Headline

Pengusaha Peti Mati Laporkan Rekan Bisnisnya Ke Polisi

  • PDF
{Paluhhakim, Jakarta} Merasa dirinya dirugikan oleh rekan bisnisnya, Seorang pengusaha peti mati, Filemon LM akhirnya melaporkan rekan bisnisnya berinisal BS, ke Polres Bogor. Dengan alasan yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan terkait bisnis peti mati.


Menurut Filemon, peristiwa tersbut terjadi 2 Desember 2008 sekitar Pkl. 14:00 WIB di Jl. HR Lukman No. 19A, Pasar Lama Desa Cirimekar, Cibinong, Bogor. Bermula ketika pelaku memesan dan mengambil barang berupa peti mati pada pelapor lalu menjualnya. Namun, katanya hasil penjualan peti mati tersebut tidak disetorkan pada pelapor dan peti matinya pun tak pernah dikembalikan pada pelapor dan mengalami kerugian.


Filemon mengakui bahwa dirinya saat ini sudah melaporkan BS penyidik, untuk diproses dalam tindak pidana. sementara itu dalam gugatan perdatanya, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melalui kuasa hukumnya, Poltak Simanjuntak, permohonan gugatannya telah dikabulkan oleh Majelis hakim pimpinan Boedi Soesanto.

Hakim menyatakan dalam amar putusannya tergugat melakukan wanprestasi atau ingkar janji dan menghukumnya membayar uang kekurangan pembayaran peti mati beserta perlengkapannya pada penggugat sebesar Rp 35 juta lebih. Terhadap putusan perdata tersebut pengacara Filmon mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi pada KPN Jakarta Utara.
Penulis: Anthonio/Foto: Kaskus.

Usai Sidang PK Agusrin Di Jebloskan ke LP Cipinang

  • PDF
{Paluhakim, Jakarta} Terdakwa Gubernur Bengkulu nonaktif, Agusrin M Najamuddin akhirnya dijebloskan kebalik jeruji penjara Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang, usai mengikuti sidang perdana Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/04) pukul 17.30 Wib.

Kepastian eksekusi terhadap politisi partai Demokrat tersebut diungkapkan, Kapuspenkum kejaksaan Agung, Adi Togarisman kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/04)

"Benar, kami telah mengeksekusi Agusrin M Najamuddin ke LP Cipinang. usai yang bersangkutan menghadiri sidang perdana PK di pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Eksekusi itu berlangsung pukul 17.30 Wib," kata Kapuspenkum kejaksaan Agung, Adi Togarisman kepada wartawan di Jakarta, selasa (10/04)

Selain itu, Adi menjelaskan, Kajati Bengkulu yang bertindak langsung untuk mengeksekusi Agusrin M Najamuddin ke LP Cipinang.

Sebelumnya pihak Kejaksaan Agung memastikan akan Eksekusi Agusrin akan segera dilaksanakan usai sidang Peninjauan Kembali (PK). "Ya, tunggu Rabu lusa, sudah ada kabar masalah Agusrin yang dimaksud," kata Darmono dalam pesan singkat kepada para wartawan, Senin (9/4).

Dia juga membantah adanya faktor kesulitan dalam mengeksekusi terpidana "Tidak ada kesulitan yang prinsip. Tunggu saja perkembangannya dalam pekan ini," tukasnya.

Dilain pihak, mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra yang ditunjuk mendampingi terdakwa membantah kabar buronnya, gubenur Bengkulu non aktif, Agusrin M Najamuddin. Melalui Yusril, Politisi Partai Demokrat itu mengatakan dia siap di eksekusi.

"Saya barusan bicara per-telepon dengan Agusrin. Tidak ada maksud dia untuk melarikan diri segala," ujar Yusril kepada wartawan, Sabtu (7/4/2012) malam.

Yusril pun menyiratkan, Agusrin dipastikan akan memenuhi panggilan kejaksaaan guna memenuhi kewajibannya untuk dieksekusi terkait putusan yang dikeluarkan oleh MA pada tingkat kasasinya yang menjatuhakn vonis bersalah.

Sebelumnya pada sidang tingkat pertama, Agusrin divonis bebas oleh majelis hakim, Syarifudin di  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, pihak kejaksaan langsung mengajukan kasasi atas putusan bebas tersebut.

Dan oleh Mahkamah Agung (MA)  kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) atas kasus Gubernur Nonaktif Bengkulu periode 2005-2010 Agusrin M Najamudin dikabulkan.

Majelis hakim kasasi menyatakan Agusrin bukan bebas murni dan hakim pun menjatuhkan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta, subsider tiga bulan kurungan.

Majelis hakim berpendapat bahwa Agusrin secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 Ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dengan sepengetahuannya, Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Bengkulu telah membuka rekening tambahan untuk menampung dana bagi hasil PBB/BPHTB Provinsi Bengkulu sehingga negara dirugikan lebih Rp 20 miliar.
Penulis: Anthonio

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL