnya dalam kedudukan semula;

Keempat:     menetapkan ganti-rugi dan rehabilitasi dibayarkan pada Terdakwa;



Jakarta, 16 Februari 2011

TIM ADVOKAT
TERDAKWA
DR. MARULI PANDAPOTAN MANURUNG, SE.,MSI.,MBT.





Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M        



Dr.Juniver Girsang,S.H., M.H.




Leonard. P. Simorangkir, S.H.        



Marsaulina Manurung, S.H.




Imelda Napitupulu, S.H., M.H.        



Herlina Hutahayan, S.H.,M.H.





Waskito Adiribowo, S.H.        




Kurnia Girsang, S.H., M.H.




Riska Elita, S.H., M.H.        



Jan Untung Situmorang, S.H.




Setyawati Fitri Anggraeni, S.H., LL.M        



Surya Darma, S.H., M.H.

    

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL