Headline

Datangi Kementrian PAN Dan RB Bukan "Mengemis Gaji"

  • PDF
{Paluhakim, Jakarta} Puluhan anggota hakim yang menyeruduk kantor Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menegaskan kedatangannya ke Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar bukan untuk mengemis Gaji dan Kesejahteraan  melainkan untuk mendesak agar hak-hak konstitusonal hakim itu dipenuhi.

"Kedatangan kami ke Jakarta, bukan untuk mengemisa gaji. Kami datang ke Jakarta, untuk mendesak agar hak-hak konstitusonal hakim itu dipenuhi. Masih banya persepsi. Bahwa pejabat tinggi Depkeu (Departemen Keuangan), masih tidak tau posisi hakim," kata seorang perwakilan hakim, Wahyu Sudrajat, usai pertemuan di kantor Kemen PAN-RB, Jakarta, Selasa (10/4).

Dia menyesalkan sikap pemerintah yang tidak pernah menaikan gaji para hakim pasca reformasi tahun 2008 silam, sejak negara ini dikendalikan mantan Presiden Suharto.

"Pada tahun 1994 Presiden Soeharto mengeluarkan aturan gaji pokok khusus untuk hakim di luar gaji PNS. 100 persen beda dari PNS. Dengan berlakunya waktu, ternyata, pada tahun 2008, itu utk terakhir kali (hakim) naik gaji, gaji pokok. 4 taun setelah itu,Hingga hakim golongan 3A, dengan PNS golongan III A. Lebih besar (Gaji) PNS," ujarnya

Selain itu, dia juga menambahkan dirinya enggan jika para Hakim disejajarkan dengan PNS. Pasalnya hakim memiliki kedudukan dan kekuasaan tersendiri dibawah kendali Mahkamah Agung.

"Tidak masalah kami dikatakan PNS, Tapi UU pokok kepegwaian mengatakan hakim adalah pejabat negara. Mohon dikoreksi,Semua badan peradilan abstrak, tidak akan ada tanpa hakim," tandasnya

Puluhan Hakim Datangi Kementrian PAN

  • PDF
{Paluhakim, Jakarta} Merasa kesejahteraanya belum maksimal, puluhan anggota hakim perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia datangi kantor Kementerian dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk meminta kepada Menpan agar memperhatikan kesejateraannya yang mereka anggap masih belum wajar.

Terkait hal tersebut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie siap menemani para hakim yang ingin menyampaikan aspirasinya untuk bertemu Menpan guna membahas kenaikan gaji dan tunjangan Hakim

"Saya pertemukan para hakim pendemo dengan Menpan di kantornya. Menpan sudah janji mau beri perhatian serius soal tuntutan para hakim." katanya Jimly Asshiddiqie, kepada para wartawan, di Jakarta, Selasa (10/4).

Namun, terkait adanya aksi demo yag akan dilakukan oleh para hakim, Jimly Asshiddiqie pun menyayangkan jika hal tersebut terjadi.

"Jangan biarkan hakim yang terhormat demo minta naik gaji. Ini memalukan wajah bangsa. Untuk itu stop demo," ujarnya

Selain itu Pakar hukum Tata negara ini juga, menilai bahwa aksi protes para hakim ini bukan semata-mata kesalahan, melainkan pemerintah yang mengatur urusan administrasi dan keuangan, termasuk status pejabat negara, harus lebih memerhatikan hakim.

Seperti diketahui, aksi menuntut kenaikan gaji yang dihembuskan oleh para hakim tersirat dalam blog Facebook dimana anggota hakim banyak yang pro dan kontra terhadap “Rencana Peserta Aksi Hakim Indonesia Menggugat Presiden dan DPR RI”.

Berdasarkan data yang masuk menjadi anggota group tersebut berjumlah 2700-an anggota. Grup yang dipelopori oleh seorang hakim bernama Andy Nurvita.

Andy Nurvita, mengajak sejumlah hakim menggelar aksi demonstrasi untuk memperjuangkan kesejahteraan mereka. Pro-kontra pun timbul. Ada yang tidak setuju, tapi tak sedikit yang mendukung.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL