Headline

Kasus Dugaan Korupsi Bank DKI Terkait Pengadaan 100 ATM Masih Dalam Proses

  • PDF

Jakarta, Paluhakim- Jaksa Penyidik kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dipastikan akan terus memproses kasus dugaan Korupsi Bank DKI Jakarta terkait proyek pengadaan 100 unit ATM dengan nilai anggaran sebesar Rp80 miliar. Proyek tersebut rencanaya akan di lakukan disejumlah tempat guna memudahkan nasabah menarik uang, dan proyek GCSM atau Government Cash Management dengan anggaran Rp8,2 miliar.

Hal tersebut dikemukakan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta M. Adi Toegarisman kepada wartawan, di Gedung Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta,  Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (20/9) kemarin

Untuk itu, mantan Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung ini meminta kepada masyarakat agar bersabar. Alasannya pihaknya hingga saat ini masih terus melakukan pengembangan penyidikan.

"Kasus Bank DKI masih diproses, kita tunggu saja,"jawab Adi Toegarisman.

Seperti diketahui, terkait kasus dugaan korupsi dibank milik Pemerintah ini, berawal pada tahun 2009. Saat itu Bank DKI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terkait proyek pengadaan 100 unit ATM dengan nilai anggaran sebesar Rp80 miliar yang direncanakan di sejumlah tempat untuk memudahkan nasabah menarik uang, dan proyek GCSM atau Government Cash Management dengan anggaran Rp8,2 miliar. Namun dalam pelaksanaannya muncul permasalahan saat dana sudah dicairkan, tetapi pengadaan ATM tidak sesuai dengan jumlah sehingga ada yang fiktif, dan juga proyek GCSM juga tidak berfungsi.

Dalam kasus ini, tim penyidik baru menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus ini. "Tiga tersangka sudah ditetapkan, berinisial AR, IS, dan HM. Ketiganya adalah tersangka dari pihak Bank DKI dan pihak swasta," jelasnya

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 atau 3 UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Divonis 10 Tahun Penjara, Jaksa Ajukan Banding

  • PDF

Jakarta, Paluhakim- Kejaksaan Agung langsung mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memvonis Direktur Utama PT First International Gloves (FIG), Hansen selama 10 tahun terkait kasus korupsi pemberian dan penggunaan fasilitas kredit investigasi oleh Bank BRI kantor pusat kepada PT FIG yang merugikan negara sebesar 19.170.329, 02 dollar US.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi kepada wartawan di Kejagung, Jumat (20/09) kemarin.

"Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa langsung menyatakan banding atas vonis yang dijatuhkan majelis Hakin pada Tipikor kepada terdakwa Hansen,"kata Setia Arimuladi selaku Kapuspenkum kejaksaan Agung.

Ditegaskan mantan Kejari Jakarta Selatan ini, majelis hakim dalam, putusannya mengatakan bahwa Direktur Utama PT First International Gloves (FIG) tersebut telah terbukti bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU 31/1999 jo UU No.20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

"Dipidana dengan pidana penjara 10 Tahun, Denda 500 juta subsiser 3 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar serta 19.170.329, 02 dollar US subsider 3 Tahun,"tegasnya.

Seperti diketahui, Kasus ini bermula saat Bank BRI memberikan kredit kepada PT FIG untuk pembangunan pabrik sarung tangan karet di Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan. Kredit itu diberikan BRI kepada PT FIG untuk pembangunan pabrik sarung tangan karet. Dalam dokumen usulan pengajuan kredit, dana itu rencananya untuk membangun pabrik sarung tangan karet di Pelaihari, Tanah Laut, Kalsel.

Akan tetapi usai dilakukan pemeriksaan secara mendalam dietahui, pabrik tersebut diduga fiktif. Jaksa juga sudah mengecek dokumen kredit dan agunan yang dijadikan garansi kredit ke BRI dan agunannya juga diduga fiktif.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL