Headline

Nazarudin Jadi Tersangka Pencucian Uang Kasus "Garuda"

  • PDF
{Paluhakim, Jakarta} Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin, kini kembali ditetapkan sebagai tarsangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada kasus pembelian saham PT Garuda Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK melalui juru bicaranya, Johan Budi kepada wartawan, Senin (13/2) menyatakan tersangka Nazaruddin dijerat Pasal 3 atau Pasal 4 juncto pasal 6 Undang-undang nomor 8 tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait pembelian saham PT Garuda Indonesian sejak pekan lalu.
 
Menurut Johan Budi ini merupakan sejarah pertama KPK mengunakan UU TPPU untuk menjerat seorang tersangka.

Saksi Ungkap WNA asal Taiwan Di Tahan Pihak Imigrasi

  • PDF
{Paluhakim, Jakarta} Tju Siau Min saksi yang diajukan dari kubu kuasa hukum pemohon, Kuo Tsung Teng, mengungkapkan dirinya sempat melihat Kuo Tsung Teng, ditahan selama tiga Minggu, diruang belakang kantor Imigrasi Kemayoran Jakarta Pusat.

"Saya sempat melihat Kuo Tsung Teng dikrangkeng, selama selama tiga minggu. Dia di krangkeng diruang tahanan yang berada di ruang belakang," kata Tju Siau Min, saat memberikan kesaksiannya pada sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (09/02).

Tetapi keterangan saksi terkait perkataan Kuo dikrangkeng, hakim meminta saksi untuk menjelaskannya secara jelas.

"Saudara tahu, yang dimaksud dengan dikrangkeng," tanya hakim kepada saksi dan dijawab saksi, kuo ditahan diruangan seukuran 3X3 dan saat itu dia bersama satu orang lainnya," jawabnya.

Tetapi, yang ada jerujinya hanya pintunya saja Pak," jelasnya. "Itu bukan kerangkeng namanya to," kata hakim

Menurut saksi saat ditanya hakim, terkait perkenalan dirinya dengan Kuo Tsung Teng, saksi menceritakan, dirinya sebenarnya baru mengenal Kuo, saat berada diapartemen Oasis, Senen, Jakarta Pusat.

Lalu beberapa saat kemudian dia mendapatkan perintah dari bossnya, Choang untuk membesuk rekannya, Kuo Tsung Teng.

"Saya pertama kali membesuk Kuo pada tanggal 22 november 2011, tepatnya malam hari. Saya membesuk karena diperintahkan boss saya. Saya juga membawa makanan buat dirinya. Tapi ditolak oleh pihak imigrasi dengan alasan sudah larut malam," ujarnya.

Saksi juga menuturkan dirinya terkadang dua hari sekali membesuk Kuo. Dan suatu saat Kuo pernah meminjamkan handponnya untuk memberitahukan keluarganya yang berada di Taiwan.

"Dia pernah meminjam handpone saya beberapa kali. Dan pihak imigrasi memperbolehkannya,tapi dengan syarat hanya sebentar saja," bebernya.

Sementara itu saksi, Suhendy yang akrab dipanggil Alay, dirinya mengenal Kou saat menjemput bandara Soekarno Hatta.

"Saya kenal waktu menjemput dia dibandara Soekarno Hatta. Saya menjemput dia karena diperintah boss, Mr Low tempat saya bekerja Z& L zeolitte," kata Alay kepada hakim tunggal Antonius Wijayanto.

Saksi juga sempat mengantar Kuo ke imigrasi di Kemayoran, kuo memerintahkan saksi membawa pasportnya yang berada dimobil.

Saat dijalan, menuju ke kantor imigrasi, saya sempat melihat pasport Taiwan dan saya sekilas melihat visanya masih berlaku.

"Saya sempat melihat visanya masih berlaku. Tapi untuk pasportnya saya tidak jelas," ujar Alay.

Terkait apakah saksi mengetahui tujuan, kuo, saksi menyatakan tidak mengetahuinya karena dia hanya mengantarkan kuo ke Imigrasi saja.

"Saya tidak tahu tujuan dia ke imigrasi," tukasnya.

Sementara itu dalam persidangan hakim, Antonius sempat bertanya kepada pihak termohon I adanya bukti surat yang belum lengkap. Dan memerintahkan agar pihak termohon I segera mempersiapkannya pada persidangan yang akan datang.

Seperti diketahui dalam gugatan praperadilannya, kuasa hukum, Kuo Tsung Teng warga negara asal Taiwan, memprapedilkan Kemetrian Hukum Azasi Manusia RI, kantor Rutan Salemba dan Kejari Jakarta Pusat, Christ K dari GPD, menyatakan pihaknya menduga ada rekayasa dalam kasus Penangkapan, Penahanan dan Penyitaan yang dialami kliennya.

Menurut kuasa hukum pemohon menduga ada rekayasa dalam kasus yang dialami klein kami, baik sejak dia ditangkap, ditahan, dan adanya penyitaan. Apalagi surat pencabutan surat kuasa yang diajukan dari kelien kami, koq sudah ada ditangan pihak jaksa," kata kuasa hukum WNA, Asal Taiwan,Kuo Tsung Teng, Chríst k kepada wartawan usai sidang perdana praperadilann di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (07/02).

Menurut Christ dalam siaran Pressnya menyebutkan, kasus ini berawal, bahwa kliennya, Kuo pertama kali ke Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2011 diutus perusahaannya untuk melakukan survey bisnis pertambangan dengan tujuan menanamkan investasi di Sumatera Barat dengan mengunakan pasport dan visa yang sah.

"Klien kami tidak bisa mengunakan atau menguasai bahasa Indonesia baik secara lisan maupun tulisan, selama di Indonesia semua kepentingannya diatur dan dibantu oleh Mr lo yang juga warga negara Taiwan yang sudah sering bolak balik ke Indonesia," kata Christ kepada hakim.

Pada tanggal 13 november 2011, lanjutnya, Sdr Ricky menawarkan kepada Mr Lo untuk menggurus surat-surat ijin apabila ingin lebih lama di Indonesia dalam rangka bekerja. Kemudian tawaran Ricky disampaikan oleh Mr Lo kepada Kuo Tsung Teng.

"Tanggal 21 November 2011, Mr lo memberitahu Kuo yang bersangkutan dipanggil ke kantor Imigrasi Kemayoran Jakarta Pusat oleh Ricky untuk mengurus pembuatan KITAS yang digunakan sebagai ijin tinggal di Indonesia karena kepentingan mewakili perusahaannya di Taiwan untuk mensurvey bisnis tambang di Sumatera Barat," bebernya.

Kemudian sekitar pukul 10.00 Wib, Mr Lo dan kloien kami datang ke kantor Imigrasi Kemayoran, Jakarta Pusat. Setelah itu Mr Lo menyuruh Klien kami mengikuti. Ricky untuk diambil foto dan sidik jarinya oleh petugas resmi. Selanjutnya Kuo disuruh Ricky menunggu di lantai 1.

Sekitar jam 16.00 Wib, petugas Imigrasi berinisial B.S dengan memakai bahasa isyarat meminta dan mengajak klien kami ke lantai 4 untuk diintrograsi. Sehubungan dia tidak tahu dan mengerti bahasa Indonesia, maka ketika dilakukan intrograsi oleh B.S, dia hanya diam dan membisu.

"Klien kami meminta dengan bahasa isyarat kepada penyidik agar dapat menelpon dengan handhpone kepada Mr lo yang datang bersamanya ke kantor imigrasi, namun petugas Imigrasi bagian Wasdakim ditolak," ujarnya.

Melihat hal itu, klien kami sangat bingung dan takut maka secara terpaksa mengikuti jalannya Pemeriksaan yang dilakukan penyidik imigrasi yang berinisial S.P dengan bahasa yang tidak di fahami dan di mengerti.
 
Kemudian, petugas imigrasi tersebut, melakukan pemeriksaan kepada klien kami adalah:

1.P1.Penyidik mempersiapkan dan kemudian memperlihatkan dokumen dalam map imigrasi kepada klien kami.

2.Memperlihatkan fotonya yang di tempel di KTP ,kemudian klien kami dengan menggunakan bahasa isyarat mengakui foto tersebut adalah foto dirinya.
   
3.Memperlihatkan foto-foto yang ada dalam dokumen dan oleh klien kami mengakui foto-foto dan sidik jarinya tesebut adalah benar.
 
4.Bahwa berdasarkan pengakuan klien kami dengan menggunakan bahasa isyarat maka pada hari itu juga yaitu tanggal 21 November 2011 ia di tangkap dengan tuduhan melakukan tindak pidana pasal 126 angka C jo 55 KUHP yaitu ia dituduh melakukan penjualan surat-surat blanko pasport RI dan memberikan keterangan palsu ke hadapan pejabat
5.Bahwa klien kami meras bingung dan terkejut atas kejadian yang dialaminya karena penyidik melarang klien kami tidak boleh keluar/meniggalkan tempat pemeriksaan.

Bukan hanya itu saja, lanjut Christ, dugaan rekayasa juga mulai terjadi saat adanya perubahan fakta, dimana Kuo ditangkap penyidik Imigrasi kemayoran tanggal 21 November karena dianggap tertangkap tangan melakukan tindakpidana UU no 6 tahun 2011, melanggar pasal 126 huruf c jo pasal 55 KUHP.

Kemudian ditemukan tabrakan fakta lain bahwa dalam isi rujukan permohonan perpanjangan penahanan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat oleh penyidik Imigrasi no surat W7.m69./3.02.01.0214 tertanggal 6 januari ada dasar laporan kejadian nomor: LK/01./XI/2011/DIKKIM tanggal 25 November 2011.

"Dari bukti diatas penyidik imigrasi telah berupaya merekayasa merubah kronologis hukum dengan cara apapun yang bertentangan dengan tugas mulia seorang penyidik," katanya.

Selain itu, terdapat dua surat perintah penangkapan yang dkeluarkan kantor Imigrasi Kelas I jakarta Pusat dengan nomor yang sama dan tanggal yang berbeda.

Pertama, Surat penangkapan bernomor 01/SPKAP/XI/2011/DIKKIM yang ditandatangani Kakanim, Risnur Effendy tanggal 25 November 2011. Surat yang kedua, 01/SPKAP/XI/2011/DIKKIM pertanggal 21 November 2011.

"Artinya Klien kami ditangkap pada tanggal 21 November 2011 namun surat perintah penahanan baru diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2011. Artinya selama 30 hari klien kami ditahan di kantor Imigrasi kelas I Jakarta Pusat tidak ada surat penahanannya," tegasnya.

Kemudian, surat penyidikan atas nama Kuo bernomor 01/SPDP/XI/2011/DIKKIM diterbitkan Imigrasi tanggal 8 Desember 2011, sedangkan dalam faktanya hukumnya, Kou ditangkap tanggal 21 November 2011 dengan tuduhan melakukan tindak pidana UU keimigrasian.

"Kanim Jakarta Pusat telah membuat surat pemberitahuan penyidikan atas Nama Kuo tanggal 16 Desember 2011 kepada kedutaan Cina di Jakarta. Padahl Klien kami warga negara Taiwan dimana kedutaan besarnya tidak ada di Indonesia," tegasnya.

Hal inilah, lanjutnya, membuktikan penyoidik imigrasi sengaja memasukan data rekayasa dan penyesatan kepada pihak Kajari Jakarta Pusat.

" Apabila jaksa cermat dan teliti dalam membaca resume yang dibuat penyidik imigrasi, terdapat logika yang tidak masuk akal yaitu terdapat pertentangan antara jalannya peristiwa dan dasar tuduhan penangkapan klien kami dengan bukti rujukan dalam surat permohonan perpanjangan penyidik imigrasi. Artinya laporan SPDp merupakan hasil imajinasi dan rekayasa penyidik imigrasi dengan segala cara agar mengkriminalisasi klien kami," tandasnya.

Sementara itu usai persidangan kuasa hukum dari pihak termohon (kejari) memberitahukan kepada hakim terkait adanya surat pencabutan kuasa dari klien pemohon. "Yang mulia kami telah mendapatkan surat pemberitahuan adanya pencabutan surat kuasa dari klien pemhon." kata kuasa hukum termohon dari Kejari Jakara Pusat.

Mendengar hal tersebut, hakim langsung memanggil semua pihak yang berperkara untuk maju kedapan. Namun mengenai hasil putusan hakim terkait surat pencabutan kuasa, tidak terdengar apa hasilnya. yang pasti hakim memerintahkan kuasa hukum agar mempersiapkan jawabannya pada sidang hari ini, Rabu (08/02).


"Kami mempertanyakan pihak kejaksaan, terkait adanya surat pencabutan kuasa yang ada ditangan mereka. Padahal itu seharusnya hanya ada ditangan kami selaku kuasa hukum pemohon. Kami menduga ada rekayasa dalam kasus ini," pungkasnya

Sementara terkait penahanan, penangkapan dan penyitaan, pihak imigrasi Jakarta pusat telah membantah melakukan penahanan. mereka mengakui, yang bersangkutan bukan ditahan tetapi pendentensian.

Sidang permohonan praperadilan kembali digelar,Jumat (10/02) dengan agenda pembuktian dari pihak termohon I, Pihak Imigrasi.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL